LensaDaily - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini polusi udara berbasis data terpadu untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara.Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Seminar Nasional Sistem Peringatan Dini Polusi Udara yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bersama Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia, di ruang Singosari hotel Borobudur Jakarta, pada Senin 18 Mei 2026.Dalam keynote speech-nya, Wamenkes mengajak peserta melihat realitas polusi udara melalui pengalaman sehari-hari masyarakat Jabodetabek.“Pernah tidak, ketika malam hujan deras lalu keesokan paginya cerah dan tidak ada awan, kita bisa melihat Gunung Salak dan Gunung Gede dengan jelas? Tapi di hari-hari biasa gunung itu tidak terlihat karena tertutup kabut abu-abu. Kabut itulah polusi udara yang ada di sekitar kita setiap hari,” ujar Dante.Ia menyampaikan bahwa polusi udara merupakan ancaman kesehatan serius yang berdampak pada seluruh kelompok usia. Mengacu pada data WHO, 9 dari 10 orang di dunia hidup di wilayah dengan udara tercemar.“Anak-anak berisiko terkena pneumonia hingga gangguan tumbuh kembang. Lansia menghadapi risiko penurunan fungsi organ. Pasien penyakit kronis rentan mengalami perburukan dan komplikasi. Dan para pekerja di luar ruangan terancam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK,” jelasnya.Menurut Dante, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi kesehatan untuk menghadapi dampak kesehatan akibat polusi udara, mulai dari aspek promotif dan preventif hingga kesiapan layanan kesehatan.Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya sistem data terpadu yang menghubungkan kualitas udara dengan dampak kesehatan secara langsung.“Celah inilah yang menjadi peluang kita untuk sama-sama memperkuat sistem peringatan dini melalui integrasi data yang kuat,” katanya.Wamenkes berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong pengembangan sistem peringatan dini polusi udara yang berbasis data, responsif, dan berorientasi jangka panjang.“Melalui sistem peringatan dini yang baik, kita dapat merespons risiko polusi udara lebih cepat dan tepat serta melindungi kelompok rentan. Demi mewujudkan Indonesia yang tidak hanya maju dan mandiri, tetapi juga sehat dan lestari,” tuturnya.Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.Ia menyebut bahwa isu kesehatan kini tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan dan perubahan ekosistem di bumi. Karena itu, seminar ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pembelajaran, kebijakan, dan aksi nyata terkait pengendalian polusi udara.“Semoga acara ini bisa berjalan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi ruang untuk mencari ilmu bersama,” ujarnya saat membuka seminar secara resmi.Seminar nasional ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, pemerintah daerah, serta para pegiat lingkungan dan kesehatan dari wilayah Jabodetabek.

LensaDaily - Pemerintah harus bergegas mencegah potensi penyebaran Hantavirus dengan segera melakukan mitigasi dan langkah antisipasi. Pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar penyebaran virus tidak meluas di tengah masyarakat, setelah ditemukannya kasus di Indonesia.Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyusul temuan suspek Hantavirus di Kulon Progo serta adanya warga negara asing di Jakarta yang diketahui masuk dalam kontak erat klaster MV Hondius.Puan menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin agar penyebaran virus tidak meluas di tengah masyarakat. Menurutnya, pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem surveilans dan mitigasi penyakit menular.“Dari awal memang harus segera dilakukan pencegahan. Sebaiknya secara cepat dilakukan mitigasi dan dicegah, sehingga tidak sampai meluas,” kata Puan saat memberikan keterangan media pasca Rapat Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.Meski pihak terkait menyatakan hasil pemeriksaan terhadap kontak erat tersebut negatif, Puan tetap meminta pemerintah tidak lengah. Ia menekankan bahwa antisipasi ketat harus terus dilakukan untuk memastikan potensi penularan dapat dikendalikan sejak awal.Selain itu, Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut memastikan DPR melalui komisi terkait akan segera meminta penjelasan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan mengenai langkah penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan.“Karena hari ini baru pembukaan sidang di DPR, nanti tentu saja komisi yang terkait kami akan minta untuk meminta penjelasan dari stakeholder yang terkait untuk melakukan pencegahan-pencegahan atau antisipasi terkait dengan hal tersebut,” ujarnya.Puan juga menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi penyebaran virus Hanta tersebut di Indonesia. Ia meminta seluruh langkah antisipasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman penyakit menular tersebut.“Kalau memang ada potensi yang bisa berdampak luas di masyarakat tentu saja harus diantisipasi dengan baik. Karena itu kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait langkah pencegahan dan kesiapan pemerintah,” pungkasnya.

LensaDaily - Kementerian Kesehatan RI memastikan situasi influenza A (H3N2) subclade K di Indonesia dalam kondisi terkendali. Meskipun subclade ini terdeteksi di 13 provinsi, tren kasus influenza secara nasional menunjukkan penurunan memasuki awal tahun 2026.Direktur Penyakit Menular Kemenkes dr Prima Yosephine menegaskan virus Influenza H3N2 bukan virus baru dan merupakan bagian dari influenza musiman yang beredar setiap tahun. “H3N2 merupakan bagian dari influenza musiman. Pertengahan Januari 2025, H3N2 subclade K telah dilaporkan di 80 negara, termasuk Indonesia dengan kasus pertama terdeteksi pada M36. Namun berdasarkan hasil pemantauan, tren kasus influenza di Indonesia telah menurun sehingga masyarakat tidak perlu panik,” ujar dr. Prima mengutip kemkes.go.id, Selasa 21 Januari 2026.Data Kemenkes mencatat sejak 1 Januari 2025 hingga 10 Januari 2026 terdapat 74 kasus subclade K dari total 204 spesimen influenza A (H3N2) atau yang juga disebut Super Flu yang diperiksa, dengan temuan terbanyak di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Puncak kasus terjadi pada minggu ke-40 tahun 2025 dan terus menurun sejak minggu ke-44. Tdak ada penambahan penemuan kasus A(H3N2) subclade K mulai minggu ke-52.Sebagian besar pasien influenza mengalami gejala ringan hingga sedang dan dapat sembuh dengan sendirinya. Kasus berat umumnya terjadi pada kelompok berisiko tinggi, seperti lansia dan individu dengan penyakit penyerta.dr. Prima menjelaskan bahwa laporan kematian pada pasien influenza umumnya berkaitan dengan kondisi komorbid yang memperberat penyakit dasar. Pada kondisi risiko tinggi seperti ini, infeksi dari virus maupun bakteri, dapat menjadi pencetus yang memperburuk komorbid yang sudah tidak stabil. “Influenza tidak selalu menjadi penyebab kematian utama, tetapi dapat menjadi pencetus yang memperburuk kondisi kesehatan yang sudah tidak stabil, terutama pada pasien lansia dengan komorbid,” jelasnya.Kemenkes terus menjalankan surveilans influenza di fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan pintu masuk negara, termasuk pemeriksaan laboratorium dan analisis genom virus, guna memastikan tidak terjadi perubahan signifikan pada karakter virus. Masyarakat diimbau tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit termasuk kelompok rentan (memiliki komorbid/lansia), serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala berat. Vaksinasi influenza tahunan, khususnya bagi kelompok berisiko, juga dianjurkan sebagai langkah pencegahan.

LensaDaily - Badan Gizi Nasional (BGN) ingin pendidikan gizi bisa menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Wacana itu sudah BGN sampaikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).Tujuan utama dari langkah ini adalah menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dewan Pakar Bidang Gizi BGN, Ikeu Tanziha, menyatakan bahwa edukasi gizi yang terstruktur dan terintegrasi di lingkungan sekolah sangat penting dalam membentuk pemahaman komprehensif tentang nutrisi sejak usia dini.“Gizi bukan hanya soal makanan, tapi tentang masa depan. Anak yang memahami gizi akan tumbuh sehat, berpikir tajam, dan mampu berkontribusi bagi bangsa,” kata Ikeu, Sabtu 19 Juli 2025.Menurut Ikeu, sekolah merupakan ruang edukatif yang ideal untuk mentransfer pengetahuan gizi secara sistematis. Pendidikan gizi sejak dini membantu siswa memahami keterkaitan antara makanan, kesehatan, dan kesejahteraan, sekaligus mendorong mereka untuk membuat pilihan hidup yang lebih sehat.Melalui kurikulum, siswa akan diajarkan berbagai topik penting seperti: konsep dasar gizi, kelompok makanan dan porsi yang tepat, peran zat gizi bagi tubuh, dan dampak negatif dari kebiasaan makan yang buruk.Lebih lanjut, pendidikan gizi juga meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya gizi seimbang, serta membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik terkait asupan makanan. Hal ini juga berperan dalam pencegahan penyakit akibat pola makan buruk seperti obesitas dan diabetes.“Siswa juga memperoleh keterampilan praktis seperti memasak dan berkebun yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Ikeu.Integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum diyakini akan menciptakan sinergi positif antara sekolah, keluarga, dan komunitas, serta memperkuat pesan pentingnya gizi seimbang di berbagai lapisan masyarakat.Yang terpenting, Ikeu menegaskan, pendidikan gizi dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk hidup sehat, mendukung upaya pencegahan penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup di masa depan.Sebagai lembaga yang bertugas dalam program pemenuhan gizi nasional, BGN telah melakukan berbagai upaya edukasi gizi, antara lain melalui: sosialisasi di media sosial seperti YouTube dalam bentuk podcast, promosi melalui video edukasi yang mengambil latar di dapur, sekolah, pasar, dan lokasi lain yang relevan dengan Program MBGBGN juga mengajak seluruh pihak—pemerintah, sekolah, orang tua, media, dan masyarakat—untuk bersama-sama mendukung integrasi pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah, sebagai bagian dari gerakan nasional menuju Generasi Emas Indonesia 2045.“Program Makan Bergizi Gratis akan optimal jika dibersamai dengan edukasi gizi yang menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Ikeu.

LensaDaily - Kementerian Kesehatan menemukan berbagai masalah kesehatan pada siswa, mulai dari gangguan penglihatan, karies gigi, pradiabetes, hipertensi hingga risiko penyakit jiwa pada siswa Sekolah Rakyat. Ini hasil dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk para siswa Sekolah Rakyat, bersamaan dengan dibukanya tahun ajaran baru 2025/2026 yang sudah mulai dilaksanakan pada 14 Juli 2025.Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Lovely Daisy mengatakan, hasil cukup mengejutkan ini, pemerintah pun berkomitmen memastikan kesehatan siswa-siswi Sekolah Rakyat lewat pemeriksaan lanjutan yang lebih akurat."Mulai 14 Juli 2025, program CKG sudah dimulai berbarengan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di 72 Sekolah Rakyat. Sedikitnya 7.300 siswa sudah diperiksa kesehatannya," ujarnya dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Rabu 16 Juli 2025 petang.Menurut Daisy, dari hasil pemeriksaan sementara yang masuk ke Kemenkes pada tiga Sekolah Rakyat terhadap 355 siswa, terdiri 175 siswa SMP dan 180 siswa SMA, sebanyak 52,11 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan."Apabila memerlukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan lainnya tentunya siswa dan masyarakat harus terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, khusus di Sekolah Rakyat nanti ditangani khusus," jelas dr. Daisy.Adapun masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di tiga Sekolah Rakyat tersebut adalah gigi karies sebanyak 42,8 persen. Setelah itu diikuti antara lain gangguan penglihatan 21,9 persen, gizi kurang 13,8 persen, prahipertensi 11,5 persen, anemia 10 persen, hipertensi 9,8 persen, dan pradiabetes 5,6 persen. Ditemukan pula risiko kesehatan jiwa sebanyak 1,9 persen.Dijelaskan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes, seluruh proses pemeriksaan dilakukan di sekolah. Mengingat CKG adalah proses penapisan (screening) masalah kesehatan anak didik. Beberapa temuan awal seperti anemia, diabetes (gula darah), dan jantung tentu membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke Puskesmas jika memang ada riwayat kesehatan keluarga. "Untuk menentukan apakah ada gejala talasemia atau tidak pada siswa misalnya," jelas Lovely Daisy.Terkait jenis pemeriksaan kesehatan di sekolah umum yang bukan Sekolah Rakyat untuk setiap jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA temuannya ada yang sama, yakni status gizi, merokok, kebugaran, tekanan darah, tuberkulosis (TBC), telinga, mata, gigi, jiwa, hepatitis (B dan C), dan kesehatan reproduksi.Cek Kesehatan Reproduksi tidak Semua SiswaSecara khusus cek kesehatan reproduksi dilakukan hanya untuk siswa putri kelas 4-6 SD, riwayat imunisasi kelas 1 SD gula darah kelas kelas 7 SMP, riwayat imunisasi HPV kelas 9 putri, anemia remaja putri kelas 10 SMP dan talasemia untuk siswa SMP serta SMA.Menyikapi keluhan publik adanya perbedaan jenis pemeriksaan di beberapa Puskesmas, Daisy menerangkan bahwa Kemenkes sebenarnya sudah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) soal jenis pemeriksaan kesehatan kepada petugas Puskesmas. "Kami sudah melakukan sosialisasi baik untuk pemeriksaan di sekolah maupun puskesmas dan itu selalu kita monitor," jelasnya.CKG merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto yang telah dijalankan sejak 10 Februari 2025 melalui Puskesmas atau Klinik Kesehatan.Hingga pertengahan Juli, program CKG telah dirasakan lebih dari 12 juta masyarakat umum. Khusus untuk CKG sekolah, Kemenkes menargetkan 53,8 juta pelajar di 282 ribu satuan pendidikan menjadi sasaran utama.