LensaDaily - Pemeliharaan dan keberlanjutan fungsi lintas bawah atau underpaas Gatot Subroto di Kota Medan harus dijamin oleh pihak terkait. Underpaas yang berada pada aliran sungai, diminta sistem pompa harus dijamin berfungsi dengan baik juga pemeliharaan jalan, trotoar, dan sarana pendukung lainnya agar manfaat infrastruktur tetap optimal dan aman bagi masyarakat.Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda saat melakukan kunjungan kerja spesifik pengawasan ke lintas bawah (underpass) Gatot Subroto di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat 30 Januari 2026. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya proyek, tetapi juga dari kepastian pemeliharaan dan keberlanjutan fungsinya.Kunjungan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan kondisi riil infrastruktur yang dibangun pada 2023–2024 dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025. Berdasarkan penjelasan para pemangku kepentingan, underpass ini terbukti mengurangi kemacetan hingga sekitar 30 persen, khususnya di simpang Gatot Subroto yang selama ini menjadi titik kepadatan lalu lintas.Meski berdampak positif, Komisi V DPR menekankan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah pemeliharaan. Ia mengingatkan agar Pemerintah Kota Medan dan balai terkait benar-benar bersinergi, tidak hanya pada tahap pembangunan, tetapi juga dalam pengelolaan pascaoperasional.“Underpass ini berada di bawah aliran sungai. Artinya, sistem pompa air harus dijamin selalu berfungsi dan tidak boleh mati. Jika pemeliharaan diabaikan, potensi genangan dan banjir justru bisa menjadi ancaman serius,” tegasnya.Selain sistem pompa, Komisi V DPR juga menyoroti pemeliharaan jalan, trotoar, dan sarana pendukung lainnya agar manfaat infrastruktur tetap optimal dan aman bagi masyarakat. Syaiful juga menyampaikan agar Pengelolaan sentra pompa air diminta menjadi perhatian utama karena berperan langsung dalam mitigasi banjir di kawasan underpass.Dalam rangkaian kunjungan tersebut, ia turut menerima laporan dari Direktorat Bina Marga terkait penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh. Satu di antaranya adalah seluruh ruas jalan yang sebelumnya terputus akibat bencana dilaporkan telah kembali terkoneksi, meskipun masih bersifat sementara.Sebab itu, terangnya, Komisi V DPR menilai capaian ini sebagai progres penting setelah hampir satu bulan masyarakat mengalami keterisolasian. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara tambal sulam.Maka dari itu, tegasnya, pemerintah perlu menyusun pemetaan yang jelas dan detail, termasuk penanganan sungai yang tertimbun longsoran, agar keputusan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan tata ruang. “Tata ruang harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai proses rekonstruksi justru melahirkan bencana baru seperti longsor dan banjir di masa depan,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.Terkait kebutuhan anggaran kebencanaan, Syaiful mengungkapkan bahwa hasil rekapitulasi lintas kementerian menunjukkan kebutuhan dana mencapai hampir Rp80 triliun. Anggaran tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari Kementerian PUPR, Perhubungan, hingga Perumahan.Menurutnya, beban anggaran sebesar itu tidak realistis jika ditarik dari seluruh direktorat yang ada, karena berisiko mengganggu pembangunan reguler nasional. Oleh sebab itu, ucapnya, Komisi V DPR RI mendorong pembentukan direktorat khusus kebencanaan.“Direktorat khusus ini penting, bukan hanya untuk efektivitas anggaran, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dari penanganan darurat hingga pembangunan pascabencana,” pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Kabanaran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut meresmikan empat proyek infrastruktur lain secara hybrid dari berbagai daerah di Indonesia.Keempat proyek yang juga ikut diresmikan adalah Underpass Gatot Subroto di Provinsi Sumatera Utara, Jembatan Sungai Sambas Besar di Provinsi Kalimantan Barat, serta Underpass Joglo Surakarta dan Flyover Cangguk di Provinsi Jawa Tengah. Peresmian ini menandai peningkatan konektivitas dan memperkuat akses masyarakat terhadap jalur logistik serta mobilitas antarwilayah.Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam meningkatkan pemerataan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.“Ini nanti akan diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata, mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas-fasilitas karena kita harus dorong pariwisata, karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam laporannya menyampaikan bahwa peresmian ini menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas lahan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Total yang kita resmikan pada hari ini adalah 2 jembatan, dua underpass, dan satu flyover ada di empat provinsi, total biaya yang kita keluarkan Rp1,97 triliun," ungkap Menteri Dody.Peresmian jembatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, peresmian Jembatan Kabanaran dan proyek-proyek yang diresmikan secara hibrid ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan transportasi. Jembatan Kabanaran sendiri menjadi jalur vital bagi aktivitas nelayan yang menggantungkan akses pada kawasan pesisir selatan. Selain itu, keberadaannya turut mendukung petani garam serta sentra industri rumput laut yang selama ini membutuhkan jalur distribusi yang lebih efisien. Sektor wisata pesisir juga diharapkan mendapatkan dorongan baru dengan adanya infrastruktur penghubung ini.Sebagai simpul baru dalam jaringan konektivitas selatan Jawa, Jembatan Kabanaran memperkuat jalur logistik dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Hal ini sekaligus mendukung penguatan jalur selatan sebagai koridor strategis masa depan untuk pariwisata, perdagangan, dan industri.Turut mendampingi Presiden dalam peresmian yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.