LensaDaily - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Chairman The Nippon Foundation Yohei Sasakawa mengunjungi Kompleks Kusta Jongaya, RW 04, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu 11 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah bersama mitra internasional untuk mempercepat eliminasi kusta sekaligus menghapus stigma yang masih dialami penyintas.Dalam kunjungan tersebut, Menkes berdialog langsung dengan para penyintas, termasuk Muhammad Ali, seorang penyintas kusta yang kini tengah menjalani pengobatan. Menurut Menkes, kisah Muhammad Ali menjadi pengingat bahwa keterlambatan penemuan kasus dapat menyebabkan kecacatan, padahal kusta merupakan penyakit yang dapat disembuhkan."Kusta bukan kutukan. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan ada obatnya. Kalau ditemukan sejak dini, bisa sembuh. Bahkan setelah mulai minum obat, penderita sudah tidak menularkan penyakitnya. Jadi masyarakat tidak perlu takut, tetapi segera membawa anggota keluarga yang memiliki gejala untuk diperiksa," ujar Menkes.Menkes menegaskan, tantangan terbesar dalam penanggulangan kusta saat ini bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga menghapus stigma yang membuat penyintas dikucilkan dari keluarga maupun masyarakat."Kita ingin para penyintas tidak hanya sembuh secara medis, tetapi juga kembali diterima di tengah masyarakat. Tidak boleh ada lagi diskriminasi terhadap penyintas kusta," katanya.Chairman The Nippon Foundation Yohei Sasakawa mengatakan eliminasi kusta tidak cukup hanya dengan menyediakan pengobatan, tetapi juga memastikan hak-hak penyintas dihormati dan mereka memperoleh kesempatan hidup yang setara tanpa stigma.Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat kepada warga Kampung Kusta Jongaya."Kehadiran Bapak Menteri menjadi semangat baru bagi warga kami. Mereka membutuhkan dukungan agar kembali percaya diri dan dapat diterima oleh keluarga maupun masyarakat," ujarnya.Dalam kesempatan tersebut Menkes juga menyerahkan bantuan kebutuhan bagi warga Kampung Kusta Jongaya sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup penyintas.Kunjungan ke Kampung Kusta Jongaya merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Nasional Percepatan Eliminasi Kusta Tahun 2026 yang mempertemukan pemerintah, organisasi penyintas, tenaga kesehatan, akademisi, dan mitra pembangunan untuk mempercepat terwujudnya Indonesia bebas kusta pada 2030.***

LensaDaily - Inovasi obat-obatan medis guna melengkapi diet mandiri dan operasi bariatrik untuk penanganan obesitas, sangat diperlukan mengingat kondisi tersebut menjadi komplikasi mematikan.Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan cara pandang terhadap obesitas harus segera diubah. Kondisi kelebihan berat badan kini bukan lagi sekadar persoalan estetika atau penampilan, melainkan penyakit kronis yang menjadi pintu masuk utama berbagai komplikasi serius, terutama diabetes melitus tipe 2."Obesitas harus dikelola melalui tata laksana medis yang tepat. Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis, obesitas secara konsisten masuk dalam lima besar masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Indonesia," jelas Wamenkes, Dante Saksono Harbuwono mengutip kemenkes.go.id, Senin 6 Juli 2026.Hasil studi genetik dalam negeri menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki bakat atau gen diabetes. Namun, aktif atau tidaknya gen tersebut sangat bergantung pada gaya hidup sehari-hari. Risiko penurunan penyakit ini juga semakin meningkat akibat faktor keturunan yang semakin kuat.Kondisi tersebut tercermin dari hasil survei kesehatan di Jakarta yang menunjukkan prevalensi diabetes telah mencapai 12,8 persen, atau setara dengan satu dari delapan penduduk Jakarta. Ironisnya, dari angka tersebut, baru sekitar 3 persen yang telah terdiagnosis.Sementara itu, sekitar 9,8 persen lainnya baru mengetahui dirinya mengidap diabetes saat mengikuti survei karena sebelumnya tidak merasakan gejala apa pun."Jika hanya salah satu orang tua yang mengidap diabetes, risiko anak terkena diabetes masih di bawah 10 persen. Namun, jika kedua orang tua menyandang diabetes, risiko anak meningkat drastis menjadi 20 hingga 30 persen pada usia yang jauh lebih muda. Kurva risikonya naik tajam," terang Wamenkes.Menurutnya, menjaga berat badan melalui modifikasi gaya hidup, seperti pengaturan pola makan dan olahraga, diakui bukan hal yang mudah. Data klinis menunjukkan tingkat keberhasilan diet mandiri dalam jangka panjang hanya sekitar 5 persen. Di sisi lain, operasi bariatrik masih terkendala biaya yang tinggi dan hanya diperuntukkan bagi kondisi medis tertentu."Di antara diet mandiri dan operasi bariatrik terdapat celah yang perlu diisi. Di sinilah pentingnya kehadiran inovasi obat-obatan medis terbaru untuk menjembatani kebutuhan tersebut," ujarnya.Dengan mengendalikan dan menurunkan angka obesitas, kata Wamenkes, secara langsung dapat mencegah komplikasi lanjutan, seperti menurunkan angka kasus diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung.***

LensaDaily - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini polusi udara berbasis data terpadu untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara.Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Seminar Nasional Sistem Peringatan Dini Polusi Udara yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bersama Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia, di ruang Singosari hotel Borobudur Jakarta, pada Senin 18 Mei 2026.Dalam keynote speech-nya, Wamenkes mengajak peserta melihat realitas polusi udara melalui pengalaman sehari-hari masyarakat Jabodetabek.“Pernah tidak, ketika malam hujan deras lalu keesokan paginya cerah dan tidak ada awan, kita bisa melihat Gunung Salak dan Gunung Gede dengan jelas? Tapi di hari-hari biasa gunung itu tidak terlihat karena tertutup kabut abu-abu. Kabut itulah polusi udara yang ada di sekitar kita setiap hari,” ujar Dante.Ia menyampaikan bahwa polusi udara merupakan ancaman kesehatan serius yang berdampak pada seluruh kelompok usia. Mengacu pada data WHO, 9 dari 10 orang di dunia hidup di wilayah dengan udara tercemar.“Anak-anak berisiko terkena pneumonia hingga gangguan tumbuh kembang. Lansia menghadapi risiko penurunan fungsi organ. Pasien penyakit kronis rentan mengalami perburukan dan komplikasi. Dan para pekerja di luar ruangan terancam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK,” jelasnya.Menurut Dante, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi kesehatan untuk menghadapi dampak kesehatan akibat polusi udara, mulai dari aspek promotif dan preventif hingga kesiapan layanan kesehatan.Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya sistem data terpadu yang menghubungkan kualitas udara dengan dampak kesehatan secara langsung.“Celah inilah yang menjadi peluang kita untuk sama-sama memperkuat sistem peringatan dini melalui integrasi data yang kuat,” katanya.Wamenkes berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong pengembangan sistem peringatan dini polusi udara yang berbasis data, responsif, dan berorientasi jangka panjang.“Melalui sistem peringatan dini yang baik, kita dapat merespons risiko polusi udara lebih cepat dan tepat serta melindungi kelompok rentan. Demi mewujudkan Indonesia yang tidak hanya maju dan mandiri, tetapi juga sehat dan lestari,” tuturnya.Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.Ia menyebut bahwa isu kesehatan kini tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan dan perubahan ekosistem di bumi. Karena itu, seminar ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pembelajaran, kebijakan, dan aksi nyata terkait pengendalian polusi udara.“Semoga acara ini bisa berjalan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi ruang untuk mencari ilmu bersama,” ujarnya saat membuka seminar secara resmi.Seminar nasional ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, pemerintah daerah, serta para pegiat lingkungan dan kesehatan dari wilayah Jabodetabek.

LensaDaily - Pemerintah harus bergegas mencegah potensi penyebaran Hantavirus dengan segera melakukan mitigasi dan langkah antisipasi. Pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar penyebaran virus tidak meluas di tengah masyarakat, setelah ditemukannya kasus di Indonesia.Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyusul temuan suspek Hantavirus di Kulon Progo serta adanya warga negara asing di Jakarta yang diketahui masuk dalam kontak erat klaster MV Hondius.Puan menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar penyebaran virus tidak meluas di tengah masyarakat. Menurutnya, pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem surveilans dan mitigasi penyakit menular.“Dari awal memang harus segera dilakukan pencegahan. Sebaiknya secara cepat dilakukan mitigasi dan dicegah, sehingga tidak sampai meluas,” kata Puan saat memberikan keterangan media pasca Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.Meski pihak terkait menyatakan hasil pemeriksaan terhadap kontak erat tersebut negatif, Puan tetap meminta pemerintah tidak lengah. Ia menekankan bahwa antisipasi ketat harus terus dilakukan untuk memastikan potensi penularan dapat dikendalikan sejak awal.Selain itu, Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut memastikan DPR melalui komisi terkait akan segera meminta penjelasan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan mengenai langkah penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan.“Karena hari ini baru pembukaan sidang di DPR, nanti tentu saja komisi yang terkait kami akan minta untuk meminta penjelasan dari stakeholder yang terkait untuk melakukan pencegahan-pencegahan atau antisipasi terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.Puan juga menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi penyebaran virus Hanta tersebut di Indonesia. Ia meminta seluruh langkah antisipasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman penyakit menular tersebut.“Kalau memang ada potensi yang bisa berdampak luas di masyarakat tentu saja harus diantisipasi dengan baik. Karena itu kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait langkah pencegahan dan kesiapan pemerintah,” pungkasnya.

LensaDaily - Kementerian Kesehatan RI memastikan situasi influenza A (H3N2) subclade K di Indonesia dalam kondisi terkendali. Meskipun subclade ini terdeteksi di 13 provinsi, tren kasus influenza secara nasional menunjukkan penurunan memasuki awal tahun 2026.Direktur Penyakit Menular Kemenkes dr Prima Yosephine menegaskan virus Influenza H3N2 bukan virus baru dan merupakan bagian dari influenza musiman yang beredar setiap tahun. “H3N2 merupakan bagian dari influenza musiman. Pertengahan Januari 2025, H3N2 subclade K telah dilaporkan di 80 negara, termasuk Indonesia dengan kasus pertama terdeteksi pada M36. Namun berdasarkan hasil pemantauan, tren kasus influenza di Indonesia telah menurun sehingga masyarakat tidak perlu panik,” ujar dr. Prima mengutip kemkes.go.id, Selasa 21 Januari 2026.Data Kemenkes mencatat sejak 1 Januari 2025 hingga 10 Januari 2026 terdapat 74 kasus subclade K dari total 204 spesimen influenza A (H3N2) atau yang juga disebut Super Flu yang diperiksa, dengan temuan terbanyak di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Puncak kasus terjadi pada minggu ke-40 tahun 2025 dan terus menurun sejak minggu ke-44. Tdak ada penambahan penemuan kasus A(H3N2) subclade K mulai minggu ke-52.Sebagian besar pasien influenza mengalami gejala ringan hingga sedang dan dapat sembuh dengan sendirinya. Kasus berat umumnya terjadi pada kelompok berisiko tinggi, seperti lansia dan individu dengan penyakit penyerta.dr. Prima menjelaskan bahwa laporan kematian pada pasien influenza umumnya berkaitan dengan kondisi komorbid yang memperberat penyakit dasar. Pada kondisi risiko tinggi seperti ini, infeksi dari virus maupun bakteri, dapat menjadi pencetus yang memperburuk komorbid yang sudah tidak stabil. “Influenza tidak selalu menjadi penyebab kematian utama, tetapi dapat menjadi pencetus yang memperburuk kondisi kesehatan yang sudah tidak stabil, terutama pada pasien lansia dengan komorbid,” jelasnya.Kemenkes terus menjalankan surveilans influenza di fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan pintu masuk negara, termasuk pemeriksaan laboratorium dan analisis genom virus, guna memastikan tidak terjadi perubahan signifikan pada karakter virus. Masyarakat diimbau tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit termasuk kelompok rentan (memiliki komorbid/lansia), serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala berat. Vaksinasi influenza tahunan, khususnya bagi kelompok berisiko, juga dianjurkan sebagai langkah pencegahan.