LensaDaily - Penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan Sabtu, 21 Maret 2026 oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama sama dengan keputusan negara anggota Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Kesamaan penetapan dipengaruhi penggunaan kriteria visibilitas hilal yang sama, yaitu kriteria MABIMS dengan parameter tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.“Negara-negara MABIMS, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, secara umum menetapkan Idulfitri 1447 H jatuh pada tanggal yang sama, yaitu Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Dirjen Bimas Islam Abu usai Konferensi Pers Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H di Jakarta, Kamis 19 Maret 2026.Menurut Abu Rokhmad, data hisab yang dipaparkan dalam seminar posisi hilal menunjukkan bahwa pada 29 Ramadan 1447 H, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik (0,91 derajat) hingga 3 derajat 7 menit 52 detik (3,13 derajat), dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 40 detik (4,54 derajat) hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. (6,1 derajat).Ia menambahkan, meskipun sebagian wilayah telah memenuhi parameter tinggi hilal, secara keseluruhan kriteria visibilitas belum terpenuhi karena elongasi masih di bawah batas minimal. Dengan kondisi tersebut, secara astronomis hilal tidak memungkinkan untuk dirukyat. Hal ini terkonfirnasi dengan hasil rukyat yang melaporkan tidak melihat hilal di semua titik  pemantauan. Hasil hisab dan rukyat ini menjadi dasar penetapan awal Syawal dengan nenyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari (istikmal)“Karena hilal tidak memenuhi kriteria visibilitas dan tidak berhasil dirukyat, maka penetapan awal Syawal dilakukan dengan istikmal, sehingga jatuh pada 21 Maret 2026,” ujarnya.Abu Rokhmad menegaskan, hasil rukyat di masing-masing negara juga memperkuat keputusan tersebut karena hilal tidak terlihat saat pengamatan.Di Malaysia, pemerintah menetapkan Idulfitri bertepatan 21 Maret setelah pemantauan hilal dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Brunei Darussalam juga mengambil keputusan serupa setelah hilal tidak terlihat di lokasi pemantauan. Singapura pun menetapkan Idulfitri pada tanggal yang sama.“Di Singapura, penetapan juga mengarah pada tanggal yang sama, sehingga seluruh negara MABIMS merayakan Idulfitri secara serentak,” tambahnya.Ia menilai keserentakan ini menjadi indikator positif dalam upaya harmonisasi kalender Hijriah di kawasan, sekaligus mencerminkan kematangan metode hisab dan rukyat yang digunakan bersama. “Ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ukhuwah dan kebersamaan umat Islam di kawasan Asia Tenggara,” tegasnya.Menurutnya, kesamaan penetapan ini menunjukkan bahwa kriteria MABIMS sebagai kesepakatan regional berjalan efektif dalam meminimalkan perbedaan awal bulan Hijriah. “Kita berharap keserentakan ini menjadi simbol persatuan umat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penetapan awal bulan Hijriah,” pungkasnya.

LensaDaily - Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan Sabtu, 21 Maret 2026. Penetapan ini diputuskan dalam sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor layanan Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 19 Maret 2026.“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai sidang.Turut mendampingi, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.Menag menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, secara hisab, pada saat rukyat tanggal 29 Ramadan 1447 H/19 Maret 2026, tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik (0,91 derajat) hingga 3 derajat 7 menit 52 detik (3,13 derajat), dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 40 detik (4,54 derajat) hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. (6,1 derajat)."Secara hisab, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura)," jelasnya.Diketahui, bahwa Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kedua, berdasarkan hasil rukyat atau pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia."Pengamatan hilal telah dilakukan di 117 titik di seluruh Indonesia, dan laporan yang diterima serta dikonfirmasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun titik yang berhasil melihat hilal," ujar Menag."Demikian hasil sidang isbat yang telah kita laksanakan dan sepakati bersama. Kita berharap keputusan ini dapat menjadi dasar kebersamaan umat Islam Indonesia dalam merayakan Idulfitri secara serentak, serta menjadi simbol persatuan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," jelas Menag.Sidang isbat ini dihadiri juga oleh perwakilan duta besar negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium Jakarta, para pakar falak dari berbagai ormas Islam dan perguran tinggi islam, serta anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.Urgensi Sidang IsbatMenag Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut kepentingan umat secara luas, negara memfasilitasi melalui penyelenggaraan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amri (pemerintah).Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat sebagai landasan hukum baru dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Regulasi ini menegaskan pendekatan integrasi hisab dan rukyatulhilal, sekaligus memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan kesatuan penetapan awal bulan hijriah secara nasional. Selain itu, ada juga fatwa MUI no 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah."Sidang ini menjadi sarana musyawarah sekaligus upaya menjaga persatuan umat, agar terdapat ruang bersama dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah dan hari raya," tandas Menag.

LensaDaily - Pelaksanaan Sidang Isbat awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026 tahun ini tidak seperti biasanya atau tahun-tahun sebelumnya, yang digelar di Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin, Jakarta. Tahun ini pelaksanaan Sidang Isbat digelar di Hotel Borobudur, yang merupakan hotel bintang lima.Hal ini pun memunculkan pertanyaan publik, karena perubahan yang mendadak dan juga sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Pihak Kementerian Agama beralasan perubahan tersebut karena keterbatasan ruang dan akses di kantor layanan Kementerian Agama yang berlokasi di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta.Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Setjen Kemenag Thobib Al Asyhar menjelaskan tiga penyebab sidang isbat tidak dilangsungkan di kantor layanan Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Pertama, sedang ada penataan kawasan, termasuk pembangunan stasiun MRT.“Saat ini sedang ada pembangunan stasiun MRT di depan gedung layanan Kementerian Agama di Jalan Thamrin. Hampir separoh jalan di depan kantor layanan Kementerian Agama ditutup untuk keperluan pembangunan. Kalau Sidang Isbat dipaksakan di lokasi itu, dikhawatirkan menyebabkan kemacetan dan mengganggu kegiatan masyarakat, karena jalanan menjadi lebih sempit,” kata Thobib Al Asyhar di Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.Kedua, lobi gedung layanan Kemenag Jalan M.H. Thamrin saat ini sudah kurang memadai untuk menggelar even sebesar Sidang Isbat yang selalu menyita perhatian publik. Sidang dihadiri para tokoh agama dan duta besar negara sahabat, serta ratusan media yang melakukan peliputan. Setidaknya dibutuhkan tiga area, yaitu: ruang sidang di Auditorium HM Rasjidi, ruang konferensi pers, dan ruang konsumsi.“Ruang pertemuan yang ada di lobi gedung layanan Kemenag juga sedang digunakan untuk layanan publik mempersiapkan dokumen jamaah haji. Ini fungsi yang sangat urgen di tengah persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kapasitas Auditorium HM Rasjidi tidak memungkinkan untuk dijadikan ruang sidang sekaligus ruang konferensi pers dan konsumsi,” papar Thobib Al Asyhar.“Kita tahu layanan haji juga sangat krusial. Jadi kami tentunya turut mendukung terselenggaranya semua pelayanan tersebut,” sambungnya.Disebutkan Thobib, perhatian media terhadap Sidang Isbat setiap tahun sangat besar. Karena itu, diperlukan lokasi dengan ruang yang memadai agar jurnalis dan kru media dapat menjalankan tugas peliputan secara optimal, tertib, dan aman, mulai dari penempatan peralatan siaran, mobil SNG, alat pengambilan gambar, hingga pelaksanaan konferensi pers.Ketiga, keterbatasan ruang parkir. Dengan jumlah peserta yang sangat banyak, ketersediaan lahan parkir menjadi salah satu kebutuhan. Apalagi, sidang Isbat dihadiri banyak perwakilan negara sahabat dan tokoh agama, sehingga aspek keamanan dan kenyamanan para tamu menjadi perhatian.“Kami khawatir kalau sidang isbat dilaksanakan di kantor justru mengganggu karena tidak ada tempat parkir dan ruangnya terbatas. Maka itu, tahun ini kami pindahkan dulu,” ujarnya.Thobib menegaskan, pemindahan lokasi sidang isbat murni didasarkan pada pertimbangan teknis agar kegiatan berjalan tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pihak. Lokasi yang dipilih selain berada pada kawasan yang mudah di akses, juga memiliki ballroom besar, ruang konferensi pers yang memadai, serta ruang yang disiapkan khusus untuk salat magrib.“Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali seperti biasa. Ini semata karena faktor teknis,” ucapnya.“Kenapa tidak di Masjid Istiqlal? Ruang pertemuan dalam skala besar di Masjid Istiqlal juga terbatas,” tandasnya.

LensaDaily - Pemerintah melalui Kementerian Agama yang menetapkan awal Ramadan 1447 H/2026 M dipastikan terjadi perbedaan, setelah Muhammadiyah menetapkan pada Rabu 18 Februari 2026. Perbedaan penetapan awal Ramadan tahun ini pun kiranya menjadi momentum kebersamaan umat Islam dalam menyambut bulan suci.Hal tersebut dikatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan apabila terdapat perbedaan dalam memulai puasa. “Apabila umat Islam ada yang memulai puasa berbeda, tolong jaga kerukunan. Indonesia memiliki keberagaman yang indah. Jika ada perbedaan, mari kita terima sebagai kekayaan khazanah keberagaman Indonesia,” tegasnya dalam konferensi pers usai Sidang Isbat yang digelar di Jakarta, Selasa 17 Februari 2026.Senada dengan itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menekankan pentingnya persatuan umat di tengah perbedaan yang bersifat teknis.“Bangsa kita ini terdiri dari berbagai latar belakang, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu sifatnya teknis, bisa kita pahami dan maklumi. Tetapi yang paling penting adalah keutuhan sebagai umat Islam,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, selama tidak menyentuh persoalan akidah.“Perbedaan akan menjadi harmoni yang indah dan menjadi hal penting untuk persatuan Indonesia dan stabilitas nasional. Penting bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Kita harus menguatkan ibadah dan meningkatkan takwa kita, itu yang paling utama,” katanya.Dengan penetapan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyambut puasa Ramadan 1447 H dengan penuh kesiapan, memperkuat spiritualitas, serta menjaga persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman.

LensaDaily - Hasil Sidang Isbat yang menetapkan 1 Ramadan 1447 jatuh pada Kamis 19 Februari 2026 mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia.Penetapan ini didasarkan pada hasil Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 17 Februari 2026. “Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat.Menag menjelaskan, berdasarkan paparan, ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).Artinya, secara hisab, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum memenuhi kriteria Visibilitas Hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°."Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS," jelas Menag.Pertimbangan kedua, hasil hisab tersebut terkonfirmasi oleh laporan para perukyat yang diturunkan Kementerian Agama. Tahun ini, rukyat dilaksanakan di 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.“Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Bahkan di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan rukyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” ujar Menag.“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” tegas Menag.Menag berharap keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara bersama-sama. "Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," pesannya."Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadan, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita sudah berpengalaman hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan," tuturnya.Turut membersamai Menag, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.Sidang Isbat juga dihadiri oleh para pimpinan ormas Islam, para ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, serta perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.