LensaDaily - Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel, Maam Taplo, ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Keerom di kawasan Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom Sabtu 22 November 2025 sekitar pukul 12.20 WIT. Maam Taplo ditangkap usai 4 tahun buron dengan kasus pembunuhan dan penyerangan brutal tenaga kesehatan (nakes) di Kiwirok pada 13 September 2021.Maam Taplo masuk dalam DPO berdasarkan DPO nomor DPO/22/X/2021/Dit Reskrimum dan Laporan Polisi Nomor LP/17/IX/2021/Papua/Res Peg Bintang, terkait aksi brutalnya terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Kiwirok pada 13 September 2021.Penangkapan diawali saat tim melakukan penyelidikan keberadaan pelaku. Kemudian tim berhasil mengamankan pelaku Maam Taplo di Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom, tanpa perlawanan.Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diketahui meninggalkan Kiwirok menuju Jayapura pada Agustus 2025 dengan dalih berobat ke RS Vanimo, Papua Nugini, menggunakan surat rujukan dari Puskesmas Kiwirok karena mengalami pembengkakan pada perut.Setelah diamankan, pelaku Maam Taplo segera dibawa ke Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum.Maam Taplo diketahui terlibat langsung dalam sejumlah tindakan kekerasan dan penyerangan, termasuk:1. Pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap Nakes di Kiwirok.Korban meninggal dunia:- Sdri Gabriella Meilani, mengalami luka bacok di kepala, leher, serta luka tusuk di perut.Korban luka-luka 10 orang:- Dr. Restu Pamangi (patah tulang lengan kanan)- Siti Khotijah- Martinus Deni Satya- Lukas Luji (luka memar)- Emanuel Abi (luka panah di ketiak)- Patra (luka memar)- Katrianti Tandiala (luka tusuk di kemaluan dan paha kanan, lebam wajah)- Christina Sampe Tonapa (luka tusuk di sekujur tubuh)- Marcelinus Ola Atanila (luka memar)- Gerald Sokoy2. Pembakaran fasilitas umum di Kiwirok. Beberapa gedung yang dibakar:• Bank Papua• Puskesmas• Pasar• Perumahan Puskesmas• Kantor DistrikTak hanya itu, ia juga terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan lainnya. Seperti penembakan di Lapangan Terbang Kiwirok, penembakan terhadap Pos Brimob Resimen III dan personel Satgas Kodim Yonif 431/SSP Pos Okbibab serta kontak tembak dengan personel Yonif PR 431/SSP di Pos Kiwirok yang menyebabkan Prada Beryl Kholif A.R meninggal dunia.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim dalam menangkap salah satu pelaku kejahatan kemanusiaan di Kiwirok.“Penangkapan ini merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para korban. Pelaku dengan rekam jejak kekerasan seperti ini harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya," ucapnya.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menegaskan bahwa operasi akan terus dilanjutkan untuk mengejar anggota KKB lainnya.“Kami terus memantau pergerakan jaringan KKB dan memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan akan dilakukan tanpa kompromi,” pungkas Wakaops.

LensaDaily - DPR RI menindaklanjuti secara serius tuntutan publik terkait 17+8 Tuntutan Rakyat dengan mengambil sejumlah langkah konkret. Keputusan ini merupakan bagian dari langkah DPR RI untuk merespons langsung aspirasi masyarakat yang memberikan deadline penyelesaian pada Jumat 5 September 2025.Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025), usai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang pada hari sebelumnya telah selesai dilaksanakan.“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR juga diberlakukan sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” ujar Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.Ia menjelaskan, rapat konsultasi juga menyepakati adanya pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Pemangkasan tersebut akan menyasar biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.“Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan DPR mendengar aspirasi publik dan melakukan langkah nyata,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya. Pimpinan DPR juga akan menindaklanjuti proses tersebut dengan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berkoordinasi bersama Mahkamah Kehormatan Partai Politik.“DPR RI juga berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan. Aspirasi rakyat menjadi dasar penting bagi DPR untuk melakukan perbaikan,” tuturnya.17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu Deadline: 5 September 2025Tugas Presiden Prabowo1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun) 4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) 5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).Tugas Ketua Umum Partai Politik 6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Tugas Kepolisian Republik Indonesia 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.Selain 17 tuntutan di atas, masih ada 8 tuntutan lainnya yang punya deadline setahun lagi yakni pada 31 Agustus 2026 mendatang.