LensaDaily - Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang diajukan seluruh mitra kerja dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Haji dan Umrah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Agama Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp87,6 triliun serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp41,8 triliun. Sementara itu, Kementerian Sosial memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp84,7 triliun dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,4 triliun.Komisi VIII DPR RI juga menyetujui pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp187,2 miliar serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp392,4 miliar. Selain itu, Kementerian PPPA memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp118 miliar dan mengusulkan tambahan sebesar Rp94,8 miliar.Untuk Kementerian Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif sebesar Rp1,94 triliun dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,84 triliun. Adapun BNPB memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp500,11 miliar dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp941,4 miliar.Sementara itu, BPJPH memperoleh persetujuan atas pagu indikatif sebesar Rp327,6 miliar dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun.Usai membacakan hasil kesimpulan, Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran seluruh mitra kerja sebagai dasar pembahasan lebih lanjut dalam proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027."Dengan demikian, kita telah menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan," ujar Marwan.Ia juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk memperoleh tambahan anggaran tidaklah mudah. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VIII DPR RI perlu menyiapkan argumentasi yang kuat terkait kebutuhan tambahan anggaran yang diusulkan."Ayo berjuang para mitra kami seluruh kementerian dan badan, bahwa tambahan anggaran yang kita butuhkan itu tidak mudah. Kita perlu menyampaikan alasan yang dibutuhkan untuk meyakinkan pemerintah," tegasnya.

LensaDaily - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan perubahan signifikan ditunjukkan siswa Sekolah Rakyat yang mendapat pelajaran, pengajaran, pengasuhan, serta perubahan yang terjadi pada siswa setelah ditempa di Sekolah Rakyat. Gus Ipul pun mengajak masyarakat terutama para calon siswa dan orang tuanya melihat langsung proses belajar mengajar Sekolah Rakyat.Ajakan ini disampaikan secara langsung dalam acara Open House Sekolah Rakyat di SRMP 2 Medan, Sumatra Utara, Senin 15 Juni 2026. "Dulunya anak-anak ini tidak seperti sekarang. Lebih disiplin, percaya diri, pintar, dan optimis menghadapi masa depan. Ini hal yang kita syukuri bersama,” katanya.Open House ini, lanjutnya, menjadi kesempatan bagi calon siswa dan orang tua untuk melihat langsung sistem belajar, suasana asrama, dan lingkungan pendidikan Sekolah Rakyat. Hal ini untuk memberikan gambaran utuh mengenai proses pendidikan yang akan ditempuh calon siswa.Ia menegaskan ada tiga hal yang tidak boleh terjadi di Sekolah Rakyat, yaitu perundungan, kekerasan seksual atau kekerasan fisik, serta intoleransi. “Tidak boleh menghina siapa pun, meremehkan dan merendahkan siapa pun. Tidak boleh ada kekerasan seksual atau kekerasan fisik. Tidak boleh ada intoleransi,” tegas Gus Ipul.Sebanyak 75 calon siswa dan orang tua calon siswa dari Kota Medan turut hadir dan menyaksikan berbagai penampilan siswa Sekolah Rakyat, mulai dari tari tradisional dari SRMP 2 Medan, bela diri karate, pidato tiga bahasa dari SRT 30 Medan, hingga paduan suara dan puisi dari siswa SRMP 2 Medan dan SRT 30 Medan.Melanjutkan arahannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Anak-anak yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat diarahkan menjadi generasi pintar, berkarakter, dan terampil.“Lulusan Sekolah Rakyat di masa mendatang ada yang jadi guru, ada yang jadi seniman. Pokoknya jadi apapun dengan keterampilan yang cukup. Itulah harapan Bapak Presiden,” ujar Gus Ipul.Gus Ipul menyampaikan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak Sekolah Rakyat sangat besar. Salah satu bentuknya adalah pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah.Saat ini terdapat 104 titik Sekolah Rakyat gedung permanen. Untuk Kota Medan, Sekolah Rakyat Permanen akan menerima 270 siswa dengan kuota 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul juga berdialog dengan orang tua calon siswa dan calon siswa. Salah satunya Ridha Aritona, orang tua Jessica Putri Sirait. Ia menceritakan bahwa keluarganya hidup dengan pendapatan tidak tetap karena bekerja sebagai pengemudi ojek online.“Besar harapan saya anak saya sekolah berkualitas dengan keadaan tidak mampu menyekolahkan dan memberikan les. Harapan besar dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jangan seperti kehidupan saya,” katanya sambil meneteskan air mata. Riantika, Ibunda dari Fahrizky juga menyampaikan rasa syukur karena anaknya mendapat kesempatan masuk Sekolah Rakyat. Ia mengatakan Fahrizky putus sekolah di kelas 6 SD dan tidak sempat lulus.Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan telah mendampingi Sekolah Rakyat sejak awal. Ia melihat langsung perubahan anak-anak yang sebelumnya belum percaya diri dan belum tertata, kini menunjukkan kemajuan.“Kami mendampingi Sekolah Rakyat ini dari awal sekali. Saya hadir kembali dan melihat anak-anak yang awalnya belum percaya diri dan belum teratur sekarang ada progres,” ujar Rico.Rico juga menggambarkan kompleksitas persoalan anak-anak di perkotaan. Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi ruang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga rentan dan membawa mereka ke lingkungan pendidikan yang lebih baik.Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti, serta Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, Kepala Bagian Umum BPS Sumut Dadan mewakili Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, jajaran pejabat tinggi madya, staf khusus menteri, dan tenaga ahli menteri Kementerian Sosial.

LensaDaily - Layanan kesehatan masyarakat miskin dan rentan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kini mulai aktif kembali setelah keluhan publik terkait penonaktifan kepesertaan dan tidak dapat digunakan untuk berobat.Hal ini ditegaskan langkah cepat DPR RI yang memanggil dan menggelar rapat konsultasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah. Sebab itu, memperbaiki ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas utama.Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPS, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 9 Februari 2026.Dalam rapat tersebut, jelasnya, DPR dan pemerintah menyepakati layanan kesehatan peserta PBI tetap berjalan selama tiga bulan ke depan dan iurannya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Selama proses tersebut berjalan, ia mendesak pembenahan data kepesertaan secara menyeluruh.Dasco, secara lugas, menekankan kesepakatan ini diambil sebagai bentuk nyata kehadiran negara agar masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif. “DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” ujar Dasco.Lebih lanjut, ungkapnya, DPR dan pemerintah juga akan menugaskan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan serta pemutakhiran data desil dengan menggunakan data pembanding terbaru. Baginya, langkah ini krusial guna memastikan kepesertaan PBI benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kesalahan inklusi maupun eksklusi.Kesepakatan berikutnya menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN agar digunakan secara efektif, berbasis data yang akurat, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak. DPR menekankan bahwa persoalan PBI tidak boleh hanya dipandang sebagai isu teknis anggaran, tetapi menyangkut perlindungan sosial dasar warga negara.Selain itu, Dasco menekankan BPJS Kesehatan harus proaktif melakukan sosialisasi sekaligus memberikan notifikasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan, baik PBI maupun PBPU yang ditanggung pemerintah daerah. Transparansi informasi, tegasnya, bernilai krusial agar masyarakat tidak mendadak kehilangan hak layanan kesehatan tanpa penjelasan yang memadai.“BPJS Kesehatan harus aktif memberikan pemberitahuan kepada peserta apabila terjadi perubahan status kepesertaan,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra.Sebagai langkah jangka menengah hingga panjang, terangnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk terus memperbaiki tata kelola JKN secara menyeluruh melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga menuju satu data tunggal. Baginya, integrasi ini menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan minim polemik di masa mendatang. 

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, yang menilai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun  harus disertai dengan keberanian untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.“Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ucap Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2026.Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan negara harus berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.“Tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu,” ujar Kepala Negara.Presiden menyampaikan apresiasi atas peran dan dukungan seluruh pihak termasuk kepala daerah yang turut menjadi faktor penting keberhasilan program Sekolah Rakyat. Melalui peresmian Sekolah Rakyat ini, pemerintah telah membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan.“Ini bukti kita berbuat, sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Dan saya terkesima hari ini, terus terang saja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa,” lanjutnya.Kepala Negara pun berharap Sekolah Rakyat menjadi fondasi lahirnya generasi unggul Indonesia yang berdaya saing global. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Sementara itu, dalam laporannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo dirancang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Sejak bulan Juli tahun lalu, Sekolah Rakyat telah beroperasi di sejumlah titik di Indonesia.“Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan,” ujar Mensos.

LensaDaily - Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Kabupaten Lebak, Banten menjadi titik awal dimulainya MPLS di 37 titik tambahan seluruh Indonesia setelah sebelumnya sekolah rakyat telah dimulai di 63 titik. Sekolah Rakyat rintisan tahap 1b memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).Para siswa dan guru tampak semangat dan bahagia mengikuti kegiatan pembukaan MPLS yang dilaksanakan di Aula SRMA 34 Lebak. Sebanyak 100 siswa yang terbagi dalam 4 Rombongan Belajar (Rombel) hadir dalam kegiatan ini."Hari ini kita memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 37 titik, ini bisa dikatakan tahap berikutnya dari 14 Juli yang lalu, 14 Juli lalu kita memulai 63 titik, sekarang kita memulai di 37 titik di bulan Agustus ini," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat membuka MPLS di SRMA 34 Kabupaten Lebak, Banten, Jum'at 1 Agustus 2025.Selain di Kabupaten Lebak, dua Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo dan Kota Pasuruan juga memulai MPLS pada hari ini. Rencananya minggu depan akan dilanjutkan 5 titik lainnya dan pada tanggal 15 Agustus di 29 titik, sehingga total ada 37 titik. Tak hanya berhenti pada 100 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan pada bulan Juli dan Agustus, pada bulan September mendatang 59 titik lain juga akan diluncurkan, sehingga total terdapat 159 sekolah rakyat yang sudah dan akan berjalan pada tahun ajaran 2025/2026. "Jadi ini (Sekolah Rakyat) adalah gagasan dan program prioritas dari Presiden Prabowo, ini asli dari Pak Presiden, saya hanya pembantunya, kami menteri-menteri ini hanya membantu Presiden melaksanakan apa yang menjadi gagasannya," ujar Gus Ipul yang didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.Di hadapan Gubernur Banten Andra Soni dan Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Gus Ipul menekankan tiga kunci untuk memahami gagasan Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat."Kunci pertama adalah memuliakan wong cilik, memuliakan kaum dhuafa, memuliakan mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan, dan mereka yang kurang mampu, mereka yang dalam statistik disebut miskin dan miskin ekstrem," jelasnya.Lewat Sekolah Rakyat ini, Presiden Prabowo ingin memuliakan wong cilik agar siap menjadi Generasi Emas Indonesia 2045. Sekolah Rakyat merupakan upaya untuk memberikan jalan cepat kepada keluarga yang kurang mampu untuk bisa menjadi generasi tangguh lewat pendidikan.Kunci kedua untuk memahami gagasan Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat yaitu menjangkau yang belum terjangkau. "Banyak saudara-saudara kita di usia sekolah baik SD, SMP, atau SMA yang putus sekolah, belum sekolah atau tidak sekolah, maupun berpotensi putus sekolah, maka itu Sekolah Rakyat ingin menjangkau yang belum terjangkau," urainya.Terakhir adalah memungkinkan yang tidak mungkin, memberikan kesempatan untuk anak-anak yang ingin sekolah namun menyadari orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin."Inilah kunci memahami Sekolah Rakyat, jadi jangan business as usual, jangan disamakan dengan sekolah-sekolah umum, kalau di tempat lain mungkin pendekatannya adalah tes akademik, tapi di sini pendekatannya adalah mereka dari keluarga yang tidak mampu, kalau dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu desil 1 dan 2, miskin dan miskin ekstrem," jelasnya.Gus Ipul menyampaikan setelah lulus dari Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak menjadi terdidik, berkarakter, dan terampil. Pintar atau terdidik yang dimaksud di sini adalah mampu menggunakan akalnya dengan baik. Lalu berkarakter adalah punya jati diri, bangga dengan orang tua, dan cinta terhadap tanah air. "Itulah anak-anak kita yang berkarakter, dia pintar dan cerdas tapi juga bisa mencintai keluarganya, mencintai orang lain, dan juga mencintai negeri ini," tuturnya.Selanjutnya anak-anak diharapkan mempunyai keterampilan setelah lulus dari Sekolah Rakyat. Anak-anak akan dibimbing untuk bisa mewujudkan cita-cita sesuai keterampilan yang mereka pilih. "Itu target saya pak, saya ingin lulusan Sekolah Rakyat, ada yang kuliah di luar negeri, tapi juga saya ingin lulusan Sekolah Rakyat ada yang bisa menjadi pengusaha sukses, dengan merintis usaha," kata Gus Ipul.Di sela sambutannya, Gus Ipul juga menyapa siswa Sekolah Rakyat. Salah satunya Komalasari yang berasal dari Desa Pagelaran, Kecamatan Melimping, Kabupaten Lebak. Ia merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Orang tuanya bekerja keras menghidupi keluarga dengan bekerja sebagai buruh bangunan.Komala, panggilan akrabnya, tinggal di rumah berdinding triplek dan dibangun di atas lahan orang lain. Ia terpaksa putus sekolah selama satu tahun karena keterbatasan ekonomi orang tuanya."Kenapa bisa putus sekolah nak?" Tanya Gus Ipul."Karena adanya ketidakmampuan ekonomi dalam rumah tanggak orang tua pak," jawab Komala.Mendengar jawaban tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa Komala merupakan salah satu contoh profil anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat. "Inilah bapak Presiden Prabowo kita yang luar biasa ingin mengajak kita menoleh kepada saudara-saudara kita yang seperti ini," ujarnya.Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi Komala untuk mencapai cita-cita demi membahagiakan kedua orang tuanya. "Contoh orang semangat ini, luar biasa kayak gini, Istimewa sekali, saya bangga dengan kamu Komala, saya ingin kamu sukses beserta yang lain," tutup Gus Ipul.