LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dan saat ini telah berdiri 166 yang merupakan langkah awal dari target besar pemerintah hingga tahun 2029 mendatang. Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia.“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insyaallah akan tercapai,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dalam sebuah acara yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2026.Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga secara keseluruhan dapat menjangkau 500 ribu peserta didik.“Ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah rakyat adalah seribu murid. Berarti sasaran kita nanti 500 ribu murid,” ungkap Presiden.Dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga menegaskan cita-citanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Presiden Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia.“Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, mari kita bersatu, mari kita kerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ucap Presiden.Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya kepercayaan diri bangsa dan sikap optimistis terhadap kemampuan Indonesia untuk terus maju dan berprestasi. Presiden menegaskan keyakinannya bahwa arah perjuangan bangsa Indonesia telah berada di jalur yang benar.“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial beserta jajaran dan seluruh kementerian/lembaga terkait yang telah bekerja keras mendukung program Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo turut menyampaikan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam membina generasi penerus bangsa.“Terima kasih sekali lagi semua unsur yang bekerja keras untuk seluruh rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru, terima kasih. Kepala sekolah, terima kasih. Saya minta dibina dengan baik. Guru harus selalu memberi contoh,” pungkas Presiden.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, yang menilai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun  harus disertai dengan keberanian untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.“Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ucap Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2026.Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan negara harus berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.“Tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu,” ujar Kepala Negara.Presiden menyampaikan apresiasi atas peran dan dukungan seluruh pihak termasuk kepala daerah yang turut menjadi faktor penting keberhasilan program Sekolah Rakyat. Melalui peresmian Sekolah Rakyat ini, pemerintah telah membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan.“Ini bukti kita berbuat, sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Dan saya terkesima hari ini, terus terang saja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa,” lanjutnya.Kepala Negara pun berharap Sekolah Rakyat menjadi fondasi lahirnya generasi unggul Indonesia yang berdaya saing global. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Sementara itu, dalam laporannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo dirancang sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Sejak bulan Juli tahun lalu, Sekolah Rakyat telah beroperasi di sejumlah titik di Indonesia.“Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan,” ujar Mensos.

LensaDaily - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengawal dan memastikan bahwa Program Prioritas Presiden berjalan dengan baik."Kemenko Polkam melalui Deputi Bidkoor Kominfo menegaskan komitmennya untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal, termasuk Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik (Asdep PDTE) Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi saat melakukan audiensi bersama dengan Gubernur Kepri, Rabu (3/9/2025).Dalam kesempatan tersebut, tim Kemenko Polkam juga melaksanakan courtesy call dengan Pemerintah Kabupaten Bintan. Disampaikan sejumlah pencapaian yang dilakukan oleh Pemkab Bintan, diantaranya hibah lahan seluas 10 hektar untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat; operasional 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi program MBG; serta lebih dari 8.000 warga telah mendaftar layanan Cek Kesehatan Gratis."Sejumlah kendala masih ditemui, seperti kekurangan 100 tenaga guru untuk Sekolah Rakyat, tumpang tindih data penerima MBG antara pusat dan daerah, serta distribusi layanan gizi yang belum sepenuhnya merata," kata Syaiful.Tim Kemenko Polkam juga meninjau langsung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kuala Sempang, Kabupaten Bintan. Koperasi yang baru berdiri sejak 21 Juli 2025 ini telah mencatat omset Rp176 juta pada bulan Agustus, hanya dalam dua bulan operasional.KDMP Kuala Sempang beranggotakan 72 orang dengan iuran wajib Rp 100 ribu per bulan. Koperasi ini menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding toko kelontong sekitar, serta bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan De Sayur sebagai mitra distribusi utama.Meski menunjukkan perkembangan positif, KDMP masih menghadapi tantangan, di antaranya keterbatasan modal, minimnya pemahaman masyarakat, serta kebutuhan regulasi penguatan aset desa untuk koperasi.Syaiful menilai KDMP Kuala Sempang berpotensi menjadi model percontohan pemberdayaan ekonomi desa berbasis koperasi modern. “KDMP terbukti mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan dukungan regulasi dan modal, koperasi ini bisa menjadi tonggak ekonomi kerakyatan di Bintan,” ujarnya.

LensaDaily - Penegakan hukum, memperkuat pertahanan nasional, mewujudkan kedaulatan pangan, dan memberantas kemiskinan ekstrem hingga 0 persen menjadi komitmen pemerintahan yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto.Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI dalam rangka HUT ke-80 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.Dalam bidang penegakan hukum, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, TNI, dan Polri untuk memastikan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Gaji hakim telah kami naikkan hingga 280 persen. Kami bongkar kasus-kasus korupsi besar,” tegasnya.Ia mengungkapkan, sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah telah menertibkan 3,1 juta hektar dari total 5 juta hektar lahan sawit yang melanggar aturan. Penertiban juga akan dilakukan terhadap tambang-tambang ilegal.Terkait pertahanan negara, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah memperkuat kekuatan militer di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Tahun ini, telah dibentuk enam komando daerah militer baru, 14 komando daerah Angkatan Laut, tiga komando daerah Angkatan Udara, satu komando operasi udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, satu brigade infanteri marinir, satu resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, lima batalion infanteri marinir, dan lima batalion komando korps pasukan gerak cepat. Langkah ini, kata Prabowo, sejalan dengan doktrin Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).Dalam sektor pangan, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangan sendiri. Pemerintah membuka dua juta hektar sawah baru di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Papua Selatan. Intensifikasi pertanian dilakukan melalui pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, pemberian bantuan alat pertanian, dan peningkatan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.“Kini kita surplus beras dengan cadangan nasional lebih dari empat juta ton yang menjadi tertinggi dalam sejarah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kita kembali mengekspor beras dan jagung,” ujarnya.Pemerintah juga bersikap tegas terhadap pelaku penimbunan atau manipulasi pangan dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau denda maksimal Rp50 miliar. Sebagai kebijakan strategis, penggilingan beras skala besar wajib mendapat izin khusus pemerintah atau dijalankan oleh BUMN/BUMD demi memastikan kualitas dan harga terjangkau.Prabowo juga memaparkan strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran. Melalui DTSEN, anak-anak dari keluarga tidak mampu dijaring untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Hingga kini, telah berdiri 100 Sekolah Rakyat dengan fasilitas lengkap, dan direncanakan bertambah menjadi 300 sekolah.“Anak-anak dari desil 1 dan 2 mendapatkan tempat tidur, selimut, komputer, dan meja belajar, serta tinggal di rumah layak huni hasil renovasi pemerintah,” jelasnya.Pemerintah juga meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima. Sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025, lebih dari 231.000 keluarga telah memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP untuk memiliki rumah layak huni.“Selama saya menjabat, jangan anggap yang besar dan kaya bisa bertindak seenaknya. Pemerintah akan membela kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo menutup pidatonya.

LensaDaily - Presiden RI, Prabowo Subianto mengundang 100 siswa Sekolah Rakyat mengikuti upacara bendera dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu 17 Agustus 2025.Undangan ini disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono usai mendampingi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Jakarta di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Senin 11 Agustus 2025."(Siswa) Sekolah Rakyat insya Allah diundang ya sama Pak Presiden untuk ikut hadir di istana. Sekitar 100 anak nanti ke istana, ikut upacara bendera," kata dia.Agus Jabo menambahkan, selain mengikuti upacara HUT RI, para siswa yang hadir juga akan tampil sebagai tim paduan suara di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut, ada 11 siswa yang menjadi perwakilan dari SRMP 6 Jakarta."Rencananya perwakilan Sekolah Rakyat ini nanti ada paduan suara. Jadi nanti kita lihat di Istana mereka akan bernyanyi," jelas Agus Jabo.Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan, upacara 17 Agustus tahun ini mengundang sekitar 8.000 peserta. Adapun 80 persen di antaranya merupakan masyarakat umum, sesuai arahan Presiden. “Jadi, dari 8.000 undangan atau 8.000 peserta upacara, 80 persennya adalah masyarakat umum,” ujar Juri dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jumat 1 Agustus 2025 lalu.Perayaan kemerdekaan tahun ini mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'. Berdasarkan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), rangkaian perayaan HUT ke-80 RI dimulai dengan acara Doa Kebangsaan yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Agustus 2025. Sekira 1.500 umat beragama hadir dalam kegiatan tersebut. Doa kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang berketuhanan, tetapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.Kemudian, rangkaian acara dilanjutkan dengan pengukuhan Paskibraka sebelum Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dilaksanakan. Lalu, dilakukan juga penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, kepada individu, kelompok atau institusi, yang dinilai oleh Presiden dan pemerintah memiliki jasa, karya serta kepeloporan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang akan diselenggarakan pada 13 Agustus di Istana Negara.Selanjutnya, agenda Pidato Kenegaraan tahun ini akan digelar pada 15 Agustus 2025 dan dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci yang dipimpin oleh Presiden, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata pada 16 Agustus pukul 00.00 WIB. Kegiatan Apel Renungan Suci juga dilaksanakan serentak di sejumlah TMP yang ada di berbagai provinsi.Berikutnya, pelaksanaan upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus di Istana, dengan Inspektur Upacara Presiden RI, Prabowo Subianto. Upacara ini akan didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana, dan dikawal pasukan berkuda. Acara kirab dimulai pukul 08.00 WIB. Kemudian pada sore hari, juga akan dilaksanakan Upacara Penurunan Bendera.Dalam rangkaian upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana,Presiden akan memberi arahan agar kegiatan harus khidmat serta dirayakan dengan penuh suka cita, riang gembira, dan berdampak bagi masyarakat.Rangkaian upacara di halaman depan Istana Merdeka juga bakal menampilkan pagelaran kesenian yang menyuguhkan berbagai kekayaan seni dan budaya Indonesia yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, akan diselenggarakan Pesta Rakyat setelah upacara pada pagi hari.Pesta Rakyat di Istana, Presiden menyiapkan aneka hidangan makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta upacara. Penyiapan hidangan tersebut juga melibatkan pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di sekitar Istana dan Monas.Bagi masyarakat yang belum berkesempatan hadir langsung pada upacara di Istana, disiapkan juga Pesta Rakyat di kawasan Monas. Pesta Rakyat tersebut akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, dan pertunjukan kembang api pada malam harinya