LensaDaily - PTPN IV Palmco sebagai Sub Holding dari Holding Perkebunan PTPN III (Persero) terus memperluas sinergi strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di berbagai wilayah operasionalnya. Langkah kolaboratif ini difokuskan sebagai upaya nyata korporasi untuk mengamankan aset negara, menyehatkan lingkungan sosial masyarakat, serta mengakselerasi modernisasi tata kelola perkebunan sawit.Dalam keterangan tertulisnya disampaikan kepada awak media, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan bahwa pengamanan wilayah operasional tidak semata-mata untuk memastikan kelancaran aktivitas bisnis perusahaan. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab konkret dalam mengamankan dan mengelola kekayaan negara.“Pengamanan aset negara adalah salah satu prioritas utama kami. Sinergi bersama jajaran Aparat Penegak Hukum seperti TNI dan Polri, baik melalui penguatan teritorial maupun pendekatan sosial ke masyarakat, merupakan kunci agar seluruh area operasional tetap kondusif dan aset negara dapat dikelola secara optimal," ujar Jatmiko, Rabu 3 Juni 2026.Jatmiko memaparkan, strategi pengamanan yang diusung perusahaan kini juga berjalan berdampingan dengan adopsi teknologi terkini. Di wilayah Lampung, misalnya, PTPN IV PalmCo melalui Regional VII baru-baru ini telah merealisasikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kodam XXI/Radin Inten guna menyinergikan pola pengamanan lahan terpadu dengan inovasi teknologi."Kombinasi antara perlindungan aset negara, inovasi teknologi berkelanjutan, serta komitmen menyehatkan lingkungan sosial di area operasional ini kami harapkan sanggup menghadirkan tatanan ekosistem industri perkebunan yang aman, produktif, dan membawa manfaat nyata bagi ekonomi nasional," ucap Jatmiko.Menanggapi kolaborasi strategis tersebut, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambut baik kerja sama yang terjalin. Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional.“PTPN IV merupakan bagian penting dalam mendukung tujuan ketahanan pangan dan energi nasional. Karena itu, kami menyambut baik kerja sama ini dan siap mendukung pengamanan aset maupun berbagai bentuk kolaborasi lainnya yang dapat berjalan bersama demi mendukung kemajuan perusahaan dan masyarakat,” ungkap Mayjen TNI Kristomei.Ia juga menekankan bahwa sinergi yang dibangun membuka peluang pengembangan di sektor Agri-Tech. “Kami membuka ruang kolaborasi yang luas, tidak hanya dalam pengamanan. Saat ini kami juga telah memanfaatkan sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk membantu memprediksi hasil produksi suatu wilayah dan komoditas melalui analisa foto areal drone. Teknologi seperti ini tentu memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama, termasuk di sektor perkebunan,” jelas Pangdam.Fokus Menyehatkan Lingkungan SosialSelain pemanfaatan teknologi pengawasan di Lampung, sinergi pengamanan yang masif juga diintensifkan di wilayah kerja Regional III, khususnya di kawasan Kampar, Riau. Di daerah tersebut, kerja sama antara perusahaan dengan Polri dan TNI dititikberatkan pada penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan menekan intensitas pencurian komoditas perkebunan demi mengamankan aset negara.Langkah konkret tersebut baru-baru ini diwujudkan melalui perhelatan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kemasyarakatan yang diinisiasi oleh PTPN IV Kebun Sei Garo. Dalam forum tatap muka bersama warga ini, perusahaan secara aktif merangkul aparatur penegak hukum, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga ketertiban lingkungan.Hadir mewakili Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan, Kapolsek Tapung Kompol Y. Emanuel Bambang Dewanto memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah proaktif dan kemitraan dinamis ini.“Terima kasih kepada pihak PTPN IV yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dari hasil sosialisasi ini memberikan manfaat yang sangat baik terhadap menurunnya kejadian pencurian kelapa sawit di wilayah Kecamatan Tapung,” ujar Kompol Y. Emanuel.Senada dengan hal tersebut, Danramil 16 Tapung Kapt Inf Devi Khairul Edward memandang agenda sosialisasi bersama ini merefleksikan tingginya kepedulian antarinstitusi terhadap ketenteraman wilayah dan penyelesaian masalah sosial warga secara humanis.“Kami dari Koramil 16 Tapung mengucapkan terima kasih kepada pihak PTPN IV Kebun Sei Garo yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga ke depannya, apa yang menjadi kendala dan keluhan masyarakat dapat kita tangani bersama,” ujar Kapt Inf Devi.Melalui pendekatan teritorial dan forum silaturahmi semacam ini, perusahaan mempertegas komitmennya untuk merawat jalinan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, sekaligus memperkokoh kemitraan jangka panjang bersama institusi pengamanan negara.

LensaDaily - Peringatan Hari Bumi 2026 dimanfaatkan Subholding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo untuk mempertegas komitmen lingkungan melalui gerakan penanaman pohon bertajuk “One Man One Tree”. Perusahaan menargetkan penanaman 50.000 pohon sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah operasional, dari Aceh hingga Kalimantan.Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan bahwa program ini dirancang tidak sekadar simbolik, melainkan sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh karyawan hingga ke tingkat unit terkecil.“Program ‘One Man One Tree’ ini adalah langkah nyata untuk memastikan bumi tetap menjadi penopang kehidupan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan keberlanjutan di masa depan,” ujar Jatmiko di Medan, Senin 27 April 2026.Target 50.000 pohon pada 2026 mencerminkan keberlanjutan dan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, PalmCo mencatat penanaman 8.750 pohon, lalu meningkat menjadi 17.500 pohon pada 2025. Sehingga total hingga tahun ini Perusahaan menyasar lebih dari 76 ribu pohon telah ditanam di berbagai wilayah operasional perusahaan di Indonesia.Menurut Jatmiko, peningkatan tersebut menunjukkan konsistensi sekaligus eskalasi komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan ekosistem. Ia menambahkan, kehadiran jajaran direksi dan seluruh manajemen regional di lapangan bertujuan memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.Selain aspek lingkungan, program ini juga berkaitan dengan upaya mempertahankan kinerja ESG PalmCo di tingkat global. Saat ini, perusahaan disebut berada di peringkat kedua dunia untuk kategori agrikultur.“Fokus kami adalah menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) serta area kritis lainnya agar tetap terkelola dengan baik,” kata Jatmiko.Fokus Beragam di DaerahImplementasi program penanaman pohon dilakukan secara serentak di tujuh region operasional PalmCo, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi ekologis masing-masing wilayah.Di Kalimantan Barat, misalnya, penanaman difokuskan pada area yang rentan mengalami degradasi lahan. Ike Septiani, karyawan PTPN IV Regional V, mengatakan bahwa keterlibatan langsung karyawan memberikan rasa tanggung jawab personal terhadap lingkungan.“Di Kalimantan, vegetasi yang kuat diperlukan untuk menjaga struktur tanah agar tidak mudah rusak. Ini penting agar operasional perkebunan tetap selaras dengan kondisi alam,” ujarnya.Sementara itu, di Riau, upaya konservasi diarahkan pada perlindungan ekosistem perairan. Candra Syahroni dari PTPN IV Regional III menyebutkan bahwa penanaman dilakukan di sempadan sungai guna mencegah erosi dan menjaga kualitas air.“Penanaman di sepanjang aliran sungai menjadi prioritas. Kami berharap langkah ini juga menggerakkan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga lingkungan,” kata Candra.Melalui gerakan yang melibatkan ribuan karyawan ini, PalmCo berupaya menempatkan isu keberlanjutan sebagai bagian integral dari operasional perusahaan. Peringatan Hari Bumi pun tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi momentum untuk memperluas dampak nyata bagi lingkungan.

LensaDaily - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pencabutan izin 28 perusahaan pelanggar pemanfaatan kawasan hutan merupakan implementasi dari konsep ekonomi Prabowonomics yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto."Prabowonomics salah satu implementasinya itu 28 [perusahaan] yang melanggar itu dicabut," ujar Mensesneg dalam rapat kerja dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin 26 Januari 2026.Keputusan pencabutan ini diambil Presiden Prabowo setelah mendengarkan laporan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Mensesneg menjelaskan, dua bulan setelah dilantik, tepatnya pada Januari 2025, Presiden Prabowo membentuk Satgas PKH yang bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban berbagai usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan."Ini adalah wujud dari komitmen Bapak Presiden untuk melakukan penertiban-penertiban terhadap seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama yang berbasis sumber daya alam: perkebunan, kemudian ada pertambangan, kemudian juga ada kehutanan," ujarnya.Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia."Kita cabut dan kita kembalikan fungsinya kepada yang seharusnya. Termasuk di situ ada 81 ribu hektare untuk dikembalikan ke konservasi gajah di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau," imbuh Mensesneg.Terkait pencabutan izin 28 perusahaan, Mensesneg menyampaikan bahwa pascakeputusan pencabutan tersebut pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan proses administratifnya."Siang ini [Senin (26/01/2026] rencananya memang Satgas PKH lintas kementerian akan menindaklanjuti dengan administrasinya terhadap pencabutan. Satu hal pesan dari Bapak Presiden adalah ketika ini nanti secara administratif sudah dilakukan pencabutan izin, maka masing-masing diminta kegiatan ekonominya diinventarisasi untuk kita antisipasi supaya lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak terganggu," tandas Mensesneg.Pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Berdasarkan laporan hasil percepatan audit yang dilakukan oleh Satgas, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.Sebanyak 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

LensaDaily - Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan diyakini pihak bertanggungjawab atas penyumbang bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang menewaskan seribu lebih warga. Pencabutan izin 28 perusahaan ini komitmen Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional.Pencabutan izin 28 perusahaan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (20/01/2026) malam, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Mensesneg kepada awak media, Selasa 21 Januari 2026 malam.Mensesneg menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.“Di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ungkapnya.Mensesneg juga menjelaskan bahwa dua bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas tersebut bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban berbagai usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia.“Termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau,” ungkapnya.Lebih lanjut, Mensesneg menyampaikan bahwa pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, Senin (19/01/2026), melalui konferensi video.Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.“28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman" ujarnya."Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” lanjutnya.Pada kesempatan tersebut, Mensesneg turut menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran yang bekerja di lapangan, serta kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah.Mensesneg menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus konsisten dan berkomitmen menertibkan seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.“Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

LensaDaily - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyelamatkan uang negara senilai Rp6.625.294.190.469,74 hasil dari hasil penagihan denda administratif kehutanan 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel, serta hasil penanganan perkara tindak korupsi.Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta,  Rabu 24 Desember 2025.Acara diawali dengan laporan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyampaikan capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Jaksa Agung melaporkan bahwa hingga saat ini Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare. Dari total tersebut, Jaksa Agung menjelaskan bahwa Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 893.002,383 hektare.Kawasan tersebut terdiri atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi, yang diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, hingga dikelola oleh Agrinas, serta kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi untuk diserahkan kepada Kementerian Kehutanan guna dilakukan pemulihan kembali hutan.Selain penguasaan kembali kawasan hutan, Jaksa Agung juga melaporkan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif. Menurutnya, pada kesempatan tersebut diserahkan uang negara dengan total nilai Rp6.625.294.190.469,74. Nilai tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2.344.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel, serta hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung senilai Rp4.280.328.440.469,74 yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan perkara impor gula.Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat. Kepala Negara juga secara khusus menyoroti kerja keras para petugas di lapangan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses verifikasi hingga penegakan hukum. “Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek, 4 juta hektare tidak sedikit, luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham,” ujar Presiden.Turut hadir dalam acara tersebut adalah sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.