LensaDaily - Masyarakat yang mengeluhkan terkait pajak dan bea cukai kini bisa langsung melaporkan melalui pengaduan publik 'Lapor Pak Purbaya' yang diperkenalkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600."Kan sebelumnya saya janji nih, komplain masalah bea cukai, dan khusus bea cukai dan pajak ya, bisa 'Lapor Pak Purbaya', nomernya ini, 082240406600. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apa pun, dan bea cukai," ujar Menkeu, Rabu 15 Oktober 2025.Ia menjelaskan bahwa nomor aduan tersebut sudah aktif mulai hari ini dan dapat diakses masyarakat melalui WhatsApp. Kemudian, tim khusus dari Kementerian Keuangan telah disiapkan untuk menerima laporan masyarakat.Namun, Menkeu menerangkan pesan yang masuk tidak akan langsung mendapat respons. Laporan akan dikumpulkan dan disortir terlebih dahulu untuk menentukan mana saja yang dapat ditindaklanjuti."Tentu pasti dia (laporan) akan divalidasi dulu kan, bener enggak nih? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sini, tahu-tahu eggak ada (masalah)," ujar Menkeu.Melalui 'Lapor Pak Purbaya', Menkeu berharap kepercayaan publik terhadap layanan pajak dan bea cukai bisa semakin meningkat. Layanan itu juga menjadi komitmennya untuk memastikan proses pengaduan berjalan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan."Kita akan validasi dulu. Begitu divalidasi, oke, kita akan followup. Jadi harusnya semaksimal mungkin kita followup sampai enggak ada lagi yang ngeluh," pungkas Menkeu.

LensaDaily - Pemerintah tengah mematangkan skema berbasis pasar (market based) yang memberikan insentif menarik bagi pemilik dana agar lebih memilih menempatkan simpanan dolar mereka di dalam negeri. Skema ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa, menambah suplai dolar di perbankan nasional, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah.Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat 19 September 2025. Menkeu mengatakan skema tersebut bisa dijalankan segera dalam waktu singkat. “Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Tadi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali,” ujar Menkeu  dalam keterangannya.Menkeu menambahkan, aliran dana valas ke luar negeri yang selama ini rutin dilakukan oleh sebagian Warga Negara Indonesia (WNI) diharapkan dapat ditekan melalui insentif tersebut, sehingga cadangan devisa meningkat dan pasokan dolar di perbankan domestik semakin kuat.“Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negara orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya ke luar,” jelasnya.Menkeu juga menekankan pentingnya menjaga agar aliran dana yang masuk ke dalam negeri tidak keluar kembali, sehingga dapat memperkuat cadangan devisa nasional dan meningkatkan pasokan dolar bagi perbankan domestik. Menkeu juga menjelaskan, kebutuhan pembiayaan dalam dolar untuk berbagai proyek ke depan dapat dipenuhi dari dalam negeri dengan tingkat bunga yang kompetitif.“Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan kita akan lebih besar lagi, dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi,” pungkasnya.

LensaDaily - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, pada Rabu 10 September 2025. Paparan ini, usai Purbaya dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani.Paparan pada raker tersebut, Purbaya bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan menjelaskan fokus pada arah kebijakan fiskal tahun depan serta lima program utama Kementerian Keuangan yang menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara.Lima program strategis tersebut meliputi: Program Perumusan Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen. Seluruh program dilaksanakan secara kolaboratif oleh unit eselon I Kemenkeu untuk memastikan tercapainya kinerja fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.Program pertama diarahkan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola ekonomi global. Program kedua menitikberatkan pada optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP dengan dukungan transformasi digital. Sementara itu, program ketiga berfokus pada peningkatan kualitas belanja yang adil, efektif, dan produktif, termasuk sinergi belanja pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.Selanjutnya, program keempat diarahkan untuk mewujudkan APBN yang akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan, melalui pengelolaan kas, aset, pembiayaan, serta risiko yang lebih optimal. Adapun program kelima menekankan pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, serta peningkatan kualitas SDM keuangan negara, sehingga seluruh unit Kemenkeu dapat menjalankan tugas dengan efektif.Menkeu menegaskan bahwa kelima program ini menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional. “Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.

LensaDaily - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden European Investment Bank (EIB), Nadia Calviño, di Washington D.C,  Kamis (24/4/2025).Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Indonesia dan EIB dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang transisi energi dan pembangunan infrastruktur rendah emisi.Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menekankan bahwa perhatian EIB terhadap pengembangan energi terbarukan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060.“Kami menjajaki potensi kerja sama yang lebih fleksibel dan komprehensif, khususnya di bidang teknologi yang mendukung proses transisi energi tersebut,” terang Menkeu.Selain isu energi, kedua belah pihak juga membahas peluang dukungan pembiayaan dari EIB untuk pembangunan transportasi publik yang terintegrasi dan rendah emisi di Indonesia.Menkeu menyampaikan bahwa transportasi publik yang terkoneksi dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, guna menekan tingkat emisi karbon akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat kemitraan dengan mitra internasional untuk mempercepat pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. (*)(Washington D.C)

LensaDaily - Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Idulfitri dengan kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras bagi masyarakat.Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.“Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujar Menkeu dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Menkeu menegaskan bahwa dana investasi di Bulog tersebut harus dikelola dengan baik, secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional.Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat seiring dengan stabilitas harga beras di pasar.Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras. (*)(Jakarta)