LensaDaily - Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Idulfitri dengan kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras bagi masyarakat.Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.“Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujar Menkeu dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Menkeu menegaskan bahwa dana investasi di Bulog tersebut harus dikelola dengan baik, secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional.Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat seiring dengan stabilitas harga beras di pasar.Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras. (*)(Jakarta) 

LensaDaily - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV-2024 tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Jumat (24/01).“SSK untuk triwulan IV-2024 menurut kami KSSK, tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia, ini karena berbagai negara maju ada yang ekonominya masih kuat seperti Amerika Serikat sementara Eropa dan Tiongkok masih struggle untuk me-recover pertumbuhannya, dan juga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” ungkap Menkeu.Dari sisi perekonomian, Menkeu menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah.Pemilihan Kepala Daerah serentak pada November 2024 dan musim libur akhir tahun termasuk Natal dan tahun baru, menjadi faktor positif ekonomi Indonesia di triwulan IV-2024.Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5% yoy di tahun 2024 dan 5,2% yoy di tahun 2025.Nilai tukar Rupiah juga tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Secara keseluruhan tahun 2024, Rupiah tercatat di level Rp16.095, melemah 4,34% yoy secara point to point, namun masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain seperti won Korea, peso Mexico, real Brasil, yen Jepang, dan lira Turki.Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menguat terhadap mata uang kelompok negara maju di luar dolar AS, dan stabil terhadap mata uang kelompok negara berkembang.Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan stabilisasi BI serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2024 juga terjaga. Bulan Desember 2024, tercatat IHK sebesar 1,57% yoy.Sementara itu, inflasi volatile food terus menurun didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta sinergi dari pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.“KSSK terus berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan terutama untuk mengantisipasi potensi risiko dan dinamika yang sekarang terus berkembang, terutama dari dinamika geopolitik dunia dan potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik. Dalam hal ini KSSK akan terus memperkuat coordinated policy respon dan kewaspadaan di dalam rangka memitigasi kemungkinan risiko bagi perekonomian dan SSK,” pungkas Menkeu. (Jakarta)