LensaDaily - Pemerintah melalui Kementerian Agama yang menetapkan awal Ramadan 1447 H/2026 M dipastikan terjadi perbedaan, setelah Muhammadiyah menetapkan pada Rabu 18 Februari 2026. Perbedaan penetapan awal Ramadan tahun ini pun kiranya menjadi momentum kebersamaan umat Islam dalam menyambut bulan suci.Hal tersebut dikatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan apabila terdapat perbedaan dalam memulai puasa. “Apabila umat Islam ada yang memulai puasa berbeda, tolong jaga kerukunan. Indonesia memiliki keberagaman yang indah. Jika ada perbedaan, mari kita terima sebagai kekayaan khazanah keberagaman Indonesia,” tegasnya dalam konferensi pers usai Sidang Isbat yang digelar di Jakarta, Selasa 17 Februari 2026.Senada dengan itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menekankan pentingnya persatuan umat di tengah perbedaan yang bersifat teknis.“Bangsa kita ini terdiri dari berbagai latar belakang, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu sifatnya teknis, bisa kita pahami dan maklumi. Tetapi yang paling penting adalah keutuhan sebagai umat Islam,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, selama tidak menyentuh persoalan akidah.“Perbedaan akan menjadi harmoni yang indah dan menjadi hal penting untuk persatuan Indonesia dan stabilitas nasional. Penting bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Kita harus menguatkan ibadah dan meningkatkan takwa kita, itu yang paling utama,” katanya.Dengan penetapan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyambut puasa Ramadan 1447 H dengan penuh kesiapan, memperkuat spiritualitas, serta menjaga persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman.

LensaDaily - Penetapan Muhammadiyah awal Ramadan 1447 H yang jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, telah memantik diskusi kritis di tengah masyarakat, khususnya terkait penggunaan posisi hilal di kawasan Alaska sebagai rujukan.Muncul pertanyaan mendasar yang mewakili kegelisahan publik: bagaimana mungkin umat Islam di Indonesia memulai puasa di pagi hari, sementara parameter hilal di lokasi rujukan (Alaska) baru akan terpenuhi belasan jam kemudian? Keberatan ini wajar terjadi akibat benturan antara logika kalender lokal yang berbasis visibilitas langsung dengan logika kalender global yang bersifat sistemik.Mengutip dari muhammadiyah.or.id Selasa 17 Februari 2026, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Muhamad Rofiq Muzakkir menjelaskan logika syar’i dan astronomis Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) secara proporsional, serta menjawab keraguan terkait dimensi waktu dan validitas hukum puasa kitaBerikut penjelasan ilmiah dan syar’i yang disusun dalam lima poin utama:Konsep Satu Hari Satu Tanggal (Single Global Day)Kita harus membedakan antara “Waktu” (jam/siang-malam) dengan “Tanggal” (sistem administrasi hari). Ayat “wa la al-laylu sabiqun al-nahar”, sebagaimana ditanyakan, berbicara tentang keteraturan kosmis fisik siang dan malam di lokasi masing-masing, dan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) tidak melanggar ini; orang Indonesia tetap puasa dari Fajar hingga Maghrib waktu setempat.Dalam KHGT, kita memandang bumi sebagai satu kesatuan matra waktu. Siklus hari dimulai dari Garis Tanggal Internasional (International Date Line) di Pasifik, bergerak ke barat melewati Selandia Baru, Australia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan berakhir kembali di Pasifik dekat Alaska. Oleh karena itu, jika parameter keterlihatan bulan terpenuhi di mana pun di muka bumi sebelum siklus hari itu berakhir—meskipun di lokasi paling ujung barat seperti Alaska—maka keberadaan hilal tersebut menjadi validasi hukum bagi seluruh penduduk bumi pada hari/tanggal yang sama. Jadi, tanggal 17 Februari dianggap sebagai satu hamparan waktu global; ketika syarat terpenuhi di ujung hari (Alaska), status “bulan baru” berlaku untuk seluruh zona waktu yang berada dalam satu putaran hari tersebut, termasuk Indonesia.Perlu juga dicatat bahwa konsep batas tanggal internasional ini sejatinya bukanlah hal asing, melainkan realitas yang telah lama dipraktikkan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa perdebatan. Bukti paling nyata adalah pelaksanaan Salat Jumat. Kita secara sadar menerima bahwa aliran waktu Jumat bergerak berurutan dari arah Pasifik: dimulai dari Selandia Baru, masuk ke Indonesia, lalu ke Arab Saudi, hingga berakhir di benua Amerika.Kita tidak pernah mempermasalahkan mengapa hari Jumat dimulai dari garis tersebut. Penerimaan kolektif umat Islam terhadap konvensi ini sah secara fikih berdasarkan kaidah ‘al-‘adah muhakkamah’ (adat/kebiasaan yang baik dapat menjadi hukum) dan ‘al-ma’ruf ‘urfan kal-masyrut syarthan’ (sesuatu yang sudah dikenal sebagai konvensi umum kedudukannya sama kuat dengan syarat yang disepakati). Artinya, menjadikan Garis Tanggal Internasional sebagai titik awal hari kalender bukanlah hal baru, melainkan pengukuhan atas sistem waktu yang selama ini telah memfasilitasi keteraturan ibadah kita.Aspek Syariah: Ittihadul Mathali’ dan Kesatuan MatraSecara syar’i, KHGT menerapkan prinsip Ittihadul Mathali’ (kesatuan tempat terbit) dalam skala global. Dalam fikih Muhammadiyah sebelumnya, kita mengenal konsep Wilayatul Hukmi, di mana hilal yang wujud di satu lokalitas dapat menyatukan awal puasa dalam satu wilayah negara meskipun posisi hilal berbeda-beda antar provinsi. Misalnya, hilal yang wujud di Aceh digunakan untuk memulai puasa bagi mereka yang tinggal di Maluku atau Papua. KHGT memperluas konsep ini menjadi Wilayatul Ardh (kesatuan wilayah bumi). Memperluas pemberlakuan hilal ini dalam istilah teknis KHGT disebut dengan naql imkan al-rukyah (mentransfer visibilitas hilal atau menerapkan secara global parameter hilal).Dasarnya ada beberapa dalil. Diantaranya dari hadis Nabi. Perintah Nabi saw. “Berpuasalah kamu karena melihatnya” (note: hadisnya menggunakan wawul jam’i: sumu) dipahami sebagai seruan kepada umat Islam sebagai satu kesatuan korps global, bukan seruan terfragmentasi kepada penduduk lokal semata. Jika satu bagian dari tubuh umat (di Alaska) telah memiliki akses terhadap hilal secara syar’i dan astronomis, maka kewajiban itu jatuh kepada seluruh umat, termasuk kita di Indonesia. Inilah yang disebut kesatuan matra; satu dimensi hukum yang tidak terpisahkan oleh sekat geografis.Logika Hisab: Menjawab Isu “Mundur Waktu” (Retroaktif)Menjawab kekhawatiran soal “berpuasa sebelum hilal wujud di Alaska”, kuncinya ada pada hakikat Hisab sebagai instrumen kepastian (qath’i). Dalam sistem hisab, kita tidak bergantung pada wujud fisik peristiwa saat itu juga (real-time), melainkan pada kepastian terjadinya peristiwa tersebut. Kita memulai hari lebih awal di Indonesia bukan karena mendahului takdir, tetapi karena rotasi bumi menempatkan kita di zona waktu awal. Pengetahuan pasti bahwa “pada waktunya di Alaska hilal akan memenuhi syarat” sudah cukup menjadi landasan hukum yang sah sejak pagi hari di Indonesia. Ini bukan menarik kejadian masa depan ke masa lalu, melainkan memberlakukan hukum berdasarkan siklus 24 jam yang terintegrasi.Hisab adalah “tiket valid” yang menjamin bahwa pada waktunya di Alaska hilal pasti wujud. Karena jaminannya sudah pasti, maka kita di Indonesia (yang kebagian waktu pagi duluan) sudah sah untuk memulai ibadah puasa tanpa harus menunggu “kereta” (hilal) itu benar-benar tiba di stasiun akhir (Alaska). Validitas hukumnya berlaku untuk satu putaran hari itu secara utuh.Fakta Konvergensi dengan Kalender Ummul Qura (Mekah)Terakhir, perlu diluruskan bahwa ketika kita berpuasa tanggal 18 Februari, sesungguhnya kita tidak sendirian atau hanya bergantung pada tempat yang jauh di Alaska. Secara faktual, Kalender Ummul Quro (Arab Saudi) kemungkinan besar juga menetapkan 1 Ramadan pada tanggal yang sama.Mengapa? Karena Ummul Quro menggunakan kriteria yang lebih longgar (moonset after sunset atau bulan terbenam setelah matahari), tanpa syarat ketinggian minimum. Pada tanggal 17 Februari petang di Mekah, bulan sudah di atas ufuk (positif), sehingga Saudi pun sudah masuk bulan baru.Lantas, kenapa Muhammadiyah menyebut “Alaska”, tidak menyebut fakta astronomis di atas Kakbah saja? Karena kita konsisten pada kriteria hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender tahun 2016 yang mensyaratkan visibilitas ilmiah tinggi (tinggi min. 5 derajat, elongasi 8 derajat). Muhammadiyah hadir dalam forum Kongres tersebut.Kriteria yang diputuskan dalam forum tersebut kemudian telah secara resmi diterima melalui Forum Musyawarah Nasional tarjih tahun 1447 H/2024 M di Pekajangan Pekalongan dan ditanfidz oleh PP Muhammadiyah tahun 1445 (2025). Jadi, penyebutan Alaska adalah bukti konsistensi kita pada kriteria yang kita tetapkan sendiri, meskipun secara praktis (de facto), pelaksanaan puasa kita akan berkesesuaian dengan kriteria Ummul Qura Arab Saudi.Historisitas dan Kematangan IjtihadPenting untuk dipahami bahwa penerapan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) ini bukanlah keputusan dadakan yang muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari ikhtiar intelektual Muhammadiyah yang telah berjalan selama hampir dua dekade. Pengkajian mendalam tentang penyatuan kalender ini telah dimulai secara serius sejak tahun 2007, di mana Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, Prof. Dr. Din Syamsuddin, mengambil peran sentral sebagai inisiator.Pada tahun tersebut, di bawah kepemimpinan beliau, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menggelar simposium internasional bertajuk “The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar” di Jakarta. Forum bergengsi ini menghadirkan para pakar astronomi dan kalender Islam tingkat dunia, di antaranya Prof. Dr. Muhammad Ilyas dari Malaysia dan Dr. Jamaluddin Abdurraziq dari Maroko, yang meletakkan dasar-dasar pemikiran kalender global.Dari simposium inilah ide besar tersebut terus bergulir, didiskusikan, dikritisi, dan dimatangkan melalui berbagai musyawarah dan muktamar selama kurang lebih 19 tahun. Setelah melalui proses tahqiq (verifikasi) yang panjang, barulah sistem ini diresmikan penggunaannya pada tahun 2025, dan Ramadan 1447 H (2026 M) ini menjadi momentum bersejarah sebagai puasa pertama kita menggunakan sistem global ini. Jadi, keputusan ini adalah buah dari “pohon” ijtihad yang telah ditanam dan dirawat sejak era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin sendiri.Sebagai kesimpulan, peralihan menuju sistem kalender global ini menuntut kita untuk meluaskan cakrawala berpikir (paradigm shift); dari sekadar memvalidasi fenomena langit secara lokal menuju kesadaran sebagai satu kesatuan umat global (One Global Community). Keputusan untuk berpuasa pada 18 Februari tidak mendahului alam, melainkan wujud ketaatan pada sistem hisab yang memberikan kepastian ilmu dan komitmen pada persatuan matra di seluruh muka bumi.Dengan memahami konstruksi berpikir ini, insyaAllah kita dapat menepis keraguan dan menyongsong Ramadan 1447 H dengan penuh keyakinan. Lebih dari itu, penerapan Kalender Hijriyah Global Tunggal ini sejatinya adalah ikhtiar kita untuk melunasi ‘hutang peradaban’ umat Islam setelah 14 abad lamanya kita menantikan hadirnya satu sistem penanggalan yang unifikatif dan mempersatukan. Wallahu a’lamu bis shawab.

LensaDaily - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan soal awal Ramadan 2026 ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpian Pusat (PP) Muhammadiyah berdasarkan peninjauan dari data astronomis global dan validasi parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) baru.Penentuan awal Ramadan dan Idulfitri oleh Muhammadiyah ini dengan metode hisab hakiki wujudul hilal yang memungkinkan pihaknya menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri dari jauh-jauh hari. Penetapan ini sekaligus mengoreksi kalender versi cetak sebelumnya yang menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Februari 2026."1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu Legi, 18 Februari 2026 Masehi," bunyi ketetapan dalam Maklumat No.01/MLM/I.1/B/2025 tentang Penyesuaian Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah dan Penjelasan Ilmiahnya, seperti dikutip dari situs Muhammadiyah, Jumat 26 September 2025.Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah kemudian melakukan serangkaian peninjauan dengan berkomunikasi dengan otoritas Turki, Diyanet dan lembaga Fiqh Council of North America (FCNA) yang sama-sama menggunakan parameter KHGT. Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan verifikasi menggunakan perangkat lunak HisabMu."Koreksi ini dilakukan dalam rangka menjaga akurasi ilmiah, integritas keilmuan, serta komitmen terhadap prinsip kebenaran dan konsistensi dalam penetapan waktu ibadah," ungkap Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam maklumat yang dikeluarkan pada 22 Juli 2025 itu.Berikut Jadwal Puasa Ramadan 2026 Muhammadiyah mengacu koreksi KHGT1 Ramadan 1447 H: 18 Februari 20262 Ramadan 1447 H: 19 Februari 20263 Ramadan 1447 H: 20 Februari 20264 Ramadan 1447 H: 21 Februari 20265 Ramadan 1447 H: 22 Februari 20266 Ramadan 1447 H:23 Februari 20267 Ramadan 1447 H: 24 Februari 20268 Ramadan 1447 H: 25 Februari 20269 Ramadan 1447 H: 26 Februari 202610 Ramadan 1447 H: 27 Februari 202611 Ramadan 1447 H: 28 Februari 202612 Ramadan 1447 H: 1 Maret 202613 Ramadan 1447 H: 2 Maret 202614 Ramadan 1447 H: 3 Maret 202615 Ramadan 1447 H: 4 Maret 202616 Ramadan 1447 H: 5 Maret 202617 Ramadan 1447 H: 6 Maret 202618 Ramadan 1447 H: 7 Maret 202619 Ramadan 1447 H: 8 Maret 202620 Ramadan 1447 H: 9 Maret 202621 Ramadan 1447 H: 10 Maret 202622 Ramadan 1447 H: 11 Maret 202623 Ramadan 1447 H: 12 Maret 202624 Ramadan 1447 H: 13 Maret 202625 Ramadan 1447 H: 14 Maret 202626 Ramadan 1447 H: 15 Maret 202627 Ramadan 1447 H: 16 Maret 202628 Ramadan 1447 H: 17 Maret 202629 Ramadan 1447 H: 18 Maret 202630 Ramadan 1447 H: 19 Maret 2026

LensaDaily - Presiden RI, Prabowo Subianto menerima sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam Indonesia di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/08/2025). Pertemuan yang berlangsung akrab ini dihadiri baik oleh pimpinan maupun sekretaris jenderal organisasi kemasyarakatan Islam tersebut.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara Presiden dengan para pimpinan ormas. Yahya menekankan bahwa pertemuan tersebut membahas persoalan bangsa secara menyeluruh, termasuk kerja sama menghadapi tantangan yang ada.“Kami bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang. Dan insyaallah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insyaallah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi,” katanya.Dari pertemuan ini, Yahya berharap tindak lanjut dari pertemuan ini dengan kembali diadakan pertemuan lanjutan antara Ormas Islam bersama Presiden.“Mudah-mudahan dari sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam sebagai perwakilan dari umat Islam di Indonesia,” jelasnya.Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui peran ormas Islam. Haedar pun mengapresiasi sikap terbuka Presiden dalam menerima masukan dari para pimpinan ormas.“Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini dalam kemerdekaan dan pascakemerdekaan, memahami betul, menghayati betul. Bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” tutur Haedar.Lebih lanjut, Ketum Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga demokrasi agar tidak disalahgunakan.“Kami memahami demokrasi dan aspirasi, tetapi hendaknya, dan kami yakin, seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tambahnya.Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Ketua MPR Ahmad Muzani beserta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.