LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto akan menyiapkan lahan seluas 4.000 meter persegi di kawasan strategis Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat untuk pembangunan gedung terpadu berbagai badan umat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Istighasah Kubra dan Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Istiqlal, Sabtu, 7 Februari 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut usulan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mendorong adanya perhatian lebih bagi institusi Islam agar memiliki fasilitas yang representatif di pusat ibu kota sebagai simbol kehadiran negara bagi umat. "Ini adalah permintaan dari Menteri Agama dan jajarannya agar institusi Islam dapat difasilitasi. Selain itu juga merupakan lambang nyata bersatunya ulama dan umara (pemerintah)," ujar Presiden Prabowo.Presiden menjelaskan bahwa kolaborasi ini sangat krusial karena stabilitas bangsa selama ini turut dijaga oleh peran para ulama yang konsisten menyebarkan kesejukan dan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat.Dalam taklimat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kebesaran dan kedaulatan bangsa Indonesia. Menurutnya, masjid ini adalah lambang semangat bangsa yang ingin berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Masjid Istiqlal juga mencerminkan komitmen negara dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia melalui nilai-nilai religiusitas.​Presiden juga mengutip pesan Al-Qur'an, Surah Ar-Ra'd ayat 11, "Dalam Al-qur'an, Allah mengatakan bahwa  Ia tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi kita harus bertekad melakukan perubahan dan memberantas kemiskinan," ujar Presiden Prabowo. Pesan ini menjadi pemantik semangat pemerintah dan seluruh masyarakat untuk berani bertekad menghilangkan kemiskinan, serta memberantas praktik korupsi yang selama ini menghambat kemajuan bangsa.​Presiden menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Namun, tantangan terbesarnya adalah kemampuan kolektif bangsa dalam menjaga dan mengelola kekayaan tersebut secara adil dan transparan. Oleh karena itu, persatuan antara pemerintah, ulama, dan rakyat sangat diperlukan."Kolaborasi antara Ulama, Umara, dan rakyat menjadi salah satu cara untuk memastikan kekayaan negara dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali," tegas Prabowo.​Sejalan dengan visi tersebut, MUI berkomitmen untuk memperkuat dukungan kepada pemerintah dalam setiap langkah menuju kesejahteraan umum. Sebagai organisasi yang memayungi umat, MUI siap mengambil peran sebagai mitra kritis sekaligus kolaborator strategis bagi kebijakan pemerintah.​Pada kesempatan yang sama, MUI secara simbolis menyalurkan bantuan rehabilitasi untuk masjid serta 500 rumah marbot dan guru ngaji yang menjadi penyintas bencana di wilayah Sumatra. Dilakukan juga peresmian pembentukan Moslem Disaster Rescue (MDR) MUI. MDR merupakan tim tanggap darurat yang dipersiapkan secara khusus untuk hadir dan membantu masyarakat secara cepat setiap kali terjadi bencana atau kesulitan nasional.​Pengurus MUI periode selanjutnya diharapkan mampu meneruskan estafet perjuangan dalam menjaga persatuan Indonesia. Dengan terjalinnya sinergi yang harmonis di jantung kota, diharapkan pesan-pesan moderasi beragama dan semangat gotong royong dapat terus terpancar ke seluruh penjuru tanah air.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Komitmen tersebut disampaikan Presiden kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh agama Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa Presiden memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina. Ketum PBNU menegaskan bahwa secara nilai dan prinsip, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.“Pada tataran nilai, saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka,” ujarnya.Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut memaparkan pertimbangan kebijakan yang realistis dan strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui partisipasi dalam BoP. Langkah ini, menurut Yahya, turut diiringi dengan konsolidasi dengan negara Islam dan Timur Tengah yang turut berpartisipasi dalam BoP“Sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam Dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” katanya.Lebih lanjut, Ketum PBNU mengatakan bahwa Presiden menekankan pentingnya kewaspadaan agar setiap langkah yang diambil tidak justru merugikan rakyat Palestina.“Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam istilah-istilah yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di Tepi Barat,” lanjutnya.Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar menyampaikan komitmen kuat Presiden dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui BoP. Menurut Ketua MUI, Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya akan terus mengawal efektivitas BoP agar dapat memberikan kemaslahatan bagi Palestina dan perdamaian dunia.“Komitmen Presiden, yang pertama, ingin benar-benar berjuang di dalam Board of Peace ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di samping itu, komitmen beliau akan berjuang melalui Board of Peace ini untuk menghilangkan penderitaan dari orang Palestina di Gaza,” ucap Ketua MUI.Senada dengan itu, Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Muhammad Zaitun Rasmin menyampaikan bahwa para pimpinan ormas Islam memberikan penguatan kepada Presiden agar perjuangan Indonesia tidak hanya mendorong perdamaian, tetapi juga kemerdekaan Palestina.“Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insyaallah untuk Palestina, dan juga untuk kita di Indonesia,” tuturnya

LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen menindak tegas segala bentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi premanisme di tengah masyarakat. Ini sebagai upaya menekan angka kriminalitas sekaligus memastikan iklim investasi yang kondusif.“Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan langkah preventif, preemtif, maupun penegakan hukum dapat berjalan optimal sehingga premanisme yang merugikan masyarakat maupun investor dapat ditekan,” ujar Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Irwansyah saat memimpin rapat koordinasi di Makassar, Rabu 16 Juli 2025.Agenda ini difokuskan pada pengendalian tingkat kriminalitas serta tindak lanjut penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme di Provinsi Sulawesi Selatan.Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Irwansyah juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme dalam bentuk apa pun. Pemerintah hadir untuk melindungi hak masyarakat agar dapat beraktivitas dengan aman,” ujarnya.Menurut data yang dipaparkan Polda Sulsel mengungkap sedikitnya terdapat 25 ormas di wilayah Sulsel yang terindikasi terafiliasi dengan premanisme. Modus yang dijalankan antara lain pungutan liar, penguasaan lahan secara ilegal, intimidasi proyek strategis hingga penawaran jasa pengawalan tanpa izin yang kerap disertai pemaksaan.Sementara itu, catatan Bareskrim Polri menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat keempat jumlah laporan kasus premanisme di Indonesia pada semester I 2025 dengan 159 laporan polisi. Khusus kasus pemerasan, tercatat sebanyak 453 kasus pada periode yang sama, naik dari semester sebelumnya.Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Keputusan Menko Polkam Nomor 61 Tahun 2025 telah membentuk Satuan Tugas Terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Satgas ini akan bertugas melakukan penanganan tegas sekaligus pembinaan terhadap ormas yang terindikasi menjalankan aktivitas premanisme.Lebih lanjut, Kemenko Polkam menegaskan bahwa pentingnya untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi, khususnya di Sulawesi Selatan.