LensaDaily - Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas menertibkan praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang masih marak terjadi di berbagai daerah akan dibentuk pemerintah bersama Polri. Pembentukan satgas dilakukan setelah pembahasan forum group discussion (FGD) melibatkan berbagai pemangku kepentingan."Hari ini, dari pagi sampai siang kami mengadakan FGD membahas tentang persiapan pembentukan Satgas Illegal Drilling," jelas Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 8 April 2026.Menurutnya, langkah ini guna memperkuat cadangan minyak nasional di tengah tingginya harga minyak dunia. Meski cadangan dalam negeri masih tersedia, namun tidak optimal karena adanya aktivitas ilegal."Cadangan (di dalam negeri) itu ada, akan tetapi masih banyak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal," ujar Brigjen Pol. Irhamni.Adapun waktu operasional satgas akan disampaikan lebih lanjut. Nantinya, satgas ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI, dan Kejaksaan."Satgas ini akan bekerja sesuai dengan perintah pimpinan, antara ESDM, SKK Migas, nanti berkoordinasi dengan pimpinan Bapak Kapolri, kapan kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut," ungkap Brigjen Pol. Irhamni.Pembentukan satgas ini dilakukan atas kerja sama antara Polri dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Pertamina.

LensaDaily - Pertamina Patra Niaga menegaska harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk subsidi maupun non-subsidi, dipastikan tidak ada penyesuaian pada tanggal 1 April 2026.Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan, sebagai badan usaha di sektor hilir energi, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan distribusi energi berjalan optimal di seluruh wilayah. "Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dan negosiasi dengan para pemasok (supplier), serta optimalisasi sistem distribusi untuk menjaga pasokan tetap aman dan tersedia bagi masyarakat," kata Roberth dalam keterangannya, Selasa, 31 Maret 2026.Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga juga akan terus melakukan upaya maksimal dalam menghadapi dinamika yang ada, dengan mengedepankan keandalan layanan serta kesinambungan distribusi energi nasional.Roberth menyampaikan, pihaknya juga akan senantiasa melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM."Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying," ujar Roberth.Berdasarkan laman resmi pertaminapatraniaga.com, berikut adalah daftar harga BBM Per 1 April 2026 di seluruh SPBU Pertamina Indonesia:1). Aceh dan Sumatera Utara- Pertamax: Rp 12.600- Pertamax Turbo: Rp 13.350- Dexlite: Rp 14.500 - Pertamina Dex: Rp 14.800 2). Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung - Pertamax: Rp 12.600 - Pertamax Turbo: Rp 13.350 - Dexlite: Rp 14.500 - Pertamina Dex: Rp 14.800 3). Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau - Pertamax: Rp 12.900 - Pertamax Turbo: Rp 13.650 - Dexlite: Rp 14.800 - Pertamina Dex: 15.100 4). FTZ Sabang - Pertamax: Rp 11.550 - Dexlite: Rp 13.250 5). FTZ Batam - Pertamax: Rp 11.750 - Pertamax Turbo: Rp 12.400 - Dexlite: Rp 13.450 - Pertamina Dex: Rp 13.800 6). DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur - Pertamax: Rp 12.300 - Pertamax Turbo: Rp 13.100 - Pertamax Green 95: Rp 12.900 - Dexlite: Rp 14.200 - Pertamina Dex: Rp 14.500 7). Bali dan Nusa Tenggara Barat - Pertamax: Rp 12.300 - Pertamax Turbo: Rp 13.100 - Dexlite: Rp 14.200 - Pertamina Dex: Rp 14.500 8). Nusa Tenggara Timur - Pertamax: Rp 12.600 - Pertamax Turbo: Rp 13.350 - Dexlite: Rp 14.500 - Pertamina Dex: Rp 14.800 9). Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur - Pertamax: Rp 12.600 - Pertamax Turbo: Rp 13.350 - Dexlite: Rp 14.500- Pertamina Dex: Rp 14.80010). Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara- Pertamax: Rp 12.900- Pertamax Turbo: Rp 13.650- Dexlite: Rp 14.800- Pertamina Dex: Rp 15.100 11). Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat - Pertamax: Rp 12.600 - Pertamax Turbo: Rp 13.350 - Dexlite: Rp 14.500 - Pertamina Dex: Rp 14.800 12). Maluku dan Maluku Utara - Pertamax: Rp 12.600 - Dexlite: Rp 14.500 13). Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya - Pertamax: Rp 12.600 - Dexlite: Rp 14.500 - Pertamax Turbo: Rp 14.800 14). Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan- Pertamax: Rp 12.600 - Dexlite: Rp 14.500

LensaDaily - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, tidak naik di tengah dinamika harga energi global yang berfluktuasi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi. Hal tersebut diputuskan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil rapat bersama.“Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat, masih memakai harga sekarang,” tegas Bahlil dalam keterangan persnya kepada awak media di Seoul, Republik Korea pada Selasa, 31 Maret 2026.Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Pertamina maupun penyedia BBM swasta, sehingga belum ada keputusan terkait penyesuaian harga. Demikian halnya dengan BBM Pertamina Dex, Bahlil memastikan tidak ada kenaikan harga hingga saat ini.Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam mengonsumsi energi, khususnya dalam penggunaan BBM. Hal tersebut, menurutnya, merupakan salah satu bentuk dukungan dari masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah.“Saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini, tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerja sama dari masyarakat. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak,” ungkapnya.Ia juga mengingatkan agar masyarakat hanya mengacu pada informasi resmi dari pemerintah guna menghindari kesalahpahaman di tengah cepatnya perkembangan informasi terkait energi.Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan kajian secara berkala terhadap perkembangan harga energi global guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan.“Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat di bawah, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

LensaDaily - DPR RI pertanyakan pernyataan berbeda Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dengan PT Pertamina (Persero) terkait stok cadangan BBM hanya bisa sampai 21 hari. Pernyataan Bahlil tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat hingga menyebabkan panic buying.“Dari penjelasan PT Pertamina tadi terungkap bahwa stok BBM dalam negeri termasuk pendistribusiannya ke berbagai daerah menjelang mudik dan arus balik Hari Raya Idulfitri dalam kondisi cukup atau aman. Saya tentu mengapresiasi hal tersebut,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlela yang mengapresiasi PT Pertamina atas kesiapan stok BBM menjelang mudik dan arus balik Hari Raya Idulfitri mendatang, mengutip dpr.go.id, Senin 9 Maret 2026.Meski demikian , pihaknya menyoroti pernyataan Menteri ESDM  yang bertolak belakang dari yang dipaparkan Direksi PT Pertamina dalam pertemuan tersebut. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Menurutnya, informasi terkait energi harus disampaikan secara hati-hati agar tidak memicu kekhawatiran publik, terutama menjelang momentum mudik Lebaran yang merupakan tradisi besar masyarakat Indonesia.“Pernyataan bahwa stok BBM hanya bertahan sekitar 20 atau 21 hari berpotensi menimbulkan panic buying di masyarakat. Padahal dari penjelasan Pertamina, cadangan dan distribusi BBM sudah disiapkan dengan baik alias aman,” tegasnya.Oleh karenanya, politisi dari fraksi PDI-Perjuangan ini berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terkait kondisi stok atau Cadangan BBM yang menurut Pertamina dalam keadaan aman. Hal itu semata untuk menghindari sekaligus mengatasi keresahan di Masyarakat, apalagi mendekati arus mudik dan arus balik lebaran yang diketahui membutuhkan BBM yang lebih besar lagi.“Tadi kan sempat dijelaskan bahwa pernyataan stok atau cadangan BBM yang hanya 21 hari itu kalau kilang kita tidak berproduksi lagi. Kenyataannya, menurut mereka, banyak kilang PT Pertamina yang masih terus berproduksi dan akan menambang cadangan BBM dalam negeri. Nah, penjelasan seperti ini harusnya juga disampaikan ke masyarakat," paparnya

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya persoalan tata kelola di tubuh PT Pertamina (Persero) dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Presiden menegaskan komitmennya membersihkan Pertamina dari praktik korupsi dan manipulasi, termasuk praktik impor yang dapat merugikan negara dan rakyat.“Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat! Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat, harus tega. Tidak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat, cari,” tegas Presiden dalam sambutannya pada peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Senin 12 Januari 2026.Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun bangsa yang percaya diri dan bangga terhadap kemampuan bangsa sendiri. Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terus-menerus merasa rendah diri atau bergantung pada bangsa lain, melainkan berdiri di atas kaki sendiri di setiap bidang kehidupan.“Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang selalu merasa kalah, merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain, kita tidak boleh," ucap Presiden."Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri," tegasnya.Dalam konteks ketahanan energi, Presiden menyampaikan rasa bangga atas langkah yang diambil pemerintah menuju kemandirian energi nasional. Menurutnya, kemandirian energi merupakan syarat mutlak bagi kemerdekaan sejati suatu bangsa, apalagi Indonesia memiliki sumber daya yang memadai.“Hari ini satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar, tidak boleh,” ujarnya.Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara amanah, bersih, dan transparan. Kepala Negara mengingatkan bahwa praktik markup merupakan bentuk penipuan dan pencurian yang tidak dapat ditoleransi.“Terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita. Pemerintahan yang bersih. Manajemen yang amanah. Mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. Peresmian RDMP Balikpapan ini menjadi tonggak penting transformasi energi nasional, sekaligus penegasan arah kepemimpinan Presiden Prabowo yaitu energi untuk kedaulatan, kesejahteraan, dan harga diri bangsa.