LensaDaily - Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon. Dorongan ini usai gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon. “Kita semua mengucapkan dukacita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Mahakuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya mengutip setneg.go.id Senin 6 April 2026.Selain tiga personel gugur, Menlu juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga personel lainnya yang mengalami luka-luka.“Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ucapnya. Atas insiden tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat. Menurut Menlu, permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis selaku penholder isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.Dalam keterangannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Menlu pun menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para personel penjaga perdamaian. “They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” kata Menlu.  Lebih lanjut, Indonesia mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon. “Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto secara langsung membahas perkembangan situasi domestik dan global terkini termasuk dinamika yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah bersama sejumlah tokoh nasional. Pembahasan tersebut berlangsung dalam acara silaturahmi dan diskusi bersama yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.“Seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini, termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya kepada awak media. Terkait meningkatnya eskalasi di kawasan tersebut, Menlu menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah antisipatif untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI). Menlu mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia di Teheran untuk menyiapkan langkah-langkah evakuasi segera bagi para WNI di wilayah tersebut. “Perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut,” katanya. Lebih lanjut, Menlu menyampaikan bahwa situasi ke depan masih dinamis dan pemerintah akan terus memantau perkembangan secara saksama.“Tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan,” lanjut Menlu.Pada keterangannya, Menlu turut menjelaskan komunikasi yang telah dilakukannya dengan Menteri Luar Negeri Iran. Menurut Sugiono, dalam komunikasi tersebut, Iran telah menjelaskan posisinya, sementara Indonesia juga menegaskan sikap konsistensinya. “Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah satu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan,” ucapnya. Kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator guna menurunkan eskalasi di wilayah tersebut turut disampaikan dalam percakapan tersebut.“Yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima,” kata Menlu Sugiono.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri (menlu), mantan wakil menteri luar negeri (wamenlu), serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026. Pertemuan tersebut, Prabowo mengungkap dinamika politik luar negeri Indonesia, termasuk isu Palestin. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta, terutama terkait keterbukaan Presiden. Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal mengaku terkejut dengan suasana pertemuan yang dinilainya sangat terbuka dan dialogis. Ia menilai pertemuan tersebut jauh dari kesan satu arah.“Pertama saya agak surprise, kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open,” ujar Dino kepada awak media usai pertemuan.Menurut Dino, diskusi berkembang secara dua arah dan berlangsung sangat apa adanya tanpa pembatasan topik. Berbagai risiko, opsi kebijakan, hingga skenario tantangan global yang berpotensi dihadapi Indonesia turut dibahas secara terbuka dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo.“Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” lanjutnya.Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menekankan bahwa pertemuan tersebut memberikan banyak pencerahan, terutama terkait isu-isu diplomasi yang selama ini bersifat sensitif dan tidak sepenuhnya dapat diakses publik. Hassan juga menyebutkan bahwa keterbatasan informasi kerap menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat sehingga kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Prabowo menjadi sangat berharga.“Karena itu satu kesempatan berharga, waktu sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” ungkapnya.Senada dengan itu, mantan Menlu Alwi Shihab menegaskan bahwa pertemuan tersebut memperjelas sikap konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara tetap tidak berubah.“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya, itu adalah harga mati. Two-state solution,” tegasnya.Adapun tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi menilai Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam, bahkan menjawab berbagai pertanyaan sebelum sempat diajukan. Ia turut mengapresiasi langkah Presiden membuka ruang dialog tersebut agar publik memahami kompleksitas kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah.“Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama,” tuturnya.Pertemuan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi yang inklusif dan transparan, sekaligus memastikan arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada kepentingan nasional dan komitmen kemanusiaan global. 

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama tokoh dan akademisi politik luar negeri yang berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama.Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono yang turut mendampingi Presiden Prabowo mengatakan, pertemuan ini melibatkan para pengamat hubungan internasional, pegiat diplomasi, mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.“(Pertemuan) dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia,” ucap Menlu Sugiono. Menurut Menlu, pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka melalui diskusi dua arah antara Presiden dan para tokoh yang saling bertukar pandangan guna membangun pemahaman bersama. Menlu menambahkan, berbagai masukan pun turut disampaikan para tokoh guna memperkuat arah kebijakan yang tengah dirumuskan pemerintah. “Masing-masing juga tadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka, pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya juga saya kira ya merupakan satu hal yang sebenarnya sudah koheren, sudah ada dalam pertimbangan dan pemikiran yang sama, sehingga diskusi yang terjadi menurut saya merupakan hal yang saling memperkuat,” katanya. “Saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” tambah Menlu. Ke depan, Menlu menyampaikan bahwa pertemuan serupa akan dikembangkan menjadi agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat menyamakan frekuensi dan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam politik luar negeri. “Sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai satu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri,” katanya.Kepada seluruh tokoh yang hadir, Menlu Sugiono pun menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas partisipasi aktif dalam pertemuan tersebut.“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini,” ucap Menlu.

LensaDaily - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memulangkan sekitar 27 ribu lebih WNI dari berbagai kondisi darurat sepanjang tahun 2025. Pemulangan ini karena negara tempat WNI tersebut mengalami konflik hingga menjadi kejahatan transnasional, yakni judi daring dan online scam.Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan pemulangan ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, pelindungan warga negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilar utama diplomasi Indonesia. Dalam upaya pelindungan tersebut, pada tahun 2025 pemerintah telah memulangkan sekitar 27 ribu lebih WNI dari berbagai kondisi darurat.“Sepanjang tahun 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 warga negara Indonesia dari berbagai situasi krisis. Mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional seperti online scam dan judi daring,” ujar Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.Menlu menambahkan, diplomasi menjadi instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, sejahtera, dan terlindungi, di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu.“Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat, dari kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Ketahanan nasional juga harus didukung dan diukur dari seberapa jauh negara hadir untuk melindungi warganya,” tegas Menlu.Lebih lanjut, Sugiono menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pelindungan WNI di seluruh penjuru dunia.“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada perwakilan di luar negeri yang selama ini terlibat langsung dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia, penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, dan pemulangan warga negara Indonesia kembali ke tanah air," ucapnya.Menlu memastikan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan upaya pelindungan WNI melalui berbagai cara, termasuk melalui penguatan kemitraan global dan meningkatkan kesiapsiagaan perwakilan RI menghadapi situasi tak terduga.“Ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kemitraan, kesiapsiagaan perwakilan, sistem peringatan dini, dan juga digitalisasi layanan,” tandasnya.