LensaDaily - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan Aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh telat dan harus tepat waktu atau on time pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran 2025. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menghadiri acara open house yang digelar Ketua MPR RI yang juga merupakan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/25). Hadir juga sejumlah pejabat negara pada acara open house tersebut.Dikutip dari lensaberitajakarta.com, Wamendagri mengatakan bahwa hari pertama mulai masuk kerja ASN usai libur Lebaran adalah pada Selasa (8/4/2025)."Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah," ucap Bima Arya.Bima Arya mengatakan, biasanya, hari pertama kerja akan ada halal bihalal."Itu hari pertama kerja, tradisinya adalah halal bihalal, semuanya. Nah, itu harus on time," jelas Bima Arya."Halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama," tandas Bima Arya.(Jakarta)

LensaDaily - Langit biru membentang di atas tanah Papua yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Namun, di balik keindahannya, pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Kini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya mempercepat pembangunan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.Koordinasi Intensif untuk Percepatan PembangunanKemendagri terus berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan pembangunan infrastruktur di keempat DOB tersebut berjalan sesuai rencana. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih aktif berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).“Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (24/1/2025).Langkah ini tak hanya melibatkan Kementerian PUPR, tetapi juga Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam waktu dekat, pertemuan lebih lanjut dijadwalkan untuk membahas alokasi anggaran dan strategi percepatan pembangunan.Fokus pada Pembangunan Kantor PemerintahanSalah satu prioritas utama adalah pembangunan pusat pemerintahan, termasuk Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Proyek ini merupakan amanat Undang-Undang yang mengatur pembentukan empat DOB di Papua.Pemerintah daerah juga didorong untuk mengambil langkah proaktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab mereka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).“Sehingga progres pembangunan di empat daerah DOB ini bisa segera dituntaskan atau dikerjakan,” kata Ribka Haluk.Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan pembangunan di DOB Papua diharapkan dapat segera terwujud, membawa perubahan nyata bagi masyarakat setempat.Reporter : Mulyadi Muis