icon

LensaDaily.com

Kategori Berita

Cabang Berita

Pilih Tema:

Tag: premanisme


Seram Saat Palak Sopir Bajaj, Preman di Pasar Tanah Abang Kalem Ditangkap Polisi

LensaDaily - Pelaku pemalakaan sopir bajaj di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat diamankan Polres Metro Jakarta Pusat. Penangkapan ini menindaklanjuti video viral aksi pelaku berinisial DP (27) memalak sopir bajaj di kawasan Pasar Blok A Tanah Abang, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang.Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung menerangkan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 12 April 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Menindaklanjuti video yang beredar luas di media sosial, Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mencari informasi terkait pelaku.Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengamankannya di rumah kontrakannya. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.“Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pelaku negatif dari penggunaan narkoba berdasarkan tes urine,” ujarnya, Senin 13 April 2026.Kombes Pol. Reynold menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukumnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindakan yang meresahkan melalui layanan 110.“Pelaku sudah kami amankan. Kami pastikan setiap tindakan yang meresahkan masyarakat, sekecil apapun, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat jangan ragu melapor agar dapat segera kami tindak lanjuti,” ujar Kapolres.

13 April 2026

Jamin Iklim Investasi Kondusif, Kemenko Polkam Perkuat Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme di Sulsel

LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen menindak tegas segala bentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi premanisme di tengah masyarakat. Ini sebagai upaya menekan angka kriminalitas sekaligus memastikan iklim investasi yang kondusif.“Dengan kerja sama lintas sektor, diharapkan langkah preventif, preemtif, maupun penegakan hukum dapat berjalan optimal sehingga premanisme yang merugikan masyarakat maupun investor dapat ditekan,” ujar Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Irwansyah saat memimpin rapat koordinasi di Makassar, Rabu 16 Juli 2025.Agenda ini difokuskan pada pengendalian tingkat kriminalitas serta tindak lanjut penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan praktik premanisme di Provinsi Sulawesi Selatan.Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Irwansyah juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme dalam bentuk apa pun. Pemerintah hadir untuk melindungi hak masyarakat agar dapat beraktivitas dengan aman,” ujarnya.Menurut data yang dipaparkan Polda Sulsel mengungkap sedikitnya terdapat 25 ormas di wilayah Sulsel yang terindikasi terafiliasi dengan premanisme. Modus yang dijalankan antara lain pungutan liar, penguasaan lahan secara ilegal, intimidasi proyek strategis hingga penawaran jasa pengawalan tanpa izin yang kerap disertai pemaksaan.Sementara itu, catatan Bareskrim Polri menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat keempat jumlah laporan kasus premanisme di Indonesia pada semester I 2025 dengan 159 laporan polisi. Khusus kasus pemerasan, tercatat sebanyak 453 kasus pada periode yang sama, naik dari semester sebelumnya.Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Keputusan Menko Polkam Nomor 61 Tahun 2025 telah membentuk Satuan Tugas Terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Satgas ini akan bertugas melakukan penanganan tegas sekaligus pembinaan terhadap ormas yang terindikasi menjalankan aktivitas premanisme.Lebih lanjut, Kemenko Polkam menegaskan bahwa pentingnya untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi, khususnya di Sulawesi Selatan.

17 Juli 2025