LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih membahas perkembangan berbagai isu strategis nasional di kediamannya di Hambalang, Kabupaten, Jawa Barat, pada Sabtu 2 Mei 2026.“Pertemuan ini membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.Dalam rapat tersebut, pemerintah turut menaruh perhatian pada aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, isu pendidikan juga menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di tanah air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” lanjut Seskab.Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan pembangunan nasional. Pemerintah pun terus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. “Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tandasnya.Melalui ratas ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

LensaDaily - Pemerintah melalui Danantara saat ini telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah aplikator. Hal ini memperhatikan nasib buruh yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol) termasuk soal besaran potongan biaya oleh aplikator menuai perhatian serius negara.Sehingga, kebijakan yang menyangkut sistem kerja dan pembagian pendapatan akan disesuaikan secara bertahap. Langkah awal yang akan ditempuh, adalah menurunkan persentase potongan biaya yang diambil oleh aplikator.“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengutip  dpr.go.id, Minggu 3 Mei 2026.Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menerangkan pembahasan mengenai status pengemudi ojol apakah sebagai pekerja atau mitra masih dalam tahap simulasi dan kajian. Dasco menegaskan bahwa proses tersebut tidak akan dilakukan sepihak, melainkan melibatkan organisasi dan komunitas pengemudi ojol.Tak hanya itu, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah dalam struktur aplikator, termasuk melalui kepemilikan saham, membuka ruang untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.“Nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk. Karena Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham gitu,” pungkas Dasco.Turut hadir pula dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, serta Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Dari pihak buruh, aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat terdiri dari Konfederasi KASBI, FSBMM, Sindikasi Pekerja Media dan Industri Kreatif, FSBM, KSN, Serikat Pekerja Kampus, serta perwakilan pekerja medis dan kesehatan.Selain itu turut hadir juga dalam pertemuan tersebut KPBI, elemen petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria, mahasiswa dari LMID, SMI, dan SEMPRO, serta organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, WALHI, dan Greenpeace.

LensaDaily - Delapan program akselerasi pembangunan disiapkan pemerintah yang akan mulai dijalankan pada tahun ini. Program pertama yang diluncurkan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 15 September 2025.Airlangga menyampaikan bahwa program pertama yang diluncurkan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP). “Itu (lulusan) di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” terang Airlangga.Selain itu, pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya.“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja, dan ini diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” imbuh Airlangga.Airlangga juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk bulan Desember.“Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” ucap Airlangga.Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. “Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian,” papar Airlangga.Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen. Langkah ini turut didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” kata Airlangga.Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial. “Dan untuk RDTR itu disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari badan geologi informasi geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” jelasnya.Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta, yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.“Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf,” imbuh Airlangga.