LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran nasional.“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” ungkap Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu 20 Mei 2026.Presiden menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut Presiden, sistem ekonomi tersebut mengambil sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar, dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkapnya.Dalam hal itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada rakyat. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, terutama dari kalangan muda. Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship agar anak-anak muda Indonesia tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani bersaing dan membangun usaha.Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menyampaikan perlunya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Menurut Presiden, anak-anak muda Indonesia perlu diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat.“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan.“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” ucapnya.Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan perizinan. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasnya.Presiden juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerja sama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa.“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” jelasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Presiden, kebijakan pembentukan Satgas PHK ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam terus melindungi para pekerja.“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian,” tegas Presiden dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Lapangan Silang Monumen Nasional, Jumat 1 Mei 2026.Kepala Negara pun menekankan bahwa pemerintah akan selalu memastikan para pekerja tetap terlindungi dalam kondisi apa pun. Menurutnya, negara akan terus hadir untuk menjamin kesejahteraan mereka.“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih, negara kita akan membela rakyat Indonesia, jangan khawatir,” tuturnya.Sejalan dengan hal tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial bagi rakyat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menjaga dan melindungi masyarakat.“Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun,” ungkapnya.Dalam kesempatan tersebut, Presiden menuturkan bahwa selalu menginstruksikan seluruh jajarannya untuk selalu mengambil kebijakan yang menguntungkan rakyat. Langkah ini sekaligus menegaskan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.“Saya memberi instruksi. Saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun kebijakan, berpikir, bertanya apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak. Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan, itu sudah benar, tidak usah ragu-ragu,” tegasnya

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan lima pengusaha nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa 10 Februari 2026 malam. Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kerja bersama seluruh elemen bangsa.Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung cukup intensif. “Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB," ujar Seskab dalam keterangan tertulisnya.Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis antara Kepala Negara dan pelaku usaha dalam memperkuat sinergi pembangunan nasional.“Di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yang berarti bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi,” ungkap Seska.Para pengusaha yang hadir turut menyatakan kesamaan pandangan dan komitmen kuat untuk mendukung agenda besar pemerintahan. Dukungan tersebut dilakukan melalui keterlibatan aktif dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan fondasi pembangunan nasional.“Para pengusaha yang hadir senada seirama menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan serta kedaulatan pangan dan energi,” tulis Seskab.Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengajak dunia usaha untuk mengambil peran aktif bersama dengan pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan."Khususnya di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri serta penguatan UMKM,” jelas Seskab.Pertemuan ini mencerminkan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yang menempatkan kolaborasi strategis antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai kunci menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan hati nurani. Prabowo pun mendorong aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun hakim, diminta untuk menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil.Ha tersebut dikatakan Prabowo saat menyaksikan Penyerahan Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin 20 Oktober 2025.Di awal sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan keberaniannya dalam mengembalikan kerugian negara. Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar semangat penegakan hukum tersebut selalu disertai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama terhadap rakyat kecil.“Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta yang haram. Rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya,” tegas Presiden.Presiden Prabowo juga menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun hakim, diminta untuk menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil.“Penegak hukum harus punya hati. Jangan istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu,” ujar Presiden.Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak berusaha menipu negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan rakyat.“Kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, karena saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” tutur Presiden.Presiden Prabowo menilai penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun tersebut merupakan tanda baik bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga kekayaan nasional.“Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu,” pungkasnya. 

LensaDaily - Anggota Komisi X DPR RI dr Sofyan Tan menyebut bahwa Indonesia masih dijajah secara ekonomi melalui ketergantungan pada impor. Karena itu salah satu solusi agar bisa lepas dari penjajahan tersebut adalah melalui pemetaan ekonomi yang akurat dan komprehensif, yang akan dilakukan lewat Sensus Ekonomi 2026.“Hari ini kita masih dijajah. Tempe, tahu, dan roti yang jadi makanan rakyat, bahan bakunya seperti kedelai masih impor. Padahal kita negara yang kaya, tanah subur, dan matahari bersinar sepanjang tahun. Artinya kita bisa menanam apa saja, dan kapan saja,” kata Sofyan Tan saat menjadi keynote speaker dalam acara Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat yang digelar di Hotel Cambridge, Jalan S. Parman, Medan, Rabu 14 Oktober 2025.Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 harus menjadi titik balik untuk membaca arah pembangunan ekonomi ke depan. Data yang dikumpulkan harus bisa menjawab pertanyaan mendasar: usaha apa yang layak dikembangkan? Kenapa banyak usaha mati? Apa penyebabnya—regulasi, retribusi, atau pungutan liar?“Misalnya banyak usaha tekstil tutup. Sensus harus bisa menjelaskan apakah karena biaya tinggi, persaingan, atau aturan yang tidak berpihak. Jika masalahnya ada pada perda, permen, PP, atau UU, maka regulator harus berani mencabutnya,” tegas anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu.Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hasil Sensus Ekonomi tidak boleh berhenti sebagai data statistik semata, tapi harus menjadi bahan penyusunan peta jalan kebijakan ekonomi nasional untuk 10 tahun ke depan. Sehingga bagi pengusaha ataupun pelaku usaha dapat memakai data Sensus Ekonomi 2026 sebagai panduan, sektor apa yang menurun peminat dan pasarnya, serta bidang mana yang sedang tren dan bakal banyak peminatnya di pasar.“Sehingga mereka bisa putuskan apakah harus ekspansi, diversifikasi, atau bahkan alih usaha,” ujarnya.Hadir dalam acara Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwah, Kepala BPS Sumut Asim Saputra, Kepala BPS Kota Medan Hafsah Aprilia, para pejabat  fungsional madya BPS dan undangan.Inspektur Utama BPS RI Dr Dadang Hardiwah SSi, MSi, mengatakan pesertanya hari ini mahasiswa yang sangat disiplin. Karena sejam sebelum acara semua peserta sudah duduk rapi di ruangan. Berbeda dengan acara-acara lain yang diselenggarakan BPS biasanya panitia yang nungguin peserta.Menurutnya selama dua hari berjalan, semangat para peserta luar biasa dalam belajar dan keingintahuan yang tinggi tentang statistik. “Ini membanggakan bagi kami di BPS melihat antusiasme peserta yang sudah hadir dan ikut berdiskusi selama beberapa kali pertemuan,” ujar Dadang.BPS dalam hal ini terbuka bagi mahasiswa yang ingin bergabung untuk menjadi mitra statistik sebagai petugas sensus. Dalam merekrut petugas ada mekanisme dan seleksi  dimana diharapkan petugas yang terpilih harus punya kualifikasi yang baik dan kapabilitas yang mumpuni serta jujur dalam mengerjakan pendataan sensus.Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan persiapan pelaksanaan Sensus 2026 sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ini bagian dari tiga rangkaian tugas besar BPS yakni tiap tahun yang berakhiran 0 Sensus Penduduk, lalu setiap tahun berakhiran 3 Sensus Pertanian lalu tiap tahun berakhiran 6 Sensus Ekonomi.Usaha agar para pengusaha mau didata dan menjadi responden tentu ini akan terus diikhtiarkan. Kami akan menjaga betul kerahasiaan data dari responden. Melalui hasil Sensus Ekonomi 2026 nanti, BPS akan siapkan satu set data statistik dalam memotret perekonomian di Indonesia.