LensaDaily - Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 336 kabupaten/kota se-Indonesia darurat sampah, ditambah lagi 246 dari 343 Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) di Tanah Air ditutup operasionalnya. Pemerintah menargetkan tahun ini penyelesaian pengelolaan sampah mencapai 51 persen. "Hingga kini, 246 dari 343 TPA open dumping telah ditutup atau direvitalisasi. Ini berkontribusi pada penurunan 21,85 persen timbunan sampah nasional, setara dengan 12,37 juta ton per tahun," ujar Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S. Hut. M.P., dilansir dari laman RRI, Minggu 26 Oktober 2025.Dalam kesempatannya, ia menyebutkan bahwa langkah korektif sistemik ini, diselaraskan dengan target RPJMN Presiden Prabowo Subianto. Yakni, mencapai 51 persen penyelesaian pengelolaan sampah pada tahun 2025 dan 100 persen pada tahun 2029."Kebijakan tersebut diperkuat melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri LH Nomor 2567 tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah. Kemudian, ditindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan," jelasnya.Selanjutnya, ia menyatakan peraturan tersebut mengamanatkan Menteri LH untuk menetapkan daerah yang memenuhi kondisi kedaruratan sampah dan memerlukan penanganan segera. Melalui keputusan ini, sebanyak 336 kabupaten/kota ditetapkan dalam status kedaruratan sampah.Ia juga membeberkan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan aksi Gerakan Nasional Aksi Bersih Sampah secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi simbol penguatan kesadaran nasional untuk menjaga lingkungan hidup."Serta menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang kolaboratif, berkelanjutan dan berbasis energi bersih. Gerakan ini dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten Sumedang, Lebak, Bulukumba, Tangerang, Cimahi, Sorong, Cilegon dan Cianjur," jelasnya.Ribuan peserta dari unsur pemerintah, pelajar, komunitas dan masyarakat umum terlibat aktif membersihkan pasar, pantai, sekolah, sungai, dan kawasan permukiman. Aksi ini menjadi wujud nyata kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menumbuhkan budaya bersih dan gotong royong lingkungan.Ia menegaskan gerakan bersih ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mentransformasikan tata kelola sampah nasional. Yakni, menuju sistem yang lebih modern dan berdaya guna.“Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menjaga kebersihan dan mengembalikan fungsi lingkungan hidup,” ujarnya.Di Kabupaten Sumedang, kegiatan di Pasar Sandang berhasil mengangkat sekitar delapan meter kubik sampah organik dan anorganik. Di Kabupaten Lebak, mengangkut dua ton sampah dari kawasan pasar.Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, membersihkan 98 persen area Pantai Merpati selama Festival Pinisi XV, menghasilkan hampir empat ton sampah yang berhasil diolah. Sementara di Kota Cimahi, 17 ton sampah campuran diolah menjadi RDF Fluff dan Biomass di TPST Sentiong.Di Sorong, Papua Barat Daya, 150 peserta membersihkan kawasan pasar dan menghasilkan 572 kilogram sampah yang sebagian disalurkan ke Bank Sampah Sorong Raya. Di Kota Cilegon, mengumpulkan 19 ton sampah daur ulang senilai lebih dari Rp33 juta, sedangkan di Kabupaten Cianjur, 250 kilogram sampah plastik.

LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan perkuat pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi modern. Hal ini dengan menggelar Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan RPJMN 2025–2029, dengan tema 'Mendukung Kemakmuran Bangsa di Wilayah Perairan Indonesia, ALKI, dan Choke Point, khususnya di wilayah perairan Papua'.“Keamanan laut bukan hanya soal menjaga kedaulatan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bangsa. Papua adalah gerbang depan Indonesia di Pasifik, sehingga stabilitas laut di kawasan ini harus dijaga melalui sinergi lintas instansi, pemanfaatan teknologi modern, serta pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujar Plh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Kol. Inf. Wahyu Handoyo, S.IP., M.Han dalam sambutan rakor di Jayapura, Papua, Kamis 25 September 2025.Diskusi dalam rapat menyoroti perlunya penguatan pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi modern. Selain itu, pemberdayaan masyarakat pesisir dinilai penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi biru.Sebagai rangkaian kegiatan, delegasi Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) X Jayapura. Dalam kunjungan tersebut, dibahas peningkatan status dari Lantamal IX menjadi Kodaeral, sebuah langkah yang dinilai strategis untuk menghadapi berbagai tantangan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga kejahatan lintas negara.Meski begitu, Kodaeral X masih menghadapi keterbatasan, khususnya alutsista yang sebagian besar berukuran kecil sehingga membatasi jangkauan operasi, serta belum tersedianya pasokan BBM jenis Solar HSD B-0.“Keterbatasan alutsista dan logistik, khususnya dukungan BBM, tidak boleh mengurangi komitmen kita menjaga laut Papua. Justru kondisi ini harus menjadi dasar untuk memperkuat dukungan pusat terhadap Kodaeral X agar lebih optimal melaksanakan tugasnya,” tegas Kol. Inf. Wahyu Handoyo.Rapat menghadirkan sejumlah narasumber kunci, yakni Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto; Dirpolairud Polda Papua Kombes Pol. Andi Anugerah; Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Oscar O. Wambrauw; Dansatrol Kodaeral X Jayapura Kolonel Laut (P) Bambang ABR.Serta Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Robby Wanggay, S.Pi., M.Eng, dan dihadiri oleh pejabat strategis dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, di antaranya Pj. Sekda Provinsi Papua, perwakilan Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi Papua, DPRD Provinsi Papua, Danlanud Silas Papare, BNN Papua, serta kepala daerah kabupaten/kota.Hadir pula perwakilan kementerian teknis dan lembaga terkait, seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Kesyahbandaran, Balai Karantina, BMKG, PSDKP, KSOP, dan SAR Jayapura. Kehadiran berbagai pihak ini memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan Papua sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran maritim Indonesia.

LensaDaily - Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) disorot Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang mendorong agar Pemda lakukan sinergi pembangunan.Hal ini ditegaskan Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta, saat rapat koordinasi yang digelar di Batam. Katanya, pemerintah pusat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan.Kartika Adi Putranta, menyampaikan bahwa kegiatan pengawalan langsung di daerah merupakan bagian dari strategi memperkuat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.“Melalui kegiatan pengawalan di daerah seperti Provinsi Kepri, Kemenko Polkam tidak hanya memperkuat pelaksanaan RPJMN 2025–2029, tetapi juga mendapatkan umpan balik langsung dari lapangan untuk menyempurnakan kebijakan pusat yang adaptif terhadap kebutuhan daerah,” ujar Kartika.Salah satu isu utama yang mengemuka adalah ketimpangan persebaran penduduk dan pembangunan antarwilayah. Kota Batam tercatat menampung lebih dari 50 persen populasi Kepri dan menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) provinsi. Sebaliknya, wilayah seperti Bintan dan Tanjungpinang, meski berstatus sebagai ibu kota provinsi, belum berkembang seimbang.Permasalahan lain yang dihadapi wilayah kepulauan meliputi rendahnya literasi digital, minimnya infrastruktur layanan publik, dan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I 2025 mencapai 5,16 persen. Namun, pertumbuhan tersebut belum merata di seluruh wilayah.Sebagai langkah strategis, Kemenko Polkam mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif di luar dana fiskal konvensional, termasuk kerja sama dengan swasta dan antardaerah.Pendekatan multisektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, akademisi, serta lembaga hukum diharapkan mampu menjadikan Kepri sebagai model pembangunan wilayah perbatasan yang inklusif dan berdaya saing.