LensaDaily - Permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global ditengah industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan ganda dalam lima tahun terakhir. Sedangkan permintaan terhadap produk sawit berkelanjutan semakin ketat di pasar global dan di sisi lain, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia justru cenderung stagnan.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, stagnasi produksi menjadi tantangan paling mendesak yang kini dihadapi industri sawit nasional. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku sawit nasional, termasuk saat pemerintah tengah mempercepat hilirisasi dan meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit menuju implementasi B50 pada 2026.“Lima tahun terakhir produksi kita stagnan. Tahun 2025 memang naik sedikit. Produksi CPO sekitar 51,6 juta ton, total produksi 56,5 juta ton. Padahal seharusnya bisa lebih dari 60 juta ton,” sebut Eddy dalam diskusi industri sawit di Jakarta, baru-baru ini.Menurut Eddy, salah satu penyebab utama stagnasi ialah lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal, program tersebut dinilai strategis untuk mengganti tanaman tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.Selain persoalan produktivitas, sektor sawit nasional juga menghadapi tantangan sertifikasi dan keterlacakan rantai pasok. Tuntutan itu semakin menguat setelah Uni Eropa menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi serta dapat ditelusuri hingga tingkat kebun.Eddy menilai kesiapan petani rakyat dalam memenuhi standar tersebut masih rendah.“Petani rakyat yang sudah ISPO belum sampai 5 persen. Padahal pasar sekarang menuntut sertifikasi dan traceability,” katanya.Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K SantosaDi tengah tantangan itu, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo terus menggesa program transformasi sawit rakyat melalui skema “BUMN untuk Sawit Rakyat”. Program yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun petani sekaligus penguatan tata kelola berkelanjutan.Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, peningkatan produksi nasional tidak dapat dilepaskan dari perbaikan produktivitas kebun rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.“Kalau bicara stagnasi produksi nasional, maka gap itu salah satunya dapat ditutup dari sawit rakyat. Karena itu PalmCo hadir melalui program plasma dan pendampingan terpadu agar produktivitas petani meningkat, mulai dari penggunaan bibit unggul, kultur teknis, pembinaan kelembagaan petani sampai kepastian penyerapan hasil produksi,” ujarnya.Menurut Jatmiko, perusahaan tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga menjalankan pola pengelolaan terpadu melalui skema single management dan avalis produksi. Skema tersebut diterapkan untuk menjaga standar budidaya sekaligus memastikan produktivitas kebun petani tetap terukur.PalmCo menggandeng Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam penyediaan bibit unggul bersertifikat. Melalui penerapan praktik budidaya yang lebih disiplin, produktivitas kebun rakyat binaan perusahaan disebut mampu mencapai rata-rata 20 ton tandan buah segar per hektare pada tanaman usia TM II Bahkan, pada sejumlah lokasi produktivitas mencapai 23,9 ton per hektare atau setara sekitar 4 ton CPO per hektare.Angka tersebut berada di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini masih berkisar 2-3 ton CPO per hektare.Jatmiko mengungkapkan, peningkatan produktivitas sawit rakyat ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan pangan, energi, dan ekspor nasional di tengah meningkatnya konsumsi domestik untuk biodiesel.Selain memperkuat sektor hulu, PalmCo juga mulai mendorong pemanfaatan biomassa dan limbah sawit sebagai sumber energi hijau untuk mendukung agenda transisi energi nasional.Direktur Industri Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum menilai peningkatan produktivitas sawit rakyat harus ditopang penggunaan bibit unggul dan perawatan kebun yang baik agar tanaman lebih cepat menghasilkan.Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha sekaligus peneliti sawit Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menegaskan bahwa hilirisasi sawit nasional tidak akan optimal tanpa peningkatan produksi di tingkat petani.Menurut dia, penguatan sawit rakyat menjadi semakin penting menjelang implementasi mandatori B50 pada tahun depan agar keseimbangan pasokan untuk pangan, energi, dan ekspor tetap terjaga.

LensaDaily - Pemerintah diingatkan untuk bersiap menghadapi krisis pangan imbas perang Iran dan Israel - Amerika Serikat dan juga Ukraina dan Rusia belum reda yang membuat tekanan harga pangan dunia akan terus naik. Dua perang ini membuat “bencana” serius dalam hal keseimbangan pangan global. Program MDGs pun dinilai gagal mengatasi kelaparan pangan global. Ada 1 miliar penduduk bumi yang terancam kelaparan dan bahkan banyak kematian karena kelaparan global.Target SDGs ke-2 pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, tampaknya akan terancam gagal untuk kali kedua karena perubahan ekstrem peta pangan global.“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” papar Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, dalam keterangan tertulis dikutip dari dpr.go.id, Minggu 29 Maret 2026.Menurut Riyono, kegagalan global dalam distribusi pangan mengakibatkan harga pangan dunia naik, ketersediaan menurun, dan permintaan tinggi. Komoditas pangan berubah menjadi komoditas politik yang sering merugikan petani.“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.Dalam rangka memastikan pangan di Indonesia aman, Riyono menyampaikan tiga poin strategis guna mewujudkan hal tersebut. Pertama, menghadapi kondisi global saat ini yang cenderung menuju krisis, maka Indonesia harus memfokuskan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan.“Cadangan pangan berupa beras yang sudah tembus 4 juta ton harus dijaga kualitas dan manajemen pengelolaannya,” tegasnya.Kedua, perlindungan kepada petani sebagai produsen pangan utama dengan skema insentif harga produk pertanian yang baik. Harga GKP dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang.Ketiga, menjaga politik anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak dikenakan efisiensi. Riyono menegaskan anggaran pertanian sebesar Rp60 triliun jangan sampai dipotong. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan dan protein ada di sektor ini. Jika diperlukan, maka anggarannya harus ditambah untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.“Ketiga langkah di atas akan mampu melindungi Indonesia dari krisis pangan. Rakyat jangan sampai mendapatkan harga pangan mahal karena imbas perang dan ketidakpastian global ini. Tugas negara hadir dan memastikan pangan sampai ke meja makan rakyat di pedesaan dan pelosok terluar bangsa ini,” tutup Riyono.

Lensadaily - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan menolak menteri kepolisian, yang muncul wacana jika Polri dibawah kementerian yang akan dinilainya akan melemahkan institusi kepolisian dan negara.Hal itu diungkap Kapolri saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin 26 Januari 2026. Ia mengaku menerima sejumlah pesan pribadi yang menanyakan kesediaannya menduduki jabatan menteri kepolisian apabila struktur Polri berada di bawah kementerian.“Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa ‘mau enggak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian?’ Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” kata kapolri.Bahkan, Jenderal Listyo Sigit menyatakan lebih memilih menjalani kehidupan sebagai petani ketimbang menjabat sebagai menteri kepolisian.“Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” sambungnya.Menurut kapolri, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan institusi kepolisian, negara, hingga presiden. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk tetap memperjuangkan kedudukan Polri berada langsung di bawah presiden sebagaimana yang berlaku saat ini.Ia bahkan menyampaikan sikap tegas apabila harus dihadapkan pada pilihan tertentu dalam struktur kepolisian nasional.“Apabila ada pilihan apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden, tetapi ada menteri kepolisian, kapolri tetap memimpin, saya pilih kapolri saja yang dicopot,” ujarnya.Dalam rapat tersebut, kapolri juga menyinggung landasan hukum yang mengatur posisi Polri. Ia menjelaskan, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 Pasal 7 ayat (2) secara tegas menyebutkan Polri berada di bawah presiden. Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) mengatur Polri dipimpin oleh kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.“Ini tentunya kemudian sejalan dari berbagai macam perjalanan yang ada,” ungkapnya.Lebih lanjut, kapolri menilai kondisi geografis Indonesia yang luas serta jumlah penduduk yang besar menjadi alasan kuat mengapa Polri idealnya berada langsung di bawah presiden. Menurutnya, posisi tersebut membuat Polri lebih fleksibel dan optimal dalam menjalankan tugas.“Dengan posisi seperti ini, sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah presiden, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” tutur kapolri.Kapolri juga menegaskan institusinya berpegang pada doktrin to serve and protect, yakni melayani dan melindungi masyarakat. Ia menekankan, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.“Dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini,” pungkas kapolri

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025 yang diraih selama satu tahun dari target 4 tahun yang diminta kepada Kementerian Pertanian. Pengumuman tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026.“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan tonggak fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa. Menurut Presiden, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” tegas Presiden.Presiden mengingatkan pengalaman Indonesia pada masa pandemi COVID-19, ketika sejumlah negara produsen beras menahan ekspor demi kepentingan domestik masing-masing. Situasi tersebut, kata Presiden, menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar tidak lengah dan terus bergantung pada pihak lain, terutama dalam urusan pangan dan energi.Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa saat dilantik sebagai Presiden RI, dirinya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, berkat kerja keras dan kekompakan seluruh elemen pertanian nasional, target tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.“Kalau waktu saya dilantik jadi Presiden, memang saya beri target 4 tahun swasembada beras, swasembada pangan. Saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang (tadinya) 4 tahun saudara berikan kepada bangsa dan negara, 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” ungkap Presiden.Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh komunitas pertanian Indonesia. Menurut Presiden, mereka telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri mandiri.“Hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia,” ucap Presiden.Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya turut menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan buah dari gagasan besar Presiden yang diwujudkan melalui kerja kolektif Kabinet Merah Putih dan seluruh insan pertanian di tanah air.“Seluruh petani Indonesia ada 160 juta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang luar biasa perhatiannya pada sektor pertanian. Sekali lagi, atas nama petani Indonesia, Bapak Presiden, mengucapkan terima kasih tak terhingga,” ujar Mentan.Mentan turut menambahkan bahwa swasembada pangan nasional menjadi salah satu capaian terbaik Kabinet Merah Putih sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.“Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan jika Indonesia resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Pencapaian swasembada beras ini merupakan target strategis nasional yang sebelumnya ditetapkan untuk dicapai dalam waktu empat tahun.Ha tersebut dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin 5 Januari 2026.“Saudara-saudara, di Perayaan Natal ini saya dengan bangga, hari ini saya bisa menyampaikan begitu lewat 31 Desember 2025, Bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras,” ungkap Kepala Negara.Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa swasembada beras merupakan target strategis nasional yang sebelumnya ditetapkan untuk dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, target tersebut berhasil diwujudkan jauh lebih cepat.“Saya beri target kepada tim saya, kita harus swasembada beras empat tahun. Itu target saya, empat tahun,” ujar Presiden Prabowo.Lebih lanjut, Kepala Negara dengan penuh kebanggaan menyampaikan capaian penting tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia dalam momentum perayaan Natal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Hal ini menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.“Tahun 2025, kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025. Target empat tahun, kita bisa capai dalam waktu satu tahun,” imbuh Presiden Prabowo.Selain memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, capaian swasembada beras Indonesia juga memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras turut menurunkan harga beras dunia secara signifikan.“Kita bantu tidak hanya bangsa Indonesia, kita membantu dunia. Kenapa? Dengan kita tidak impor beras, harga beras dunia turun. Turun ratusan dolar seluruhnya. Jadi banyak negara berterima kasih sama kita,” ujar Kepala Negara.Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan swasembada beras melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi demi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.