LensaDaily - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus menjadi momentum membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan (bullying).Proses adaptasi peserta didik pada hari-hari pertama memasuki jenjang pendidikan baru menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter dan peningkatan prestasi siswa.Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi yang mengatakan, MPLS tidak sekadar memperkenalkan peserta didik pada lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi sekolah untuk memastikan setiap siswa merasa diterima dan mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru."MPLS itu adalah hari pertama anak kita berpindah dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Tentu ini perlu penyesuaian, yang pada intinya bagaimana siswa bisa merasa diterima dan memahami lingkungan tempat mereka akan melakukan proses belajar mengajar," ujarnya dikutip dpr.go.id, Senin 13 Juli 2026. Legislator Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, keberhasilan proses adaptasi sejak awal akan memudahkan sekolah menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal.Ia menambahkan, upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga komite sekolah.Menurutnya, hari pertama sekolah menjadi momentum yang tepat untuk membangun kesepahaman antara sekolah dan orang tua terkait proses pembelajaran, perlindungan peserta didik, serta upaya menjaga kesehatan fisik dan mental anak selama menempuh pendidikan."Ini adalah awal bagi lembaga pendidikan untuk membangun kesepakatan antara sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua. Anak-anak harus merasa nyaman dan terlindungi, baik kesehatannya maupun secara kejiwaannya," katanya.Purnamasidi menilai kesepahaman tersebut menjadi langkah awal dalam meminimalkan potensi terjadinya kekerasan maupun bullying di lingkungan sekolah."Ini penentu bagi semua stakeholder pendidikan untuk bisa meminimalkan proses kekerasan atau bullying yang mungkin potensinya akan terjadi di masa mendatang," tegasnya.Lebih lanjut, ia mendorong penguatan peran komite sekolah sebagai mitra strategis dalam mengawasi lingkungan pendidikan. Menurutnya, pengawasan terhadap perkembangan peserta didik perlu dilakukan melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antara sekolah dengan orang tua.Dengan sinergi seluruh pihak tersebut, Purnamasidi berharap MPLS benar-benar menjadi pintu masuk bagi terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung setiap peserta didik berkembang secara optimal.***

LensaDaily - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong untuk menghadirkan layanan pendidikan yang semakin merata.Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah tidak bekerja sendiri mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Untuk itu, partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan menjadi kekuatan penting dalam memperluas akses layanan pendidikan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan terjangkau bagi semua."Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Ini adalah amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Bersama-sama kita memenuhi amanat konstitusi agar setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang bermutu," ujar Mendikdasmen, mengutip kemendikdasmen.go.id, Senin 13 Juli 2026.Ia menegaskan, arah kebijakan pemerintah sejalan dengan komitmen Presiden untuk memastikan layanan pendidikan semakin accessible, sehingga mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus affordable, agar biaya pendidikan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.Mendikdasmen juga mengajak seluruh satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, untuk terus meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.Menurutnya, pendidikan Indonesia perlu mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang capable, yakni terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, Kemendikdasmen mulai memperkuat pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) beserta dukungan sarana dan peningkatan kompetensi guru sebagai bekal menghadapi perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi.Di sisi lain, penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. "Anak-anak harus menguasai teknologi informasi, tetapi juga memiliki kesalehan digital dan digital civility. Kemajuan teknologi harus diiringi dengan adab, etika, dan tanggung jawab dalam ruang digital," tegasnya.Penguatan mutu pendidikan juga diwujudkan melalui kebijakan Pembelajaran Mendalam yang berlandaskan tiga prinsip, yaitu mindful, meaningful, dan joyful atau berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik didorong untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya sesuai fitrah dan bakat yang dimiliki."Anak-anak harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan potensinya. Saya yakin, melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, kita dapat membangun generasi Indonesia Emas 2045 yang unggul, cakap, dan bermartabat," tutup Mendikdasmen.***

LensaDaily - Pemerintah harus segera memberikan kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus paruh waktu agar tidak terjadi ketidakjelasan status setelah September 2026.Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan Nasional yang turut dihadiri perwakilan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.Menurut Cucun, DPR memfasilitasi pertemuan tersebut untuk mempertemukan aspirasi para guru dan tenaga kependidikan dengan pemerintah, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi."Ada juga PPPK yang paruh waktu. Paruh waktu ini, tadi misalkan kan aspirasi mereka. Ini kan sampai September minta kejelasan seperti apa, emang harus segera disikapi. Makanya DPR RI memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan teman-teman yang berjuang di Forum Aliansi Guru ini. Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka tidak ada. Jadi ini butuh kejelasan terkait PPPK. Ada dua kan, ada yang penuh waktu, yang paruh waktu ini isu yang mereka minta kepastian," ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.Selain persoalan PPPK, Cucun mengatakan DPR juga mengawal proses pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang tengah dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebijakan pemenuhan tenaga pendidik pada 2027 benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan."Sekarang ini memang sudah darurat, tapi masih banyak yang harus ditata dulu. Ini lagi disimulasikan sehingga nanti sebetulnya berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mendikdasmen lagi menghitung dengan KemenPAN-RB, sinergi juga dengan Kemendagri yang memahami bagaimana peta kebutuhan guru di daerah, termasuk kekosongan kepala sekolah," jelasnya.Cucun menambahkan, DPR akan terus mengawal proses tersebut agar hasil pemetaan kebutuhan guru, tenaga kependidikan, hingga guru agama dapat menjadi dasar penyusunan anggaran pemerintah tahun 2027."DPR ikut mengawal. Karena nanti kalau memang mau diputuskan di tahun 2027, kan ada kesiapan dalam bingkai anggaran untuk pemenuhan kebutuhan guru itu," pungkasnya.***

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perguruan tinggi dalam negeri mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang strategis yang tengah dikembangkan.Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait percepatan pengembangan sejumlah sektor industri strategis nasional.Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Brian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan akselerasi pengembangan sejumlah bidang industri nasional mulai dari farmasi hingga otomotif.“Banyak program mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya, program-program hilirisasi itu bisa dipercepat,” ujar Brian dalam keterangannya usai pertemuan.Sejalan dengan target percepatan tersebut, Brian menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mendukung pengembangan industri nasional.“Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita tuh nantinya betul-betul bisa memenuhi, bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industrialisasi yang memang tidak sedikit itu kan. Yang mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, aquafarming juga banyak, kemudian hilirisasi,” tuturnya.Lebih lanjut, Brian menegaskan bahwa ketersediaan SDM yang kompeten harus berjalan seiring dengan percepatan pengembangan industri. Karena itu, jajarannya akan memetakan dan menghitung kebutuhan tenaga ahli agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan perguruan tinggi.“Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang baik,” pungkasnya.***

LensaDaily - Insentif bagi guru madrasah non ASN akan disalurkan Kementerian  Agama (Kemenag) mulai akhir Juni 2026. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah tengah merampungkan buku rekening kolektif bagi guru madrasah non ASN penerima insentif.Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI. "Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. Insyaallah, insentif guru madrasah non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026," kata Menag mengutip kemenag.go.id Jumat 19 Juni 2026.Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenag sebesar Rp41,8 triliun, yang difokuskan untuk tiga program strategis yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non ASN yang belum bersertifikat pendidik.Menag mengungkapkan, untuk klaster peningkatan insentif guru non ASN yang belum bersertifikat, alokasi anggaran tambahan yang disetujui adalah sebesar Rp295,8 miliar guna menaikkan besaran unit cost menjadi Rp1,5 juta per bulan."Usulan tambahan anggaran Kementerian Agama mengalami penyesuaian. Penyesuaian tersebut itu dilakukan untuk mempertegas kebutuhan strategis, antara lain, kesinambungan layanan pendidikan agama dan keagamaan, penguatan kelembagaan dan layanan pesantren, afirmasi bagi penambahan unit cost insentif guru non ASN yang belum bersertifikat pendidik, serta percepatan revitalisasi madrasah dan sekolah keagamaan," ujarnya.Menag pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan guru madrasah non ASN sekaligus mengapresiasi dedikasi para guru madrasah dalam mencerdaskan anak bangsa."Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini," ujar Menag.Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Amin Suyitno menjelaskan bahwa pihaknya melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah tengah merampungkan buku rekening kolektif bagi guru madrasah non ASN penerima insentif."Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar Rp1,5 juta dan itu langsung masuk ke rekening mereka," kata Amin.