LensaDaily - Transformasi digital dilakukan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, modern, transparan, dan efisien.Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Sumardji, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi mendorong sistem pelayanan registrasi kendaraan beralih dari metode manual menuju sistem berbasis digital.“Khusus di bidang Regident, berkaitan dengan pendaftaran kendaraan khususnya untuk kendaraan baru di perkembangan akhir-akhir ini tentu kita dituntut untuk adanya perubahan dari yang manual ke online atau digitalisasi,” ujar Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Sumardji, di lapangan NTMC Polri, Senin 11 Mei 2026.Transformasi digital tersebut sudah mulai diterapkan melalui penggunaan faktur digital dan cek fisik digital dalam proses pendaftaran kendaraan bermotor. Sistem tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat sekaligus mempercepat proses administrasi kendaraan.“Berkaitan dengan pendaftaran kendaraan sudah dimulai dengan adanya sistem pendaftaran kendaraan dengan faktur digital dan cek fisik digital. Sehingga ke depan semua sistem pendaftaran kendaraan itu sudah tidak menggunakan sistem pendaftaran manual, semua dengan digitalisasi,” tambah Kombes Pol. Sumardji.Selain itu, Korlantas Polri juga tengah mempersiapkan penerapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor elektronik atau e-BPKB sebagai pengganti BPKB berbahan kertas. Kebijakan ini menjadi bagian dari modernisasi pelayanan publik di lingkungan Polri.“Berkaitan dengan penggunaan material, kita upayakan tidak menggunakan material BPKB paper, tetapi lebih kepada e-BPKB. Dan untuk per 1 Januari 2027 itu semuanya sudah menggunakan e-BPKB,” jelas Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri.Dengan diterapkannya e-BPKB secara nasional nantinya, seluruh proses administrasi kendaraan baik Bea Balik Nama (BBN) 1 maupun BBN 2 akan dilakukan secara digital tanpa menggunakan sistem manual.“Ketika e-BPKB berjalan secara keseluruhan nasional secara otomatis sudah tidak ada lagi pendaftaran dengan menggunakan sistem manual. Semuanya sudah digitalisasi baik untuk BBN 1 dan BBN 2,” pungkas Kombes Pol Sumardji.Digitalisasi layanan Regident ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kendaraan sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih modern, efektif, dan akuntabel di era transformasi digital.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran dan meminta kepada para menteri dan pimpinan lembaga agar seluruh aspek pelayanan publik selama periode mudik dan libur Idulfitri dapat berjalan dengan baik.Hal tersebut dikatakan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026. Prabowo pun Presiden Prabowo meminta Kementerian Perhubungan memastikan kebijakan diskon transportasi dapat dilaksanakan secara optimal. Kebijakan tersebut mencakup diskon untuk berbagai moda transportasi guna meringankan beban masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.“Pertama, saya minta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan jalan tol dan memastikan pelayanan yang baik di setiap tempat,” ujar Presiden.Selain itu, Presiden juga meminta dukungan dari TNI dan Polri untuk membantu kelancaran arus mudik. Menurut Presiden, berbagai sarana yang dimiliki kedua institusi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dukungan transportasi dan pengamanan selama periode mudik.Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya penyaluran bantuan sosial menjelang  Idulfitri. Presiden menginstruksikan Menteri Sosial untuk memastikan tambahan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.“Menteri Sosial yakinkan bahwa tambahan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat desil 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan baik. Juga bantuan sosial reguler yakinkan bisa tepat waktu,” tegas Presiden.Presiden Prabowo juga meminta percepatan belanja prioritas pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk program bantuan perumahan swadaya. Selain itu, Presiden menekankan agar tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara serta bonus hari raya bagi pekerja sektor transportasi daring dapat diberikan tepat waktu.“Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu. Juga bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara 400 ribu sampai dengan 1,6 juta rupiah per orang,” ujar Presiden.Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di berbagai titik transportasi seperti rest area, pelabuhan, bandara, dan stasiun. Presiden juga meminta agar tidak terjadi antrean yang tidak terkendali serta memastikan ketersediaan energi dan layanan komunikasi tetap stabil selama periode Lebaran.Terkait pangan, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga bahan pokok menjelang Idulfitri. Untuk itu, Presiden meminta kementerian terkait memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan harga tetap terkendali.“Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian pastikan agar pasokan pangan stabil dan aman, dan harga-harga bisa kita jaga,” ujar Presiden.Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan. Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik.“Dunia penuh ketidakpastian, kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara, kita sikapi krisis ini tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih punya kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti,” ungkap Presiden.Menutup arahannya, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memastikan bahwa persiapan menghadapi Lebaran dilakukan secara matang sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman, nyaman, dan penuh kegembiraan.“Untuk semua kementerian dan badan saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi lebaran, kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan dan persiapkan segala aspek dengan matang,” pungkas Presiden.

LensaDaily - Polri kirim 10.759 personel untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Pengiriman personel ini fokus dengan percepatan pembersihan rumah, tempat ibadah, sekolah hingga sektor pelayanan publik lainnya. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengungkap 10.759 personel disiagakan untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara. Tambahan personel teranyar yang telah diberangkatkan yaitu berjumlah 1.500 personel."Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personel berikutnya manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan," jelas Jendefal Sigit di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin 29 Desember 2025.Ditambahkan Kapolri, personel yang diterjunkan memiliki sejumlah tugas mulai dari percepatan pembersihan rumah, tempat ibadah, sekolah hingga sektor pelayanan publik lainnya. Jenderal Sigit mengungkap, Polri juga telah membangun 29 dapur lapangan; 38 posko kesehatan; dan 145 titik sumur bor."Kemudian mobil tangki air pun kita dorong ada 32. Kemudian tangki air bersih ada 400, jet pump 1.431, sumur bor dan target penambahan sumur bor ada 564 yang akan kita bangun," ujarnya.Selain itu, ujarnya, Polri juga telah memberikan bantuan di sektor pangan dengan mengirimkan 227 ton beras dan distribusi logistik lainnya sebanyak 150,4 ton. Untuk heli dan pesawat, pun tetap disiagakan untuk membantu distribusi logistik yang ada.“Dan sampai saat ini dari mulai tanggal 28 sampai dengan saat ini ada 150,41 ton distribusi logistik yang sudah kami laksanakan," jelasnya.

LensaDaily - Kepercayaan publik terhadap institusi Polri mengalami peningkatan signifikan tinggi, berdasarkan survei Litbang Kompas edisi Oktober 2025. Sebanyak 76,2 persen responden menyatakan percaya dan sangat percaya kepada institusi kepolisian.Angka ini menunjukkan pemulihan setelah kepercayaan publik sempat menurun tajam pascakerusuhan besar pada akhir Agustus lalu. Survei dilakukan pada 9–16 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling.Wawancara dilakukan secara tatap muka dan memiliki margin of error ±2,83 persen. Litbang Kompas mencatat bahwa kenaikan kepercayaan publik sejalan dengan meningkatnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Polri yang kini berada di 65,1 persen.Peningkatan ini didorong oleh membaiknya kualitas pelayanan publik dalam dua bulan terakhir. Survei mencatat nilai rata-rata pelayanan sebesar 7,76, dengan skor tinggi pada aspek keramahan petugas (7,74) serta sikap tidak membeda-bedakan latar belakang ekonomi (7,74).Apresiasi publik juga meningkat terhadap prinsip nondiskriminasi. Polisi dinilai tidak membeda-bedakan agama dalam pengurusan dokumen, tercermin dari skor 8,26. Selain itu, penjagaan kerahasiaan data pribadi selama proses pelayanan mendapat skor 8,23, menandai meningkatnya kepercayaan masyarakat pada aspek perlindungan data.Kemudahan dalam mengurus dokumen administratif mendapat skor 7,73, sementara kecepatan penanganan laporan berada di 7,70. Publik juga menilai rasa aman ketika berurusan dengan polisi cukup tinggi, dengan skor 7,56.Aspek transparansi ikut membaik, terutama terkait penjelasan tahapan penanganan kasus yang memperoleh skor 7,64, serta penyelesaian laporan yang dinilai tuntas dengan skor 7,59. Meski demikian, beberapa indikator masih perlu ditingkatkan, seperti kemudahan memantau progres laporan (7,28) dan kecepatan respons terhadap aduan (7,30).Litbang Kompas menyebut penguatan pengawasan internal dan perbaikan mekanisme pelayanan menjadi faktor penting di balik peningkatan kepercayaan ini. Publik dinilai mulai menangkap sinyal bahwa Polri sedang berbenah dan lebih terbuka terhadap evaluasi.Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri serta Komisi Percepatan Reformasi Polri turut memperkuat persepsi bahwa perubahan dilakukan secara terstruktur. Langkah tersebut dibaca publik sebagai bentuk komitmen Polri untuk bekerja lebih profesional serta responsif terhadap tuntutan masyarakat.Dengan capaian kepercayaan publik yang mencapai 76 persen, Polri dinilai memiliki momentum penting untuk melanjutkan agenda reformasi kelembagaan. Konsistensi disebut menjadi kunci untuk mempertahankan tren positif ini.

LensaDaily - Kebijakan pemerintah soal pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan rencana penghapusan pegawai non-ASN (honorer) paling lambat pada Desember 2025, harus tekankan asas keadilan dan kejelasan nasib pegawai.“Saya menekankan bahwa pengadaan ASN dan pengadaan PPPK maupun PPPK paruh waktu harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan menjawab kebutuhan riil pelayanan publik di negeri kita,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan kepada wartawan, Jakarta, Selasa 8 Juli 2025.Tidak hanya itu, Kang Aher, begitu Ahmad Heryawan biasa disapa, berharap rencana pemerintah menghapus kategori tenaga non-ASN harus disertai dengan kebijakan transisi yang berkeadilan dan tidak menimbulkan gejolak sosial. Mengingat banyak pegawai honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi namun belum memiliki kejelasan status.Dijelaskannya, ketika sebagian non-ASN menjadi ASN, dan sebagian lagi menjadi PPPK (serta PPPK Paruh waktu), tapi masih ada sisa non-ASN yang tidak lulus seleksi baik untuk ASN, PPPK ataupun PPPK paruh waktu. Jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut menurutnya, perlu dimitigasi, agar tidak menjadi PHK massal.“Harus ada koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk mengarahkan mereka, misalnya diberikan pelatihan keterampilan untuk menjadi pelaku UMKM atau wiraswasta. Karena cukup besar non-ASN yang tidak tertampung oleh pemerintah menjadi ASN, PPPK maupun PPPK paruh waktu. Inilah yang perlu digaris bawahi sebagai catatan penting oleh pemerintah,” tegas politisi dari Fraksi PKS ini.Menurut Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini, pemerintah harus membuat perencanaan formasi ASN yang terintegrasi, antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan formasi formasi lainnya di daerah bisa diakomodir secara optimal.“Negara harus hadir dengan skema perlindungan yang memadai bagi seluruh ASN, termasuk PPPK ataupun PPPK Paruh waktu, agar mereka bekerja dengan semangat dan kepastian hukum, termasuk mitigasi yang tidak lolos ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Kami Fraksi PKS di Komisi II DPR RI akan terus mengawal kebijakan ASN yang adil, manusiawi, dan menjawab tantangan birokrasi modern yang adaptif serta profesional,” pungkasnya.