LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026.Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.“Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ucapnya.Pada sektor energi, Kepala Negara menyampaikan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.“Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelasnya.Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut, menurut Presiden, harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.“Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen,” katanya.“Rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tambahnya.Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570, sementara indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani (NTP) yang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, kata Presiden, akan terus diperjuangkan untuk ditingkatkan kembali.“Kita juga akan buka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di 2027 dari sebelumnya 35,00 persen di tahun 2026, atau naik 5,81 persen,” tutur Presiden.

LensaDaily - Kinerja Bank Indonesia (BI) disorot atas pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan nasional. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu segera dijawab oleh otoritas moneter.Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio yang mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas lima persen tidak sejalan dengan kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat maupun sejumlah mata uang dunia lainnya. Pun, dirinya menyinggung kondisi indeks pasar saham Indonesia yang dinilai tertinggal dibanding negara lain yang sudah lebih dulu pulih dari tekanan global.“Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar,” ujar Primus dalam agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2026.Ia mengatakan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terhadap kualitas dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menurutnya, pelemahan rupiah bukan hanya terjadi terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap berbagai mata uang negara lain.Di sisi lain, Legislator dari Fraksi PAN ini mengungkapkan dirinya telah berulang kali mempertanyakan kondisi tersebut dalam rapat bersama Bank Indonesia. Menurut pandangannya, lemahnya rupiah harus dilihat secara realistis dan tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa di tengah dinamika ekonomi global saat ini.“Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap Ringgit, terhadap Rial,” tegasnya.Tidak hanya itu saja, ia menilai kondisi tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia. Oleh karena itu, dirinya meminta pimpinan BI berani mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab atas situasi yang terjadi demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar.“Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya,” pungkas Primus.

LensaDaily - Thomas Djiwandono resmi ditetapkan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Komisi XI DPR RI. Penetapan Thomas Djiwandono tersebut diambil berdasarkan mekanisme rapat internal yang digelar langsung usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI pada Senin 26 Januari 2026.Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa penetapan Thomas didasarkan pada kesepakatan seluruh fraksi di Komisi XI. Menurutnya, Thomas dinilai sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik yang ada di komisi tersebut. “Bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.Selain faktor akseptabilitas politik, Misbakhun menjelaskan bahwa Komisi XI DPR RI juga mempertimbangkan kapasitas dan pemahaman Thomas terhadap tugas dan fungsi Bank Indonesia, yang tercermin dalam pemaparannya saat uji kelayakan dan kepatutan.Ia menilai Thomas mampu menyampaikan pandangan strategis terkait peran Bank Indonesia ke depan, khususnya dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi nasional.“Figur Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun.Selanjutnya, hasil keputusan Komisi XI DPR RI tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk mendapatkan pengesahan, yang dijadwalkan pada Selasa (27/1/2026).Sebelumnya, Thomas Djiwandono memaparkan visi dan strateginya yang ia sebut 'BI Gerak' untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Ada 5 semacam strategi tematik. Tematik yang saya ingin cetuskan pada hari ini," ujar Thomas dalam fit & proper test yang digelar Komisi XI DPR.Gerak, kata Thomas, merupakan akronim dari lima pilar: Governance meliputi tata kelola kebijakan yang kuat dan kredibel; Efektivitas Kebijakan; Resiliensi Sistem Keuangan; Akselerasi Sinergi Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan; serta Keberlanjutan Transformasi Keuangan.Dalam pernyataan penutupnya Thomas juga mengungkapkan menekankan komitmen menjaga profesionalisme, independensi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Thomas Djiwandono sendiri ditetapkan untuk menggantikan posisi Deputi Gubernur BI yang ditinggalkan oleh Juda Agung.BE