LensaDaily - Wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ingin menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi dikritik Komisi X DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai sebagai jalan pintas yang berisiko, mengingat akar persoalan pengangguran terdidik sebenarnya terletak pada lemahnya perencanaan tenaga kerja dan penempatan profesi secara nasional.Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa manfaat sebuah jurusan kuliah tidak bisa diukur secara sempit dari kebutuhan industri semata. Menurutnya, kegagalan serapan kerja tidak boleh serta-merta dibebankan sebagai kesalahan kampus.“Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Masalah pokok pendidikan tinggi kita bukan semata-mata karena terlalu banyak jurusan yang salah arah, tapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar,” kata Fikri dalam keterangan mengutip dpr.go.id, Jumat 1 Mei 2026.Sebagai solusi, DPR mendesak pemerintah untuk kembali berpatokan pada instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 berbasis tracer study. Alih-alih menutup jurusan, pemerintah semestinya membedah data akurat mengenai berapa persen lulusan perguruan tinggi yang terserap di dunia kerja, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, serta berapa persentase yang berhasil berwirausaha.Berdasarkan data Laporan Kinerja (LAKIN) yang disetor ke kementerian, serapan lulusan di sejumlah perguruan tinggi sebenarnya cukup tinggi. Laporan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 2023, misalnya, mencatat capaian IKU 1 mencapai 85,25 persen, sementara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berada di angka 62,96 persen. Rata-rata serapan lulusan dari kampus yang taat pelaporan berada di rentang 60 hingga 80-an persen.Di sisi lain, anomali justru terlihat pada data makro ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, jumlah sarjana yang menganggur melonjak mencapai 842.378 orang, dan rasio kewirausahaan nasional masih mandek di angka 3,5 persen. Fakta ini membuktikan bahwa ada ketidakcocokan antara keterampilan lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja bermutu yang gagal disediakan oleh negara.Lebih lanjut, kritik tajam DPR ini juga dipicu oleh klaim pemerintah terkait kelebihan lulusan pendidikan guru yang disebut mencapai 490 ribu orang per tahun, sedangkan kebutuhan diklaim hanya 20 ribu. Fikri mempertanyakan validitas angka tersebut, karena data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mencatat sekolah-sekolah negeri masih kekurangan sekitar 374 ribu guru."Klaim 490 ribu lulusan berbanding 20 ribu kebutuhan akan sangat menyesatkan jika tidak dijelaskan dasar perhitungannya. Menutup prodi keguruan tanpa membenahi penempatan guru di berbagai daerah justru berisiko memperburuk ketimpangan pendidikan," ungkap legislator Fraksi PKS tersebut.DPR merekomendasikan agar pemerintah fokus pada keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan di daerah, dan perbaikan kualitas kurikulum sebelum mengambil keputusan drastis."Wacana menutup prodi ini seharusnya dibalik. Bukan kampus yang pertama-tama harus ditanya mengapa lulusannya menganggur, tapi negaralah yang harus lebih dulu menjelaskan mengapa pembukaan lapangan kerja dan penempatan profesi tidak pernah direncanakan dengan matang," pungkasnya.

LensaDaily - Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kuliah (APK) perguruan tinggi nasional disorot anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan karena ketidaksinkronan. Pemerintah menargetkan APK pendidikan tinggi meningkat dari 32,89 pada 2025 menjadi 34,92 pada 2026.Menurut Sofyan Tan, target tersebut tidak diimbangi dengan penambahan kuota dan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah secara signifikan. “Keinginan meningkatkan APK perguruan tinggi sangat besar, tetapi tidak diikuti dengan kecukupan dana untuk menambah jumlah penerima KIP Kuliah. Dari sisi jumlah (volume), tidak ada perbedaan antara tahun 2025 dan 2026,” ujar Sofyan Tan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek di Gedung DPR, Selasa 3 Februari 2026.Mendiktisaintek Prof Brian Yuliarto sebelumnya memaparkan Pagu 2026 untuk KIP Kuliah sebesar Rp15,3 triliun dengan volume 1.047.221. Jumlah tersebut tidak berbeda jauh dari 2025 yakni sebesar Rp14.9 triliun dengan volume 1.040.192. Sofyan Tan menjelaskan, peningkatan APK sangat bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat saat ini dinilai masih belum stabil, tingkat pengangguran masih tinggi, dan sejumlah wilayah di Indonesia baru saja terdampak bencana banjir bandang yang menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal.“APK pendidikan tinggi kita sangat bergantung pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Kita juga masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, seperti Korea Selatan,” katanya.Sofyan Tan mencatat, APK perguruan tinggi pada 2025 memang mengalami peningkatan dari baseline 32 menjadi 32,89, meskipun belum mencapai target 33,94. Adapun target 2026 sebesar 34,92 dinilai bukan angka kecil dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat.Salah satu instrumen utama untuk mendorong partisipasi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, lanjutnya, adalah melalui program beasiswa KIP Kuliah. Namun, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah dan anggaran KIP Kuliah yang relatif stagnan, target peningkatan APK dinilai sulit tercapai.“Bagaimana kita bisa memacu APK yang tinggi sementara pendapatan masyarakat masih rendah dan dukungan beasiswa tidak ditingkatkan,” tegasnya.Karena itu, Sofyan Tan mengusulkan agar pemerintah menambah anggaran KIP Kuliah minimal Rp5 triliun. Ia meyakini Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mampu meyakinkan Presiden untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan APK pendidikan tinggi.“Kita tahu Presiden sangat peduli pada peningkatan kualitas generasi muda. Anak-anak diberi gizi yang baik, maka untuk KIP Kuliah pun saya berharap anggarannya ditambah. Tambahan Rp5 triliun sudah bisa membuat banyak orang tua tersenyum karena anaknya berpeluang menjadi sarjana,” ujarnya.Di sisi lain, Sofyan Tan mengapresiasi sejumlah capaian Kemendiktisaintek sepanjang 2025. Ia menilai banyak kemajuan positif yang berdampak baik bagi dunia pendidikan tinggi.Kemendiktisaintek, menurutnya, cukup cepat merespons bencana banjir yang terjadi pada tahun lalu dengan memberikan santunan kepada mahasiswa yang terdampak. Selain itu, percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen, termasuk lektor dan penambahan jumlah guru besar, juga dinilai sebagai capaian positif.“Realisasi anggaran secara keseluruhan yang mencapai 94,83 persen adalah angka yang sangat baik,” katanya.Namun demikian, ia juga menyoroti ketimpangan realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang hanya mencapai 63,72 persen, jauh lebih rendah dibandingkan direktorat jenderal lainnya. Lalu, pada 2026, direktorat tersebut justru mendapatkan peningkatan anggaran dari Rp326 miliar menjadi Rp1,082 triliun.“Kami mempertanyakan apa yang menjadi kendala, termasuk apakah pembangunan SMA Garuda mengalami kemacetan sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.Selain itu, Sofyan Tan berharap pada 2026 pemerintah tidak hanya menghadirkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), tetapi juga menyediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan tinggi.Mendiktisaintek dalam kesempatan itu menyampaikan akan menyampaikan dan berkoordinasi kembali bersama Presiden Prabowo Subianto terkait usulan Soyan Tan. Serta akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan terkait anggaran.

LensaDaily - Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 9 Oktober 2025.“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” ujar Amran.Amran menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar.“Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO (virgin coconut oil), harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan 1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa,” imbuhnya.Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80 persen kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah. Amran menyebut bahwa tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega.“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” jelas Mentan.Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura. "Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun," pungkas Amran.