LensaDaily - Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan salah satunya pencapaian Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi salah satu kontributor utama. Pada akhir 2025 Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan tercepat dan tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.Hal tersebut dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman saat memberikan kuliah umum dihadapan ratusan mahasiswa dengan tema 'Inovasi dan Kolaborasi Generasi Muda untuk Mewujudkan Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional' di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) Jalan dr Mansur, Kota Medan, Rabu 15 Juli 2026.Dalam pemaparannya di hadapan ribuan mahasiswa, Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), lompatan sektor pertanian Indonesia kini menempati peringkat kedua terbaik di dunia setelah Brasil. Menurut Amran, Sumut memberikan kontribusi besar terhadap capaian tersebut."Salah satu penyumbang terbaik untuk swasembada ini adalah Sumatera Utara. Produksinya naik signifikan. Bahkan saat ini, kapasitas gudang Bulog kita penuh total hingga harus menyewa gudang tambahan demi menampung stok yang mencapai 5 juta ton nasional," ujar Amran.Perwakilan Bulog yang hadir juga mengonfirmasi bahwa gudang Bulog di Sumut yang berkapasitas 73.000 ton telah terisi penuh. Untuk mengantisipasi peningkatan stok pangan, Bulog menyewa gudang tambahan berkapasitas 21.000 ton.Selain memaparkan strategi peningkatan produksi melalui program pompanisasi dan modernisasi teknologi pertanian, seperti penggunaan drone untuk penanaman, Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik-praktik curang di sektor pertanian.Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 77 tersangka mafia sektor pertanian dan pupuk yang telah diproses hukum. Selain itu, belasan pegawai internal Kementerian Pertanian juga telah dicopot karena terlibat pelanggaran.Mentan juga menyoroti ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani akibat praktik under invoicing atau manipulasi nilai transaksi oleh oknum perusahaan yang dinilai merugikan devisa negara."Kami di Kementerian Pertanian tidak akan mundur setapak pun demi melindungi petani dan generasi masa depan. Kita bersihkan mafia-mafia ini agar sektor pertanian kita tetap sehat dan berkelanjutan," tegas Mentan yang disambut riuh tepuk tangan mahasiswa.Sementara itu, Rektor USU Prof Dr Muryanto Amin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mentan dan Wagub Sumut di kampus tersebut. Menurutnya, sosok Andi Amran Sulaiman merupakan inspirasi bagi mahasiswa karena perjalanan hidup dan kiprahnya dalam membangun sektor pertanian nasional."Pak Mentan ini adalah figur yang sangat inspiratif. Memulai kehidupan dari bawah hingga sukses menjadi akademisi, pengusaha, dan kini dipercaya menjadi Menteri yang membawa Indonesia swasembada. Kehadiran beliau memberikan teori dan informasi nyata yang membuat kita makin kuat menghadapi tantangan global," kata Muryanto.Melalui kuliah umum tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Kementerian Pertanian berharap mahasiswa dan generasi muda dapat melahirkan berbagai inovasi serta memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Indonesia.***

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu 29 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional.Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.Adapun 13 proyek hilirisasi tahap II ini terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional, sebagai berikut:1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).Dengan investasi besar dan cakupan lintas sektor, hilirisasi tahap II ini menjadi pijakan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto instruksikan percepatan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di tanah air. Program hilirisasi pun ditekankan Prabowo tidak hanya berfokus pada sektor energi dan mineral,  melainkan juga harus diperluas ke sektor pertanian dan perikanan.Hal tersebut dikatakan Prabowo kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani dalam pertemuan keduanya di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 24 April 2026.Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di tanah air.Selain itu, Seskab juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut turut dibahas terkait sejumlah investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. “Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang Waste to Energi, Sumber Daya Mineral serta Industri Agricultural, Padat Karya dan Garmen,” imbuhnya.Lebih lanjut, Seskab menjelaskan bahwa Kepala Negara dalam arahannya menegaskan program hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor energi dan mineral. Presiden Prabowo memerintahkan program hilirasasi juga harus diperluas ke sektor pertanian dan perikanan.“Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Seskab.Langkah ini menegaskan arah besar kebijakan pemerintah yaitu membangun ekonomi berbasis nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional dari hulu hingga hilir.

LensaDaily - Pemerintah diingatkan untuk bersiap menghadapi krisis pangan imbas perang Iran dan Israel - Amerika Serikat dan juga Ukraina dan Rusia belum reda yang membuat tekanan harga pangan dunia akan terus naik. Dua perang ini membuat “bencana” serius dalam hal keseimbangan pangan global. Program MDGs pun dinilai gagal mengatasi kelaparan pangan global. Ada 1 miliar penduduk bumi yang terancam kelaparan dan bahkan banyak kematian karena kelaparan global.Target SDGs ke-2 pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, tampaknya akan terancam gagal untuk kali kedua karena perubahan ekstrem peta pangan global.“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, dalam keterangan tertulis dikutip dari dpr.go.id, Minggu 29 Maret 2026.Menurut Riyono, kegagalan global dalam distribusi pangan mengakibatkan harga pangan dunia naik, ketersediaan menurun, dan permintaan tinggi. Komoditas pangan berubah menjadi komoditas politik yang sering merugikan petani.“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.Dalam rangka memastikan pangan di Indonesia aman, Riyono menyampaikan tiga poin strategis guna mewujudkan hal tersebut. Pertama, menghadapi kondisi global saat ini yang cenderung menuju krisis, maka Indonesia harus memfokuskan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan.“Cadangan pangan berupa beras yang sudah tembus 4 juta ton harus dijaga kualitas dan manajemen pengelolaannya,” tegasnya.Kedua, perlindungan kepada petani sebagai produsen pangan utama dengan skema insentif harga produk pertanian yang baik. Harga GKP dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang.Ketiga, menjaga politik anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak dikenakan efisiensi. Riyono menegaskan anggaran pertanian sebesar Rp60 triliun jangan sampai dipotong. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan dan protein ada di sektor ini. Jika diperlukan, maka anggarannya harus ditambah untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.“Ketiga langkah di atas akan mampu melindungi Indonesia dari krisis pangan. Rakyat jangan sampai mendapatkan harga pangan mahal karena imbas perang dan ketidakpastian global ini. Tugas negara hadir dan memastikan pangan sampai ke meja makan rakyat di pedesaan dan pelosok terluar bangsa ini,” tutup Riyono.

LensaDaily - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif hingga nol persen pada sejumlah produk Indonesia. Kesepakatan dalam dokumen agreement on reciprocal trade (ART) terdapat 1.819 pos tarif produk yang memperoleh tarif 0 persen.“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah nol persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers dengan awak media di Washington DC, Amerika Serikat, mengutip setneg.go.id, Sabtu 21 Februari 2026.Sementara untuk produk tekstil dan aparel, Menko Ekon menyebut bahwa Amerika Serikat juga memberikan tarif nol persen dengan mekanisme tariff rate quota (TRQ).“Tentunya ini memberikan manfaat bagi empat juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat indonesia,” tambahnya.Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia juga berkomitmen memberikan fasilitas tarif nol persen bagi sejumlah produk utama asal Amerika Serikat, khususnya komoditas pertanian seperti gandum dan kedelai. Menurut Airlangga, langkah ini memastikan masyarakat tidak terbebani biaya tambahan untuk produk berbahan baku impor tersebut.“Masyarakat indonesia membayar nol persen untuk barang yang diproduksi dari soya bean ataupun wheat dalam hal ini, noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat,” jelasnya.Di tingkat multilateral, kedua negara juga sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk atas transaksi elektronik sesuai posisi dalam forum World Trade Organization (WTO). Indonesia turut mendorong pengaturan transfer data lintas batas secara terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta memastikan adanya perlindungan data konsumen yang setara.Lebih lanjut, Menko Ekon mengatakan bahwa pemerintah juga akan menerapkan strategic trade management guna menjaga agar perdagangan tetap aman dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan perdamaian. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, termasuk konsultasi dengan DPR RI, dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan tertulis bersama.“Dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai new golden age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri,” katanya.Perjanjian ini, menurut Airlangga, berbeda dengan berbagai perjanjian Amerika Serikat dengan negara lain karena secara tegas difokuskan pada kerja sama perdagangan.“Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerja sama ekonomi, antara lain terkait pengembangan reaktor nuklir, kebijakan Laut Cina Selatan, serta pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan,” tandasnya.