LensaDaily - Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas menertibkan praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang masih marak terjadi di berbagai daerah akan dibentuk pemerintah bersama Polri. Pembentukan satgas dilakukan setelah pembahasan forum group discussion (FGD) melibatkan berbagai pemangku kepentingan."Hari ini, dari pagi sampai siang kami mengadakan FGD membahas tentang persiapan pembentukan Satgas Illegal Drilling," jelas Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 8 April 2026.Menurutnya, langkah ini guna memperkuat cadangan minyak nasional di tengah tingginya harga minyak dunia. Meski cadangan dalam negeri masih tersedia, namun tidak optimal karena adanya aktivitas ilegal."Cadangan (di dalam negeri) itu ada, akan tetapi masih banyak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal," ujar Brigjen Pol. Irhamni.Adapun waktu operasional satgas akan disampaikan lebih lanjut. Nantinya, satgas ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI, dan Kejaksaan."Satgas ini akan bekerja sesuai dengan perintah pimpinan, antara ESDM, SKK Migas, nanti berkoordinasi dengan pimpinan Bapak Kapolri, kapan kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut," ungkap Brigjen Pol. Irhamni.Pembentukan satgas ini dilakukan atas kerja sama antara Polri dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Pertamina.

LensaDaily - Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi sebagai langkah mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi.Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa dinamika global turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kata dia, telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.“Perkembangan global memberikan tekanan terhadap kondisi dalam negeri, khususnya terkait potensi kenaikan harga BBM industri. Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi guna melindungi masyarakat,” ujar Nunung.Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memicu disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.Berdasarkan hasil penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda jajaran sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200. Rinciannya, kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.530.200 dan LPG subsidi sebesar Rp749.294.400.000.“Kepada para pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan, kami mengimbau untuk segera menghentikan perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nunung.Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya bersama Polda jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan.“Sepanjang tahun 2025, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 568 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 568 tempat kejadian perkara, dengan jumlah tersangka sebanyak 583 orang yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan terjadi secara masif, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa,” jelas Irhamni.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan kasus serupa ke depan.“Kami akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di seluruh jajaran, membuka partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan hotline, serta menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal,” pungkasnya.Dengan langkah tersebut, Polri berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan serta menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

LensaDaily - Pemerintah diminta persiapkan dampak penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global.“Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Parlementaria di Jakarta, Rabu 4 Maret 2026.Sebagai informasi, mengutip data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati melintasi Selat Hormuz. Gangguan di kawasan itu hampir pasti memicu volatilitas harga minyak dunia yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian Indonesia.Sebagai negara net importir minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah. Kenaikan harga global, ujarnya, dapat berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik.“Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat,” tegas Amelia.Amelia mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, guna memitigasi dampak fiskal maupun moneter dari potensi lonjakan harga minyak. Dirinya pun juga menekankan pentingnya pengamanan cadangan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi dalam negeri.Sebab, ungkapnya, diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan terdampak konflik. Ia juga turut mengingatkan perlunya pemerintah menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi berlangsung berkepanjangan.Di tingkat internasional, ia mendorong diplomasi aktif melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menjaga stabilitas kawasan serta menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. “Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global,” pungkas Legislator Fraksi Partai NasDem itu.