LensaDaily - Stok beras di tengah dinamika geopolitik global serta potensi fenomena iklim seperti El Nino dan kekeringan, kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali. Berdasarkan data per Maret 2026, ketersediaan pangan khususnya beras sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.“Ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengutip dari setneg.go.id, Senin 9 Maret 2026.Amran mengungkapkan, total ketersediaan beras nasional saat ini mencapai 27,99 juta ton, yang terdiri dari stok Perum BULOG sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.Di samping itu, produksi beras nasional juga menunjukkan tren yang sangat positif. Pada periode Januari hingga Mei 2026, produksi beras tercatat mencapai sekitar 16,92 juta ton, dengan rata-rata produksi bulanan berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton atau melampaui konsumsi rata-rata nasional yang sekitar 2,59 juta ton per bulan."Tiap bulan kita produksi 2,6-5,7 juta ton, sedangkan kebutuhan kita adalah 2,59 juta ton per bulan, jadi pangan aman," ujar Mentan.Seiring dengan peningkatan produksi, stok beras pemerintah yang dikelola oleh BULOG juga terus meningkat. Stok BULOG yang saat ini mencapai 3,7 juta ton diperkirakan dalam dua bulan ke depan akan menembus 5 juta ton, seiring dengan masuknya hasil panen raya di berbagai daerah.“Kita perkirakan dalam dua bulan ke depan stok BULOG bisa mencapai 5 juta ton. Ini akan semakin memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ujar Mentan.Antisipasi Potensi KekeringanDalam pernyataannya, Mentan juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena iklim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program pompanisasi yang telah dilakukan untuk 1,2 juta hektare lahan dan akan ditambah untuk 1 juta hektare lahan lainnya.“Potensi kekeringan sudah kita antisipasi sejak awal melalui pompanisasi. Tahun lalu sudah 1,2 juta hektare, dan tahun ini kita tambah lagi 1 juta hektare agar produksi tetap terjaga,” ujarnya.Pemerintah juga memastikan ketersediaan pupuk dalam kondisi aman, dengan harga yang tercatat mengalami penurunan.“Pupuk cukup dan bahkan harganya turun sekitar 20 persen. Ini menjadi motivasi besar bagi petani untuk terus menanam,” kata Mentan.Amran menambahkan, optimalisasi lahan rawa yang telah direhabilitasi juga menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga produksi saat musim kering. Lahan-lahan tersebut dinilai sangat potensial untuk tetap menghasilkan produksi padi meskipun pasokan air di daerah lain terbatas.“Insyaallah pangan kita aman. Produksi kuat, stok cukup, dan berbagai langkah antisipasi sudah kita lakukan,” pungkasnya.

LensaDaily - Sebanyak 250 ton beras asal Thailand yang masuk melalui dari Sabang, Aceh ditindak, dengan menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa laporan ia terima pada Minggu siang sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah dilakukan penelusuran, ia segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi. Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan dan memastikan beras tidak keluar. “Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 23 November 2025. Mentan Amran menegaskan bahwa penyegelan disertai instruksi untuk menelusuri pihak yang terlibat dalam pemasukan beras ilegal tersebut. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa ini merupakan indikasi adanya perencanaan impor yang dilakukan tanpa dasar persetujuan pemerintah. “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” kata Mentan Amran. Menteri Amran menekankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional mencukupi, pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini sekitar 3,8 juta ton. “Perintah Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak,” tegasnya. Selain penyegelan di Sabang, Mentan Amran menerima laporan awal terkait dugaan pemasukan beras di lokasi lain. “Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” ungkapnya.

LensaDaily - Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 9 Oktober 2025.“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” ujar Amran.Amran menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar.“Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO (virgin coconut oil), harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan 1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa,” imbuhnya.Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80 persen kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah. Amran menyebut bahwa tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega.“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” jelas Mentan.Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura. "Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun," pungkas Amran.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto perintahkan proses hukum atas pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran. Hal tersebut Prabowo tegaskan saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025.Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan rapat terbatas tersebut, salah satu isu yang dibahas adalah temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran. Hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 di antaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan lainnya juga disampaikan terkait kandungan patahan beras (broken) yang jauh melampaui batas regulasi.“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” ujar Mentan kepada awak media usai rapat.Lebih lanjut, Mentan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. “Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Mentan.Mentan juga menyebut bahwa arahan Presiden Prabowo jelas, yaitu proses hukum harus berjalan. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” pungkas Mentan.Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kasus pengoplosan beras oleh 10 perusahaan dengan 26 merek telah diproses hukum. Saat ini, proses hukum kasus beras oplosan sudah naik ke tahap penyidikan. Amran menyebut total temuan sementara mencakup 212 merek yang diduga terlibat dengan 26 merek dari 10 perusahaan, di antaranya telah diproses hukum di Kepolisian dan Kejaksaan.Prabowo mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, potensi kerugian akibat pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun dan dinikmati segelintir kelompok usaha. Kerugian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan.Presiden meyakini Jaksa Agung dan Kapolri memiliki loyalitas terhadap bangsa dan rakyat Indonesia serta terhadap kedaulatan negara. Menurut Presiden, selama masih memiliki kesempatan, pejabat negara harus berada di barisan yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.Terkait proses hukum, Kejaksaan Agung, menyelidiki dugaan korupsi beras oplosan yang menyangkut persoalan penyaluran subsidi untuk bahan makanan pokok itu.Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menerangkan, penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu berbeda dengan yang sudah dalam penyidikan di Bareskrim Polri.