LensaDaily - Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dipastikan tak menganggu seluruh program dan layanan BGN, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetap berjalan optimal tanpa gangguan bagi masyarakat.Pencopotan Dadan Hindayana oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan program prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 2 Juni 2026.Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk yang berada di bawah koordinasi BGN. Namun demikian, proses evaluasi tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang selama ini telah berjalan.“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.Lebih lanjut, Mensesneg menyebut pergantian kepemimpinan yang dilakukan merupakan bagian dari langkah perbaikan dan penguatan organisasi agar pelaksanaan program-program BGN dapat semakin efektif dan tepat sasaran.Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak akan memengaruhi komitmen dalam menjalankan Program MBG yang telah menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” tegasnya.Dalam keterangannya, Mensesneg berharap langkah penguatan kelembagaan tersebut dapat menjadi awal yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG kepada masyarakat. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.“Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program Makan Bergizi Gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita,” pungkasnya.Dengan penguatan organisasi dan kesinambungan program yang terjaga, pemerintah optimistis program MBG akan semakin efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan digantikan Nanik S. Deyang. Pergantian kepemimpinan di BGN tersebut tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.Dalam keterangan pers Prasetyo Hadi didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 2 Juni 2026.Dalam keputusan tersebut, Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Kepemimpinan baru ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, serta memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai agenda peningkatan kualitas gizi masyarakat berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Menteri Pras.Lebih lanjut, Mensesneg menyebut seiring dengan keputusan tersebut, Presiden Prabowo mengakhiri masa tugas Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, serta Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN.Mensesneg menyebut pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, serta kontribusi mereka dalam membangun fondasi kelembagaan dan mengembangkan BGN sejak awal pembentukannya.“Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” imbuhnya.Dalam kesempatan tersebut, Mensesneg juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh harapan besar kepada jajaran pimpinan BGN yang baru agar segera melakukan konsolidasi internal organisasi, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh program BGN berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.“Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” ucap Mensesneg.

LensaDaily - Para anggota Kabinet Merah Putih diimbau untuk merayakan Idulfitri 1447 H/2026 M dengan penuh kesederhanaan. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu.“Kami mengimbau untuk tidak terlalu berlebihan manakala menyelenggarakan kegiatan open house atau halalbihalal,” ujar  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air telah membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, dinamika global yang terjadi saat ini juga berpotensi berdampak ke dalam negeri. “Sesuai dengan petunjuk beliau [Presiden Prabowo Subianto], kemarin kami sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halalbihalal karena bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita pada kondisi yang belum baik,” ujar Mensesneg.Sebelumnya di dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/03/2026), Presiden Prabowo mengingatkan jajarannya agar merayakan Idulfitri secara sederhana. Menurut Kepala Negara, kegiatan seperti open house sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan agar pemerintah dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Kita juga, saya kira harus memberi contoh, open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan. Sudah lah kita di dalam bencana dan juga di suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga enggak jalan nanti,” ujar Presiden.Antisipasi Lonjakan Arus MudikDi dalam pernyataannya Mensesneg juga menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi dan memastikan kelancaran arus mudik di berbagai wilayah di tanah air. “Memang ada beberapa kejadian yang kami mohon maaf ada penumpukan oleh karena traffic yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk, tapi sepenuhnya kita melakukan terus monitoring dan petugas-petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi supaya bisa mengurangi kemacetan-kemacetan dan antrian-antrian,” ujar Mensesneg.Lebih lanjut, Mensesneg juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memanfaatkan kebijakan work from anywhere dan melakukan mudik lebih awal sehingga dapat mengurangi kepadatan arus mudik di waktu tertentu. “Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan masa rentang liburan ini dengan memilih pulang kampung sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga tidak terjadi penumpukan di satu hari tertentu,” ujarnya.Selain itu, Mensesneg juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk memastikan masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman pada libur Lebaran tahun 2026 ini.“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang bertugas di lapangan; Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Danantara dengan seluruh BUMN-nya, Pelindo, ASDP, dan yang lain-lainnya yang telah bekerja keras, termasuk TNI juga diminta oleh Bapak Presiden manakala diperlukan untuk menyediakan transportasi-transportasi yang dimiliki termasuk kapal-kapal laut kita untuk membantu kelancaran arus mudik maupun nanti arus balik ke daerah masing-masing,” pungkasnya.

LensaDaily - Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk terus membantu rakyat Palestina, dan menyampaikan keprihatinan atas serangan Israel di Gaza pada Sabtu 31 Januari 2026. Indonesia menegaskan menempuh langkah diplomasi melalui jalur Dewan Perdamaian (Board of Peace).“Tentu kan kita prihatin serangan, tapi bagaimanapun juga, kita akan terus berupaya, itu komitmen bangsa Indonesia membantu saudara kita di Gaza dan Palestina,” tegas Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin 2 Februari 2026.Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tetap konsisten menempatkan isu kemanusiaan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi.Terkait langkah lanjutan Presiden Prabowo dalam merespons perkembangan di Gaza, Mensesneg mengungkapkan bahwa terdapat komunikasi yang disampaikan melalui Board of Peace (BoP), namun dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik tertutup.“Ada, tetapi melalui jalur-jalur tertutup,” ujar Mensesneg.Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.Bergabungnya Indonesia bertujuan untuk memperkuat posisi tawar RI dalam mengawal perdamaian global, khususnya dalam mewujudkan solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina dan stabilisasi kawasan Gaza.Sebelumnya diberitakan, sedikitnya 31 orang dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza sejak Sabtu (31/1) pagi, menurut laporan saluran televisi Al Jazeera yang mengutip berbagai sumber medis.Kekerasan tersebut terjadi sehari sebelum Israel dijadwalkan membuka kembali Penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir. Pembukaan Penyeberangan Rafah itu akan menjadi yang pertama sejak Mei 2024.

LensaDaily - Periode 20 Oktober 2024 hingga 26 Januari 2026, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menyelesaikan sebanyak 435 peraturan perundang-undangan. Penerbitan peraturan tersebut utamanya untuk mengatasi sumbatan dan mendukung program-program prioritas yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat.Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin 26 Januari 2026."Dalam satu tahun kenapa bisa sebanyak ini peraturan yang kami hasilkan, karena pada akhirnya kami diminta untuk menjadi debottlenecking, menjadi leading sector dari sekian banyak peraturan-peraturan yang memang, kalau pakai istilah orang awam ini, banyak ruwet, yang ini menyangkut kementerian-kementerian dan lembaga," ujar Mensesneg.Peraturan yang diterbitkan tersebut meliputi undang-undang (UU) sebanyak 109 peraturan, peraturan pemerintah (PP) sebanyak 67, peraturan presiden (perpres) sebanyak 190, keputusan presiden (keppres) sebanyak 51, dan instruksi presiden (inpres) sebanyak 18. Mensesneg menekankan, tak hanya menjadi kementerian yang secara administratif mencatat atau mengarsipkan peraturan perundangan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga harus kuat dari sisi substansi. "Kami di Setneg sekarang berupaya keras juga untuk meng-upgrade, jadi tidak sekadar legal drafting-nya, tidak sekadar proses penyusunannya secara formil itu sudah memenuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada tetapi juga terhadap substansi. Karena ketika kita tidak kuat terhadap substansi, maka jelas tidak akan mungkin kita bisa menjadi debottlenecking untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang itu saling berkaitan di antara kementerian/lembaga," ujarnya.Mensesneg mencontohkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memangkas 145 aturan terkait dengan penyaluran pupuk kepada para petani, yang melibatkan sekitar 15 kementerian/lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional. "Kita membutuhkan kecepatan, apalagi dalam hal mengejar swasembada pangan. Jangan karena regulasi, kita tidak bisa mencapai swasembada pangan yang kita harapkan," ujarnya.Dengan sejumlah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, imbuh Mensesneg, target swasembada pangan yang sebelumnya ditetapkan selama empat tahun dapat tercapai dalam satu tahun.Mensesneg menambahkan, ke depan, Kemensetneg bersama dengan Kementerian Hukum akan terus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang ada, dengan difokuskan kepada peraturan yang terkait dengan program-program prioritas pemerintah. Mensesneg juga mengapreasi semua pihak yang telah mendukung penataan regulasi di tanah air."Apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara yang dalam satu tahun telah bekerja keras pagi, siang, sore, malam, tidak mengenal libur," pungkasnya.