LensaDaily - Ketua Satgas Nasional KDMP Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan mulai bisa mengajukan proposal pinjaman minggu depan. Sehingga, KDMP bisa mulai berjalan dan aktif melakukan kegiatan ekonomi membantu masyarakat.Wujudkan hal ini, Satuan Tugas (Satgas) KDMP akan melakukan percepatan pembentukan 80.000 koperasi. Bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga aktif membantu perekonomian masyarakat.“Ternyata untuk menurunkan anggaran ke KDMP dari Kemenkeu itu tidak sederhana, banyak regulasi yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru akan lebih lancar, Senin atau Rabu, saya rasa koperasi sudah bisa ajukan proposal pinjaman,” kata Zulhas saat Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis 18 September 2025 malam.Sedangkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Surya yang hadir mengatakan, Koperasi Merah Putih ini akan menjadi instrumen penting kemajuan Sumut yang diyakini akan mendongkrak perekonomian dari desa dan kelurahan.“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Sumut, tetapi tentu kita harus bisa memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan benar-benar bisa membantu masyarakat,” kata Surya.Menurut Surya, ada beberapa tantangan untuk membuat KDMP berjalan dengan baik, seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, saat ini ada sekitar 6.100 unit koperasi yang sudah terbentuk, namun tidak semua aktif.“Dari sekitar 6.100 yang aktif sekitar 202 unit walau secara kelembagaan sudah terbentuk, tetapi kita harus memastikan koperasi ini berjalan dengan baik, membantu masyarakat, lewat rapat ini ke depannya kita bisa percepat pengaktifan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Surya.Rapat ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi dan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Hadir juga bupati/walikota se-Sumut, OPD terkait Pemprov Sumut dan Forkopimda.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025. Ratas tersebut, Prabowo meminta jajarannya lakukan percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan birokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah.“Baru saja selesai kami ratas dipimpin Bapak Presiden. Arahan beliau semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya,” ujar Menko Pangan.Dalam sektor pangan, Menko Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah berfokus pada dua agenda besar yakni optimalisasi lahan pertanian yang sudah berproduksi dan pembangunan lahan baru untuk sawah. Pembangunan lahan ini termasuk di wilayah Wanam Papua, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah lainnya.“Khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi. Tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Kan itu ada kawasan, sudah di timdu (tim terpadu), sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya,” jelasnya.Tak hanya berfokus pada karbohidrat, Menko Zulhas menekankan bahwa pemerintah juga memberi perhatian pada ketersediaan protein bagi masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan direncanakan akan membangun 20 ribu hektare tambak dalam tahun ini.“Itu juga diminta untuk dipercepat tahun ini dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu dari target 70 ribu hektare,” katanya.Selain pangan, Menko Pangan menyebutkan bahwa percepatan juga akan dilakukan pada program Koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya itu, hal serupa juga berlaku untuk program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa.

LensaDaily - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara, membahas situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda, sehingga menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional.Pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. Jajaran ketua umum partai politik yang hadir, tampak Presiden Ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Di antaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.

LensaDaily - Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak Senin 1 September 2025. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin 25 Agustus 2025 lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat.Keduanya dinonaktifkan berdasarkan siaran pers dari DPP PAN yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi."Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," bunyi siaran pers PAN, Minggu 31 Agustus 2025.Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan."PAN berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung," tertulis dalam siaran pers.