LensaDaily - Pemerintah melalui Kementerian Agama yang menetapkan awal Ramadan 1447 H/2026 M dipastikan terjadi perbedaan, setelah Muhammadiyah menetapkan pada Rabu 18 Februari 2026. Perbedaan penetapan awal Ramadan tahun ini pun kiranya menjadi momentum kebersamaan umat Islam dalam menyambut bulan suci.Hal tersebut dikatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan apabila terdapat perbedaan dalam memulai puasa. “Apabila umat Islam ada yang memulai puasa berbeda, tolong jaga kerukunan. Indonesia memiliki keberagaman yang indah. Jika ada perbedaan, mari kita terima sebagai kekayaan khazanah keberagaman Indonesia,” tegasnya dalam konferensi pers usai Sidang Isbat yang digelar di Jakarta, Selasa 17 Februari 2026.Senada dengan itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menekankan pentingnya persatuan umat di tengah perbedaan yang bersifat teknis.“Bangsa kita ini terdiri dari berbagai latar belakang, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu sifatnya teknis, bisa kita pahami dan maklumi. Tetapi yang paling penting adalah keutuhan sebagai umat Islam,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, selama tidak menyentuh persoalan akidah.“Perbedaan akan menjadi harmoni yang indah dan menjadi hal penting untuk persatuan Indonesia dan stabilitas nasional. Penting bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Kita harus menguatkan ibadah dan meningkatkan takwa kita, itu yang paling utama,” katanya.Dengan penetapan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyambut puasa Ramadan 1447 H dengan penuh kesiapan, memperkuat spiritualitas, serta menjaga persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman.

LensaDaily - Hasil Sidang Isbat yang menetapkan 1 Ramadan 1447 jatuh pada Kamis 19 Februari 2026 mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia.Penetapan ini didasarkan pada hasil Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 17 Februari 2026. “Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat.Menag menjelaskan, berdasarkan paparan, ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).Artinya, secara hisab, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum memenuhi kriteria Visibilitas Hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°."Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS," jelas Menag.Pertimbangan kedua, hasil hisab tersebut terkonfirmasi oleh laporan para perukyat yang diturunkan Kementerian Agama. Tahun ini, rukyat dilaksanakan di 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.“Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Bahkan di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” ujar Menag.“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” tegas Menag.Menag berharap keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara bersama-sama. "Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," pesannya."Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadan, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita sudah berpengalaman hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan," tuturnya.Turut membersamai Menag, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.Sidang Isbat juga dihadiri oleh para pimpinan ormas Islam, para ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, serta perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

LensaDaily - Kementerian Agama menyampaikan bahwa posisi hilal menjelang awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026 masih berada di bawah ufuk, sehingga secara teoritis mustahil dapat terukyat. Secara astronomis 1 Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada Kamis Pahing, 19 Februari 2026.Kesimpulan ini disampaikan Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, dalam Seminar Posisi Hilal Penetapan Awal Ramadan 1447 H yang digelar sebagai rangkaian sidang isbat.Cecep menjelaskan bahwa penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, dilakukan dengan mengombinasikan metode hisab dan rukyat. Penetapan tersebut mensyaratkan terjadinya ijtimak serta posisi hilal yang memenuhi kriteria visibilitas.“Metode penetapan awal kamariah di Indonesia menggunakan rukyat dan hisab, di mana ijtimak harus terjadi dan posisi hilal diamati setelah matahari terbenam. Pada 17 Februari 2026, secara astronomis posisi hilal masih berada di bawah ufuk,” ujar Cecep dalam paparannya di Jakarta, Selasa 17 Februari 2026.Berdasarkan data hisab, tinggi hilal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada rentang -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, elongasi Bulan–Matahari tercatat antara 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).Menurut Cecep, data tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan rukyat yang ditetapkan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yakni tinggi minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.“Di seluruh wilayah NKRI, posisi hilal tidak memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS. Oleh karena itu, hilal menjelang awal Ramadan 1447 H pada hari rukyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat dirukyat, karena posisinya masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam,” jelasnya.Cecep juga memaparkan data astronomis di sejumlah titik pemantauan. Di Jakarta Pusat, saat matahari terbenam pada pukul 18.15.17 WIB, tinggi hilal tercatat -1,05° dengan elongasi 1,04°. Bulan terbenam lebih dahulu pada pukul 18.11.40 WIB, atau 3 menit 37 detik sebelum matahari terbenam. Umur hilal tercatat minus 45 menit 50 detik, yang menunjukkan ijtimak terjadi setelah matahari terbenam.Kondisi serupa terjadi di Sabang, Provinsi Aceh. Pada saat matahari terbenam pukul 18.51.06 WIB, tinggi hilal berada di posisi -0,98° dengan elongasi 0,94°. Bulan terbenam pada pukul 18.47.44 WIB, atau 3 menit 22 detik sebelum matahari terbenam. Umur hilal minus 10 menit 1 detik, yang menandakan ijtimak belum terjadi saat matahari terbenam.“Secara astronomis, kondisi ini menunjukkan bahwa hilal berada di bawah ufuk dan tidak mungkin terlihat, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik,” tegas Cecep.Ia menambahkan bahwa Indonesia menggunakan kriteria MABIMS dalam penentuan awal bulan kamariah. Sementara itu, ada wilayah di dunia yang memiliki elongasi lebih besar, seperti Amerika, namun negara tersebut tidak menggunakan kriteria MABIMS dalam penetapan awal bulan.Dengan mempertimbangkan data hisab tersebut, Cecep menyampaikan bahwa secara astronomis 1 Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada Kamis Pahing, 19 Februari 2026.Paparan ilmiah ini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan sidang isbat. Selanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan laporan hasil rukyat dari 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia sebelum menetapkan awal Ramadan 1447 H secara resmi.

LensaDaily - Penetapan Muhammadiyah awal Ramadan 1447 H yang jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, telah memantik diskusi kritis di tengah masyarakat, khususnya terkait penggunaan posisi hilal di kawasan Alaska sebagai rujukan.Muncul pertanyaan mendasar yang mewakili kegelisahan publik: bagaimana mungkin umat Islam di Indonesia memulai puasa di pagi hari, sementara parameter hilal di lokasi rujukan (Alaska) baru akan terpenuhi belasan jam kemudian? Keberatan ini wajar terjadi akibat benturan antara logika kalender lokal yang berbasis visibilitas langsung dengan logika kalender global yang bersifat sistemik.Mengutip dari muhammadiyah.or.id Selasa 17 Februari 2026, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Muhamad Rofiq Muzakkir menjelaskan logika syar’i dan astronomis Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) secara proporsional, serta menjawab keraguan terkait dimensi waktu dan validitas hukum puasa kitaBerikut penjelasan ilmiah dan syar’i yang disusun dalam lima poin utama:Konsep Satu Hari Satu Tanggal (Single Global Day)Kita harus membedakan antara “Waktu” (jam/siang-malam) dengan “Tanggal” (sistem administrasi hari). Ayat “wa la al-laylu sabiqun al-nahar”, sebagaimana ditanyakan, berbicara tentang keteraturan kosmis fisik siang dan malam di lokasi masing-masing, dan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) tidak melanggar ini; orang Indonesia tetap puasa dari Fajar hingga Maghrib waktu setempat.Dalam KHGT, kita memandang bumi sebagai satu kesatuan matra waktu. Siklus hari dimulai dari Garis Tanggal Internasional (International Date Line) di Pasifik, bergerak ke barat melewati Selandia Baru, Australia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan berakhir kembali di Pasifik dekat Alaska. Oleh karena itu, jika parameter keterlihatan bulan terpenuhi di mana pun di muka bumi sebelum siklus hari itu berakhir—meskipun di lokasi paling ujung barat seperti Alaska—maka keberadaan hilal tersebut menjadi validasi hukum bagi seluruh penduduk bumi pada hari/tanggal yang sama. Jadi, tanggal 17 Februari dianggap sebagai satu hamparan waktu global; ketika syarat terpenuhi di ujung hari (Alaska), status “bulan baru” berlaku untuk seluruh zona waktu yang berada dalam satu putaran hari tersebut, termasuk Indonesia.Perlu juga dicatat bahwa konsep batas tanggal internasional ini sejatinya bukanlah hal asing, melainkan realitas yang telah lama dipraktikkan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa perdebatan. Bukti paling nyata adalah pelaksanaan Salat Jumat. Kita secara sadar menerima bahwa aliran waktu Jumat bergerak berurutan dari arah Pasifik: dimulai dari Selandia Baru, masuk ke Indonesia, lalu ke Arab Saudi, hingga berakhir di benua Amerika.Kita tidak pernah mempermasalahkan mengapa hari Jumat dimulai dari garis tersebut. Penerimaan kolektif umat Islam terhadap konvensi ini sah secara fikih berdasarkan kaidah ‘al-‘adah muhakkamah’ (adat/kebiasaan yang baik dapat menjadi hukum) dan ‘al-ma’ruf ‘urfan kal-masyrut syarthan’ (sesuatu yang sudah dikenal sebagai konvensi umum kedudukannya sama kuat dengan syarat yang disepakati). Artinya, menjadikan Garis Tanggal Internasional sebagai titik awal hari kalender bukanlah hal baru, melainkan pengukuhan atas sistem waktu yang selama ini telah memfasilitasi keteraturan ibadah kita.Aspek Syariah: Ittihadul Mathali’ dan Kesatuan MatraSecara syar’i, KHGT menerapkan prinsip Ittihadul Mathali’ (kesatuan tempat terbit) dalam skala global. Dalam fikih Muhammadiyah sebelumnya, kita mengenal konsep Wilayatul Hukmi, di mana hilal yang wujud di satu lokalitas dapat menyatukan awal puasa dalam satu wilayah negara meskipun posisi hilal berbeda-beda antar provinsi. Misalnya, hilal yang wujud di Aceh digunakan untuk memulai puasa bagi mereka yang tinggal di Maluku atau Papua. KHGT memperluas konsep ini menjadi Wilayatul Ardh (kesatuan wilayah bumi). Memperluas pemberlakuan hilal ini dalam istilah teknis KHGT disebut dengan naql imkan al-rukyah (mentransfer visibilitas hilal atau menerapkan secara global parameter hilal).Dasarnya ada beberapa dalil. Diantaranya dari hadis Nabi. Perintah Nabi saw. “Berpuasalah kamu karena melihatnya” (note: hadisnya menggunakan wawul jam’i: sumu) dipahami sebagai seruan kepada umat Islam sebagai satu kesatuan korps global, bukan seruan terfragmentasi kepada penduduk lokal semata. Jika satu bagian dari tubuh umat (di Alaska) telah memiliki akses terhadap hilal secara syar’i dan astronomis, maka kewajiban itu jatuh kepada seluruh umat, termasuk kita di Indonesia. Inilah yang disebut kesatuan matra; satu dimensi hukum yang tidak terpisahkan oleh sekat geografis.Logika Hisab: Menjawab Isu “Mundur Waktu” (Retroaktif)Menjawab kekhawatiran soal “berpuasa sebelum hilal wujud di Alaska”, kuncinya ada pada hakikat Hisab sebagai instrumen kepastian (qath’i). Dalam sistem hisab, kita tidak bergantung pada wujud fisik peristiwa saat itu juga (real-time), melainkan pada kepastian terjadinya peristiwa tersebut. Kita memulai hari lebih awal di Indonesia bukan karena mendahului takdir, tetapi karena rotasi bumi menempatkan kita di zona waktu awal. Pengetahuan pasti bahwa “pada waktunya di Alaska hilal akan memenuhi syarat” sudah cukup menjadi landasan hukum yang sah sejak pagi hari di Indonesia. Ini bukan menarik kejadian masa depan ke masa lalu, melainkan memberlakukan hukum berdasarkan siklus 24 jam yang terintegrasi.Hisab adalah “tiket valid” yang menjamin bahwa pada waktunya di Alaska hilal pasti wujud. Karena jaminannya sudah pasti, maka kita di Indonesia (yang kebagian waktu pagi duluan) sudah sah untuk memulai ibadah puasa tanpa harus menunggu “kereta” (hilal) itu benar-benar tiba di stasiun akhir (Alaska). Validitas hukumnya berlaku untuk satu putaran hari itu secara utuh.Fakta Konvergensi dengan Kalender Ummul Qura (Mekah)Terakhir, perlu diluruskan bahwa ketika kita berpuasa tanggal 18 Februari, sesungguhnya kita tidak sendirian atau hanya bergantung pada tempat yang jauh di Alaska. Secara faktual, Kalender Ummul Quro (Arab Saudi) kemungkinan besar juga menetapkan 1 Ramadan pada tanggal yang sama.Mengapa? Karena Ummul Quro menggunakan kriteria yang lebih longgar (moonset after sunset atau bulan terbenam setelah matahari), tanpa syarat ketinggian minimum. Pada tanggal 17 Februari petang di Mekah, bulan sudah di atas ufuk (positif), sehingga Saudi pun sudah masuk bulan baru.Lantas, kenapa Muhammadiyah menyebut “Alaska”, tidak menyebut fakta astronomis di atas Kakbah saja? Karena kita konsisten pada kriteria hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender tahun 2016 yang mensyaratkan visibilitas ilmiah tinggi (tinggi min. 5 derajat, elongasi 8 derajat). Muhammadiyah hadir dalam forum Kongres tersebut.Kriteria yang diputuskan dalam forum tersebut kemudian telah secara resmi diterima melalui Forum Musyawarah Nasional tarjih tahun 1447 H/2024 M di Pekajangan Pekalongan dan ditanfidz oleh PP Muhammadiyah tahun 1445 (2025). Jadi, penyebutan Alaska adalah bukti konsistensi kita pada kriteria yang kita tetapkan sendiri, meskipun secara praktis (de facto), pelaksanaan puasa kita akan berkesesuaian dengan kriteria Ummul Qura Arab Saudi.Historisitas dan Kematangan IjtihadPenting untuk dipahami bahwa penerapan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) ini bukanlah keputusan dadakan yang muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari ikhtiar intelektual Muhammadiyah yang telah berjalan selama hampir dua dekade. Pengkajian mendalam tentang penyatuan kalender ini telah dimulai secara serius sejak tahun 2007, di mana Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, Prof. Dr. Din Syamsuddin, mengambil peran sentral sebagai inisiator.Pada tahun tersebut, di bawah kepemimpinan beliau, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menggelar simposium internasional bertajuk “The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar” di Jakarta. Forum bergengsi ini menghadirkan para pakar astronomi dan kalender Islam tingkat dunia, di antaranya Prof. Dr. Muhammad Ilyas dari Malaysia dan Dr. Jamaluddin Abdurraziq dari Maroko, yang meletakkan dasar-dasar pemikiran kalender global.Dari simposium inilah ide besar tersebut terus bergulir, didiskusikan, dikritisi, dan dimatangkan melalui berbagai musyawarah dan muktamar selama kurang lebih 19 tahun. Setelah melalui proses tahqiq (verifikasi) yang panjang, barulah sistem ini diresmikan penggunaannya pada tahun 2025, dan Ramadan 1447 H (2026 M) ini menjadi momentum bersejarah sebagai puasa pertama kita menggunakan sistem global ini. Jadi, keputusan ini adalah buah dari “pohon” ijtihad yang telah ditanam dan dirawat sejak era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin sendiri.Sebagai kesimpulan, peralihan menuju sistem kalender global ini menuntut kita untuk meluaskan cakrawala berpikir (paradigm shift); dari sekadar memvalidasi fenomena langit secara lokal menuju kesadaran sebagai satu kesatuan umat global (One Global Community). Keputusan untuk berpuasa pada 18 Februari tidak mendahului alam, melainkan wujud ketaatan pada sistem hisab yang memberikan kepastian ilmu dan komitmen pada persatuan matra di seluruh muka bumi.Dengan memahami konstruksi berpikir ini, insyaAllah kita dapat menepis keraguan dan menyongsong Ramadan 1447 H dengan penuh keyakinan. Lebih dari itu, penerapan Kalender Hijriyah Global Tunggal ini sejatinya adalah ikhtiar kita untuk melunasi ‘hutang peradaban’ umat Islam setelah 14 abad lamanya kita menantikan hadirnya satu sistem penanggalan yang unifikatif dan mempersatukan. Wallahu a’lamu bis shawab.

LensaDaily - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan soal awal Ramadan 2026 ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpian Pusat (PP) Muhammadiyah berdasarkan peninjauan dari data astronomis global dan validasi parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) baru.Penentuan awal Ramadan dan Idulfitri oleh Muhammadiyah ini dengan metode hisab hakiki wujudul hilal yang memungkinkan pihaknya menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri dari jauh-jauh hari. Penetapan ini sekaligus mengoreksi kalender versi cetak sebelumnya yang menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Februari 2026."1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu Legi, 18 Februari 2026 Masehi," bunyi ketetapan dalam Maklumat No.01/MLM/I.1/B/2025 tentang Penyesuaian Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah dan Penjelasan Ilmiahnya, seperti dikutip dari situs Muhammadiyah, Jumat 26 September 2025.Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah kemudian melakukan serangkaian peninjauan dengan berkomunikasi dengan otoritas Turki, Diyanet dan lembaga Fiqh Council of North America (FCNA) yang sama-sama menggunakan parameter KHGT. Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan verifikasi menggunakan perangkat lunak HisabMu."Koreksi ini dilakukan dalam rangka menjaga akurasi ilmiah, integritas keilmuan, serta komitmen terhadap prinsip kebenaran dan konsistensi dalam penetapan waktu ibadah," ungkap Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam maklumat yang dikeluarkan pada 22 Juli 2025 itu.Berikut Jadwal Puasa Ramadan 2026 Muhammadiyah mengacu koreksi KHGT1 Ramadan 1447 H: 18 Februari 20262 Ramadan 1447 H: 19 Februari 20263 Ramadan 1447 H: 20 Februari 20264 Ramadan 1447 H: 21 Februari 20265 Ramadan 1447 H: 22 Februari 20266 Ramadan 1447 H:23 Februari 20267 Ramadan 1447 H: 24 Februari 20268 Ramadan 1447 H: 25 Februari 20269 Ramadan 1447 H: 26 Februari 202610 Ramadan 1447 H: 27 Februari 202611 Ramadan 1447 H: 28 Februari 202612 Ramadan 1447 H: 1 Maret 202613 Ramadan 1447 H: 2 Maret 202614 Ramadan 1447 H: 3 Maret 202615 Ramadan 1447 H: 4 Maret 202616 Ramadan 1447 H: 5 Maret 202617 Ramadan 1447 H: 6 Maret 202618 Ramadan 1447 H: 7 Maret 202619 Ramadan 1447 H: 8 Maret 202620 Ramadan 1447 H: 9 Maret 202621 Ramadan 1447 H: 10 Maret 202622 Ramadan 1447 H: 11 Maret 202623 Ramadan 1447 H: 12 Maret 202624 Ramadan 1447 H: 13 Maret 202625 Ramadan 1447 H: 14 Maret 202626 Ramadan 1447 H: 15 Maret 202627 Ramadan 1447 H: 16 Maret 202628 Ramadan 1447 H: 17 Maret 202629 Ramadan 1447 H: 18 Maret 202630 Ramadan 1447 H: 19 Maret 2026