LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem di Indonesia.“Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insyaallah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan,” tegas Presiden dalam pidatonya usai memimpin panen raya serentak yang digelar di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026.Presiden menyampaikan bahwa langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya besar mempersiapkan masa depan Indonesia di mana Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara terbesar di dunia pada 2045–2050. Menurut Presiden, cita-cita Indonesia menjadi negara maju hanya dapat terwujud apabila generasi muda saat ini benar-benar dipersiapkan dengan baik.“Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun, dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia?” ujar Presiden.Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh pertahanan dan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga oleh kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, rakyat yang kuat, sehat, dan sejahtera merupakan fondasi utama pertahanan nasional.“Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” kata Presiden.Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap peran TNI dan Polri yang telah membantu masyarakat melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan jembatan dan penyediaan titik air. Menurut Presiden, kesulitan rakyat harus menjadi perhatian bersama seluruh unsur negara.“Hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga, berapa ribu titik air. Kita atasi, kesulitan rakyat kita atasi,” ungkap Presiden.Menutup pidatonya, Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan milik rakyat, sehingga keberadaannya harus selalu diarahkan untuk membantu rakyat dan mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat.“Ini Indonesia, TNI, Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI, Polri harus mengatasi kesulitan rakyat,” pungkas Presiden.***

LensaDaily - Pertahanan udara Indonesia bertambah dengan penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 18 Mei 2026.Alutsista yang diserahkan yakni enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403.Mengawali proses penyerahan, Presiden Prabowo melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Presiden melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat.Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.Usai prosesi, Presiden langsung meninjau pesawat MRCA Rafale, serta alutsista lainnya. Dalam keterangannya usai peninjauan, Kepala Negara menyampaikan bahwa penambahan alutsista ini sebagai tonggak penguatan pertahanan nasional.“Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima ada enam pesawat tempur ya Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400, ada radar juga,” ucap Presiden.Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi. Pesawat MRCA Rafale akan memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.Sementara, pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Adapun pesawat A400M MRTT menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.Di sisi lain, radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.Sebelumnya, alutsista strategis berupa satu pesawat Airbus A400M telah diserahkan kepada TNI pada November 2025 lalu. Pesawat ini telah menambah kekuatan TNI Angkatan Udara dalam berbagai operasi.Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan para kepala staf angkatan. Tampak hadir pula sejumlah perwakilan negara sahabat.

LensaDaily - Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas menertibkan praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang masih marak terjadi di berbagai daerah akan dibentuk pemerintah bersama Polri. Pembentukan satgas dilakukan setelah pembahasan forum group discussion (FGD) melibatkan berbagai pemangku kepentingan."Hari ini, dari pagi sampai siang kami mengadakan FGD membahas tentang persiapan pembentukan Satgas Illegal Drilling," jelas Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 8 April 2026.Menurutnya, langkah ini guna memperkuat cadangan minyak nasional di tengah tingginya harga minyak dunia. Meski cadangan dalam negeri masih tersedia, namun tidak optimal karena adanya aktivitas ilegal."Cadangan (di dalam negeri) itu ada, akan tetapi masih banyak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal," ujar Brigjen Pol. Irhamni.Adapun waktu operasional satgas akan disampaikan lebih lanjut. Nantinya, satgas ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI, dan Kejaksaan."Satgas ini akan bekerja sesuai dengan perintah pimpinan, antara ESDM, SKK Migas, nanti berkoordinasi dengan pimpinan Bapak Kapolri, kapan kami diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut," ungkap Brigjen Pol. Irhamni.Pembentukan satgas ini dilakukan atas kerja sama antara Polri dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Pertamina.

LensaDaily - Seorang prajurit TNI pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon (UNIFIL) gugur dalam serangan Israel di dekat Adchit Al Qusayr pada Minggu 29 Maret 2026 malam. UNIFIL menyampaikan prajurit tersebut meninggal dunia akibat terkena ledakan proyektil, yang juga melukai 3 prajurit lainnya.Komisi I DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan prajurit TNI dalam misi internasional, termasuk mengkaji kemungkinan penyesuaian hingga penarikan pasukan dari wilayah dengan tingkat risiko tinggi.Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menilai bahwa gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon menjadi momentum penting untuk meninjau kembali aspek keamanan dan kesiapan penugasan di kawasan konflik.“Kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita perlu melihat kembali apakah penugasan di wilayah tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang ada,” ujar Dave saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026.Ia menekankan bahwa setiap penugasan prajurit di luar negeri harus mempertimbangkan secara matang kondisi keamanan di lapangan, termasuk dinamika konflik yang dapat berubah secara cepat.Menurut Dave, evaluasi tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga harus mencakup penilaian strategis terhadap keberlanjutan misi, termasuk kemungkinan melakukan penyesuaian jumlah personel atau bahkan penarikan sementara jika situasi dinilai tidak kondusif.“Kita harus realistis melihat kondisi di lapangan. Jika tingkat ancaman meningkat, maka opsi penyesuaian hingga penarikan pasukan perlu dipertimbangkan secara serius,” tegas Legislator Fraksi Partai Golkar dapil Jawa Barat VIII itu.Ia menambahkan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penugasan, tanpa mengabaikan komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia.Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif, termasuk memperkuat sistem mitigasi risiko dalam setiap penugasan internasional.“Kita tetap mendukung peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian, tetapi keselamatan prajurit tidak boleh dikompromikan,” pungkasnya.Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah ke depan, baik dalam bentuk penguatan sistem pengamanan maupun penyesuaian kebijakan penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. 

LensaDaily - Kasus penanganan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menjadi perhatian serius Komisi III DPR RI. Para pelaku berjumlah empat orang merupakan oknum prajurit TNI dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus yang nantinya akan melakukan pendalaman melalui rapat kerja bersama Polri, LPSK, serta kuasa hukum korban.“Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk Panitia Kerja sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat Indonesia,” tegas Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Maret 2026.Tak hanya itu, Legislator Fraksi Partai Gerindra itu usai rapat membahas perkembangan penanganan perkara sekaligus langkah perlindungan terhadap korban tersebut mengungkapkan Komisi III DPR RI mendorong sinergi antara Polri dan TNI dalam penanganan kasus ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.“Khususnya mengacu pada Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru. Sinergitas tersebut dinilai penting guna memastikan proses penegakan hukum berlangsung transparan dan akuntabel,” tandas Habiburokhman.Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang telah berhasil mengungkap peristiwa serta mengidentifikasi para pelaku. “Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku penyiraman air keras terhadap Saudara Andrie Yunus,” tutur Habiburokhman dalam kesimpulan rapat.Selain itu, Komisi III meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera memberikan perlindungan menyeluruh, tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada keluarga dan pihak terkait lainnya.Bahkan, aspek pemulihan kesehatan korban juga menjadi sorotan. Komisi III meminta LPSK bekerja sama dengan Kemenkes dan Kemenkeu memastikan Andrie Yunus mendapatkan layanan pemulihan yang optimal, sehingga hak-haknya sebagai korban dapat terpenuhi secara maksimal.