LensaDaily - Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional I dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan digeledah penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut. Penggeledahan ini mencari barang bukti terkait pengusutan kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhanan Dan Kenavigasian Pelabuhan Belawan Tahun 2023 hingga 2024.Penggeledahan tersebut Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional I, di Jalan Lingkar Pelabuhan No.1, Belawan II, Medan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Rabu 29 Oktober 2025.“Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara serentak melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, yaitu PT Pelindo dan Kantor Kesyahbanndaraan dan Otoritas Pelabuhan Belawan di Belawan,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Asisten Intelijen Kejati Sumut, Bani Ginting kepada wartawan. Bani menjelaskan pengeledahan ini, untuk mencari barang bukti berupa dokumen dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Pengeledahan menyasar ruang pelaporan dan inventarisir pendataan kedatangan dan pengaturan lalu lintas, persinggahan kapal di wilayah pelabuhan serta ruang tempat terkait lainnya.“Kami menemukan indikasi kuat telah terjadi penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penerimaan uang hasil jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Belawan, dimana penerimaan uang tersebut termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” jelas Bani.Bani mengungkapkan penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim Penyidik tentuya telah sesuai KUHAP, yaitu setelah diperolehnya surat penetapan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor.12/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2025/PN.Mdn yang ditindaklanjuti dengan surat Perintah Penggeledahan dari Bapak Kajati Sumatera Utara Nomor : Print-13/L.2/Fd.2/10/2025, tanggal 28 Oktober 2025. “Proses penggeledahan yang melibatkan puluhan tim penyidik. Penyidik tersebut, diharapkan dapat mendukung langkah penyidikan dalam rangka, memperoleh alat bukti yang cukup. Sehingga dapat ditemukan terkait apa dan siapa yang dianggap berperan dalam dugaan tindak pidana korupsi itu,” ungkap Bani.
29 Oktober 2025
