LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dan langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang.Hal tersebut disampaikannya saat menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang pada Rabu 17 Juni 2026.Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 dinilai berjalan baik meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berjalan sangat konstruktif. Kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga.“Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini,” ujar Irfan dalam keterangannya.Menurutnya, meski baru mulai bekerja pada September 2025, sementara tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025, Kementerian Haji dan Umrah berhasil mengejar berbagai persiapan yang sempat tertinggal. Irfan menjelaskan sejumlah kemajuan yang berhasil dicapai pada penyelenggaraan haji tahun 2026 berkat kerja sama lintas kementerian dan lembaga.“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan, ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita walaupun tahun ini masih paket D tapi sebenarnya itu lebih dari D, itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya,” ungkap Irfan.Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multiyears dengan para penyedia layanan. Irfan menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia.Presiden Prabowo, lanjut Irfan, turut memberikan sejumlah arahan strategis guna meningkatkan kualitas layanan pada penyelenggaraan haji tahun 2027. Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas konsumsi jemaah, persiapan layanan yang dilakukan lebih dini, hingga peningkatan kualitas akomodasi dan hotel yang digunakan oleh jemaah Indonesia.“Bapak presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih dilatih lebih baik lagi,” imbuhnya.Selain itu, Irfan menyebut Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.“Beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk menekan biaya haji. Nanti akan dibahas, kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas, kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nantikan kita bicarakan dengan teman-teman DPR,” ungkapnya.Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Irfan menjelaskan bahwa sejumlah daerah yang sebelumnya memiliki masa tunggu sangat panjang telah menunjukkan perbaikan. Namun demikian, Kepala Negara meminta agar pemerintah terus mencari terobosan untuk memperpendek masa tunggu jemaah secara lebih signifikan.“Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40, di Konawe Selatan hampir 50 tahun tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan, beliau berpikir coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi, dan kita, dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu,” pungkasnya. 

LensaDaily - Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang diajukan seluruh mitra kerja dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Haji dan Umrah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Agama Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp87,6 triliun serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp41,8 triliun. Sementara itu, Kementerian Sosial memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp84,7 triliun dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,4 triliun.Komisi VIII DPR RI juga menyetujui pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp187,2 miliar serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp392,4 miliar. Selain itu, Kementerian PPPA memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp118 miliar dan mengusulkan tambahan sebesar Rp94,8 miliar.Untuk Kementerian Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif sebesar Rp1,94 triliun dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,84 triliun. Adapun BNPB memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp500,11 miliar dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp941,4 miliar.Sementara itu, BPJPH memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp327,6 miliar dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun.Usai membacakan hasil kesimpulan, Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran seluruh mitra kerja sebagai dasar pembahasan lebih lanjut dalam proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027."Dengan demikian, kita telah menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan," ujar Marwan.Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk memperoleh tambahan anggaran tidaklah mudah. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VIII DPR RI perlu menyiapkan argumentasi yang kuat terkait kebutuhan tambahan anggaran yang diusulkan."Ayo berjuang para mitra kami seluruh kementerian dan badan, bahwa tambahan anggaran yang kita butuhkan itu tidak mudah. Kita perlu menyampaikan alasan yang dibutuhkan untuk meyakinkan pemerintah," tegasnya.

LensaDaily - Kelompok terbang (Kloter) pertama jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M asal Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG-01) dilepas Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, Selasa 21 April 2026. Keberangkatan kloter pertama ini menjadi penanda dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang melayani 221.000 jemaah dari 14 embarkasi.“Hari ini kita menyaksikan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia telah memasuki asrama dan siap diberangkatkan. Ini menjadi awal dari rangkaian panjang pelayanan haji tahun ini yang harus kita jaga bersama kualitasnya,” ujar Menhaj.Sebanyak 391 jemaah asal Jakarta Timur yang tergabung dalam kloter JKG-01 menjalani prosedur awal memasuki asrama haji dan secara bertahap diberangkatkan menuju Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.Mereka kemudian diterbangkan melalui Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta menuju Madina pada Rabu dini hari (22/04/2026) sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia.Menhaj menegaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh jemaah yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi, terutama kepemilikan visa haji resmi.“Kami tegaskan, hanya jemaah yang memiliki visa haji yang akan diberangkatkan. Ini penting untuk menghindari penolakan di Arab Saudi dan memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” tegasnya.Menhaj juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk skema jemaah cadangan untuk mengantisipasi kursi kosong akibat pembatalan.“Kita sudah siapkan mekanisme pengganti atau jemaah cadangan untuk mengisi kursi kosong, baik karena faktor kesehatan, pembatalan, maupun kondisi darurat lainnya. Ini bagian dari upaya kita menjaga optimalisasi kuota,” ujarnya.Lebih lanjut, Menhaj berharap seluruh proses keberangkatan berjalan lancar serta jemaah dapat menjalankan ibadah dengan kondisi prima.“Harapan kita tentu keberangkatan berjalan lancar, jemaah sehat, dan dapat beribadah dengan khusyuk. Semoga seluruh jemaah kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur,” imbuhnya.Menhaj juga melaporkan bahwa seluruh unsur terkait, mulai dari Kementerian Haji dan Umrah, Imigrasi, Kepolisian, hingga Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), telah melakukan koordinasi intensif guna memastikan kelancaran proses pemberangkatan serta mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan. Pemantauan keberangkatan akan terus dilakukan hingga seluruh jemaah tiba di bandara dan diberangkatkan ke Arab Saudi.Di sisi lain, tim PPIH di Madinah telah disiagakan untuk memastikan kesiapan operasional dalam menyambut kedatangan rombongan jemaah gelombang pertama.Menutup pernyataannya, Menhaj mengimbau seluruh jemaah untuk disiplin dan mengikuti arahan petugas selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah.“Saya mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, mematuhi arahan pimpinan regu, rombongan, dan kloter, serta segera berkoordinasi dengan petugas apabila menghadapi kendala,” pungkasnya.

LensaDaily - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H / 2026 M. Indonesia mendapatkan 221.000 jamaah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H / 2026 M.Penandatanganan berlangsung dalam rangkai Konferensi dan Pameran Haji ke-5 yang diprakarsai Kemenhaj Arab Saudi di Jeddah, pada Selasa 11 November 2025. Agenda ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian persiapan penyelenggaraan haji tahun depan.Pertemuan dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, serta dihadiri jajaran pejabat tinggi dari kedua negara. Suasana pertemuan berlangsung akrab dan produktif, memperlihatkan eratnya kemitraan dalam penyelenggaraan haji.Dalam keterangan resminya, Menteri Haji dan Umrah RI Gus Irfan menyampaikan pertemuan ini membahas tentang persiapan penyelenggaraan haji, dan lebih menekankan tentang istitho’ah kesehatan bagi jamaah haji Indonesia, tentang dam.“Alhamdulillah hari ini untuk kesekian kalinya kami, tim dari Kemenhaj bersama Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah, kembali bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Dengan penandatanganan kesepakatan, di mana kita pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jamaah, semuanya datang melalui Jeddah dan Madinah,” ucap Gus Irfan mengutip keterangannya Rabu 12 November 2025."Satu hal yang membahagiakan bagi kami adalah bahwa keberhasilan atau kesuksesan haji Indonesia adalah cerminan kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Begitu pun juga, jika ada tantangan, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung demi keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia dan kesuksesan haji 2026," tambahnya.Pertemuan ini membahas sejumlah isu utama penyelenggaraan haji, terutama berkaitan dengan Istitā‘ah kesehatan, pelaksanaan Dam, serta sinkronisasi data layanan. Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya kelayakan kesehatan calon jemaah sebagai syarat mutlak keberangkatan.Pemerintah Indonesia akan memperketat proses pemeriksaan dan memastikan seluruh calon jemaah memenuhi standar kesehatan.Selain itu, kedua pihak sepakat agar pembayaran Dam di Arab Saudi dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.Adapun terkait data, kedua negara menegaskan pentingnya validitas dan integrasi data jemaah, meliputi kloter, penerbangan, hotel, dan transportasi guna memperlancar operasional haji. Sejumlah syarikah asal Saudi juga telah membuka kantor di Indonesia untuk memperkuat koordinasi.Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan Haji 1447 H / 2026 M yang lebih tertib, sehat, dan berkeadaban serta mencerminkan hubungan bilateral yang semakin solid antara Indonesia dan Arab Saudi dalam melayani tamu-tamu Allah.

LensaDaily - Para menteri yang baru dilantik Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan arahan baik dalam pelayanan untuk masyarakat maupun penguatan agenda pembangunan nasional. Prabowo sebelumnya reshuffle dan lantik 5 menteri dan 1 wakil menteri.Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar peningkatan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama. Termasuk diantaranya yakni mencari solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau.“Apa yang telah disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Dahnil merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi. Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jemaah haji kita,” katanya.Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menekankan pentingnya melaksanakan visi besar pemerintahan.“Tugas berat ke depan terkait dengan tenaga kerja migran itu juga PR (pekerjaan rumah) yang cukup harus kita perhatikan. Jadi intinya saya akan melaksanakan tugas dengan baik-baik, sebaik-baiknya sesuai arahan Presiden,” ucap Mukhtarudin.Senada, Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono menegaskan komitmennya untuk segera melanjutkan program yang telah dicanangkan, salah satunya koperasi merah putih. “Mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya koperasi desa/kelurahan merah putih dan juga koperasi secara umumnya,” ujar Menteri Ferry.Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kondisi ekonomi nasional yang mengalami perlambatan. Menkeu mengatakan bahwa kondisi perlambatan ini sudah teridentifikasi, sehingga dapat segera ditangani.“Sekarang kan ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki,” katanya.