LensaDaily - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengakselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya adalah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang pada tahun 2026 meningkat signifikan dari sebelumnya 45.000 unit di tahun 2025 menjadi 400.000 unit.Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, total 400.000 unit hunian tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan untuk wilayah Papua menyasar sebanyak sekitar 21.000 unit hunian.“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” ujar Menteri PKP dikutip dari laman pkp.go.id, Kamis 30 April 2026.Pelaksanaan BSPS di Papua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, agar seluruh masyarakat dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. “Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Maruarar.Kementerian PKP, kata Maruarar pun menegaskan komitmen untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat.“Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.Lebih lanjut, Maruarar juga menekankan bahwa pendekatan BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program ini juga dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.“Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.
30 April 2026Tag: papua
LensaDaily - Ladang ganja siap panen ditemukan Tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Yonif 751/VJS dalam kegiatan patroli taktis di wilayah Pegunungan Bintang, Sabtu 11 April 2026. Kegiatan patroli dilaksanakan selama dua hari, sejak 10 hingga 11 April 2026, dengan melibatkan total 29 personel gabungan.Patroli menyasar sejumlah wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi kerawanan, sekaligus untuk melakukan pemantauan situasi keamanan di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan ladang ganja di dua lokasi berbeda, yakni di Kampung Yunabol, Distrik Oksibil, dan Kampung Siminbuk, Distrik Serambakon.Dari kedua lokasi tersebut, aparat mengamankan total sekitar 226 batang tanaman ganja, dengan rincian 81 batang di Kampung Yunabol dan 145 batang di Kampung Siminbuk. Selain itu, dua orang berinisial LU (57) dan GU alias K (27) turut diamankan di lokasi. Keduanya telah menjalani pemeriksaan awal, termasuk tes urine dengan hasil negatif.Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. menjelaskan bahwa penemuan tersebut merupakan hasil dari patroli terkoordinasi yang dilakukan secara gabungan.“Pengungkapan ini berawal dari patroli taktis selama dua hari oleh tim gabungan dengan kekuatan 29 personel. Dari hasil patroli tersebut, ditemukan ladang ganja di dua lokasi dengan total sekitar 226 batang, serta dua orang yang saat ini diamankan untuk kepentingan penyelidikan,” ujarnya Minggu 12 April 2026.Ia menegaskan bahwa kedua orang yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.“Keduanya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut dan berstatus sebagai saksi. Seluruh barang bukti bersama saksi telah diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Pegunungan Bintang untuk proses penyelidikan lanjutan,” jelasnya.Temuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan pengembangan kasus tindak pidana narkotika. Penanganan perkara mengacu pada ketentuan Pasal 609 dan 610 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait perbuatan menanam dan menguasai narkotika golongan I.Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di wilayah Papua.“Pengungkapan ini menunjukkan upaya aparat dalam menangani aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan serta berdampak pada masyarakat. Proses hukum akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.Saat ini, proses penyelidikan masih terus berlangsung guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
13 April 2026LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus didukung oleh pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan hingga ke tingkat daerah. Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus bekerja untuk mengamankan seluruh kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.“Saya sebagai Presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara, kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. Presiden Prabowo juga menekankan percepatan pembangunan Papua di seluruh sektor, dengan pangan sebagai fondasi utama kehidupan bangsa dan transformasi nasional. Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kunci keberlangsungan bangsa yang harus dibangun dari tingkat nasional hingga daerah.“Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan, kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi, bahkan bila perlu secara kabupaten,” ungkap Presiden.Presiden Prabowo mencontohkan pengalaman bencana di sejumlah daerah sebagai pelajaran penting bahwa setiap wilayah harus mampu bertahan secara mandiri saat terjadi gangguan distribusi. Presiden pun mendorong penguatan kembali konsep lumbung pangan dari tingkat desa hingga nasional.“Dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” tegas Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti tingginya biaya logistik akibat ketergantungan antarwilayah dalam pemenuhan pangan, sehingga setiap daerah perlu mengembangkan produksi pangan sesuai potensi lokal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat siap membantu setiap daerah untuk mencapai swasembada pangan, termasuk di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.“Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” tutur Presiden.
17 Desember 2025LensaDaily - Pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Puncak, Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya ditangkap Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Lanny Jaya di Kampung Ulume, Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan ketika petugas mendatangi adanya pertikaian di Kampung Ninam.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani menerangkan, saat itu terlihat pria diduga Dugi Telenggen yang memegang handphone. Kemudian, segera dilakukan pendalaman.“Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi yang baik antara Satgas Ops Damai Cartenz dan Polres Lanny Jaya,” ujarnya dalam keteranganya, Selasa 28 Oktober 2025.Setelah ditangkap, Dugi Telenggen dalam keterangannya mengakui keterlibatannya dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Lanny Jaya, Brigpol Joan H. Sibarani yang gugur di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Selasa (10/13/24). Pelaku juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Yohanes Abilio Fallo dalam kejadian yang sama.Adapun dari hasil penangkapan ini, turut disita sejumlah barang bukti (Barbuk) antara lain satu unit ponsel Nokia, buku catatan, dua lembar fotokopi KTP, satu kartu identitas pribadi, dan dua tas noken kecil berwarna hitam.“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kami terus berkomitmen untuk menindak setiap pelaku kejahatan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan anggota Polri di Papua,” jelasnya.Ditambahkan Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah Papua. Dengan penangkapan Dugi Telenggen, Satgas Ops Damai Cartenz berharap situasi keamanan di wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya semakin kondusif serta mampu memutus rantai aksi kekerasan bersenjata di Tanah Papua.“Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap jaringan KKB lainnya. Tujuannya yakni untuk menciptakan Papua yang aman dan damai,” ujarnya.
29 Oktober 2025LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan perkuat pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi modern. Hal ini dengan menggelar Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan RPJMN 2025–2029, dengan tema 'Mendukung Kemakmuran Bangsa di Wilayah Perairan Indonesia, ALKI, dan Choke Point, khususnya di wilayah perairan Papua'.“Keamanan laut bukan hanya soal menjaga kedaulatan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bangsa. Papua adalah gerbang depan Indonesia di Pasifik, sehingga stabilitas laut di kawasan ini harus dijaga melalui sinergi lintas instansi, pemanfaatan teknologi modern, serta pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujar Plh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Kol. Inf. Wahyu Handoyo, S.IP., M.Han dalam sambutan rakor di Jayapura, Papua, Kamis 25 September 2025.Diskusi dalam rapat menyoroti perlunya penguatan pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi modern. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir dinilai penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi biru.Sebagai rangkaian kegiatan, delegasi Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) X Jayapura. Dalam kunjungan tersebut, dibahas peningkatan status dari Lantamal IX menjadi Kodaeral, sebuah langkah yang dinilai strategis untuk menghadapi berbagai tantangan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga kejahatan lintas negara.Meski begitu, Kodaeral X masih menghadapi keterbatasan, khususnya alutsista yang sebagian besar berukuran kecil sehingga membatasi jangkauan operasi, serta belum tersedianya pasokan BBM jenis Solar HSD B-0.“Keterbatasan alutsista dan logistik, khususnya dukungan BBM, tidak boleh mengurangi komitmen kita menjaga laut Papua. Justru kondisi ini harus menjadi dasar untuk memperkuat dukungan pusat terhadap Kodaeral X agar lebih optimal melaksanakan tugasnya,” tegas Kol. Inf. Wahyu Handoyo.Rapat menghadirkan sejumlah narasumber kunci, yakni Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto; Dirpolairud Polda Papua Kombes Pol. Andi Anugerah; Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Oscar O. Wambrauw; Dansatrol Kodaeral X Jayapura Kolonel Laut (P) Bambang ABR.Serta Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Robby Wanggay, S.Pi., M.Eng, dan dihadiri oleh pejabat strategis dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, di antaranya Pj. Sekda Provinsi Papua, perwakilan Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi Papua, DPRD Provinsi Papua, Danlanud Silas Papare, BNN Papua, serta kepala daerah kabupaten/kota.Hadir pula perwakilan kementerian teknis dan lembaga terkait, seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Kesyahbandaran, Balai Karantina, BMKG, PSDKP, KSOP, dan SAR Jayapura. Kehadiran berbagai pihak ini memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan Papua sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran maritim Indonesia.
26 September 2025


