LensaDaily - Stok beras di tengah dinamika geopolitik global serta potensi fenomena iklim seperti El Nino dan kekeringan, kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali. Berdasarkan data per Maret 2026, ketersediaan pangan khususnya beras sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.“Ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengutip dari setneg.go.id, Senin 9 Maret 2026.Amran mengungkapkan, total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok Perum BULOG sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.Di samping itu, produksi beras nasional juga menunjukkan tren yang sangat positif. Pada periode Januari hingga Mei 2026, produksi beras tercatat mencapai sekitar 16,92 juta ton, dengan rata-rata produksi bulanan berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton atau melampaui konsumsi rata-rata nasional yang sekitar 2,59 juta ton per bulan."Tiap bulan kita produksi 2,6-5,7 juta ton, sedangkan kebutuhan kita adalah 2,59 juta ton per bulan, jadi pangan aman," ujar Mentan.Seiring dengan peningkatan produksi, stok beras pemerintah yang dikelola oleh BULOG juga terus meningkat. Stok BULOG yang saat ini mencapai 3,7 juta ton diperkirakan dalam dua bulan ke depan akan menembus 5 juta ton, seiring dengan masuknya hasil panen raya di berbagai daerah.“Kita perkirakan dalam dua bulan ke depan stok BULOG bisa mencapai 5 juta ton. Ini akan semakin memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ujar Mentan.Antisipasi Potensi KekeringanDalam pernyataannya, Mentan juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena iklim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program pompanisasi yang telah dilakukan untuk 1,2 juta hektare lahan dan akan ditambah untuk 1 juta hektare lahan lainnya.“Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi. Tahun lalu sudah 1,2 juta hektare, dan tahun ini kita tambah lagi 1 juta hektare agar produksi tetap terjaga,” ujarnya.Pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk dalam kondisi aman, dengan harga yang tercatat mengalami penurunan.“Pupuk cukup dan bahkan harganya turun sekitar 20 persen. Ini menjadi motivasi besar bagi petani untuk terus menanam,” kata Mentan.Amran menambahkan, optimalisasi lahan rawa yang telah direhabilitasi juga menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga produksi saat musim kering. Lahan-lahan tersebut dinilai sangat potensial untuk tetap menghasilkan produksi padi meskipun pasokan air di daerah lain terbatas.“Insyaallah pangan kita aman. Produksi kuat, stok cukup, dan berbagai langkah antisipasi sudah kita lakukan,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto perintahkan proses hukum atas pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran. Hal tersebut Prabowo tegaskan saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025.Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan rapat terbatas tersebut, salah satu isu yang dibahas adalah temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran. Hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 di antaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras (broken) yang jauh melampaui batas regulasi.“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” ujar Mentan kepada awak media usai rapat.Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. “Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Mentan.Mentan juga menyebut bahwa arahan Presiden Prabowo jelas, yaitu proses hukum harus berjalan. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” pungkas Mentan.Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kasus pengoplosan beras oleh 10 perusahaan dengan 26 merek telah diproses hukum. Saat ini, proses hukum kasus beras oplosan sudah naik ke tahap penyidikan. Amran menyebut total temuan sementara mencakup 212 merek yang diduga terlibat dengan 26 merek dari 10 perusahaan, di antaranya telah diproses hukum di Kepolisian dan Kejaksaan.Prabowo mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, potensi kerugian akibat pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun dan dinikmati segelintir kelompok usaha. Kerugian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan.Presiden meyakini Jaksa Agung dan Kapolri memiliki loyalitas terhadap bangsa dan rakyat Indonesia serta terhadap kedaulatan negara. Menurut Presiden, selama masih memiliki kesempatan, pejabat negara harus berada di barisan yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.Terkait proses hukum, Kejaksaan Agung, menyelidiki dugaan korupsi beras oplosan yang menyangkut persoalan penyaluran subsidi untuk bahan makanan pokok itu.Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menerangkan, penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu berbeda dengan yang sudah dalam penyidikan di Bareskrim Polri.

LensaMedan - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan.Berdasarkan data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton.Dengan surplus yang cukup besar, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.“Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP,” ujar Mentan Amran kepada awak media usai pertemuan yang berlangsung di di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga.Menurut Mentan Amran, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April ini adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan.“Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita harus rebut,” ungkap Mentan Amran.Selain membahas produksi beras, pertemuan ini juga menyoroti kesiapan pangan menjelang bulan Ramadan. Pemerintah memastikan stok beras aman dengan cadangan 2 juta ton di Bulog. “Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” ucap Mentan Amran.Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran turut menjelaskan kehadiran Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, dalam pertemuan tersebut. Amran menyebut bahwa JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.“Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” kata Mentan Amran.Pemerintah pun menargetkan kebijakan tersebut akan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen.Dengan strategi yang disusun bersama dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, pemerintah optimistis dapat mengamankan stabilitas pangan nasional serta menjaga kesejahteraan petani dan masyarakat. (*)(Jakarta)