LensaDaily - Pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia telah selesai. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan para nelayan.“Pekerjaan konstruksi KNMP Tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat 8 Mei 2026.Seiring dengan penyelesaian tersebut, KKP juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan terarah, sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pembangunannya.Program KNMP adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, mendorong implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru, menciptakan lapangan kerja, memperluas pemerataan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir.Sejumlah fasilitas utama di lokasi KNMP di antaranya meliputi pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan.“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” kata Trian.Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memastikan perlindungan dan kesejahteraan nelayan."Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka," ujar Presiden.Presiden menambahkan, tahun ini pemerintah akan meresmikan sebanyak 1.386 kampung nelayan dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya."Tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya, nanti kurang lebih ada enam juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya," ujar Presiden Prabowo. Sebaran lokasi 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I:Sumatra1. Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh2. Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh3. Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh4. Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh5. Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu6. Penago I, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu7. Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau8. Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau9. Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau10. Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung11. Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung12. Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung13. Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung14. Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat15. Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat16. Sungsang IV, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Jawa1. Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten2. Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta3. Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat4. Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat5. Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat6. Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat7. Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat8. Kertojayan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah9. Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah10. Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah11. Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah12. Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah13. Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur14. Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur15. Dapenda, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur16. Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara1. Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali2. Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat3, Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat4. Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat5. Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur6. Mudakaputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur7. Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur8. Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara TimurSulawesi1. Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo2. Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat3. Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat4. Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan5. Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan6. Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan7. Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan8. Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan9. Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan10. Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah11. Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara12. Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara13. Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara14. Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara15. Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi TenggaraKalimantan1. Ujung Said, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat2. Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat3. Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan TengahMaluku1. Waelihang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Maluku2. Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku3. Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara4. Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara5. Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku UtaraPapua1. Warmasen, Kecamatan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya2. Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025 yang diraih selama satu tahun dari target 4 tahun yang diminta kepada Kementerian Pertanian. Pengumuman tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Panen Raya di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026.“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan tonggak fundamental bagi kemerdekaan dan kedaulatan sebuah bangsa. Menurut Presiden, tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” tegas Presiden.Presiden mengingatkan pengalaman Indonesia pada masa pandemi COVID-19, ketika sejumlah negara produsen beras menahan ekspor demi kepentingan domestik masing-masing. Situasi tersebut, kata Presiden, menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar tidak lengah dan terus bergantung pada pihak lain, terutama dalam urusan pangan dan energi.Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa saat dilantik sebagai Presiden RI, dirinya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, berkat kerja keras dan kekompakan seluruh elemen pertanian nasional, target tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.“Kalau waktu saya dilantik jadi Presiden, memang saya beri target 4 tahun swasembada beras, swasembada pangan. Saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang (tadinya) 4 tahun saudara berikan kepada bangsa dan negara, 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” ungkap Presiden.Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh komunitas pertanian Indonesia. Menurut Presiden, mereka telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri mandiri.“Hari ini saudara memberi kepada bangsa dan negara bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia,” ucap Presiden.Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam laporannya turut menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan buah dari gagasan besar Presiden yang diwujudkan melalui kerja kolektif Kabinet Merah Putih dan seluruh insan pertanian di tanah air.“Seluruh petani Indonesia ada 160 juta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang luar biasa perhatiannya pada sektor pertanian. Sekali lagi, atas nama petani Indonesia, Bapak Presiden, mengucapkan terima kasih tak terhingga,” ujar Mentan.Mentan turut menambahkan bahwa swasembada pangan nasional menjadi salah satu capaian terbaik Kabinet Merah Putih sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.“Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua harus didukung oleh pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan hingga ke tingkat daerah. Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus bekerja untuk mengamankan seluruh kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.“Saya sebagai Presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara, kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. Presiden Prabowo juga menekankan percepatan pembangunan Papua di seluruh sektor, dengan pangan sebagai fondasi utama kehidupan bangsa dan transformasi nasional. Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kunci keberlangsungan bangsa yang harus dibangun dari tingkat nasional hingga daerah.“Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan, kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi, bahkan bila perlu secara kabupaten,” ungkap Presiden.Presiden Prabowo mencontohkan pengalaman bencana di sejumlah daerah sebagai pelajaran penting bahwa setiap wilayah harus mampu bertahan secara mandiri saat terjadi gangguan distribusi. Presiden pun mendorong penguatan kembali konsep lumbung pangan dari tingkat desa hingga nasional.“Dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” tegas Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti tingginya biaya logistik akibat ketergantungan antarwilayah dalam pemenuhan pangan, sehingga setiap daerah perlu mengembangkan produksi pangan sesuai potensi lokal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat siap membantu setiap daerah untuk mencapai swasembada pangan, termasuk di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.“Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” tutur Presiden.

LensaDaily - Pemanfaatan perhutanan sosial yang baik dan optimal dapat berkontribusi menopang ekonomi dan memberikan dampak ganda bagi masyarakat, yang diharapkan dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga nantinya juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kawasan hutan.Hal ini dikatakan Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni saat hadir pada Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan yang diselenggarakan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Dinas LHK Sumut, dan Balai Perhutanan Sosial Medan, didukung Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan (Kemenekeu) di Grand Mercure Medan Cipta Medan Angkasa, Rabu 10 September 2025.Perhutanan sosial, sebut Menhut, selain untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan, juga merupakan salah satu program strategis dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan atau swasembada pangan nasional, serta energi baru terbarukan.“Diharapkan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat nantinya bisa mendapat akses modal dari perbankan, sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat,” kata Raja Juli dihadapan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar dan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Nasution yang turut hadir.Saat ini terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS tersebut memiliki rincian tingkat platinum sebanyak 120 KUPS; tingkat golddengan jumlah 1.350 KUPS; tingkat silver sebanyak 5.749 KUPS; dan tingkat blue dengan total 8.550 KUPS.Diungkapkan Raja Juli Antoni, sebanyak 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 1,4 juta Kemitraan Kehutanan (KK) dengan luas 8,4 juta hektare, sepanjang periode Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.“Penyerahan 11.065 SK Perhutanan Sosial dengan luasan 8,4 juta hektare ini memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal secara legal dan berkelanjutan untuk pemanfaatan hasil hutan hingga mengurangi deforestasi,” ungkapnya.Untuk di Sumut ada 251 SK perhutanan sosial yang telah diterbitkan. Dengan luasan 113 ribu hektare, serta melibatkan 25 ribu kepala keluarga.“Masih ada 400 ribu hektare lagi yang berpotensi kita berikan SK pada masyarakat,” ujar Menhut. Pada prinsipnya, perhutanan sosial adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi. Menurutnya mustahil menjaga hutan jika masyarakat tidak sejahtera. Pihaknya berupaya memaksimalkan fungsi program sosial dengan akses terhadap modal serta pasar.Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengapresiasi para petani hutan, karena peran mereka dalam melestarikan kawasan hutan dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Hutan Sumut memiliki potensi untuk menjaga perputaran perekonomian. “Saya berterima kasih kepada petani hutan yang terus menjaga perekonomian Sumut melalui hasil hutan yang ibu bapak kelola,” ucapnya. Bobby meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk bagaimana agar para petani hutan bisa mengakses layanan perbankan atau permodalan. Menurutnya, hal tersebut akan sangat membantu masyarakat Sumut, khususnya petani hutan di Sumut. “Mungkin (petani) ada lahannya, mengelola hutan bisa, tapi modalnya mana, kalau kita berikan akses ke lembaga keuangan dengan kebijakan Pak Menteri, ini akan sangat membantu masyarakat Sumut,” ucapnya.Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Masrizal Saraan, dalam laporannya menyampaikan, forum ini bukan sekadar tempat diskusi. Forum ini adalah wadah konsultasi, wadah konsolidasi komitmen, para pemegang Perhutanan Sosial di Sumut untuk menegaskan bahwa Sumut berada di garis terdepan dalam agenda pembangunan hijau di Indonesia, yang selaras juga dengan visi misi Gubernur Sumut.Hadir lebih dari 300 orang yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah yang ada di Sumut, UPTD, KPH, para pemegang izin Perhutanan Sosial sebanyak lebih dari 100. Juga ada para pendamping dan tentunya mitra pembangunan yang ada di Sumut.“Ini menunjukkan bahwa agenda bersama di Sumut mendapatkan dukungan yang kuat dari semua stakeholder yang ada,” ucapnya.Sebelumnya, kata Masrizal, pada Selasa (9/9/2025), dilakukan pengesahan 50 RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial) – RKT (Rencana Kerja Tahunan). Pengesahan RKPS dan RKT ini adalah tonggak penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan di Sumut. “Dokumen-dokumen ini bukan hanya formalitas administrasi, melainkan peta jalan nyata bagi kelompok tani hutan untuk mengelola kawasan dengan prinsip lestari, produktif, dan berkeadilan,” ungkapnya.PETAI melihat momentum ini sebagai bukti kuat bahwa kolaborasi multipihak, pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, dan sektor usaha, dapat menghasilkan terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan di lapangan.“Kita semakin optimis bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberi akses kelola, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi usaha rakyat, penguatan kelembagaan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional pengurangan emisi dan sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon,” Masrizal menuturkan.“Tantangan berikutnya adalah, memastikan apa yang direncanakan benar-benar diimplementasikan, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan kita bersama,” pungkasnya.

LensaDaily - Program penanaman jagung oleh Polri sebagai aksi memberikan dampak besar pada ketahanan pangan nasional, diapresiasi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi. Penanaman jagung ini dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di lahan Perhutanan Sosial, Hutan Selo Lestari, Grobogan, Jawa Tengah."Inisiatif Kapolri dan jajarannya dalam meningkatkan kedaulatan pangan nasional dan mempercepat swasembada pangan adalah sesuatu yang sangat membanggakan yang harus kita apresiasi setinggi-tingginya," ujar wanita yang akrab disapa Titiek Soeharto itu dalam sambutannya di lokasi, Rabu 9 Juli 2025.Titiek menyebut Presiden Prabowo Subianto memang ingin Indonesia bisa segera mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat. Prabowo, katanya, berharap Indonesia tak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar negeri."Polri telah melakukan kerjaan luar biasa dalam mendukung produksi jagung nasional, melalui keterlibatan pada seluruh tahapan, mulai dari pencarian lahan, pendistribusian bibit unggul dan pupuk, proses penanaman, pemberian bantuan alsintan, sampai pada jaminan penyerapan pascapanen," ujarnya."Tentunya dengan apa yang telah dilakukan Polri, saya optimis bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia dapat segera terwujud," tambahnya.Acara ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025."Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan penanaman bersama kuartal ketiga tahun 2025, di mana untuk Polri memiliki target untuk bisa menanam 1 juta hektare, dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan tambahan potensi lahan," kata Jenderal Sigit di lokasi.Kapolri mengatakan berdasarkan pendataan hingga 8 Juli 2025, potensi lahan yang tersedia sebanyak 795.339,53 hektare, dengan 431.233,36 hektare di antaranya sudah ditanami dan sisanya menunggu penanaman secara bertahap.