icon

LensaDaily.com

Kategori Berita

Cabang Berita

Pilih Tema:

Tag: nelayan


6 Nelayan Tradisional Kepri Ditahan Polisi Malaysia, Pemerintah Harus Berikan Perlindungan

LensaDaily - Dua kapal dengan enam nelayan tradisional Kepulauan Riau ditahan oleh aparat maritim Malaysia di wilayah Johor. Seluruh nelayan tersebut berasal dari Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan dua kapal nelayan tradisional asal Kepulauan Riau tersebut. Saat ini, enam warga negara Indonesia yang berada di atas kedua kapal tersebut masih menjalani proses penahanan.Riyono mengatakan pihaknya kini tengah melakukan berbagai upaya advokasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar para nelayan tersebut dapat segera memperoleh perlindungan dan dibebaskan."Saya mendapatkan laporan dari teman-teman Kepulauan Riau, nelayan tradisional ada dua kapal, enam awak buah kapal yang ditangkap oleh polisi maritim Malaysia di wilayah Johor. Nah ini sedang kita advokasi untuk mereka bisa kita bebaskan," ujar Riyono mengutip DPR go.id, Minggu 7 Juni 2026.Berdasarkan laporan yang diterima, kapal pertama yang ditahan adalah KM Haiyang (GT 06) yang dinakhodai Minan dengan dua awak kapal, yakni Nanang Fauzi dan Zainal. Kapal kedua adalah KM Baruna Jaya (GT 05) yang dinakhodai Nurfahri Fauzi dengan dua awak kapal, Heri dan Auzar. Kedua kapal dilaporkan ditahan oleh Polis Marin Malaysia pada 1 Juni 2026 dan saat ini berada di Markas Taktikal Polis Marin Mersing, Johor. Penangkapan terjadi saat para nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan perairan perbatasan Indonesia-Malaysia pada 31 Mei 2026.Riyono menilai para nelayan yang ditahan merupakan nelayan tradisional yang sangat mungkin tidak sengaja melintasi batas wilayah perairan. Menurutnya, faktor cuaca, arus laut, serta keterbatasan sarana navigasi sering menjadi tantangan yang dihadapi nelayan kecil yang beroperasi di wilayah perbatasan."Karena memang nelayan kecil bisa jadi melanggar batas teritorial karena mereka terbawa arus. Tidak ada kesengajaan," lanjut Politisi Fraksi PKS ini.Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor kelautan dan perikanan, Riyono menegaskan pentingnya perlindungan negara terhadap nelayan tradisional Indonesia, khususnya yang mencari nafkah di wilayah perbatasan.Ia mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, termasuk perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia, untuk memastikan kondisi para nelayan, memberikan pendampingan hukum, serta memfasilitasi komunikasi dengan keluarga mereka.Riyono juga menekankan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dan diplomasi yang cepat serta efektif ketika warga negara Indonesia menghadapi persoalan hukum di wilayah negara lain.Ia berharap komunikasi dan advokasi yang saat ini dilakukan dapat segera membuahkan hasil sehingga para nelayan dapat kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga."Doakan, insya Allah satu-dua hari ini bisa kita bebaskan," tutup Riyono.

07 Juni 2026

65 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung Dibangun, Catat Sebarannya

LensaDaily - Pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia telah selesai. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan para nelayan.“Pekerjaan konstruksi KNMP Tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat 8 Mei 2026.Seiring dengan penyelesaian tersebut, KKP juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan terarah, sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pembangunannya.Program KNMP adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, mendorong implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru, menciptakan lapangan kerja, memperluas pemerataan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir.Sejumlah fasilitas utama di lokasi KNMP di antaranya meliputi pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan.“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” kata Trian.Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memastikan perlindungan dan kesejahteraan nelayan."Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka," ujar Presiden.Presiden menambahkan, tahun ini pemerintah akan meresmikan sebanyak 1.386 kampung nelayan dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya."Tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya, nanti kurang lebih ada enam juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya," ujar Presiden Prabowo. Sebaran lokasi 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I:Sumatra1. Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh2. Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh3. Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh4. Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh5. Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu6. Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu7. Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau8. Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau9. Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau10. Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung11. Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung12. Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung13. Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung14. Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat15. Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat16. Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Jawa1. Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten2. Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta3. Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat4. Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat5. Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat6. Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat7. Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat8. Kertojayan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah9. Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah10. Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah11. Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah12. Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah13. Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur14. Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur15. Dapenda, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur16. Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara1. Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali2. Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat3, Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat4. Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat5. Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur6. Mudakaputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur7. Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur8. Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara TimurSulawesi1. Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo2. Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat3. Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat4. Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan5. Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan6. Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan7. Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan8. Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan9. Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan10. Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah11. Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara12. Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara13. Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara14. Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara15. Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi TenggaraKalimantan1. Ujung Said, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat2. Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat3. Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan TengahMaluku1. Waelihang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Maluku2. Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku3. Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara4. Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara5. Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku UtaraPapua1. Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya2. Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

08 Mei 2026

Prabowo Instruksikan Percepat Pembangunan Kampung Nelayan

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan pengembangan hilirisasi. Hal tersebut ditekankan Prabowo saat rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 12 Februari 2026.Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan signifikan. Ia juga menjelaskan bahwa pada tahap pertama, pembangunan dilakukan di 65 titik.“Ya, progres sudah 50 persen dari tahap 1. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” ujar Trenggono kepada awak media.Penguatan ekosistem tersebut turut menjadi perhatian dalam rapat, terutama dalam kerangka pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan. Kepala BP BUMN Dony Oskaria, menjelaskan bahwa Kampung Nelayan akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujar Dony.Menurut Dony, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga harus dipersiapkan secara bisnis, termasuk offtake hasil produksi. Dony juga menambahkan bahwa penguatan industri galangan kapal menjadi bagian penting dari strategi tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap KKP yang telah mendorong tumbuhnya industri ini.“Dan berterima kasih tentunya karena industri ini tumbuh dari KKP, sehingga industri dari galangan-galangan kapal kita itu akan menjadi optimal kan. Ini sejalan dengan cara kita untuk melakukan konsolidasi dari pada galangan kapal kita. Ini bagus sekali kan,” ungkapnya.Konsolidasi galangan kapal akan dilakukan di bawah PT PAL sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional. Dony memastikan bahwa proses konsolidasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan menilai langkah ini akan membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor terkait.“Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya. Jadi nanti industri turunan dari pada perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya,” ucapnya.Dony juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan orientasi ekonomi nasional yang lebih mendasar. Ia pun menggarisbawahi pentingnya membangun ekonomi berbasis kekuatan domestik.“Sehingga nanti harapannya semakin banyak tenaga kerja yang bisa kita kembangkan dan basis ekonomi kita juga kembali kepada kekuatan kita sendiri. Kita punya laut, kita punya pangan, ya kan. Nah inilah supaya ini juga disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

13 Februari 2026

KKP Sebut Pembangunan 65 Kampung Nelayan Serap 17 Ribu Tenaga Kerja

LensaDaily - Pembangunan kampung nelayan merah putih (KNMP) di 65 lokasi telah menyerap sebanyak 17.550 tenaga kerja dengan rata-rata di tiap daerah sebanyak 270 orang. Tenaga kerja yang terserap mulai dari tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja nelayan hingga tenaga kerja operasional KNMP.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif mengungkapkan, tenaga kerja yang terserap mulai dari tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja nelayan hingga tenaga kerja operasional KNMP. Nantinya tenaga kerja akan terus bertambah seiring dikelolanya fasilitas, logistik perikanan hingga dukungan layanan hulu dan hilir.“Peningkatan tenaga kerja ini menjadi mandat Presiden RI yang tertuang dalam asta cita, khususnya khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi lokal,” ujarnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu 7 Januari 2026.Latif menambahkan pembangunan KNMP menjadi bagian dari prioritas nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perluasan lapangan kerja. Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga model pemberdayaan ekonomi pesisir yang inklusif melalui social engineering.“Program ini hadir bukan hanya membangun fasilitas seperti dermaga, cold storage, atau pabrik es. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan nyata bagi masyarakat pesisir untuk bangkit secara ekonomi dan sosial,” tegasnya.Pembangunan KNMP pada tahap I menyasar 65 titik yang tersebar di seluruh pesisir Indonesia. Kemudian akan menyusul 35 titik tahap kedua yang rencananya dilanjutkan menjadi 1.000 titik pembangunan.Dengan adanya KNMP ini, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja di daerah dan menumbuhkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. “Masyarakat juga menyambut antusias program KNMP ini karena membawa dampak positif yang nyata di daerah," imbuh Latif.Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program KNMP yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo sebagai bagiandari komitmen jangka panjang pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir, melalui peran koperasi desa.

08 Januari 2026

Presiden Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Konektivitas Senilai Rp1,97 T

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain secara hybrid dari berbagai daerah di Indonesia.Keempat proyek yang juga ikut diresmikan adalah Underpass Gatot Subroto di Provinsi Sumatera Utara, Jembatan Sungai Sambas Besar di Provinsi Kalimantan Barat, serta Underpass Joglo Surakarta dan Flyover Cangguk di Provinsi Jawa Tengah. Peresmian ini menandai peningkatan konektivitas dan memperkuat akses masyarakat terhadap jalur logistik serta mobilitas antarwilayah.Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam meningkatkan pemerataan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.“Ini nanti akan diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata, mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas karena kita harus dorong pariwisata, karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam laporannya menyampaikan bahwa peresmian ini menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas lahan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Total yang kita resmikan pada hari ini adalah 2 jembatan, dua underpass, dan satu flyover ada di empat provinsi, total biaya yang kita keluarkan Rp1,97 triliun," ungkap Menteri Dody.Peresmian jembatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, peresmian Jembatan Kabanaran dan proyek-proyek yang diresmikan secara hibrid ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan transportasi. Jembatan Kabanaran sendiri menjadi jalur vital bagi aktivitas nelayan yang menggantungkan akses pada kawasan pesisir selatan. Selain itu, keberadaannya turut mendukung petani garam serta sentra industri rumput laut yang selama ini membutuhkan jalur distribusi yang lebih efisien. Sektor wisata pesisir juga diharapkan mendapatkan dorongan baru dengan adanya infrastruktur penghubung ini.Sebagai simpul baru dalam jaringan konektivitas selatan Jawa, Jembatan Kabanaran memperkuat jalur logistik dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Hal ini sekaligus mendukung penguatan jalur selatan sebagai koridor strategis masa depan untuk pariwisata, perdagangan, dan industri.Turut mendampingi Presiden dalam peresmian yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. 

19 November 2025