LensaDaily - Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dipastikan tak menganggu seluruh program dan layanan BGN, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetap berjalan optimal tanpa gangguan bagi masyarakat.Pencopotan Dadan Hindayana oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan program prioritas nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 2 Juni 2026.Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk yang berada di bawah koordinasi BGN. Namun demikian, proses evaluasi tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang selama ini telah berjalan.“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.Lebih lanjut, Mensesneg menyebut pergantian kepemimpinan yang dilakukan merupakan bagian dari langkah perbaikan dan penguatan organisasi agar pelaksanaan program-program BGN dapat semakin efektif dan tepat sasaran.Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak akan memengaruhi komitmen dalam menjalankan Program MBG yang telah menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” tegasnya.Dalam keterangannya, Mensesneg berharap langkah penguatan kelembagaan tersebut dapat menjadi awal yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG kepada masyarakat. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.“Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program Makan Bergizi Gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita,” pungkasnya.Dengan penguatan organisasi dan kesinambungan program yang terjaga, pemerintah optimistis program MBG akan semakin efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto mengundang para Presiden RI dan Wakil Presiden Republik Indonesia terdahulu, Menteri Luar Negeri terdahulu, hingga para Ketua Umum Partai Politik dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026. Pertemuan ini digelar sebagai ruang diskusi lintas generasi kepemimpinan bangsa.“Alhamdulillah, hampir sebagian besar hadir. Tentunya ini nanti malam untuk berdiskusi bersilaturahmi, saling bertukar pandangan,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di hadapan awak media.Lebih lanjut, Teddy mengungkapkan bahwa pertemuan ini nantinya akan membahas berbagai hal strategis nasional serta global. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi Presiden untuk bertukar pandangan dengan para tokoh penting bangsa.“Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut,” pungkasnya.Tampak hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.Pertemuan lintas generasi pemimpin bangsa ini mencerminkan kesinambungan kepemimpinan sekaligus simbol kuat kolaborasi nyata pemerintah untuk kemajuan bangsa.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, harus memahami secara utuh peran dan tanggung jawabnya. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menekankan keinginan rakyat Indonesia untuk memiliki kehidupan yang tenteram, harmonis, serta kepemimpinan yang adil dan jujur.“Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja,” ujar Presiden di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.“Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik. Bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,” katanya.Dalam taklimatnya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia kerap dianggap sebagai negara yang tidak mungkin atau the impossible nation. Hal tersebut, menurut Presiden justru menuntut kepemimpinan yang waspada, memahami situasi, serta berlandaskan pengetahuan sejarah bangsa.“Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah nusantara dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.Indonesia, menurut Presiden dibangun atas pengorbanan besar rakyat, sehingga seluruh pemimpin wajib mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan bangsa dan negara.“Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan,” pungkasnya.

LensaDaily - Pembangunan kampung nelayan merah putih (KNMP) di 65 lokasi telah menyerap sebanyak 17.550 tenaga kerja dengan rata-rata di tiap daerah sebanyak 270 orang. Tenaga kerja yang terserap mulai dari tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja nelayan hingga tenaga kerja operasional KNMP.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif mengungkapkan, tenaga kerja yang terserap mulai dari tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja nelayan hingga tenaga kerja operasional KNMP. Nantinya tenaga kerja akan terus bertambah seiring dikelolanya fasilitas, logistik perikanan hingga dukungan layanan hulu dan hilir.“Peningkatan tenaga kerja ini menjadi mandat Presiden RI yang tertuang dalam asta cita, khususnya khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi lokal,” ujarnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu 7 Januari 2026.Latif menambahkan pembangunan KNMP menjadi bagian dari prioritas nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perluasan lapangan kerja. Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga model pemberdayaan ekonomi pesisir yang inklusif melalui social engineering.“Program ini hadir bukan hanya membangun fasilitas seperti dermaga, cold storage, atau pabrik es. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan nyata bagi masyarakat pesisir untuk bangkit secara ekonomi dan sosial,” tegasnya.Pembangunan KNMP pada tahap I menyasar 65 titik yang tersebar di seluruh pesisir Indonesia. Kemudian akan menyusul 35 titik tahap kedua yang rencananya dilanjutkan menjadi 1.000 titik pembangunan.Dengan adanya KNMP ini, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja di daerah dan menumbuhkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. “Masyarakat juga menyambut antusias program KNMP ini karena membawa dampak positif yang nyata di daerah," imbuh Latif.Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program KNMP yang mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo sebagai bagiandari komitmen jangka panjang pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir, melalui peran koperasi desa.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan mengerahkan seluruh kekuatan untuk fokus penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Penanganan korban dan daerah terdampak dan percepatan pemulihan ekonomi dan infrastruktur menjadi fokus instruksi Prabowo.Hal tersebut dikatakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 2 Desember 2025. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu nasional, termasuk perkembangan penanganan bencana di tiga provinsi yang terdampak bencana baru-baru ini, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar.Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo baru saja menceritakan hasil kunjungannya ke wilayah terdampak bencana beberapa waktu lalu. Menurutnya, Presiden Prabowo melihat langsung skala kerusakan, kerugian, hingga kondisi para pengungsi di berbagai titik lokasi bencana.“Beliau melihat langsung musibah yang terjadi di Sumatra Utara, di Aceh, dan di Sumatra Barat, beliau melihat langsung kerusakan dari musibah tersebut, beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut, beliau juga melihat langsung pengungsi, serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut,” ujar Ketua MPR dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.Ketua MPR menambahkan bahwa Presiden Prabowo bahkan turut merasakan duka mendalam yang dirasakan warga, termasuk mereka yang kehilangan anggota keluarga dan hingga kini belum menemukan jenazah orang terdekat.Presiden Prabowo, lanjut Ketua MPR, juga memberikan perhatian penuh terhadap pemulihan kondisi di tiga provinsi tersebut. Fokus penanganan mencakup pemenuhan kebutuhan warga, percepatan pemulihan sosial ekonomi, serta perbaikan infrastruktur yang terputus akibat bencana.“Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” ungkap Ketua MPR.Dalam upaya percepatan pemulihan, Presiden Prabowo terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya memastikan pemulihan jaringan listrik dan pasokan bahan bakar berjalan optimal.“Bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina, sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal,” ucap Ketua MPR.