LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan.Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, usai diterima Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 4 Mei 2026.Menurut Brian, Presiden menanyakan perkembangan implementasi arahan sebelumnya terkait keterlibatan kampus dalam mendukung kebutuhan daerah melalui keahlian akademik dan riset.“Bapak Presiden meminta saya, kami ya, di Kemendiktisaintek, sudah sejauh mana kemajuan jurusan-jurusan yang prodi-prodi dan dosen-dosen yang bisa membantu pemda,” ujar Brian.Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang relevan seperti teknik lingkungan, arsitektur, hingga teknologi pengolahan sampah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung program penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.“Bagaimana pemda-pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus, peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, teknik mesin untuk sampah, dan sebagainya,” jelas Brian.Sebagai tindak lanjut, Kemendiktisaintek akan segera mengonsolidasikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membentuk tim-tim ahli yang dapat menjadi mitra strategis bagi kepala daerah.“Jadi, diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota, kabupaten, itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu,” jelasnya.Program ini juga sejalan dengan inisiatif “Kemdiktisaintek Berdampak”, yang mendorong agar kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi lebih relevan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Presiden pun meminta agar langkah tersebut disusun secara lebih terstruktur, sehingga seluruh kampus dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.“Bapak Presiden meminta lebih terstruktur lagi mungkin ya, supaya seluruh kampus bisa berperan,” tandasnya.

LensaDaily - Wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ingin menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi dikritik Komisi X DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai sebagai jalan pintas yang berisiko, mengingat akar persoalan pengangguran terdidik sebenarnya terletak pada lemahnya perencanaan tenaga kerja dan penempatan profesi secara nasional.Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa manfaat sebuah jurusan kuliah tidak bisa diukur secara sempit dari kebutuhan industri semata. Menurutnya, kegagalan serapan kerja tidak boleh serta-merta dibebankan sebagai kesalahan kampus.“Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Masalah pokok pendidikan tinggi kita bukan semata-mata karena terlalu banyak jurusan yang salah arah, tapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar,” kata Fikri dalam keterangan mengutip dpr.go.id, Jumat 1 Mei 2026.Sebagai solusi, DPR mendesak pemerintah untuk kembali berpatokan pada instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 berbasis tracer study. Alih-alih menutup jurusan, pemerintah semestinya membedah data akurat mengenai berapa persen lulusan perguruan tinggi yang terserap di dunia kerja, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, serta berapa persentase yang berhasil berwirausaha.Berdasarkan data Laporan Kinerja (LAKIN) yang disetor ke kementerian, serapan lulusan di sejumlah perguruan tinggi sebenarnya cukup tinggi. Laporan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 2023, misalnya, mencatat capaian IKU 1 mencapai 85,25 persen, sementara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berada di angka 62,96 persen. Rata-rata serapan lulusan dari kampus yang taat pelaporan berada di rentang 60 hingga 80-an persen.Di sisi lain, anomali justru terlihat pada data makro ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, jumlah sarjana yang menganggur melonjak mencapai 842.378 orang, dan rasio kewirausahaan nasional masih mandek di angka 3,5 persen. Fakta ini membuktikan bahwa ada ketidakcocokan antara keterampilan lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja bermutu yang gagal disediakan oleh negara.Lebih lanjut, kritik tajam DPR ini juga dipicu oleh klaim pemerintah terkait kelebihan lulusan pendidikan guru yang disebut mencapai 490 ribu orang per tahun, sedangkan kebutuhan diklaim hanya 20 ribu. Fikri mempertanyakan validitas angka tersebut, karena data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mencatat sekolah-sekolah negeri masih kekurangan sekitar 374 ribu guru."Klaim 490 ribu lulusan berbanding 20 ribu kebutuhan akan sangat menyesatkan jika tidak dijelaskan dasar perhitungannya. Menutup prodi keguruan tanpa membenahi penempatan guru di berbagai daerah justru berisiko memperburuk ketimpangan pendidikan," ungkap legislator Fraksi PKS tersebut.DPR merekomendasikan agar pemerintah fokus pada keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan di daerah, dan perbaikan kualitas kurikulum sebelum mengambil keputusan drastis."Wacana menutup prodi ini seharusnya dibalik. Bukan kampus yang pertama-tama harus ditanya mengapa lulusannya menganggur, tapi negaralah yang harus lebih dulu menjelaskan mengapa pembukaan lapangan kerja dan penempatan profesi tidak pernah direncanakan dengan matang," pungkasnya.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tahun 2026 pemerintah melakukan renovasi 70.000 sekolah, yang merupakan komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan melalui target renovasi sekolah dalam skala besar.Hal tersebut dikatakan Prabowo saat meninjau hasil renovasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu 29 April 2026. Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah telah memulai perbaikan terhadap sekitar 17.000 sekolah di berbagai daerah. Pada tahun 2026, jumlah tersebut ditingkatkan secara signifikan dengan target mencapai 70.000 sekolah yang akan direnovasi.“Tahun yang lalu kita, anggaran ini sekitar 17 ribu sekolah seluruh Indonesia. Tapi anggaran 26, kita akan perbaiki 70 ribu sekolah seluruh Indonesia. Tahun depan saya akan usahakan keras minimal 100 ribu tambahan sekolah. Jadi saya perhitungkan akhir 2028, semua sekolah di Indonesia sudah akan kita perbaiki,” ujar Presiden.Selain perbaikan fisik, Presiden menegaskan bahwa pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Menurut Kepala Negara, sekolah yang layak dan memadai menjadi fondasi penting dalam menciptakan proses belajar yang optimal.“Kita tidak hanya memperbaiki, kita harus menambah kualitas, menambah fasilitas sekolah-sekolah kita seluruh Indonesia, karena pendidikan adalah kunci dari kebangkitan suatu bangsa,” imbuh Presiden.Lebih lanjut, Kepala Negara turut menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang.Di tengah tantangan global, Indonesia dinilai tetap berada dalam kondisi yang stabil dan memiliki kekuatan untuk terus maju, termasuk melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.“Di tengah krisis dunia, krisis dunia yang luar biasa sekarang, terjadi perang di mana-mana, Ukraina, Gaza, Iran, di mana-mana perang, kita bersyukur Indonesia dalam keadaan yang baik dan damai,” pungkas Presiden.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pelajar dan tenaga pendidik untuk menjadikan pendidikan sebagai kunci kebangkitan bangsa. Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dan berjuang untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekolah yang layak dan modern.

LensaDaily - Dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Nusa Tenggara Timur sebesar Rp24 miliar harus dikembalikan karena puluhan ribu siswa tidak melakukan pencairan bantuan pendidikan tersebut. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan daerah lainnya yang kekurangan dan kondisi PIP untuk NTT ini berujung pada pengembalian anggaran ke kas negara.“Serapan PIP itu memang mengecewakan karena ada Rp24 miliar yang dikembalikan ke kas negara. Artinya ada 34 ribu siswa yang tidak melakukan pencairan,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah mengutip dpr.go.id, Jumat 24 April 2026.Ia mengaku prihatin karena anggaran yang telah diperjuangkan di tingkat nasional justru tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.“Ini sangat menyakitkan hati saya sebagai wakil NTT yang memperjuangkan anggaran di tingkat nasional dan ini tidak dicairkan,” katanya.Anita menilai salah satu penyebab rendahnya penyerapan dana PIP adalah lemahnya koordinasi dari dinas pendidikan setelah mengusulkan nama penerima bantuan.Menurut dia, dinas pendidikan seharusnya menyampaikan informasi kepada pihak sekolah agar segera memberitahukan kepada siswa dan orang tua terkait jadwal pencairan.“Dinas seharusnya ketika mereka mengusulkan, mereka memberitahukan kepada kepala-kepala sekolah. Jadi ketika waktunya pencairan mereka buka data, mereka lihat SK, mereka beritahu kepada orang tua siswa,” ujarnya.Ia juga menyoroti kurangnya kepedulian sejumlah kepala sekolah dalam memastikan bantuan sampai kepada penerima yang berhak.“Ini yang tidak dilakukan, artinya kepala sekolah banyak yang tidak peduli,” katanya.Anita menegaskan tanggung jawab utama ada pada kepala dinas pendidikan untuk mengawasi pelaksanaan program serta menginstruksikan sekolah melakukan pengecekan data penerima.Menurutnya, operator sekolah seharusnya membuka data penerima setelah surat keputusan terbit, kemudian menghubungi orang tua siswa agar pencairan dapat segera dilakukan.Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Karena itu, Anita meminta seluruh pemangku kepentingan di NTT memperbaiki koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang dan dana bantuan dapat terserap maksimal.

LensaDaily - Presiden Prabowo Subianto membuka lebar Istana Kepresidenan bagi anak-anak sekolah sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda Indonesia dimulai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 7 April 2026. Program “Istana untuk Siswa Sekolah” ini para siswa diperkenalkan pada berbagai ruang penting di istana, termasuk tempat di mana keputusan strategis negara diambil.Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada awak media usai kegiatan tersebut menjelaskan bahwa program ini bagian dari komitmen pemerintah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, yang juga tercermin melalui berbagai program prioritas seperti makan bergizi, renovasi sekolah, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan guru.“Salah satu program terbesar Bapak Presiden adalah investasi membangun dan membentuk generasi muda. Ada makan bergizi, ada renovasi sekolah, toilet, kita pasang TV digital pembelajaran. Kemudian ada sekolah rakyat, sekolah integrasi, sekolah Garuda, ada insentif dan kesejahteraan untuk guru dan lain sebagainya. Hari ini kita buka istana untuk anak-anak sekolah untuk generasi penerus bangsa,” ujar Seskab.Dalam kegiatan “Istana untuk Siswa Sekolah”, para pelajar diajak mengikuti diskusi dan tanya jawab, serta berkeliling istana untuk mengenal sejarah bangsa dan sistem pemerintahan. “Kita ajak mereka untuk melihat istana, kita ajak mereka untuk melihat tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini pernah diambil. Untuk apa? Untuk memberi mereka keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini,” ungkapnya.Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa program ini tidak hanya dilaksanakan di Istana Merdeka dan Istana Negara, tetapi juga akan diperluas ke seluruh Istana Kepresidenan di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah-sekolah dari berbagai wilayah, termasuk di luar Pulau Jawa, akan difasilitasi untuk mengikuti kegiatan ini.“Kita punya delapan, nanti masing-masing istana kita buka untuk anak sekolah juga. Untuk yang di luar Jakarta ataupun juga di luar Pulau Jawa nanti akan difasilitasi untuk ke sininya,” jelasnya.Seskab pun mendorong sekolah-sekolah yang ingin mengikuti program “Istana untuk Siswa Sekolah” agar dapat mendaftarkan diri ke Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet. Nantinya, para pendaftar akan diatur untuk melakukan kunjungan ke Istana.“Untuk seleksinya tidak ada. Jadi silahkan daftar ke tadi yang saya bilang kemudian nanti akan diatur oleh panitianya,” ungkapnya.Ia juga menambahkan bahwa antusiasme para siswa sangat tinggi, mengingat sebagian besar dari mereka baru pertama kali mengunjungi Istana. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi sekaligus memperkuat rasa kebangsaan di kalangan generasi muda.“Intinya Bapak Presiden ingin sebesar-besarnya istana ini dibuka untuk rakyat. Saat Lebaran ada, kemudian saat hari-hari besar lainnya ada, nah ini untuk anak-anak sekolah,” pungkasnya.