LensaDaily - Komitmen berkelanjutan dalam mendukung masyarakat rentan, Bank DBS Indonesia menyalurkan donasi Sumatra Disaster Relief senilai lebih dari Rp6 miliar untuk pemulihan bencana Aceh dan Sumatra. Bantuan ini disalurkan sebagai respons darurat dalam meningkatkan ketahanan komunitas terdampak dan membantu 11.475 keluarga atau 67.653 individu rentan pasca bencana banjir dan tanah longsor di 222 desa.Melalui DBS Foundation, Bank DBS Indonesia bersama mitra lokal Plan Indonesia menyalurkan bantuan tersebut dari Januari hingga April sekaligus memastikan bantuan sampai kepada penerima yang paling membutuhkan sehingga upaya pemulihan pasca bencana berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong mengatakan, Bank DBS Indonesia menjunjung tinggi komitmen yang melampaui sektor perbankan. Sebagai mitra tepercaya dalam mendukung ekonomi inklusif, DBS Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai menjadi salah satu sumber kekuatan serta pendorong kebaikan yang berdiri bersama komunitas kami, terutama di masa-masa sulit."Kondisi masyarakat di Aceh dan Sumatra Barat dalam melewati masa pemulihan yang krusial ini turut menjadi prioritas kami dalam berkontribusi secara jangka panjang," ucap Lim Chu Ching dalam keterangannya Senin 22 Juni 2026.Program respons darurat ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, sekaligus membantu mereka melangkah dengan pemulihan yang berkelanjutan. Keberlangsungan bantuan kemitraan ini telah menjangkau sejumlah wilayah Aceh mulai dari Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara. Lebih dari itu, sinergi dukungan ini juga sampai di wilayah Agam dan Padang Pariaman di Sumatra Barat.Bank DBS Indonesia menyalurkan bantuan secara gotong royong bersama mitra strategis seperti Plan Indonesia, Mercy Corps Indonesia, Nazava, Adena Coffee, serta sejumlah mitra lokal lainnya yang diawasi pelaksanaannya oleh DBS Foundation.Fokus utama program bantuan mencakup pemenuhan kebutuhan mendesak mulai dari penyediaan akses air bersih, sanitasi, fasilitas dan perlengkapan kebersihan, rehabilitasi sumber air dan sistem perpipaan, hingga dukungan hunian darurat dan kebutuhan pokok rumah tangga.Program ini juga mencakup dukungan bagi anak-anak dan keluarga terdampak melalui distribusi perlengkapan sekolah, penyediaan ruang belajar sementara, serta bantuan tunai multiguna yang mampu membantu pemenuhan kebutuhan prioritas selama masa pemulihan.Secara total pelaksanaan program ini menjangkau hingga 6 kabupaten dengan penerima manfaat yang terdiri dari 20.085 anak perempuan, 17.625 anak laki-laki, 12.635 perempuan dewasa, dan 17.308laki-laki dewasa. Dari keseluruhan penerima manfaat tersebut, program juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk 356 lansia berusia di atas 50 tahun dan 20 penyandang.Selain memberikan bantuan utama, Bank DBS Indonesia juga berkontribusi dalam penguatan aspek perlindungan dan pemulihan sosial masyarakat terdampak. Dukungan ini mencakup sesi pendampingan psikososial, penguatan ketahanan serta perlindungan masyarakat, pelatihan pencegahan kekerasan berbasis gender, sampai dengan peningkatan kapasitas sektor pendidikan dalam situasi darurat.Bank DBS Indonesia juga turut mendukung penguatan koordinasi respons bencana bersama pemerintah daerah, platform koordinasi kemanusiaan, BNPB, dan organisasi masyarakat sipil lokal agar upaya pemulihan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menyampaikan terima kasih kepada Bank DBS Indonesia atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Plan Indonesia. "Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk menyalurkan bantuan secara efektif kepada komunitas yang membutuhkan, terutama bagi kelompok paling rentan. Kami optimis bahwa kemitraan ini akan menciptakan dampak positif yang signifikan sekaligus mempercepat upaya pemulihan masyarakat," katanya.

LensaDaily - Penganiayaan berat yang dialami Nenek Saudah (68) oleh sekelompok penambang emas ilegal karena melarang aktivitas tambang di lahan miliknya di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian publik. DPR RI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum harus tegas dan tuntas menyelesaikan kasus yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menegaskan komitmen DPR untuk mengawal secara langsung dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada Nenek Saudah. Ia mendorong Kementerian terkait agar menjadikan kasus-kasus di daerah seperti yang terjadi kepada Nenek Saudah sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menegakkan HAM.“Selama ini HAM itu ada, tapi saya pribadi belum melihat apa yang sudah benar-benar dikerjakan oleh Kementerian. Kalau tidak ada kekuatan dan keberlanjutan dari Kementerian, ini tidak akan berjalan,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK, Komnas HAM serta Nenek Saudah selaku korban pelanggaran HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin 2 Februari 2026.Arisal Aziz yang juga merupakan Legislator dapil Sumatera Barat II itu, menilai persoalan HAM yang menimpa Nenek Saudah ini membutuhkan perhatian serius dan tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat. Ia juga menyoroti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi korban, terutama dalam kasus-kasus yang memperhadapkan korban dan pelaku secara langsung.“Pelaku pasti membela diri, sementara korban yang menyaksikan dan merasakan langsung. Karena itu saya minta LPSK betul-betul melindungi masyarakat kami, baik korban maupun saksi,” ujarnya.Tak hanya itu, Arisal turut meminta perhatian para pemangku adat di Sumatera Barat untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait tanah ulayat. Ia menegaskan persoalan tersebut juga memiliki dimensi HAM yang tidak bisa diabaikan.“Tolong juga kepada Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), selamatkan anak ulayat dan tanah ulayatnya. Ini persoalan serius dan kami akan turun langsung ke lapangan,” katanya.Arisal berharap, Pemerintah segera menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh. Ia menegaskan Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal agar penanganan dugaan pelanggaran HAM tidak berhenti di meja rapat, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

LensaDaily - Perbaikan infrastruktur pemulihan daerah terdampak pascabencana Sumatera di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat khususnya kerusakan jembatan dan pendangkalan alur sungai disorot. perbaikan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar permasalahan lingkungan di sekitarnya.Hal ini dikatakan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI yang membahas penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Januari 2026.Berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan, oleh Komisi V DPR RI, kondisi sungai yang sudah mengalami sedimentasi parah hingga rata dengan permukaan tanah. Hal ini menyebabkan fungsi sungai sebagai saluran pembuangan air hilang, sehingga aliran air meluap ke berbagai arah dan mengancam keselamatan warga serta ketahanan infrastruktur. "Saya sendiri sudah pergi ke sana. Sungai yang jembatannya 100 meter lebih, itu sudah tidak ada lagi sungainya. Sudah rata dengan permukaan tanah, air mengalir ke mana-mana," ujar Lasarus.Ia pun mempertanyakan efektivitas perbaikan jembatan jika tidak dibarengi dengan normalisasi alur sungai. Menurutnya, tanpa pengarahan arus air yang tepat, setiap upaya perbaikan fisik jembatan akan sia-sia karena akan terus tergerus oleh luapan air yang tidak terkendali."Kalau hanya diperbaiki jembatannya saja, terus aluran sungainya bagaimana? Alur sungainya harus diarahkan. Kalau alur air ini tidak diarahkan, dia akan merusak ke mana-mana tempat," tegas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.Lebih lanjut, melalui Komisi V DPR RI, ia meminta pemerintah untuk menyusun langkah penanganan yang komprehensif dan terencana. Penekanan utama, jelasnya, diberikan pada aspek keterukuran, baik dari segi target waktu pengerjaan maupun estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan.Terakhir, Lasarus mengingatkan, kegagalan dalam mempertahankan kondisi infrastruktur yang ada dapat memicu timbulnya bencana baru di masa depan. Fokus kerja pemerintah, harapnya, tidak hanya berhenti pada penanganan pascabencana, melainkan juga pada pemeliharaan jangka panjang."Tentu penanganan ini harus secara komprehensif, terencana, dan tentunya juga kami dari Komisi V ini memastikan segalanya terukur. Kita bisa ukur dari sisi waktu dan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan. Karena kita bukan hanya mengurus bencana saja. Di sisi lain, akan timbul bencana baru kalau kondisi infrastruktur kita yang ada ini tidak kita pertahankan," pungkasnya. 

LensaDaily - Perum Bulog dalam menjamin ketersediaan dan distribusi stok pangan bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra beberapa waktu lalu. Bulog memiliki posisi kunci dalam memastikan kebutuhan pangan pokok masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat bencana.Sorotan ini dilontarkan Komisi VI DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026. RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo itu menyoroti peran strategis Perum Bulog dalam penanganan pascabencana Sumatera.“Komisi VI memandang penting peran strategis Perum Bulog dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatera Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh khususnya menjamin ketersediaan stok dan distribusi pangan pokok pada situasi darurat,” ujar Eko mengutip dpr.go.id, Kamis 22 Januari 2026.Menurutnya, dalam situasi bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra, peran Bulog tidak cukup hanya sebatas menjaga stabilitas harga dan stok secara nasional. Bulog juga dituntut hadir lebih aktif dalam penyediaan cadangan pangan untuk respons cepat di daerah terdampak.“Dalam konteks ini, Perum Bulog diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi stabilitas harga dan stok nasional, tetapi juga berperan aktif dalam penyediaan cadangan beras pemerintah untuk respons cepat tanggap kaitan dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera,” kata Politisi Fraksi PAN ini.Eko juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN lainnya, agar distribusi pangan ke wilayah terdampak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.“Selain itu perlu serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BUMN lintas sektor agar akses pangan masyarakat terdampak tetap terjaga secara cepat tepat, akurat, dan berkelanjutan,” lanjutnya.Lebih jauh, Komisi VI DPR RI mendorong penguatan sinergi antara Bulog dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya Pemerintah membangun sistem pangan nasional yang lebih tangguh. Menurut Eko, integrasi fungsi pengadaan, stabilitas, dan pengelolaan cadangan pangan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai situasi krisis.“Penguatan sinergitas antara Bulog dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah penting dalam membangun sistem pangan nasional yang lebih tangguh, berkelanjutan integrasi fungsi pengadaan, stabilitas serta pengelolaan cadangan pangan,” pungkas Eko Patrio.

LensaDaily - Sebanyak 197 titik disiapkan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ke-197 titik pembangunan huntap tersebut berada ketiga provinsi yang dilanda bencana tersebut."Kita bergerak cepat, kita sudah usulkan cukup banyak titik-titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang untuk hunian tetap," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers usai rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehablitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu 10 Januari 2026.Maruarar merinci, di Aceh disiapkan sebanyak 153 titik seluas 473 hektare, Sumatera Utara sebanyak 16 lokasi seluas 58 hektare, dan Sumatera Barat sebanyak 28 lokasi seluas 53 hektare."Khusus Provinsi Aceh saya perjelas, usulan lahan relokasi sebanyak 153 titik lahan, dengan total luas lahan sebesar 473,09 hektare, total daya tampung rumah yang dapat terbangun sebanyak 28.311 unit, di antaranya yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan layak sebanyak 24 titik lahan," ujarnya.Menteri PKP juga menegaskan bahwa proses pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu aman dari potensi bencana alam, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan ekosistem kehidupan penghuni.“Pertama, lokasinya aman dari potensi banjir, tsunami, atau longsor. Kedua, tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat, seperti ladang, tempat kerja, sekolah, dan pasar,” tandasnya.Berdasarkan data Kementerian PKP per Jumat, 9 Januari 2026, total rumah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 hanyut.Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 hanyut. Adapun di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 hanyut.