LensaDaily - Perkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta penguatan kelembagaan sekolah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, bersama anggota Komisi X melakukan kunjungan kerja reses ke Sumatera Selatan dengan fokus pengawasan implementasi program pendidikan dan kebudayaan. "Komisi X memantau langsung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program penguatan literasi dan inovasi riset," jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman usai memimpin tinjauan ke museum dan beberapa sekolah negeri di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025). Saat meninjau SMAN 15 Palembang, Komisi X mencatat adanya kebutuhan mendesak untuk revitalisasi kelas. Beberapa ruang kelas mengalami kerusakan cukup serius seperti atap yang bocor dan kaca jendela yang pecah, sehingga perlu segera diperbaiki demi kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar. Sebaliknya, kondisi fisik di SMAN 3 Palembang dinilai sangat baik. Sekolah ini memiliki fasilitas yang memadai dan lingkungan belajar yang nyaman. Komisi X juga mendapat sambutan hangat dari jajaran guru dan siswa yang menunjukkan semangat dan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah di bidang pendidikan. Mahfudz Abdurrahman menegaskan bahwa selain memperhatikan kualitas fisik sekolah, peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan profesional sangatlah vital. "Kepemimpinan yang kompeten dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan," tegas Mahfudz Abdurrahman. Komisi X juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi sederhana atau tradisional yang tetap relevan dan mendukung aktivitas masyarakat serta pendidikan di era modern. Hal ini menjadi bagian dari strategi penguatan pendidikan yang berkelanjutan. Seluruh aspirasi dan masukan hasil kunjungan akan dibawa ke pusat untuk dijadikan bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan yang lebih solutif dan tepat sasaran. Komisi X DPR RI berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. (Sumatera Selatan)

LensaDaily - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia memastikan program-program pendidikan tinggi dan riset agar berjalan sesuai perspektif hukum, akuntabel, dan bebas dari korupsi, Jumat (16/5/2025).Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara kedua pihak.“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Jaksa Agung beserta jajaran atas sambutan hangat dan diskusi yang konstruktif. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga upaya untuk membangun fondasi hukum yang kuat dalam pelaksanaan program-program prioritas presiden,” ujar Menteri Brian.Mendiktisaintek menegaskan bahwa Kemdiktisaintek berkomitmen penuh dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan menjunjung tinggi tata kelola yang baik, transparansi, serta prinsip akuntabilitas hukum.Dalam konteks ini, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung menjadi kunci utama. (*)(Jakarta)

LensaDaily - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menunjukkan komitmen dalam mendorong transformasi teknologi di Indonesia. Langkah strategis terbaru yang diambil adalah membuka peluang kerja sama dengan Universitas Tokyo, Jepang, untuk mengembangkan kurikulum kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi generasi muda Indonesia.Kerja sama ini dibahas langsung oleh Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, dalam pertemuan bersama Profesor Yutaka Matsuo dari Department of Technology Management for Innovation, University of Tokyo. Pertemuan berlangsung di Kantor Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Jakarta Pusat, pada Selasa, 29 April 2025.Membangun Kurikulum AI yang RelevanLangkah ini menjadi salah satu inisiatif penting untuk menjawab tantangan globalisasi dan kebutuhan industri digital. Profesor Yutaka Matsuo menawarkan pengembangan kurikulum yang mengedepankan aspek teknis, seperti pengetahuan dan keterampilan digital, agar para lulusan siap menghadapi tantangan dunia kerja.Nezar menjelaskan bahwa konsep yang dibawa oleh Profesor Matsuo selaras dengan kebutuhan Indonesia. Di Jepang, lulusan program AI tak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu menciptakan startup yang memberi solusi konkret terhadap persoalan sosial dan ekonomi. Hal ini diharapkan bisa diterapkan di Indonesia agar inovasi tidak hanya lahir di laboratorium, tapi langsung dirasakan oleh masyarakat.Nezar menilai, pendekatan tersebut bisa memperkuat ekosistem digital nasional. Dengan penguasaan AI, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi melalui penerapan AI di sektor bisnis maupun layanan publik.Mendorong Efisiensi dan Daya Saing IndustriKehadiran AI dinilai bukan hanya sebagai alat bantu, melainkan sebagai motor penggerak efisiensi dan inovasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, Nezar menekankan pentingnya penerapan AI tidak terbatas pada sektor pemerintah, tetapi juga menyentuh dunia usaha.Menurutnya, pelaku industri yang mampu mengadopsi teknologi AI dengan tepat akan memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik di pasar domestik maupun global. Kerja sama ini pun diharapkan dapat membuka jalan bagi integrasi pendidikan dan kebutuhan industri, agar lulusan siap terjun ke dunia profesional dengan keunggulan kompetitif.Meskipun pertemuan ini masih dalam tahap awal dan bersifat eksploratif, Komdigi menunjukkan optimisme terhadap peluang kemitraan ini. Profesor Matsuo, yang juga menjadi penasihat teknologi AI bagi pemerintah Jepang, dinilai memiliki pengalaman mumpuni dalam menjembatani dunia akademik dan industri.Nezar menyatakan bahwa semangat kolaboratif yang ditunjukkan pihak Jepang, termasuk melalui Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), menjadi sinyal positif bagi masa depan kerja sama ini. Jika terealisasi, kolaborasi ini diyakini akan mempercepat pembangunan SDM digital Indonesia yang mampu bersaing secara global.Sebagai informasi, nilai tukar yen Jepang saat ini berkisar di angka Rp118 per 1 yen. Langkah strategis seperti ini menjadi investasi jangka panjang yang bernilai, bukan hanya dalam bentuk dana, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas intelektual dan teknologi bangsa.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si. menegaskan rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2025 hanya melalui jalur reguler dengan menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH).Penegasan ini disampaikan Irjen Pol. Anwar dalam rapat koordinasi yang diikuti Irwil III Itwasum Polri Brigjen Pol Drs. Herukoco, M.Si., Pejabat Utama SSDM Polri, Divpropam Polri dan Biddokkes Polri secara langsung dan juga diikuti secara daring oleh Wakapolda, Irwasda, Karo SDM, Kabid Propam dan Kabid Dokkes Polda Jajaran, Kamis (17/05/2025).“Rekrutmen Akpol jalur reguler adalah langkah strategis jangka panjang untuk mempersiapkan calon pimpinan Polri 30 tahun ke depan. Kita butuh perwira yang cerdas, kompeten, berintegritas, serta inovatif dan adaptif dalam menghadapi dinamika tugas-tugas kepolisian yang semakin kompleks di masa mendatang,” ujar Irjen Pol. Anwar.As SDM Kapolri menambahkan rekrutmen Taruna Akpol juga bertujuan menyiapkan perwira Polri yang andal dalam analisis dan pemecahan masalah untuk menyelesaikan persoalan dengan solusi efektif.Selain itu rekrutmen Taruna Akpol juga diharapkan menghasilkan perwira yang kolaboratif, mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Mantan Kapolda Bengkulu itu juga menambahkan rekrutmen dengan menerapkan prinsip BETAH juga merupakan concern Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.“Tolong jadikan prinsip BETAH ini sebagai pegangan. Saya minta kepada Karo SDM Polda untuk memedomani dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ini bukan sekadar slogan, tapi komitmen nyata membangun kualitas SDM Polri,” tambah As SDM Kapolri.Seleksi Taruna dan Taruni Akpol Tahun Anggaran 2025 saat ini sudah sampai tahap tes Psikologi.Penerapan prinsip BETAH rekrutmen anggota Polri telah memenuhi standar internasional dan mendapat penghargaan ISO 9001:2015.Prinsip BETAH dirancang untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).Bersih berarti tidak ada ruang sedikit pun bagi praktik curang atau titipan. Semua peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa intervensi pihak luar.Transparan artinya seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Prosesnya juga diawasi oleh pengawas internal dan eksternal, sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan.Akuntabel berarti semua proses dan hasil seleksi bisa dipertanggungjawabkan. Setiap langkah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hasilnya berdasarkan penilaian objektif.As SDM Kapolri menegaskan bahwa setiap peserta diperlakukan dengan adil, sopan dan tidak diskriminatif. Semua diberi layanan yang baik sebagai warga negara yang punya hak untuk ikut seleksi.“Persiapkan diri sebaik mungkin. Percaya dengan kemampuan dengan diri sendiri. Insya Allah, kalau memang sudah mempersiapkan diri dengan baik akan terpilih,” pungkas Irjen Pol. Anwar.(Jakarta)

LensaDaily - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati,  mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.Pengumuman tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani bersama Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini,dalam acara Taklimat Media, di Kemendiktisaintek, Selasa (15/4/2025).Dalam kegiatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keadilan dan penghargaan bagi dosen yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Melalui Perpres No. 19 Tahun 2025, Pemerintah memberikan Tukin kepada 31.066 dosen ASN yang sebelumnya hanya menerima tunjangan profesi, di luar gaji pokok dan tunjangan melekat.Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.“Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” lanjutnya.Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja. Dosen di PTN badan hukum (PTNBH) dan PTN BLU yang sudah menerapkan remunerasi akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi tetap.Sementara dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, PTN Satker, dan Lembaga Layanan Dikti akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, serta Tukin.Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memotivasi dosen dalam meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi Indonesia. “Semoga penghargaan ini tidak hanya memacu semangat para dosen dalam melaksanakan tugas mulia mencerdaskan bangsa, tetapi juga mendukung reformasi birokrasi Indonesia,” tutup Menkeu. (*)(Jakarta)