LensaDaily - Babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dipastikan diulang, pascapolemik kesalahan penilaian oleh dewan juri. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memastikan pengulangan lomba ulang dan akan digelar dalam waktu dekat.Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pengulangan babak final LCC Empat Pilar 2026 Tingkat Provinsi Kalbar dengan perubahan pada jajaran dewan juri dari kalangan independen seperti akademisi.“LCC di tingkat Kalbar yang final akan kita lakukan ulang … pimpinan MPR akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir,” kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.Dia menjelaskan, lomba ulang akan digelar oleh Sekretariat Jenderal MPR RI selaku pelaksana. Namun, dia memastikan, tidak ada juri dari unsur internal MPR sebagaimana lomba sebelumnya.MPR mengakui adanya kekhilafan dalam penyelenggaraan babak final di Pontianak pada Sabtu (9/5). Oleh karena itu, langkah ini diambil sebagai koreksi atas kesalahan yang belakangan menjadi ramai diperbincangkan di media sosial.Muzani lebih lanjut mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR ke depan dengan mendengarkan pandangan dari masyarakat.“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ucapnya.Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan dewan juri yang lama telah dinonaktifkan dari kegiatan LCC Empat Pilar MPR RI 2026. Ini merupakan sanksi atas polemik kesalahan penilaian dalam babak final di tingkat Kalbar.Terkait lomba ulang, Siti menjelaskan kegiatan itu akan digelar secepatnya dalam bulan Mei ini. Setjen MPR RI sedang mengoordinasikan teknis perlombaan.“Kalau tanggal kita akan koordinasi dulu karena itu kan lomba ulang, semuanya harus seperti lomba yang kemarin, jadi harus ada panggung, ada lain-lain. Ini kita akan koordinasi kesiapannya, kalau bisa minggu ini, supaya bisa cepat terselesaikan,” tuturnya.Sebelumnya, tiga sekolah menengah atas (SMA) berlaga pada babak final LCC Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalbar di Pontianak, yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.Lomba tersebut menjadi ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada saat sesi pertanyaan rebutan.Peserta sempat menyampaikan keberatan atas penilaian dewan juri. Namun, respons dewan juri, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B. dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni, disorot warganet.

LensaDaily - Penegakan hukum, memperkuat pertahanan nasional, mewujudkan kedaulatan pangan, dan memberantas kemiskinan ekstrem hingga 0 persen menjadi komitmen pemerintahan yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto.Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka HUT ke-80 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.Dalam bidang penegakan hukum, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, TNI, dan Polri untuk memastikan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Gaji hakim telah kami naikkan hingga 280 persen. Kami bongkar kasus-kasus korupsi besar,” tegasnya.Ia mengungkapkan, sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah telah menertibkan 3,1 juta hektar dari total 5 juta hektar lahan sawit yang melanggar aturan. Penertiban juga akan dilakukan terhadap tambang-tambang ilegal.Terkait pertahanan negara, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah memperkuat kekuatan militer di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Tahun ini, telah dibentuk enam komando daerah militer baru, 14 komando daerah Angkatan Laut, tiga komando daerah Angkatan Udara, satu komando operasi udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, satu brigade infanteri marinir, satu resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, lima batalion infanteri marinir, dan lima batalion komando korps pasukan gerak cepat. Langkah ini, kata Prabowo, sejalan dengan doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).Dalam sektor pangan, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangan sendiri. Pemerintah membuka dua juta hektar sawah baru di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Papua Selatan. Intensifikasi pertanian dilakukan melalui pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, pemberian bantuan alat pertanian, dan peningkatan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.“Kini kita surplus beras dengan cadangan nasional lebih dari empat juta ton yang menjadi tertinggi dalam sejarah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kita kembali mengekspor beras dan jagung,” ujarnya.Pemerintah juga bersikap tegas terhadap pelaku penimbunan atau manipulasi pangan dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau denda maksimal Rp50 miliar. Sebagai kebijakan strategis, penggilingan beras skala besar wajib mendapat izin khusus pemerintah atau dijalankan oleh BUMN/BUMD demi memastikan kualitas dan harga terjangkau.Prabowo juga memaparkan strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran. Melalui DTSEN, anak-anak dari keluarga tidak mampu dijaring untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Hingga kini, telah berdiri 100 Sekolah Rakyat dengan fasilitas lengkap, dan direncanakan bertambah menjadi 300 sekolah.“Anak-anak dari desil 1 dan 2 mendapatkan tempat tidur, selimut, komputer, dan meja belajar, serta tinggal di rumah layak huni hasil renovasi pemerintah,” jelasnya.Pemerintah juga meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima. Sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025, lebih dari 231.000 keluarga telah memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP untuk memiliki rumah layak huni.“Selama saya menjabat, jangan anggap yang besar dan kaya bisa bertindak seenaknya. Pemerintah akan membela kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo menutup pidatonya.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi dan penghormatan mendalam kepada seluruh presiden terdahulu yang ia sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025. Prabowo memberikan penghormatan atas perjuangan dan dedikasi mereka dalam membangun bangsa.Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang dengan pengorbanan luar biasa. Setelah proklamasi, Indonesia harus berjuang selama lima tahun, baik melalui senjata maupun diplomasi hingga kedaulatan benar-benar diakui pada 1949.“Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur,” ujar Presiden Prabowo.Dalam pidatonya, Kepala Negara memaparkan pencapaian setiap presiden terdahulu. Ia menyebut Presiden Soekarno sebagai pemimpin yang mempersatukan dan mempertahankan NKRI serta mengintegrasikan Irian Barat. Presiden Soeharto dipuji karena meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan kemiskinan ekstrem. Presiden B.J. Habibie dikenang atas kepiawaiannya menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998 dan memperkenalkan teknologi tinggi.Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur disebut berhasil memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Presiden Megawati Soekarnoputri diakui jasanya dalam memulihkan ekonomi pascakrisis dan menginisiasi pemilu langsung pertama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas keberhasilannya menyelesaikan konflik Aceh serta menghadapi krisis keuangan global 2008. Presiden Joko Widodo dinilai meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, dan perintisan Ibu Kota Nusantara.“Seluruh Presiden pendahulu saya, bersama pemerintah yang mereka pimpin, berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” kata Presiden Prabowo.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Ia menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci mewujudkan cita-cita tersebut.“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah luas. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegasnya.