LensaDaily - Keseriusan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam mengawal percepatan pembangunan Kabupaten Nias Utara agar segera keluar dari status daerah tertinggal diapresiasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Gedung Utama, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.Dalam rapat tersebut terungkap, dari 30 kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia, hanya satu yang berada di wilayah barat, yakni Kabupaten Nias Utara di Sumut. Sebelumnya, Sumut memiliki empat daerah tertinggal yang seluruhnya berada di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Pada 2026, hanya Nias Utara yang masih menyandang status tersebut.Dari delapan gubernur yang diundang dalam rapat strategis itu, hanya Gubernur Sumut yang hadir langsung, sementara tujuh gubernur lainnya diwakili. Kehadiran Bobby dinilai sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut dalam memastikan percepatan pembangunan agar Nias Utara segera lepas dari daftar daerah tertinggal.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, secara terbuka mengapresiasi langkah tersebut. “Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu,” ujar Yandri.Ia mengungkapkan, dari 30 kabupaten tertinggal di Indonesia, sekitar 90% anggarannya masih bergantung pada transfer pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. “Hampir 90% pembiayaan daerah tertinggal bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil, ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi menjadi sangat penting,” tegasnya.Khusus Nias Utara, pemerintah pusat menilai daerah tersebut memiliki potensi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa. Namun potensi itu belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan akses logistik. “Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal,” katanya.Sementara itu, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dalam sambutannya mewakili seluruh bupati daerah tertinggal se-Indonesia sekaligus ditunjuk sebagai koordinator kabupaten tertinggal, menyampaikan apresiasi kepada Bobby Nasution. “Gubernur bagi kami adalah orang tua kami. Kami merasakan betul komitmen beliau, terutama menjaga TKD Provinsi Sumut dan Kabupaten Nias Utara agar tidak dipotong,” ujar Amizaro.Ia juga menyebut dukungan anggaran Rp300 miliar untuk Kepulauan Nias sebagai bukti keberpihakan nyata Pemprov Sumut. “Bahkan beliau beberapa kali berkantor di Nias untuk memastikan pembangunan berjalan. Ini memberi semangat besar bagi kami,” katanya.Amizaro turut mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. “Bagi kami di daerah tertinggal, program MBG ini seperti emas. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan Nias Utara sangat bergantung pada keberpihakan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur, serta konsistensi pengawalan kebijakan agar kabupaten itu segera lepas dari status daerah tertinggal.

LensaDaily - Hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 402 unit yang tersebar di tiga kabupaten/kita diresmikan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian. Huntara di Sumut ini tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan 250 unit, Tapanuli Utara 40 unit, dan Tapanuli Tengah 112 unit.Peresmian Huntara untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput) tersebut dipusatkan di lokasi Huntara Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapsel, Kamis 5 Februari 2026. Saat ini, Huntara tersebut telah ditempati masyarakat terdampak bencana sambil menunggu selesainya pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah.Ketua PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa selain di Sumut, sebagian besar Huntara di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat juga telah dihuni warga. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan.Adapun skema bantuan tersebut, kata Mendagri, yakni bantuan perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan besaran mulai dari Rp15 juta, Rp30 juta hingga Rp60 juta per rumah. Sementara bagi penduduk yang kehilangan rumah (hanyut), pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan, atau Kementerian PKP untuk perumahan."Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas (validasi) siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan (spesifikasi). Jadi harus jelas, karena ini uang negara," jelas Tito Karnavian yang turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution.Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan, dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang.Senada dengan itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana. Bahkan sejak akhir November 2025, dirinya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian dan menjadikan upaya penanganan pascabencana sebagai prioritas."Kita mempersiapkan dananya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap. Jika belum ada lahannya, kami Pemerintah Provinsi akan menyiapkannya dengan anggaran provinsi," jelas Gubernur.Selain itu, Bobby Nasution menyebutkan bahwa Pemprov Sumut menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian dan memindahkan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan Huntap, selambatnya pada pekan ketiga Februari."Kami juga sepekan lalu, sudah sepakat untuk seluruh posko pengungsian, tidak ada lagi pengungsi, sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idulfitri. Bahkan kalau perlu kita bisa mencari hotel yang bisa disewa per bulan, untuk menampung bila masih ada warga di pengungsian. Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik," ungkap Gubernur.Ia juga mengapresiasi kekompakan dan kerja keras para kepala daerah di wilayah terdampak yang terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hingga kehidupannya menjadi lebih baik.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution turut mendampingi Mendagri meninjau kondisi hunian tetap (Huntap) yang telah dihuni warga terdampak bencana di Kecamatan Angkola Selatan.Hadir dalam kegiatan itu antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah pejabat lainnya. Turut mendampingi Gubernur, para pimpinan OPD terkait.

LensaDaily - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengelontorkan angggaran sebesar Rp852 miliar untuk revitalisasi 897 sekolah. Secara nasional, Kemendikdasmen anggarkan untuk revitalisasi mencapai Rp16,9 triliun untuk 16 ribu sekolah.Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Abdul Mu'ti saat meresmikan Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Jalan STM Medan, Minggu 4 Januari 2026.Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui kementeriannya terus berupaya menyukseskan Asta Cita keempat Presiden, yaitu membangun SDM yang unggul dan berkualitas."Secara nasional, anggaran revitalisasi mencapai Rp16,9 triliun untuk 16 ribu sekolah. Kami berharap bantuan ini, termasuk papan interaktif digital di Sumut, dapat segera digunakan secara maksimal," jelas Abdul Mu'ti dihadapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang turut mendampingi.Dijelaskannya untuk wilayah Sumut, Abdul Mu'ti memaparkan alokasi bantuan dari pemerintah pusat telah digelontorkan dalam program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.Antara lain anggaran Revitalisasi sebesar Rp852 miliar dengan sasaran sebanyak 897 satuan pendidikan, terdiri dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 SLB, dan 5 PKBM/SKB.Untuk program Digitalisasi pendidikan di Sumut telah dibagikan sebanyak 1.778 papan interaktif digital untuk mendukung metode pembelajaran modern di semester genap 2026.Sedangkan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan komitmennya dalam memprioritaskan sektor pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan di Sumut. Antara lain dengan dimulainya program sekolah gratis di Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana, pada tahun 2026 ini.Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut mengambil langkah cepat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan di tengah tantangan bencana alam. Tercatat, sebanyak 50 SMA/SMK di Sumut terdampak banjir dan longsor di awal tahun ini."Senin esok, semester genap dimulai dan Pemprov Sumut sudah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Meski ada dua sekolah yang belum bisa beraktivitas maksimal karena dampak bencana yang besar, kami pastikan penanganan terus berjalan Pak Menteri," ujar Bobby Nasution.Sebagai bentuk kepedulian, Bobby mengumumkan program sekolah gratis tahun 2026 bagi seluruh SMA dan SMK di Kepulauan Nias, serta wilayah yang terdampak bencana seperti Langkat, Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Utara (Taput), dan Kota Sibolga."Di Kepulauan Nias masih ditemukan desa tertinggal yang butuh perhatian penuh. Kami akan menggratiskan biaya sekolah di sana, serta membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk mendukung visi Presiden," tambahnya.Kesempatan itu Bobby Nasution juga mengapresiasi dukungan besar dari pemerintah pusat. Ia berharap sinergi ini dapat membawa anak-anak Sumut menjadi penyumbang "emas" pada generasi Indonesia Emas 2045. "Kami ingin daerah kami memiliki SDM yang unggul. Terima kasih atas dukungan pemerintah pusat bagi pendidikan di Sumut," katanya.

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan, tengah mengusulkan penetapan status kawasan Danau Toba menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Dengan KEK, Danau Toba akan menjadi kawasan yang besar secara ekonomi, dengan prinsip menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.Hal tersebut dikatakan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Tim BAM DPR RI terdiri dari Anggota DPR RI Adian Napitupulu, Siti Mukaromah dan Nasril Bahar.“Kami sedang memperjuangkan Danau Toba agar bisa berubah dari Badan Otorita menjadi Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Bobby, saat menerima kunjungan kerja BAM DPR RI di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Kamis 28 Agustus 2025.Bobby menyebutkan, selama ini Badan Otorita memiliki keterbatasan aturan terkait masuknya investasi. Dengan KEK, Danau Toba akan menjadi kawasan yang besar secara ekonomi, dengan prinsip menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.“Untuk itu Pemprov Sumut saat ini tengah merancang kajian akademiknya,” kata Bobby.Adapun upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumut bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain terhadap Danau Toba, di antaranya pengembangan infrastruktur pariwisata, pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan danau dan sekitarnya. Serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendidikan.Selain itu, Gubernur Sumut itu juga memaparkan mengenai potensi ekosistem penting di Sumut lainnya. Seperti ekosistem Batang Toru, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Batang Gadis adalah ekosistem Sumut yang memiliki habitat satwa dilindungi dan berperan penting terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Ekosistem hutan tersebut juga berperan dalam upaya mitigasi perubahan iklim.Anggota DPR RI Nasril Bahar mengaku tertarik dengan ide kawasan Danau Toba menjadi KEK. Saat ini di Indonesia sudah ada beberapa KEK khusus pariwisata. Menurutnya Danau Toba memiliki potensi yang besar.Sementara itu Anggota DPR RI Siti Mukaromah menyebut Sumut memiliki potensi wisata yang luar biasa. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun ekosistem kepariwisataan tetap dengan menjaga ekologi yang berkelanjutan.Turut hadir pada kunker tersebut Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas LHK Sumut Heri Marpaung, Kepala Dinas PUPR Sumut Hendra Dermawan, dan Kepala OPD Pemprov Sumut lainnya.

LensaDaily - Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar untuk pelaksanaan berbagai event internasional dan upaya pengembangan Sport Tourism di Sumut yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan perjalanan wisata. Hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sangat mendukung pelaksanaan berbagai event internasional dan upaya pengembangan Sport Tourism di Sumut.Hal itu disampaikan Sekretaris Daeah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong saat penutupan Sumut Rally FIA Asia Pacific Rally Championship (APRC) 3rd dan IMI National Rally Championship 3rd 2025, yang berlangsung di PTPN IV Maujana Nagori Sarimatin, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Minggu 10 Agustus 2025.“Pemprov Sumut sangat berkomitmen mendukung segala event internasional berlangsung di Sumut, terutama balapan reli WRC 2027 nantinya,” ucap Sekdaprov Togap Simangunsong.Komitmen Pemprov Sumut itu di antaranya mendorong pembinaan pembalap berprestasi untuk bersaing di level lebih tinggi, meningkatkan kualitas SDM olahraga mulai dari pelatih, wasit, juri hingga mekanik. Serta terus memperkuat infrastruktur dan fasilitias olahraga otomotif.“Selain itu mengembangkan balap mobil sebagai sport industry dan sport tourism, serta menjadikan ajang seperti ini sebagai media edukasi, khususnya bagi generasi muda agar menjauhi narkoba dan mengembangkan potensi positif,” katanya.Diketahui, Sumut memiliki potensi besar untuk pengembangan sport tourism. Daerah ini menawarkan beragam lokasi dengan potensi olahraga yang menarik, seperti Danau Toba yang cocok untuk kegiatan air dan reli, Bukit Lawang untuk mountain bike dan lari, serta Nias untuk surfing.Senada, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih juga menyampaikan apresiasi pada seluruh pantia dan juga sponsor yang telah menyelenggaran event reli ini di Kabupaten Simalungun.“Dengan kedatangan para peserta dari luar negeri, tentunya dapat mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Simalungun. Kami juga berharap kedepan kegiatan dunia lainnya dapat dilaksanakan disini,” katanya.Sementara itu, Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution juga menyampaikan apresiasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, yang telah mendukung penuh kegiatan ini. Untuk WRC 2027 juga telah mendapat restu dari Presiden RI Prabowo Subianto.“Kita juga sudah mendapatkan kabar bahwa Presiden Prabowo setuju kita akan melaksanakan kejuaran dunia 2027 pada reli ini nantinya,” katanya.Diakuinya, pada APRC kali ini memiliki lintasan yang cukup keras dan sulit untuk dilalui para pereli. Event yang berlangsung tiga hari ini banyak menyisakan pereli yang gagal melewati garis finish.“Yang sudah berhasil kami ucapakan selamat dan yang belum berhasil dapat kita coba pada kejuaraan yang berikutnya,” katanya.Hadir pada penutupan kegiatan ini, Forkopimda Kabupaten Simalungun, OPD Pemprov Sumut, perwakilan sponsor, official pembalap domestik dan luar negeri, serta dihadiri ribuan masyarakat yang melihat penutupan tersebut.