LensaDaily - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan empat mata dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron, di Istana Élysée, Paris, pada Selasa 15 April 2026. Pertemuan fokus pembahasan mencakup pengembangan kerja sama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lawatan luar negeri Presiden Prabowo ke dua negara besar dunia, yakni Rusia dan Prancis, pada 13–14 April 2026.“Presiden Prabowo Subianto bertolak ke tanah air setelah melakukan lawatan singkat selama dua hari ke dua negara adidaya dunia, yaitu Rusia dan Prancis, pada 13–14 April 2026. Kedua negara tersebut merupakan dua dari lima negara pemegang hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta memiliki kekuatan besar di bidang ekonomi dan sumber daya energi,” ucap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu 16 April 2026.Seskab menyampaikan bahwa pertemuan empat mata antara kedua kepala negara berlangsung dalam suasana hangat dan produktif selama lebih dari dua jam.“Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron berlangsung selama lebih dari dua jam di Istana Élysée, Paris," tutur Seskab.Dalam pertemuan tersebut, Seskab menjelaskan bahwa kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama strategis Indonesia–Prancis di berbagai sektor prioritas. Fokus pembahasan mencakup pengembangan kerja sama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan. “Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor, antara lain energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang,” jelas Seskab.Hubungan personal yang kuat antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron turut menjadi fondasi penting dalam mempererat kemitraan kedua negara. Seskab menuturkan bahwa kedekatan tersebut telah terjalin sejak Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan terus berlanjut hingga saat ini.“Hubungan kedua pemimpin telah terjalin erat sejak Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga saat ini,” ujar Seskab.Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Prancis, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang.

LensaDaily - Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon. Dorongan ini usai gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon. “Kita semua mengucapkan dukacita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Mahakuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya mengutip setneg.go.id Senin 6 April 2026.Selain tiga personel gugur, Menlu juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga personel lainnya yang mengalami luka-luka.“Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ucapnya. Atas insiden tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat. Menurut Menlu, permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis selaku penholder isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.Dalam keterangannya, Menlu Sugiono menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Menlu pun menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para personel penjaga perdamaian. “They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” kata Menlu.  Lebih lanjut, Indonesia mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon. “Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

LensaDaily - Pemerintah Indonesia menunda rencana pengiriman 8.000 pasukan yang akan menjalani misi perdamaian bersama International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Penundaan pengiriman pasukan itu dikarenakan beragam pertimbangan, salah satunya eskalasi konflik di Timur Tengah yang meningkat.Penundaan pengiriman ini diapresiasi Anggota DPR RI, Ahmad Heryawan, yang mendukung langkah pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Menurutnya, pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah yang lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.Situasi di Gaza saat ini, tambahnya, masih sangat dinamis dan penuh risiko, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut keselamatan personel serta kedaulatan negara lain.“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” ungkap Kang Aher mengutip dpr.go.id, Senin 23 Maret 2026.Lebih jauh, Politisi Fraksi PKS ini menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global. Oleh karena itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional. Selain itu, pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut.“Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.Terakhir, ia pun turut mendorong dan berharap pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara sahabat dan lembaga internasional, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif harus segera mengevaluasi keberadaan di BOP jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina.“Mari kita seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif. Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi,” demikian tutup pria yang disapa Kang Aher itu.

LensaDaily - Kapal USS Abraham Lincoln menjadi sasaran empat rudal balistik pasukan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai bagian dari Operasi True Promise 4. IRGC mengumumkan bahwa mereka telah memulai gelombang ketujuh dan kedelapan Operasi True Promise 4 sebagai tanggapan terhadap agresi yang sedang berlangsung oleh Amerika Serikat dan rezim Israel.Kantor humas IRGC, Minggu, 1 Maret 2026 menyebutkan sasaran serangan Kapal USS Abraham Lincoln ini menandai serangan dahsyat oleh angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap musuh telah memasuki fase baru dan darat serta laut akan menjadi tempat pemakaman bagi para agresor teroris.Dilansir Tasnim, sebelumnya pada hari Minggu, IRGC mengumumkan bahwa mereka telah memulai gelombang ketujuh dan kedelapan Operasi True Promise 4 sebagai tanggapan terhadap agresi yang sedang berlangsung oleh Amerika Serikat dan rezim Israel.Sebagai tanggapan terhadap agresi AS dan Israel yang dimulai pada Sabtu pagi, IRGC telah melakukan empat gelombang serangan presisi utama terhadap situs-situs militer di wilayah pendudukan—termasuk Tel Aviv dan Haifa—dan memaksa para pemukim Israel untuk berlindung di bawah tanah.  Laporan menunjukkan bahwa para pejabat senior, termasuk perdana menteri Benjamin Netanyahu, telah berlindung di bunker yang diperkuat karena meningkatnya ancaman.IRGC juga menargetkan pangkalan-pangkalan yang dioperasikan AS di seluruh Asia Barat, termasuk Armada Kelima di Bahrain, serta instalasi-instalasi penting di Qatar dan UEA karena peran mereka dalam mendukung agresi terhadap Iran. Iran menuding AS dan Israel telah melakukan aksi terorisme dan pembunuhan terencana (assassination) terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.Dalam pernyataan resmi pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan serangan gabungan kedua negara itu pada Sabtu, 28 Februari 2026, melanggar prinsip dan norma hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)."Tindakan teroris oleh AS dan rezim Zionis (Israel), yang melakukan pembunuhan terencana terhadap Pemimpin Tertinggi serta pejabat tinggi lainnya melalui agresi militer terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional negara (Iran), merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seluruh prinsip dan norma internasional," sebut pernyataan itu. Menurut pemerintah Iran, penggunaan kekuatan militer terhadap pimpinan negara berdaulat tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum internasional.Serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada Sabtu  dini hari waktu setempat menyasar sejumlah wilayah strategis, termasuk ibu kota Teheran. Sejumlah rudal menghantam kawasan dekat kediaman Khamenei dan istana kepresidenan.Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi Iran lainnya meninggal dalam serangan itu, media setempat melaporkan.

LensaDaily - Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza banyak membuat pertanyaan berbagai pihak tentang alasan ikut didalamnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut ini merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden adalah penandatanganan Charter BoP, yang merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina. “Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza pada khususnya,” ujar Sugiono usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos mengutip setneg.go.id, Minggu 25 Januari 2026.Menurut Menlu, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mencapai perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan tersebut kemudian berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace. “Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina," tuturnya.Menlu melanjutkan, Indonesia memandang penting untuk bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia untuk menjadi bagian dari BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.Keputusan tersebut juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkapnya.Menlu meyakini keberadaan BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina. Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan dapat memastikan setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara. “Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.Menutup keterangannya, Menlu menegaskan bahwa BoP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” pungkas Menlu.