icon

LensaDaily.com

Kategori Berita

Cabang Berita

Pilih Tema:

Tag: Mendiktisaintek


Selesaikan Masalah Daerah, Prabowo Dorong Kampus Jadi Mitra Strategis Pemda

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan.Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 4 Mei 2026.Menurut Brian, Presiden menanyakan perkembangan implementasi arahan sebelumnya terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui keahlian akademik dan riset.“Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu pemda,” ujar Brian.Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang relevan seperti teknik lingkungan, arsitektur, hingga teknologi pengolahan sampah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung program penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.“Bagaimana pemda-pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” jelas Brian.Sebagai tindak lanjut, Kemendiktisaintek akan segera mengonsolidasikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membentuk tim-tim ahli yang dapat menjadi mitra strategis bagi kepala daerah.“Jadi, diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota, kabupaten, itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu,” jelasnya.Program ini juga sejalan dengan inisiatif “Kemdiktisaintek Berdampak”, yang mendorong agar kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi lebih relevan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Presiden pun meminta agar langkah tersebut disusun secara lebih terstruktur, sehingga seluruh kampus dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.“Bapak Presiden meminta lebih terstruktur lagi mungkin ya, supaya seluruh kampus bisa berperan,” tandasnya.

05 Mei 2026

Presiden Prabowo Dorong Perkuat Riset dan Inovasi jadi Mesin Hilirisasi dan Industri Nasional

LensaDaily - Perguruan tinggi didorong untuk memperkuat riset dan inovasi yang berorientasi pada pembangunan industri nasional dan peningkatan pendapatan negara. Sinergi antara riset, teknologi, dan industri nasional pun penting agar penguasaan saintek dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian bangsa.Hal tersebut dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026 di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 15 Januari 2026.Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya peran riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan industri berbasis sains dan teknologi. Presiden menegaskan bahwa di era saat ini salah satu pahlawan bangsa adalah mereka yang mampu melahirkan inovasi dan terobosan nyata.“Bapak Presiden meminta riset-riset dan inovasi untuk membangun industri dan mengangkat pendapatan negara. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa di era dulu perjuangan bangsa kita para pahlawan negara itu adalah orang-orang yang bisa melawan penjajah, membela rakyat dari penjajahan. Nah saat ini pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang bisa melakukan inovasi-inovasi, melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara,” ucap Mendiktisaintek.“Dan karenanya marilah kita menjaga kekompakan, persatuan, sehingga riset dan teknologi ini bisa terus didorong, penguasaan sains dan teknologi itu terus berlangsung,” lanjutnya.Selain itu, dalam arahannya, Presiden turut menekankan pentingnya sinergi antara riset, teknologi, dan industri nasional agar penguasaan saintek dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian bangsa.“Riset dan teknologi berjalan beriringan dengan industri-industri yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita,” ujarnya.Dalam hal ini, Presiden berharap para guru besar dan pimpinan perguruan tinggi dapat menjadi pahlawan bangsa melalui penciptaan terobosan industri berbasis sains dan teknologi.“Pada akhirnya bisa menciptakan industri-industri besar di Indonesia, bisa mengangkat pendapatan yang akan masuk ke dalam negara kita,” kata Brian.Pada taklimat tersebut, Presiden juga menyinggung rencana pembukaan 18 proyek hilirisasi industri oleh Danantara yang membutuhkan dukungan SDM unggul, riset, dan inovasi dari perguruan tinggi. Menurut Presiden, momentum tersebut merupakan kesempatan besar bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional.“Ini sekali lagi perguruan tinggi harus memegang peran yang penting, harus mengambil peran yang signifikan. Ini saatnya perguruan tinggi bisa berkontribusi bagi negara dalam bentuk menghasilkan SDM unggul dan juga riset, serta inovasi,” jelasnya.Sebagai bentuk dukungan konkret, menurut Brian, pemerintah akan menambah alokasi dana riset dan inovasi bagi seluruh perguruan tinggi hingga Rp4 triliun.“Jadi itu adalah satu bukti, satu gambaran betapa memang Bapak Presiden memberikan amanat yang besar kepada perguruan tinggi, kepada seluruh peneliti, seluruh guru besar untuk memiliki kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa kita ke depan,” tandasnya. Dengan dorongan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan visinya bahwa Indonesia tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga unggul dalam mengolahnya melalui ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi anak bangsa.

16 Januari 2026

Anggota DPR RI Sofyan Tan Kritisi Diskriminasi PTS dan KIP Kuliah Non-Eksakta yang Turun

LensaDaily - Anggota Komisi X DPR RI dr Sofyan Tan menyoroti dan mengkritik perlakuan diskriminatif terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS), KIP Kuliah untuk non eksakta yang turun anggarannya serta kinerja Badan Akreditasi Negara Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek.Kritikan tersebut Sofyan Tan sampaikan pada beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi (Kemendiktisantek) dalam rapat kerja di gedung DPR RI, Rabu 27 Agustus 2025. Sofyan Tan menjelaskan saat ini PTS memiliki 4,5 juta mahasiswa yang tersebar di 2.290 kampus swasta. Sedangkan PTN memiliki 5,38 juta mahasiswa di 120 kampus negeri. Seperti diketahui, Mendiktisaintek memasang target di angka 38 untuk Angka Partisipasi Kasar (APK).Sementara itu, lulusan SMA/SMK rata-rata setiap tahun 3,7juta siswa dan yang tidak terserap oleh perguruan tinggi adalah 1,8juta siswa. Itu artinya peran PTS masih sangat besar dan dibutuhkan dalam menyerap lulusan SMA/SMK dalam rangka menaikkan APK Perguruan Tinggi seperti yang ditargetkan Mendiktisaintek.Namun kenyataannya masih terdapat diskriminasi dan perbedaan perlakuan antara PTN dengan PTS. Saat ini PTN memiliki Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp5,8 triliun untuk 120 PTN. Jika dirata-ratakan dengan jumlah mahasiswa berarti Rp1,2 juta per orang. Lalu ditambah lagi dana revitalisasi PTN Rp553 miliar dan sarana prasarana Rp2,3 triliun. Sedangkan PTS hanya mendapatkan Rp300 miliar.“UUD 1945, konstitusi kita menjamin tidak ada perbedaan antara kampus negeri dan swasta. Karena itu jika ada BOPTN, seharusnya ada juga BOPTS. Sama seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Kemendikdasmen baik sekolah negeri dan swasta tetap dapat. Jika ini diberikan, baru bisa dikatakan ada keadilan,” kata Sofyan Tan.Selanjutnya, terkait KIP Kuliah untuk non-eksakta dengan akreditasi program studi baik sekali turun dari sebelumnya Rp4 juta kini hanya tinggal Rp3,2 juta. Jika memang ada ada kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk non-eksakta, maka sebaiknya ditambahkan untuk non-eksakta, bukan justru mengurangi yang sudah ada.Jika itu dibiarkan maka telah terjadi diskriminasi antara program studi eksakta dan non-eksakta. “Ini bisa menimbulkan kecemburuan dan kemarahan. Perlu dipertimbangkan lagi untuk dikembalikan mumpung masih sosialisasi dan belum ada eksekusi,” ungkapnya.Sofyan Tan juga mengkritik kinerja BAN PT yang dianggap belum sepenuhnya professional. Masih ada yang harus dijemput, dan minta difasilitasi. Jika tidak dilakukan, maka jangan harap nilainya bisa baik sekali apalagi unggul.Jika persoalannya adalah di anggaran dimana BAN PT hanya mendapatkan Rp48,230 miliar yang harus mengakreditasi 1730 program studi, dengan hitungan rata-rata setiap kunjungan Rp27 juta, maka perlu juga ada keseimbangan seperti Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang fasilitasi anggarannya lebih besar.Terakhir, Sofyan Tan mengoreksi kinerja inspektorat yang turun ke kampus-kampus swasta mempertanyakan pembukuan PTS. Padahal PTS tidak pernah mendapatkan anggaran dari negara. Serta mempertanyakan alasan-alasan terkait kuota KIP Kuliah yang bukan bagian dari tugasnya. “(Kampus) Swasta tidak pernah ambil uang negara tapi kepingin melihat pembukuannya. Aneh kan? Ini cari-cari masalah. Untungnya gercep langsung setop,” ungkapnya.Menanggapi hal tersebut, Mendiktisaintek Prof Brian Yuliarto PhD menegaskan pihaknya tidak pernah membeda-bedakan antara PTN dengan PTS. Usulan terkait BOPTS menurutnya akan mereka bahas dan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dia pun berharap bisa direalisasikan sama seperti dana BOS di tingkat sekolah.Mendiktisaintek juga berterimakasih pihaknya sudah diingatkan bahwa ada anggaran yang turun di KIP Kuliah khusus non-eksakta. Hal itu akan dievaluasi. “Memang kami berharap tidak ada penurunanan ya dari yang kemarin. Meskipun memang rata-ratanya tetap sama (anggarannya),” ujarnya.Terkait kinerja BAN PT dan inspektorat, masukan dan sarannya akan menjadi bahan evaluasi. Diakuinya memang ada pola pikir yang keliru atau kurang pas ketika tim akreditasi turun ke kampus-kampus seolah-olah bertindak sebagai hakim, penentu keputusan yang kesannya menakutkan. Sosialisasi sudah dilakukan terkait pola pikir yang keliru tersebut namun sepertinya masih harus lebih intensif lagi.“Saya pernah jadi Ketua Prodi. Saya merasakan betul ketika saya diakreditasi lembaga akreditasi dari Amerika,dengan akreditasi dari orang Indonesia, orang kita sendiri. Kalau orang kita sendiri memang menakutkan kesannya mengerikan. Tapi kalau yang dari Amerika ternyata mereka maindset-nya justru membantu teman-teman di kampus,” katanya.

27 Agustus 2025