LensaDaily - Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela resmi dimulai yang ditandai dengan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta dan lokasi groundbreaking di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, pada Kamis 16 Juli 2026.Dalam laporannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa acara hari ini menjadi tonggak penting bagi proyek abadi Masela. Bahlil mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi sebagai pilar strategis pembangunan nasional.“Proyek ini sejak tahun 1998, dan ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian kita. Atas arahan dan dukungan Presiden, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan proyek Abadi Masela, berhasil mencapai tonggak penting pada hari ini,” kata Menteri ESDM.Pengembangan proyek abadi Masela mencakup pembangunan fasilitas hulu hingga hilir secara terintegrasi. Dengan nilai investasi sekitar USD20,9 miliar, Menteri ESDM mengatakan bahwa proyek abadi Masela akan memiliki kapasitas sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional.“Ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, atau setara dengan 120 MM dan 35 ribu barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan, Bapak Presiden, 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kita melakukan ekspor,” lanjutnya.Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras yang membutuhkan persatuan semua elemen bangsa. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa pembangunan proyek abadi Masela yang telah ditunggu hampir 3 (tiga) dekade lamanya ini harus segera terselesaikan.“Proyek ini hampir 3 dekade 3 dasawarsa kita tunggu, 3 dekade 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata Presiden.Bagi pemerintah, dimulainya pembangunan LNG Abadi Masela bukan sekadar memulai sebuah proyek energi berskala besar, tetapi juga menjadi simbol percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan energi, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta komitmen untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Maluku dan kawasan timur Indonesia.Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa proyek LNG Abadi Masela memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat, dan produk lainnya. Menurut Presiden, proyek tersebut akan menjadi penopang penting bagi program hilirisasi nasional yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.“Proyek ini investasinya sangat besar 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi,” kata Presiden.***

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam keterangannya usai diterima Presiden, Bahlil menyampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional dalam keadaan aman.Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya melaporkan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah nasional kepada Presiden. Bahlil menyampaikan bahwa seluruh cadangan energi tersebut berada di atas standar minimum nasional.“Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah enggak ada masalah,” ujar Bahlil.Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa perkembangan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan sejumlah wilayah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang izin.Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan evaluasi terhadap izin-izin tambang yang telah lengkap secara administrasi namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya.“Pak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu, kalau tidak salah untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” lanjutnya.Pertemuan tersebut mencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap ketahanan energi nasional, sekaligus komitmen pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor pertambangan agar lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

LensaDaily - Pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman dan terkendali di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah juga memastikan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan rawan relatif terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.“Saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin saja, tinggal keluar lebih sekitar 20-22 juta kiloliter. Itu saja,” ujar Menteri ESDM.Menurut Bahlil, impor dari kawasan Timur Tengah hanya berupa minyak mentah (crude oil) dengan porsi sekitar 20–25 persen, sementara BBM jadi tidak diimpor dari kawasan tersebut.“Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan tidak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya saja, crude-nya itu sekitar 20-25 persen,” ungkapnya.Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah telah melakukan diversifikasi sumber pasokan dari berbagai negara seperti Angola, Nigeria, hingga Amerika Serikat. Selain itu, pasokan LPG nasional juga tidak bergantung pada jalur distribusi di Selat Hormuz, melainkan berasal dari negara-negara lain seperti Australia.“Kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain. Jadi kita insyaAllah sudah clear lah, insyaAllah aman,” imbuhnya.Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan komunikasi intensif terkait distribusi energi, termasuk pergerakan kapal di Selat Hormuz, guna memastikan tidak ada gangguan terhadap pasokan dalam negeri. Menteri ESDM berharap momentum gencatan senjata bisa memudahkan distribusi tersebut.“Dengan redanya ada jeda dua minggu daripada eskalasi di Timur Tengah mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ucapnya.Sementara itu, terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan perhitungan bersama Pertamina dan pihak swasta. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat.“Sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta,” pungkasnya.Dengan langkah antisipatif, diversifikasi pasokan, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan energi nasional akan tetap terjaga serta menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, menekankan implementasi pengelolaan sumber daya alam nasional, khususnya di sektor mineral dan batu bara (minerba), Rabu 28 Januari 2026.Usai pertemuan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional benar-benar berorientasi pada kepentingan negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara secara optimal. Selain itu, Bahlil juga menjelaskan bahwa pengelolaan SDA tetap harus memerhatikan keberlanjutan dunia usaha.“Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasinya pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha, kira-kira begitu,” ujar Bahlil kepada awak media.Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kementerian ESDM agar segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat demi kepentingan nasional yang lebih besar. Presiden menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.“Arahan Presiden kepada kami, khususnya saya Menteri ESDM, agar segera mencari formulasi yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik karena orientasi pengelolaan negara pasal 33 undang-undang dasar 45 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana menyejahterakan rakyat kita. Kita kan butuh pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bahlil.Pemerintah terus melakukan kajian dan pembahasan lanjutan guna memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional berjalan seimbang antara kepentingan negara, dunia usaha, dan kesejahteraan masyarakat

LensaDaily - Diskon tarif listrik akan diberikan kepada korban dan warga terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saat ini pengkajian tengah digodok besaran dan lama tarif diskon listrik tersebut akan diberikan."Kami saat ini masih mengkaji berapa bulan dan biayanya berapa. Tapi pada prinsipnya, Kementerian ESDM akan memberikan diskon (tarif listrik)," kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Capaian Kinerja Tahun 2025 Kementerian ESDM, yang digelar di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.Dia mengakui, rencana pemberian diskon tarif listrik ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak bencana, yang sebelumnya telah mengajukan surat permohonan terkait hal tersebut kepada pihaknya. Karenanya, apabila kajian terkait hal itu sudah rampung, Bahlil mengaku akan terlebih dahulu melapor kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum melaksanakannya."Karena Bapak Presiden juga sudah memberikan (arahan) kepada kami, untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita," ujar Bahlil.Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa sampai saat ini pihaknya juga masih harus menggenjot upaya perbaikan infrastruktur kelistrikan, di sejumlah wilayah terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tersebut.Dia mengatakan, saat ini masih ada sekitar 150 desa yang infrastruktur kelistrikannya masih harus dibenahi secara tuntas. Kementerian ESDM sendiri diakuinya telah menyalurkan sebanyak 1.000 unit genset berkapasitas 5.000 hingga 7.000 volt ampere (VA), kepada 224 desa terdampak bencana di Aceh yang belum teraliri listrik."Lalu kami juga sudah kirim seribu genset kepada saudara-saudara kita di sana, karena masih ada infrastruktur darat tegangan rendah pada sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan," kata Bahlil.Selain itu, lanjut Bahlil, dalam hal pasokan energi seperti misalnya untuk kebutuhan BBM dan LPG di wilayah-wilayah tersebut, saat ini layanannya juga sudah dibenahi oleh pihaknya."Karena di sana memang masih ada beberapa infrastruktur (kelistrikan) yang masih butuh usaha yang sangat besar sekali (untuk dipulihkan). Terutama di dua atau tiga kabupaten," ujarnya.