LensaDaily - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital akan menonaktifkan akun medsos anak di bawah 16 tahun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet. Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital."Hari ini, pemerintah mengambil satu langkah penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 turunan dari PP TUNAS, pemerintah menetapkan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi,” ujar Menkomdigi, Minggu 8 Maret 2026.Menurut Meutya, anak-anak Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman serius di ruang digital.“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” tandasnya.Di dalam Permenkomdigi ini tertuang tahapan implementasi kebijakan pelindungan anak di platform digital. Tahap implementasi akan dimulai pada 28 Maret 2026 dengan langkah penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi sesuai ketentuan yang berlaku."Mulai 28 Maret 2026, implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox," ujar Meutya.Meskipun implementasi kebijakan ini akan memerlukan penyesuaian dari berbagai pihak, Menkomdigi menekankan bahwa upaya ini adalah langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak."Kami memahami langkah ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Namun pemerintah tidak bisa tinggal diam ketika masa depan anak-anak dipertaruhkan," ujarnya.Meutya pun mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara nonbarat yang mempelopori langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital.“Kita patut berbangga karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara nonbarat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital," ujarnya.Meutya juga berharap dengan langkah ini ruang digital Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda, sekaligus memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap anak."Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh," pungkasnya.

LensaDaily - Kementerian Komdigi terus mendukung ekosistem gim nasional melalui program Indonesian Game Developer Exchange (IGDX) yang menjadi wadah kolaborasi antara pengembang lokal, industri, dan pasar global. Hal ini ditunjukkan dengan apresiasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta menunjukkan bahwa kreativitas anak muda Indonesia bisa menjadi penggerak utama industri gim lokal.Melalui GameTech Exhibition yang mereka selenggarakan, berbagai karya gim, animasi, dan produk hiburan digital dipamerkan untuk memperlihatkan potensi generasi muda dalam membangun ekosistem gim tanah air.Pameran ini menjadi ruang pembuktian bahwa mahasiswa tak hanya berkarya untuk kampus, tetapi juga mampu menoreh prestasi internasional. Beberapa gim karya mahasiswa MMTC, seperti animasi Jumbo dan Ikan Mas, telah mendapatkan apresiasi publik ASEAN dan dunia.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang hadir dalam kegiatan ini menilai kreativitas mahasiswa sebagai modal penting bagi transformasi digital Indonesia.“Gim di Indonesia ini adalah sesuatu yang kita lihat punya potensi untuk dikembangkan menjadi prioritas utama,” ujar Meutya saat meninjau pameran, Sabtu 20 September 2025.Ia mengapresiasi langsung karya mahasiswa yang dinilainya penuh daya saing.“Saya bangga sekali karena karya-karyanya luar biasa. Saya sempat coba beberapa gim, seru banget. Dan kita harus bangga serta confident, yakin, bahwa industri gim di tanah air insya Allah akan tumbuh terus,” kata Meutya.Mahasiswa MMTC juga berhasil menghadirkan gim yang sarat nilai budaya lokal. Salah satunya animasi Ikan Mas, yang mengangkat cerita Bali tentang kekeluargaan dan kearifan tradisi.Bagi Meutya, karya ini membuktikan bahwa gim bukan hanya hiburan, tetapi juga wahana pelestarian budaya.“Kita harus kuatkan industri gim tanah air supaya tidak hanya jadi konsumen produk asing. Justru lewat karya mahasiswa seperti ini, budaya Indonesia bisa mendunia,” ujar Meutya.Dengan semangat mahasiswa yang berani berinovasi, GameTech Exhibition menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia siap mendorong gim lokal ke panggung dunia.

LensaDaily - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa digitalisasi merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan menyatukan bangsa melalui konektivitas nasional. Meutya menegaskan digitalisasi berperan penting dalam menyatukan bangsa, yaitu dengan menyediakan konektivitas yang menghubungkan seluruh Indonesia."Digitalisasi merupakan bagian penting dalam kerangka persatuan bangsa karena berperan menghubungkan dari Sabang sampai Merauke," kata Meutya dalam acara Kick Off Komdigi Karnaval 2025 menyambut HUT ke-80 RI di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis 14 Agustus 2025.Menurut Meutya, topik digitalisasi sangat relevan dengan semangat yang diusung dalam tema HUT ke-80 RI, yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.“Digitalisasi juga berperan penting dalam mengawal kedaulatan bangsa dan kemajuan bangsa, khususnya melalui pertumbuhan ekonomi,” ujarnyaOleh karena itu, Meutya mengajak sivitas Kementerian Komdigi untuk terus bersemangat dalam bekerja mewujudkan digitalisasi di Indonesia sebagai bentuk perjuangan dalam mengisi kemerdekaan."Digitalisasi tidak bisa lepas dari semangat untuk bersatu, berdaulat, dan maju," tegasnya.Tak hanya dalam pekerjaan sehari-hari, Meutya juga mendorong semangat kemerdekaan ditransformasikan ke dalam berbagai kegiatan internal.Perayaan HUT RI di lingkungan Kemkomdigi yang diwarnai dengan berbagai lomba internal antarpegawai diharapkan dapat meningkatkan semangat dan solidaritas pegawai.Meutya meminta agar seluruh pegawai dapat berpartisipasi di berbagai perlombaan yang diadakan dengan tetap menjaga sportivitas.“Kita akan berlomba tapi untuk persatuan dan kesatuan di Kementerian ini,” tandasnya.Menkomdigi Meutya Hafid juga mengungkapkan Kemkomdigi akan memeriahkan kegiatan Karnaval Kemerdekaan yang akan digelar pada Minggu (17/8/2025) malam di kawasan Monas hingga Semanggi dengan menghadirkan Truk Karnaval Komdigi.Kementerian Komdigi akan menghadirkan tema “Transformasi Digital, Wujudkan Indonesia Maju” yang memvisualisasikan Kemkomdigi sebagai nakhoda utama yang menavigasi pemanfaatan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat dan mendukung program prioritas Pemerintah.

LensaDaily - Pertunjukan “JIWA (Journey Indonesia’s Wisdom & Arts)” yang menjadi suguhan utama Paviliun Indonesia memukau penonton sajian dari desa adat di kaki Gunung Halimun-Salak Jawa Barat hingga panggung dunia di Osaka Expo 2025.Cahaya lampu memecah gelap, menyorot perempuan menumbuk padi di lesung. Dentum alu berpadu dengan irama bas modern. Selama 15 menit, penonton dibawa menyusuri perjalanan lintas waktu.Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) merangkai sajian tarian, musik, dan visual digital ini untuk mengirim pesan diplomasi budaya, Indonesia melangkah ke masa depan tanpa meninggalkan akarnya.Kehadiran delegasi kesenian yang diinisiasi Kemkomdigi itu juga menjadi bagian dari upaya turut meramaikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa panggung internasional adalah juga ruang bagi bangsa untuk merayakan jati dirinya.Kisahnya terinspirasi dari Kasepuhan Gelar Alam, komunitas adat di Sukabumi, Jawa Barat, yang setia pada tradisi bertani alami, leuit (lumbung padi), dan ritual adat. Sejak 2009, lewat program Internet Masuk Desa dari Kemkomdigi, mereka terhubung dengan dunia luar.Konektivitas di Gelar Alam kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui program Digital Access Program (DAP) yang diinisiasi oleh British Embassy Jakarta (BEJ) & Association for Progressive Communications (APC).Kini, 15 teknisi lokal mengelola jaringan internet untuk lebih dari 900 pengguna, memasarkan hasil pertanian dan kerajinan secara daring, dan membuka sekolah internet untuk literasi digital warga."Pemilihan Gelar Alam karena kawasan tersebut sebagai penghasil padi, penopang program ketahanan pangan yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto," kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di Osaka Expo 2025, Rabu 13 Agustus 2025.Menurut Menkomdigi, teknologi tidak harus menjadi lawan budaya. Namun, jika dikelola dengan bijak, ia bisa menjadi sahabat yang menjaga dan mengangkat nilai-nilai kehidupan.Kolaborasi Kafin Sulthan, DJ Hendra, dan Batavia Dancers menghidupkan fragmen kehidupan masyarakat adat dengan koreografi yang memadukan gerak tradisional dan modern, musik daerah yang diaransemen ulang, serta visual digital yang membawa penonton dari tanah kelahiran budaya hingga horizon inovasi.Pertunjukan “JIWA” berlangsung di Paviliun Indonesia pada 13 Agustus 2025 pukul 17.30 dan 19.30 serta 14 Agustus 2025 pukul 16.00 dan 18.00.Osaka Expo 2025 menjadi panggung strategis untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya destinasi wisata atau produsen sumber daya alam, tetapi bangsa yang mampu menjembatani masa lalu dan masa depan. Seperti dinyatakan Menteri Komunikasi dan Digital, “Budaya adalah jati diri kita, teknologi adalah kendaraan kita, dan panggung dunia adalah ruang kita untuk bersuara.”

LensaDaily - Pemerintah menegaskan menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 6 menteri dari Kabinet Merah Putih menandatangani komitmen bersama sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital.Penandatanganan Nota Kesepahaman itu menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS), sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital.Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.Dalam sambutannya, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak di ruang digital sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto."Hari ini menjadi langkah nyata kolaborasi lintas sektor sesuai pesan Presiden agar kita selalu kompak dalam melindungi anak Indonesia di ruang digital," jelasnya dalam acara Festival Lindungi Anak di Era Digital: Digital Aman, Anak Hebat di Museum Penerangan TMII, Jakarta Timur, Kamis 31 Juli 2025.Meutya menjelaskan salah satu hal yang diatur oleh PP TUNAS adalah penundaan aktivitas anak di ruang digital hingga mencapai usia tertentu."Sebagai contoh mengemudi kendaraan, itu ada usia minimalnya. Kita juga percaya bahwa untuk masuk ke ranah digital yang mungkin memiliki tingkat bahaya yang sama atau bahkan lebih daripada mengemudi, harus ada usia minimum anak-anak untuk masuk ke ranah sosial media dan juga ranah PSE pada umumnya," tegas Meutya.Meutya menekankan pentingnya upaya bersama untuk menyediakan ruang aktivitas bagi anak-anak berkegiatan secara fisik agar tidak terus terpapar oleh gawai."Ini lintas kita semua, baik KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemendagri, dan Kemendukbangga, berperan menyediakan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas," ujarnya.Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebut bahwa 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sementara 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet.Tanpa regulasi yang kuat, anak-anak berpotensi terpapar konten negatif di ruang digital yang tidak sesuai dengan usianya.Oleh karena itu, PP TUNAS juga mengatur kewajiban PSE untuk memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis yang dapat memitigasi risiko paparan konten negatif.Bagi pelanggar, PP TUNAS menetapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap platform yang tidak patuh.Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan PP TUNAS oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025.