LensaDaily - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengakselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya adalah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang pada tahun 2026 meningkat signifikan dari sebelumnya 45.000 unit di tahun 2025 menjadi 400.000 unit.Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, total 400.000 unit hunian tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan untuk wilayah Papua menyasar sebanyak sekitar 21.000 unit hunian.“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” ujar Menteri PKP dikutip dari laman pkp.go.id, Kamis 30 April 2026.Pelaksanaan BSPS di Papua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, agar seluruh masyarakat dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. “Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Maruarar.Kementerian PKP, kata Maruarar pun menegaskan komitmen untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat.“Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.Lebih lanjut, Maruarar juga menekankan bahwa pendekatan BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program ini juga dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.“Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa 28 April 2026.Kepala Negara mengungkapkan bahwa inisiatif pengelolaan sampah seperti TPST BLE mulai diadopsi oleh berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut telah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sedikitnya 13 kabupaten di wilayah tersebut turut mengembangkan model serupa.“Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong, dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, perbaiki, kembangkan, dan bikin lebih efektif,” ujar Kepala Negara.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyambut komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menargetkan pencapaian zero waste to money pada tahun 2028. Presiden Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.“Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2 sampai 3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.Selain meninjau sistem pengolahan sampah, Presiden Prabowo juga menyoroti inovasi pemanfaatan hasil olahan TPST BLE, termasuk produksi genteng yang dinilai efektif dan terjangkau. Kepala Negara membuka peluang agar produk tersebut dapat dimanfaatkan dalam program bantuan perbaikan rumah.“Gentengnya lumayan efektif. Gentengnya cukup murah dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang, 1 rumah 20 juta (rupiah). Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4 sampai 5 juta (rupiah) untuk gentengnya,” ujar Kepala Negara.Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan material yang lebih sehat dan estetis. Kepala Negara mendorong pengurangan penggunaan seng yang dapat berkarat dalam pembangunan perumahan.“Berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni dan pandangannya juga tidak bagus. Kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah. Jadi pariwisata itu bagus dan kita nyaman tinggalnya,” pungkas Kepala Negara.Hal ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dengan menjadikan pengelolaan sampah sebagai pilar penting pembangunan, bukan hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam penataan ruang dan penanganan perumahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 6 April 2026.Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar kampus-kampus lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan tata kota di daerah.“Jadi tadi Pak Presiden memberikan petunjuk bagaimana Fakultas Planologi, Arsitek, itu di setiap kampus itu bisa membantu kepala-kepala daerah, sehingga tata ruang, tata kota dari setiap wilayah, kota, atau kabupaten itu menjadi tempat praktiknya mahasiswa, tempat penelitiannya dosen-dosen, sehingga membantu kepala daerah untuk mengelola kotanya oleh kampus setempat, sehingga dengan itu diharapkan ini kampus berdampak itu bisa terwujud,” ujar Brian kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Presiden Prabowo juga mengarahkan agar peran kampus diperluas dalam menjawab persoalan perumahan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Menurut Brian, riset dan kajian dari perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan solusi konkret dan aplikatif.“Yang kedua, Bapak Presiden juga memberikan petunjuk bagaimana kampus-kampus melakukan riset, kajian, penanganan permasalahan perumahan. Jadi nanti tentu Bapak Menteri Perumahan Pak Ara akan mengoordinasikan kami dari sisi risetnya ini apa-apa yang bisa membantu, memudahkan untuk mengatasi permasalahan perumahan,” lanjutnya.Lebih jauh, Brian menegaskan bahwa pendekatan riset tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam aspek analisis dampak lingkungan.“Ya tentu keseluruhannya bagian dari itu,” ucapnya.Arahan Presiden Prabowo ini menandai perubahan besar agar kampus tidak lagi hanya mencetak lulusan, tetapi sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan.Pendekatan ini juga mencakup kajian lingkungan secara menyeluruh dan memastikan bahwa pembangunan kota dan perumahan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan rakyat.Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi yang dibutuhkan adalah keberanian untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah.

LensaDaily - Hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 402 unit yang tersebar di tiga kabupaten/kita diresmikan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian. Huntara di Sumut ini tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan 250 unit, Tapanuli Utara 40 unit, dan Tapanuli Tengah 112 unit.Peresmian Huntara untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput) tersebut dipusatkan di lokasi Huntara Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapsel, Kamis 5 Februari 2026. Saat ini, Huntara tersebut telah ditempati masyarakat terdampak bencana sambil menunggu selesainya pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah.Ketua PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa selain di Sumut, sebagian besar Huntara di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat juga telah dihuni warga. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan.Adapun skema bantuan tersebut, kata Mendagri, yakni bantuan perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan besaran mulai dari Rp15 juta, Rp30 juta hingga Rp60 juta per rumah. Sementara bagi penduduk yang kehilangan rumah (hanyut), pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan, atau Kementerian PKP untuk perumahan."Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas (validasi) siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan (spesifikasi). Jadi harus jelas, karena ini uang negara," jelas Tito Karnavian yang turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution.Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan, dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang.Senada dengan itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana. Bahkan sejak akhir November 2025, dirinya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian dan menjadikan upaya penanganan pascabencana sebagai prioritas."Kita mempersiapkan dananya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap. Jika belum ada lahannya, kami Pemerintah Provinsi akan menyiapkannya dengan anggaran provinsi," jelas Gubernur.Selain itu, Bobby Nasution menyebutkan bahwa Pemprov Sumut menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian dan memindahkan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan Huntap, selambatnya pada pekan ketiga Februari."Kami juga sepekan lalu, sudah sepakat untuk seluruh posko pengungsian, tidak ada lagi pengungsi, sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idulfitri. Bahkan kalau perlu kita bisa mencari hotel yang bisa disewa per bulan, untuk menampung bila masih ada warga di pengungsian. Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik," ungkap Gubernur.Ia juga mengapresiasi kekompakan dan kerja keras para kepala daerah di wilayah terdampak yang terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hingga kehidupannya menjadi lebih baik.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution turut mendampingi Mendagri meninjau kondisi hunian tetap (Huntap) yang telah dihuni warga terdampak bencana di Kecamatan Angkola Selatan.Hadir dalam kegiatan itu antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah pejabat lainnya. Turut mendampingi Gubernur, para pimpinan OPD terkait.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kamis 29 Januari 2026 sore. Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah. Salah satunya adalah pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan Menteri PKP mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan. Menurut Seskab, lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta jalan-jalan utama."Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian," ungkap Seskab.Presiden Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mendorong penyediaan rumah layak bersubsidi yang dibarengi dengan pemangkasan berbagai bentuk perizinan."Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan adminitrasi," pungkas Seskab.Langkah ini menegaskan orientasi pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak hanya merancang kebijakan, melainkan turun langsung mengawal eksekusi guna memastikan program perumahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.