LensaDaily - Sumatera Utara (Sumut) menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan dua provinsi lain Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana banjir dan longsor pada November 2025. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari keputusan pengembalian TKD 2026 bagi daerah terdampak bencana.Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Tito Karnavian menjelaskan, besaran pengembalian dana disesuaikan dengan jumlah pemotongan TKD yang sebelumnya diberlakukan pada masing-masing daerah.Saat kebijakan penyesuaian TKD 2026 diterapkan, Sumut mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp6 triliun. Sementara itu, Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” kata Tito Karnavian usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana yang dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Meski menerima pengembalian TKD terbesar, Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan hibah terbesar untuk daerah terdampak banjir dan longsor. Total dana hibah yang disalurkan mencapai Rp260 miliar kepada pemerintah daerah yang masih mengalami keterbatasan anggaran.“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus,” ujar Tito.Selain itu, Tito menyampaikan sebanyak 3.084 sekolah akan segera direhabilitasi dari total 4.992 sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Sisanya akan ditangani pada tahap berikutnya.“3.084 itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya yang sekitar 1.000 bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya,” katanya.Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Tito menjelaskan BNPB telah mulai mengerjakan huntap yang berdiri di atas lahan milik masyarakat sendiri. Sedangkan pembangunan huntap komunal di sejumlah daerah masih terkendala proses penyediaan lahan.“Sementara untuk huntap, kalau yang di tanahnya sendiri sudah dikerjakan BNPB. Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana. Kementerian ATR/BPN dan Lingkungan Hidup juga harus menyiapkan lahannya,” terang Tito Karnavian.Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta jajaran kementerian terkait.

LensaDaily - Penganiayaan berat yang dialami Nenek Saudah (68) oleh sekelompok penambang emas ilegal karena melarang aktivitas tambang di lahan miliknya di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian publik. DPR RI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum harus tegas dan tuntas menyelesaikan kasus yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menegaskan komitmen DPR untuk mengawal secara langsung dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada Nenek Saudah. Ia mendorong Kementerian terkait agar menjadikan kasus-kasus di daerah seperti yang terjadi kepada Nenek Saudah sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam menegakkan HAM.“Selama ini HAM itu ada, tapi saya pribadi belum melihat apa yang sudah benar-benar dikerjakan oleh Kementerian. Kalau tidak ada kekuatan dan keberlanjutan dari Kementerian, ini tidak akan berjalan,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK, Komnas HAM serta Nenek Saudah selaku korban pelanggaran HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin 2 Februari 2026.Arisal Aziz yang juga merupakan Legislator dapil Sumatera Barat II itu, menilai persoalan HAM yang menimpa Nenek Saudah ini membutuhkan perhatian serius dan tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat. Ia juga menyoroti peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ia menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi korban, terutama dalam kasus-kasus yang memperhadapkan korban dan pelaku secara langsung.“Pelaku pasti membela diri, sementara korban yang menyaksikan dan merasakan langsung. Karena itu saya minta LPSK betul-betul melindungi masyarakat kami, baik korban maupun saksi,” ujarnya.Tak hanya itu, Arisal turut meminta perhatian para pemangku adat di Sumatera Barat untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait tanah ulayat. Ia menegaskan persoalan tersebut juga memiliki dimensi HAM yang tidak bisa diabaikan.“Tolong juga kepada Ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), selamatkan anak ulayat dan tanah ulayatnya. Ini persoalan serius dan kami akan turun langsung ke lapangan,” katanya.Arisal berharap, Pemerintah segera menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh. Ia menegaskan Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal agar penanganan dugaan pelanggaran HAM tidak berhenti di meja rapat, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

LensaDaily - Pemerintah Pusat pastikan daerah terdampak bencana tidak hanya memperoleh penambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, tetapi juga berbagai keringanan untuk provinsi terdampak bencana lainnya. Keringanan tersebut mulai dari kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana untuk penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Kebijakan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tito berharap dana tersebut dapat segera disalurkan agar daerah terdampak bencana bisa langsung bergerak melakukan pemulihan.“Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak, membantu pemulihan pascabencana,” kata Tito Karnavian, secara virtual dari Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.Rakor ini diikuti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari kediaman pribadinya di Komplek Tasbih Medan, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.Terkait penambahan TKD tahun 2026 yang merupakan usulan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor pada akhir November lalu, melainkan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.“Ini awalnya usulan Pak Bobby Nasution, mewakili Gubernur lainnya, kebijakan ini tidak hanya untuk terdampak bencana saja, seluruh daerah di provinsi tersebut, yang terdampak digunakan untuk pemulihan bencana, yang tidak terdampak digunakan untuk mitigasi atau seperti Nias, walau tidak terdampak bencana, inflasi di sana tinggi, jadi bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi,” kata Tito.Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun. Adapun sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun akan segera disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana.“Alokasi awalnya Rp6,5 triliun, ada sekitar Rp5 triliun penambahan yang dialokasikan untuk tahun ini, kami harap pemerintah daerah siapkan rencana kegiatannya untuk pemulihan bencana agar bisa cepat dirasakan masyarakat,” kata Askolani.Rakor tersebut turut dihadiri secara virtual Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robeen Rico, Deputi IV BNPB Jarwansyah, pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan bupati dari wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

LensaDaily - Pemerintah pusat resmi mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.Keputusan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (17/1/2026).TKD Disamakan dengan Tahun 2025Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo menyetujui agar besaran TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar disamakan dengan alokasi tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami efisiensi anggaran.“Presiden sudah memutuskan bahwa transfer keuangan daerah untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disamakan dengan tahun 2025. Dengan demikian total tambahan anggarannya mencapai Rp10,6 triliun,” ujar Tito Karnavian di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta.Komitmen Pemerintah Pulihkan Daerah PascabencanaTito menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam memulihkan kondisi masyarakat di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perekonomian. Sejumlah kementerian dan lembaga telah dimobilisasi untuk mendukung proses pemulihan.“Pesan Presiden sangat jelas. Beliau memahami kesulitan daerah dan telah menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah pusat, mulai dari Kementerian PUPR, Pendidikan, Kesehatan, TNI, Polri, BNPB, hingga Basarnas. Semua di-backup dan didorong,” katanya.Gotong Royong Pusat dan Daerah Jadi KunciMeski dukungan anggaran ditingkatkan, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah. Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan gotong royong antara pusat dan daerah agar anggaran yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat.“Daerah juga harus bergerak. Gotong royong itu penting. Tapi agar daerah kuat, anggarannya memang perlu ditambah,” ujarnya.Peringatan Keras: Dana Bencana Jangan DiselewengkanDalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian mengingatkan keras agar dana TKD tidak disalahgunakan. Ia menegaskan bahwa penyelewengan anggaran bencana merupakan pelanggaran serius, baik secara hukum maupun moral.“Ini anggaran bencana. Kalau sampai diselewengkan, mudaratnya berlipat ganda. Ini pidana, tanggung jawab kepada Tuhan, dan sama saja menari di atas penderitaan masyarakat sendiri. Itu tidak boleh,” tegasnya.Rincian Pengembalian TKDAdapun rincian pengembalian dana TKD tersebut adalah sebagai berikut:Aceh (provinsi dan 23 kabupaten/kota): Rp1,6 triliunSumatera Utara (provinsi dan 33 kabupaten/kota): Rp6,3 triliunSumatera Barat (provinsi dan 19 kabupaten/kota): Rp2,7 triliunDana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah, antara lain untuk perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan lingkungan terdampak bencana.Transfer Dana Ditargetkan Pekan DepanMendagri memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah. Ia menargetkan proses transfer dapat dimulai pada awal pekan depan melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.“Saya harap minggu depan sudah bisa ditransfer. Hari ini Sabtu, jadi hari Senin mulai berjalan,” pungkasnya.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan penanganan konkret satu bulan pertama penanganan bencana Sumatera, salah satunya pada sektor infrastruktur jalan nasional.Hal tersebut dikatakan Seskab dalam paparan pemerintah perkembangan pemulihan serta rencana strategis pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025."Bencana ada di tiga provinsi, terdampak 52 kabupaten, 78 jalan nasional putus. Per satu bulan, dari 78 tinggal 6 yang masih proses penyambungan. Empat titik di Aceh, dan ada di Sumbar, dan di Sumut," tutur Seskab Teddy."Per sekarang, satu bulan, seperti yang KSAD tadi sampaikan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar, 50 meter ke atas, bahkan di Bireun itu sampai 180 meter, itu tersambung," lanjut Seskab.Seskab .menegaskan bahwa jembatan menjadi prioritas agar jalur distribusi logistik kembali terbuka."Kenapa jembatan yang utama kita fokus, selain yang lainnya? Karena agar bisa jalur logistik masuk, tembus antarkabupaten, antarprovinsi. Yang belum tembus kita pakai bantuan udara," tuturnya.Di sektor perumahan, Seskab menambahkan bahwa pemerintah memastikan pembangunan hunian bagi warga terdampak terus dikebut dalam waktu singkat. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian dalam skala besar melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.“Dalam satu bulan ini, seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan jadi. Minggu depan, insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian. Bapak Presiden menginstruksikan ke Kepala Danantara untuk bangun secepat-cepatnya rumah hunian, 15.000 rumah," ucapnya.Di bidang kesehatan, Seskab menyampaikan bahwa layanan sejumlah rumah sakit telah kembali beroperasi secara menyeluruh setelah sempat lumpuh. Pemulihan layanan kesehatan dasar juga berlangsung cepat berkat kerja sama berbagai pihak."Ada 87 rumah sakit yang terdampak, semuanya lumpuh. Dalam satu bulan ini, 87 itu semuanya sudah bisa melayani pasien. Ada yang belum sempurna, tapi yang pasti dari 87 itu semuanya sudah bisa pasien datang, diobati, seperti itu. Kemudian ada 867 puskesmas yang lumpuh. Sekarang satu bulan tinggal delapan yang belum beroperasi," jelas Seskab.Lebih lanjut, Seskab menyampaikan bahwa sektor pendidikan dan perekonomian mulai kembali bergerak di wilayah terdampak. "Kemudian pasar-pasar, beberapa sudah mulai beroperasi. Perekonomian perlahan-lahan mulai jalan," ucapnya.Menurutnya, kecepatan pemulihan tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa tanggap darurat. Selain itu, keberhasilan pemulihan satu bulan pertama tersebut merupakan hasil semangat kebersamaan seluruh elemen di lapangan.“Bapak Presiden dari awal menginstruksikan kepada semuanya, agar secepat mungkin lakukan dengan segera untuk pemulihan. Ya ini hasilnya. Kenapa bisa? Karena di lapangan para petugas dan warga nyatanya itu sama-sama, saling bantu, saling kerja sama, gotong royong semua. Petugas, warga, relawan, jadi satu semua," tuturnya.