LensaDaily - Pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport rute Yogyakarta–Makassar yang dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 13.17 Wita dipastikan telah ditemukan dengan kondisi menabrak puncak Gunung Bukusaurung Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR Gabungan telah menemukan posisi pesawat dan melakukan pencarian dan penyelamatan korban.Informasi awal hilangnya kontak pesawat dengan nomor registrasi PK-THT diterima dari General Manager AirNav Makassar. Berdasarkan data awal, pesawat diperkirakan berada di wilayah perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.Menindaklanjuti laporan tersebut, Polda Sulsel langsung mengerahkan personel Polres Maros dan personel Polres Pangkep yang diperkuat unsur TNI, Basarnas, BPBD, Brimob Polda Sulsel, Dit Samapta Polda Sulsel, Paskhas TNI AU, serta berbagai potensi SAR lainnya untuk melakukan pencarian di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir kontak pesawat.Polda Sulsel juga mengerahkan personel SAR dari satuan Brimob dan Samapta guna memperkuat tim gabungan di lapangan. Berdasarkan manifest terbaru dari pihak maskapai, pesawat tersebut membawa 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Perubahan manifest terjadi akibat pergantian kru sebelum keberangkatan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.Hingga Sabtu malam, objek pesawat belum ditemukan. Proses pencarian terkendala cuaca berkabut, hujan gerimis, serta kondisi medan pegunungan yang terjal. Atas pertimbangan keselamatan personel, pencarian sementara dihentikan dan dilanjutkan kembali pada Minggu (18/1/2026) pagi.Sebagai langkah penguatan koordinasi, Posko Induk gabungan Basarnas dan TNI–Polri dipindahkan ke Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, serta didirikan posko pendukung di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Pencarian difokuskan pada dua jalur utama, yakni wilayah Balocci, Pangkep dan Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Maros.Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Basarnas, TNI, dan seluruh unsur terkait untuk melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan secara terpadu.“Kami telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk pembentukan posko dan penguatan personel di lapangan, guna mendukung operasi pencarian,” ujar Kapolda saat konferensi pers di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Minggu 18 Januari 2026.Kapolda juga menambahkan, RS Bhayangkara Makassar telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan untuk pelaksanaan pemeriksaan antemortem. Rumah sakit tersebut didukung oleh tim DVI Mabes Polri, dengan personel khusus yang telah disiapkan.Polda Sulsel memastikan akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan mengerahkan kemampuan terbaik untuk memaksimalkan proses pencarian, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel serta memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi medan di lokasi pencarian.

LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen menindak tegas segala bentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi premanisme di tengah masyarakat. Ini sebagai upaya menekan angka kriminalitas sekaligus memastikan iklim investasi yang kondusif.“Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan langkah preventif, preemtif, maupun penegakan hukum dapat berjalan optimal sehingga premanisme yang merugikan masyarakat maupun investor dapat ditekan,” ujar Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Irwansyah saat memimpin rapat koordinasi di Makassar, Rabu 16 Juli 2025.Agenda ini difokuskan pada pengendalian tingkat kriminalitas serta tindak lanjut penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme di Provinsi Sulawesi Selatan.Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Irwansyah juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme dalam bentuk apa pun. Pemerintah hadir untuk melindungi hak masyarakat agar dapat beraktivitas dengan aman,” ujarnya.Menurut data yang dipaparkan Polda Sulsel mengungkap sedikitnya terdapat 25 ormas di wilayah Sulsel yang terindikasi terafiliasi dengan premanisme. Modus yang dijalankan antara lain pungutan liar, penguasaan lahan secara ilegal, intimidasi proyek strategis hingga penawaran jasa pengawalan tanpa izin yang kerap disertai pemaksaan.Sementara itu, catatan Bareskrim Polri menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat keempat jumlah laporan kasus premanisme di Indonesia pada semester I 2025 dengan 159 laporan polisi. Khusus kasus pemerasan, tercatat sebanyak 453 kasus pada periode yang sama, naik dari semester sebelumnya.Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Keputusan Menko Polkam Nomor 61 Tahun 2025 telah membentuk Satuan Tugas Terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Satgas ini akan bertugas melakukan penanganan tegas sekaligus pembinaan terhadap ormas yang terindikasi menjalankan aktivitas premanisme.Lebih lanjut, Kemenko Polkam menegaskan bahwa pentingnya untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi, khususnya di Sulawesi Selatan.