LensaDaily - Pemerintah terus mempercepat pemulihan serta menyiapkan langkah-langkah strategis pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 50 persen kabupaten/kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan pascabencana. “Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pascabencana,” ujar Pratikno dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025.Pada kesempatan tersebut, Pratikno mewakili pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari masyarakat, relawan, aparat, aparatur sipil negara (ASN), hingga para pekerja lapangan.“Ini adalah kunci utama kegotongroyongan ini untuk memulihkan Sumatra,” ungkapnya.Pratikno menjelaskan bahwa lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh, tujuh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi, sementara sebelas kabupaten/kota masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan delapan lainnya masih berada dalam status tanggap darurat. Adapun di Sumatera Barat, sepuluh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi dan tiga kabupaten/kota masih berada dalam fase tanggap darurat.“Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Pratikno.Terkait pemulihan infrastruktur dasar, pemerintah terus menambah dan memperluas pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, serta jaringan komunikasi yang telah kembali normal di 14 kabupaten/kota.“Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit, dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan,” ucap Pratikno.Di bidang kesehatan, pemerintah terus mengirimkan tenaga relawan kesehatan, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, hingga calon dokter internship, khususnya ke daerah-daerah terisolasi, dengan fokus layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan pemulihan trauma.Pratikno juga menyampaikan bahwa saat ini seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) telah kembali beroperasi meskipun sebagian belum berjalan secara penuh, serta dari total 867 puskesmas yang terdampak, kini hanya tersisa delapan puskesmas yang masih dalam tahap pemulihan.Sementara itu, menjelang dimulainya kegiatan pembelajaran pada 5 Januari 2026, pemerintah memastikan kesiapan sektor pendidikan meski terdapat sekitar 3.700 sekolah terdampak, dengan sekitar 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat.“Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai. Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” ujarnya.Terkait hunian sementara dan hunian tetap, Pratikno menyampaikan bahwa hingga 28 Desember 2025, pembangunan huntara di tiga provinsi telah dimulai dan sebagian telah selesai dengan total 1.050 unit, di mana sebanyak 450 unit dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama daerah, sedangkan 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Adapun pemulihan aktivitas ekonomi terus dilakukan melalui percepatan operasional pasar tradisional. Di Aceh, dari 112 pasar terdampak, 18 pasar telah beroperasi penuh. Di Sumatera Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatera Barat, dua dari tiga pasar terdampak telah mulai beroperasi.“Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL (kementerian/lembaga) yang terkait,” pungkas Pratikno.

LensaDaily - Pemerintah menekankan pentingnya upaya mitigasi terhadap dampak cuaca ekstrem, khususnya selama periode libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Hal ini menjadi fokus utama, mengingat Indonesia tengah menghadapi musim hujan dengan intensitas tinggi.Hal ini dikatakan Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Prof. Dr. Pratikno,  yang menekankan mitigasi cuaca menjadi fokus utama pemerintah dalam mengamankan masa libur Nataru. Pratikno mengungkapkan, upaya mitigasi cuaca menjadi fokus utama pemerintah dalam mengamankan masa libur Nataru"Semua disiapkan secara matang, termasuk mengantisipasi cuaca. Seperti yang kita tahu, kita sedang menghadapi cuaca yang basah luar biasa," ujarnya, Selasa 23 Desember 2025.Prof. Dr. Pratikno, menyampaikan, pemerintah telah mengonsolidasikan kekuatan lintas kementerian dan lembaga jelang Nataru. Hal ini dilakukan, memastikan langkah antisipasi berjalan optimal jika kondisi cuaca memburuk."Tadi kita sudah menyaksikan bahwa kesiapan semua kementerian dan lembaga sangat tinggi. Baik dari sisi TNI, Polri, Basarnas, maupun seluruh jajaran kementerian," jelasnya.Ia juga memastikan, seluruh personel dan infrastruktur pendukung telah disiagakan untuk meminimalkan risiko. Sehingga, seluruh masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan mudik maupun balik dengan aman dan nyaman."Kita tetap mengantisipasi segala hal yang tidak kita inginkan. Itu pun kita sudah siap," ujarnya.Sementara itu, Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, menegaskan, kesiapan polisi dalam mengamankan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat selama Nataru. Yaitu, mulai dari ibadah keagamaan hingga aktivitas wisata dan kegiatan akhir tahun lainnya.“Ada kegiatan ibadah ke gereja, baik di malam Natal maupun nanti di Tahun Baru. Kemudian juga ada kegiatan masyarakat lainnya di akhir tahun, baik kunjungan wisata, doa akhir tahun, maupun kegiatan lain," ujar Kapolri.Ia mengatakan, pengamanan Nataru juga dibarengi dengan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seiring peringatan dari BMKG. Pengalaman dampak siklon Seroja di masa lalu, menjadi pelajaran penting dalam kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.“Berdasarkan informasi dari BMKG, wilayah Banten masuk dalam kriteria curah hujan tinggi. Sehingga kita harus mengantisipasi potensi bencana,” jelasnya.