LensaDaily - Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92 dan dipastikan juga tidak ada pengoplosan BBM Pertamax. Hal ini disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menanggapi isu yang berkembang di masyarakat dan media pasca Kejaksaan Agung mengungkap kasus pembelian Pertalite seharga Pertamax yang dilakukan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan bersama 6 orang lainnya.“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Heppy dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (26/2/2025).Heppy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat.Selain itu juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax."Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," jelas Heppy.Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur  dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC).Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)."Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” tutur Heppy.Diketahui Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan bersama 6 orang lainnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyulap harga Pertalite menjadi Pertamax yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. (*)(Jakarta)

LensaDaily - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan stok dan distribusi BBM, LPG serta Avtur dalam kondisi aman dalam libur panjang di akhir bulan Januari 2025.Seperti yang diketahui pada akhir Januari 2025 ini, terdapat libur panjang yang mana di dalamnya terdapat libur Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan perayaan Tahun Baru Imlek."Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menjamin stok dan distribusi aman di wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut," ujar Susanto August Satria selaku Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.Selain memastikan keamanan stok dan distribusi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga turut memastikan kehandalan sarfas di wilayah operasinya dapat berjalan secara baik."Aspek kehandalan sarfas dan aspek HSSE pun menjadi hal prioritas kami dalam menjalankan operasi distribusi energi. Hal tersebut tentu dilakukan agar pendistribusian energi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar," tambah Satria.Ia menjelaskan bahwa ketahanan stok berjalan BBM per 26 Januari 2025 untuk Provinsi Sumatera Utara sekitar 13 hari untuk gasoline (Pertalite, Pertamax, Turbo) dan gasoil (Bio Solar, Dexlite, Dex)."Perlu dicatat bahwa stok ini belum termasuk stok yang berada di kilang dan kapal tanker yang beroperasi, jadi setiap harinya kami melakukan update terkait stok yang berada di sarfas kami. Kami pastikan bahwa stok BBM dan LPG yang berada di sarfas kami (FT, IT dan Terminal LPG) adalah aman," tambah Satria.Beberapa upaya Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam pengamanan penyaluran BBM dan LPG diantaranya, penguatan stok BBM dan LPG di Terminal BBM dan lembaga penyalur, melakukan koordinasi dan monitoring di lapangan dan memastikan sarfas berjalan dengan optimal.Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau agar masyakat tidak melakukan _panic buying_ atau pembelian secara berlebihan terhadap BBM atau LPG."Masyarakat tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM dan LPG, belilah BBM dan LPG sesuai kebutuhan dan peruntukannya, kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penyalahgunaan atau bahkan melakukan penimbunan karena hal tersebut adalah tindakan melanggar hukum dan dapat ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH)" tutup Satria. (*)(Medan)