LensaDaily - Eskalasi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat berbagai daerah di Tanah Air yang menolak besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas mewah anggota DPR RI hingga adanya korban terluka hingga meninggal akhirnya direspon. Delapan fraksi di DPR RI menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan, pihaknya mendengar keluhan masyarakat dan siap meninjau ulang berbagai tunjangan anggota Dewan. “Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ujar Budi, mengutip dpr.go.id, Senin 1 September 2025.Sikap serupa datang dari Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapannya jika tunjangan DPR dievaluasi. Ia menekankan perlunya momentum ini dijadikan refleksi bagi seluruh anggota Dewan. “Kita sudah menyatakan siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan. Ini saatnya kita menjaga kepatutan diri dalam bersikap, berkata, berpenampilan, dan berperilaku,” katanya.Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menegaskan partainya meminta agar tunjangan perumahan dihentikan. Ia menilai fasilitas berlebih justru menodai nilai etik politik. “Politik bukan sekadar rasionalitas, tapi harus melekat etik, empati, dan simpati. Tunjangan bukan hanya soal jumlah, melainkan menyangkut nilai etik di hadapan rakyat,” tegas Said.Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyebut evaluasi tunjangan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja legislatif. “Kami sudah sepakat mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerjanya meningkat. Kami juga akan mengawasi anggota DPR dari PKB agar bekerja lebih optimal,” ujarnya.PKS, melalui Sekjen M Kholid, menyatakan dukungan penuh untuk meniadakan tunjangan rumah dinas DPR. “Ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.PKS juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi serta meminta aparat menanggapi unjuk rasa dengan pendekatan persuasif dan humanis.Fraksi Partai NasDem melalui Ahmad Sahroni juga menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi tunjangan.“Saya dukung evaluasi total tunjangan anggota DPR. Untuk saya pribadi, semua gaji dan tunjangan sudah sejak lama saya kembalikan ke masyarakat. Itu wajib,” ungkapnya sebelum dinonaktifkan dari Anggota DPR RI per 1 September 2025.Dukungan senada datang dari Fraksi PAN. Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya mendukung evaluasi fasilitas anggota Dewan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. “Kami siap mengikuti proses evaluasi secara transparan dan sesuai prinsip kepatutan. Kesederhanaan harus menjadi sikap dasar anggota DPR,” ujarnya.Sementara itu, Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan tunjangan DPR sebaiknya dibatalkan karena keuangan negara harus sepenuhnya untuk rakyat. “Kami sepakat tuntutan mahasiswa dan publik agar tunjangan DPR dihentikan. Kami mohon maaf bila perilaku dan kegiatan kami selama ini belum mencerminkan wakil rakyat yang diharapkan,” kata Ibas.Dengan pernyataan resmi dari delapan fraksi tersebut, DPR RI kini dihadapkan pada momentum penting untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Evaluasi tunjangan perumahan dan fasilitas anggota Dewan dipandang sebagai langkah konkret merespons suara publik yang selama ini menilai parlemen hidup terlalu mewah di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi. 

LensaDaily - Eskalasi tuntutan aksi unjuk rasa masyarakat atas fasilitas mewah anggota DPR RI akhirnya terdampak terhadap dua kader Partai Nasdem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dicopot sebagai anggota DPR RI. Kebijakan ini diambil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dan pencopotan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach ini berlaku sejak 1 September 2025."DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," ujar Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim saat membacakan surat keputusan DPP Partai NasDem, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.Hermawi mengatakan sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem. Sebab, perjuangan Partai NasDem merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang bertumpu pada tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Namun, kata Hermawi, dalam perjalanannya mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat, khususnya Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dia menegaskan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem."Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini, Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya," ujar Hermawi.

LensaDaily - Ratusan massa menggeruduk rumah anggota DPR RI, Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 30 Agustus 2025. Aksi tersebut, massa melakukan pengrusakan dan menjarah barang-barang dari rumah pria yang disebut Crazy Rich Tanjung Priok itu.Aksi ratusan massa itu viral di media sosial, yang terlihat massa terus berdatangan dan menerobos masuk rumah Ahmad Sahroni. Aksi pengrusakan rumah Ahmad Sahroni oleh massa itu berseliweran di media sosial Instagram, TikTok dan Facebook, Sabtu 30 Agustus 2025.Aksi tersebut berlangsung sejak sekira pukul 15:00 WIB. Selain menghancurkan beberapa barang, sebagian massa juga sempat menjarah barang berharga dari rumah mewah tersebut.Mereka berdatangan ke rumah Ahmad Sahroni dengan menggunakan motor. Di tempat tersebut, massa langsung berorasi dan melontarkan kecaman pada sang politikus Partai NasDem tersebut.Massa menyuarakan kekesalannya atas ucapan kontroversial Ahmad Sahroni. "Ahmad Sahroni kabur. Mana Sahroni," teriak massa.Viralnya video tersebut, membuat netizen meminta agar massa tidak melakukan pembakaran mengingat kawasan tersebut pemukiman padat penduduk."Kami enggak akan membakar rumah Sahroni, karena di sini banyak penduduknya dan berdekatan," kata orang di akun tersebut."Kalau dibakar kasihan sama penduduk sini," ungkapnya.Pada video yang disiarkan secara langsung itu, terlihat sebagian isi rumah dari Ahmad Sahroni itu telah dihabisi."Sudah pada dihabisi, brankas juga sudah dibawa," ungkapnya."Baju-bajunya, sepatu juga sudah dibawa sama massa," tutupnya.Terlihat massa juga menarik brankas berukuran besar, membuka paksa dan mengambil uang didalamnya. Tak sampai disitu, massa juga menghamburkan uang tersebut."Ini baru dari rakyat untuk rakyat," terdengar teriakan salah seorang massa.Terlihat aparat TNI berusaha meminta massa menghentikan aksi tersebut dan meminta keluar dan meninggal rumah Ahmad Sahroni Hingga berita ini diturunkan, massa masih mengepung dan melakukan penjarahan pada kediaman politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut.

LensaDaily - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni diganti dari jabatannya sebagai pimpinan atau Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ia kini hanya menduduki posisi sebagai anggota Komisi I DPR RI.Keputusan itu diteken oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat melalui Surat Fraksi Partai NasDem dengan nomor F.NasDem/768/DPR-RI/VIII/2025.Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.“Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” kata Viktor dalam keterangan tertulis pada Jumat 29 Agustus 2025.Viktor menekankan pentingnya menjaga soliditas internal dan memastikan politik restorasi benar-benar hadir dalam kerja nyata legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.Keputusan itu diambil di tengah gejolak politik nasional mengingat nama Sahroni belakangan viral karena dinilai menantang balik pengkritik DPR. Anggota Dewan menuai kritikan karena begitu besarnya tunjangan yang diperoleh."Silahkan kritik mau ngapai boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan karena merusak mental, mental manusia begitu adalah mental setolol sedunia," kata Sahroni beberapa waktu lalu.Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengonfirmasi pergeseran Sahroni. "Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," kata Hermawi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.Adapun Ahmad Sahroni yang sebelumnya sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan penegakan hukum itu menjadi anggota biasa di Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi, dan hubungan luar negeri.Untuk pengganti Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR yakni Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya merupakan Anggota Komisi IV DPR RI. Selain oleh Viktor Laiskodat, surat itu pun diteken oleh Sahroni itu sendiri karena dirinya merupakan Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI. Adapun surat itu ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.Dengan pergantian itu, kini formasi pimpinan Komisi III DPR RI terdiri dari Habiburokhman (Gerindra) sebagai Ketua Komisi III DPR RI, dan Dede Indra Permana (PDIP), Saru Yuliati (Golkar), Rano Alfath (PKB), dan Rusdi Masse (NasDem) sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.Sesuai dengan ketentuan biasanya, pergantian pimpinan komisi itu akan digelar dengan pelantikan yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI di ruangan komisi tersebut.Sumber: Republikahttps://news.republika.co.id/berita/t1qtjx377/usai-viral-larang-caci-maki-dewan-berlebihan-sahroni-diganti-dari-wakil-ketua-komisi-iii-dpr-ri-part2