LensaDaily - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.“Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” ujar Meutya Hafid di Jakarta Jumat 18 Juli 2025.Menkomdigi menjelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Kementerian Komdigi menerima usulan dari beberapa kalangan, di antaranya dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), yang menyampaikan pandangan terkait penataan ekosistem digital, termasuk relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.Namun demikian, Meutya Hafid menekankan bahwa usulan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan dan belum pernah menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.“Saya meminta maaf jika terjadi keresahan di tengah masyarakat. Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tegasnya.Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital tetap fokus pada agenda prioritas nasional, antara lain perluasan akses internet di wilayah tertinggal, peningkatan literasi digital, serta penguatan keamanan dan perlindungan data di ruang digital.

LensaDaily - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membahas peluang aliansi strategis untuk memperkuat ekosistem digital di kawasan, terutama dalam bidang pusat data, kecerdasan artifisial (AI), dan konektivitas digital bersama Singapore Telecommunications Limited (Singtel).Hal tersebut hasil dari pertemuan Menteri Komdigi Meutya Hafid yang menerima kunjungan Chairman Singapore Telecommunications Limited (Singtel) Lee Theng Kiat di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis 17 Juli 2025.Meutya Hafid menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang kemitraan publik-swasta atau public-private partnership (PPP) untuk memperluas pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).Ia menilai pendekatan eksklusif yang hanya mengandalkan infrastruktur pemerintah perlu diubah menjadi model kolaboratif dan kompetitif.“Kami mengubah pendekatan, sebelumnya PDN hanya dibangun oleh pemerintah, sekarang kita akan libatkan ekosistem, terbuka peluang public-private partnership (PPP) untuk digunakan sebagai ekosistem pusat data digital nasional,” jelas Meutya.Kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini juga mencakup pengembangan AI secara bertanggung jawab. Meutya Hafid menyebut Singapura sebagai salah satu rujukan kawasan dalam tata kelola AI, dan menyambut kesamaan pandangan strategis dengan Singtel.“AI merupakan salah satu perhatian kami tentang bagaimana harus memitigasi dan merangkul teknologi baru ini. Tentu saja, Singapura dalam hal ini akan menjadi panutan bagi kami karena telah memulainya lebih awal,” ujarnya.Selain pusat data dan AI, Meutya Hafid menyoroti konektivitas digital sebagai prioritas cepat pemerintah dalam mengatasi blank spot di wilayah 3T.Ia menekankan arti penting kontribusi Telkom, Telkomsel, dan Singtel dalam menjangkau wilayah yang belum terlayani.“Salah satu quick win kami adalah mewujudkan zero blank spot. Kami percaya kerja sama erat dengan Telkomsel dan Singtel akan mempercepat pencapaian ini,” tandasnya.Di akhir pertemuan, Meutya Hafid menyatakan urgensi membangun ekosistem digital kawasan yang tangguh dan kolektif di tengah tantangan geopolitik global.“Tidak ada gunanya menjadi kuat jika tetangga kita tidak kuat. Kami percaya, kekuatan kawasan akan membuat kita semua lebih siap menghadapi tantangan digital global. Dan dalam hal ini, Singtel adalah mitra strategis yang sangat kami hargai,” jelasnya. (*)