LensaDaily - Drawing Piala AFF U-19 2026 atau ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 menempatkan Timnas Indonesia U-19 tergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor-Leste, dan Myanmar. Turnamen sepak bola internasional tersebut berlangsung di Sumatera Utara, pada 1–14 Juni 2026.Drawing grup Piala AFF U-19 2026 tersebut dihadiri Presiden PSSI Erick Thohir yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 7 Mei 2026. Erick Thohir menilai drawing grup tersebut cukup kompetitif, namun optimistis Timnas Indonesia mampu tampil maksimal.“Grup kita cukup kompetitif, tetapi kita harus bisa menunjukkan mental juara. Kita tidak takut siapa pun lawannya,” kata Erick Thohir.Sementara itu, Grup B dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Adapun Grup C diisi Australia, Kamboja, dan Filipina.Sedangkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U-19 2026 atau ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 di Sumut. Bahkan, menurutnya, fasilitas yang disiapkan tidak hanya layak, tetapi diupayakan berada di atas standar kelayakan.Turnamen sepak bola internasional tersebut akan berlangsung pada 1–14 Juni 2026. Sebagai tuan rumah, Sumut menyiapkan tiga stadion, yakni Stadion Utama Sumut, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Dispora.“Tentunya kita akan memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya, bahkan kita usahakan sepenuhnya di atas layak. Pemerintah kota dan kabupaten bekerja bersama untuk menyukseskan event besar ini,” kata Bobby Nasution.Sebanyak 11 negara akan berlaga pada ajang tersebut, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor-Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam tiga grup dengan total 19 pertandingan.Bobby Nasution mengatakan persiapan penyelenggaraan dilakukan bersama PSSI dan pemerintah daerah agar turnamen berjalan sukses.“Kita mempersiapkan ini bersama PSSI, bersama Pak Walikota Rico Waas, kita memastikan penyelenggaraan ini berjalan sebaik-baiknya,” ujarnya.Presiden AFF Khiev Sameth menilai Sumatera Utara memiliki sejarah kuat dalam dunia sepak bola, didukung infrastruktur yang baik serta basis suporter yang besar dan antusiasme masyarakat yang tinggi.“Kami melihat dukungan pemerintah yang besar di sini. Medan juga punya sejarah sepak bola yang kuat, pecinta sepak bola yang besar, dan antusias masyarakat yang tinggi,” kata Khiev Sameth.Selain pelaksanaan drawing ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026, PSSI bersama Pemprov Sumut juga membagikan bola kepada anak-anak sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju penyelenggaraan AFF U-19 2026 di Sumut.
08 Mei 2026Tag: bobbynasution
LensaDaily - Keseriusan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam mengawal percepatan pembangunan Kabupaten Nias Utara agar segera keluar dari status daerah tertinggal diapresiasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Gedung Utama, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.Dalam rapat tersebut terungkap, dari 30 kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia, hanya satu yang berada di wilayah barat, yakni Kabupaten Nias Utara di Sumut. Sebelumnya, Sumut memiliki empat daerah tertinggal yang seluruhnya berada di Kepulauan Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Pada 2026, hanya Nias Utara yang masih menyandang status tersebut.Dari delapan gubernur yang diundang dalam rapat strategis itu, hanya Gubernur Sumut yang hadir langsung, sementara tujuh gubernur lainnya diwakili. Kehadiran Bobby dinilai sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut dalam memastikan percepatan pembangunan agar Nias Utara segera lepas dari daftar daerah tertinggal.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, secara terbuka mengapresiasi langkah tersebut. “Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu,” ujar Yandri.Ia mengungkapkan, dari 30 kabupaten tertinggal di Indonesia, sekitar 90% anggarannya masih bergantung pada transfer pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. “Hampir 90% pembiayaan daerah tertinggal bersumber dari transfer pusat. PAD-nya kecil, ruang fiskalnya terbatas. Karena itu intervensi pusat dan provinsi menjadi sangat penting,” tegasnya.Khusus Nias Utara, pemerintah pusat menilai daerah tersebut memiliki potensi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa. Namun potensi itu belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan akses logistik. “Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal,” katanya.Sementara itu, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dalam sambutannya mewakili seluruh bupati daerah tertinggal se-Indonesia sekaligus ditunjuk sebagai koordinator kabupaten tertinggal, menyampaikan apresiasi kepada Bobby Nasution. “Gubernur bagi kami adalah orang tua kami. Kami merasakan betul komitmen beliau, terutama menjaga TKD Provinsi Sumut dan Kabupaten Nias Utara agar tidak dipotong,” ujar Amizaro.Ia juga menyebut dukungan anggaran Rp300 miliar untuk Kepulauan Nias sebagai bukti keberpihakan nyata Pemprov Sumut. “Bahkan beliau beberapa kali berkantor di Nias untuk memastikan pembangunan berjalan. Ini memberi semangat besar bagi kami,” katanya.Amizaro turut mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. “Bagi kami di daerah tertinggal, program MBG ini seperti emas. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan Nias Utara sangat bergantung pada keberpihakan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur, serta konsistensi pengawalan kebijakan agar kabupaten itu segera lepas dari status daerah tertinggal.
26 Februari 2026LensaDaily - Hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 402 unit yang tersebar di tiga kabupaten/kita diresmikan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian. Huntara di Sumut ini tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan 250 unit, Tapanuli Utara 40 unit, dan Tapanuli Tengah 112 unit.Peresmian Huntara untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput) tersebut dipusatkan di lokasi Huntara Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapsel, Kamis 5 Februari 2026. Saat ini, Huntara tersebut telah ditempati masyarakat terdampak bencana sambil menunggu selesainya pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah.Ketua PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa selain di Sumut, sebagian besar Huntara di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat juga telah dihuni warga. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan.Adapun skema bantuan tersebut, kata Mendagri, yakni bantuan perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan besaran mulai dari Rp15 juta, Rp30 juta hingga Rp60 juta per rumah. Sementara bagi penduduk yang kehilangan rumah (hanyut), pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan, atau Kementerian PKP untuk perumahan."Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas (validasi) siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan (spesifikasi). Jadi harus jelas, karena ini uang negara," jelas Tito Karnavian yang turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution.Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan, dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang.Senada dengan itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana. Bahkan sejak akhir November 2025, dirinya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian dan menjadikan upaya penanganan pascabencana sebagai prioritas."Kita mempersiapkan dananya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap. Jika belum ada lahannya, kami Pemerintah Provinsi akan menyiapkannya dengan anggaran provinsi," jelas Gubernur.Selain itu, Bobby Nasution menyebutkan bahwa Pemprov Sumut menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian dan memindahkan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan Huntap, selambatnya pada pekan ketiga Februari."Kami juga sepekan lalu, sudah sepakat untuk seluruh posko pengungsian, tidak ada lagi pengungsi, sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idulfitri. Bahkan kalau perlu kita bisa mencari hotel yang bisa disewa per bulan, untuk menampung bila masih ada warga di pengungsian. Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik," ungkap Gubernur.Ia juga mengapresiasi kekompakan dan kerja keras para kepala daerah di wilayah terdampak yang terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hingga kehidupannya menjadi lebih baik.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Bobby Nasution turut mendampingi Mendagri meninjau kondisi hunian tetap (Huntap) yang telah dihuni warga terdampak bencana di Kecamatan Angkola Selatan.Hadir dalam kegiatan itu antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah pejabat lainnya. Turut mendampingi Gubernur, para pimpinan OPD terkait.
06 Februari 2026LensaDaily - Rute penerbangan baru dari Bandar Udara Dr FL Tobing (Pinangsori) ke Pekanbaru resmi beroperasi yang ditandai dengan penerbangan perdana pesawat Wings Air Jumat 23 Januari 2026. Rute penerbangan Pinangsori–Pekanbaru dinilai strategis karena merupakan penerbangan langsung tanpa transit.Direktur Produksi Wings Air Capt Fitzgerald Julian Rachman menyampaikan bahwa rute ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya untuk perekonomian, distribusi, dan pariwisata. Menurutnya, pembukaan rute ini merupakan komitmen Wings Air untuk menghadirkan akses udara antarwilayah yang sebelumnya belum terhubung.“Luar biasa hubungan Medan–Sibolga dan mendapat dukungan yang luar biasa dari semua pihak, 16 tahun yang lalu saya perdana duduk di kockpit untuk rute ini (Medan–Sibolga) dan sekarang sudah bertambah dan manfaatnya nyata untuk masyarakat kita,” kata Fitzgerald yang turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Bandar Udara FL Tobing, Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat 23 Januari 2026.Sedangkan Gubernur Sumut Bobby Nasution berharap harga tiket pada rute baru ini dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Bobby Nasution meminta agar harga tiket penerbangan tersebut tidak memberatkan masyarakat.“Kalau bisa jangan mahal-mahal kali tiketnya Pak, kalau mahal ya namanya buka (rutenya) itu setengah-setengah,” kata Bobby Nasution kepada Direktur Produksi Wings Air Capt Fitzgerald Julian Rachman.Menurut Bobby Nasution, penerbangan ini akan memberikan manfaat bagi kedua wilayah. Selain mendukung konektivitas, rute ini juga penting terutama dalam kondisi darurat, seperti bencana banjir dan longsor yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sumatera.Untuk jadwal penerbangan, rute Pinangsori–Pekanbaru tersedia setiap Senin dan Jumat pukul 12.05–13.30 WIB. Sementara rute Pekanbaru–Pinangsori dilayani pada pukul 10.25–11.40 WIB. Wings Air juga berencana membuka rute baru Pinangsori–Padang dan sebaliknya.“Saat bencana di sini, akses ke Tapteng, Sibolga, Tapsel terputus dari darat, kalangkabut kita semua, awalnya kan dari Medan saja, sekarang akses udaranya bertambah dari Pekanbaru, ini pertanda baik, makin banyak akses ke sini, dan saya dengar sebentar lagi ada rute Pinangsori–Padang, ini makin bagus,” kata Bobby.Pada acara peresmian tersebut turut hadir Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis, unsur Forkopimda, Kepala Kantor UPBU Kelas III Dr FL Tobing Willy Jonathan P Sinaga, OPD terkait Pemprov Sumut, serta jajaran direksi Wings Air.
24 Januari 2026LensaDaily - Pemerintah Pusat pastikan daerah terdampak bencana tidak hanya memperoleh penambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, tetapi juga berbagai keringanan untuk provinsi terdampak bencana lainnya. Keringanan tersebut mulai dari kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana untuk penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Kebijakan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tito berharap dana tersebut dapat segera disalurkan agar daerah terdampak bencana bisa langsung bergerak melakukan pemulihan.“Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak, membantu pemulihan pascabencana,” kata Tito Karnavian, secara virtual dari Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.Rakor ini diikuti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari kediaman pribadinya di Komplek Tasbih Medan, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.Terkait penambahan TKD tahun 2026 yang merupakan usulan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor pada akhir November lalu, melainkan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.“Ini awalnya usulan Pak Bobby Nasution, mewakili Gubernur lainnya, kebijakan ini tidak hanya untuk terdampak bencana saja, seluruh daerah di provinsi tersebut, yang terdampak digunakan untuk pemulihan bencana, yang tidak terdampak digunakan untuk mitigasi atau seperti Nias, walau tidak terdampak bencana, inflasi di sana tinggi, jadi bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi,” kata Tito.Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun. Adapun sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun akan segera disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana.“Alokasi awalnya Rp6,5 triliun, ada sekitar Rp5 triliun penambahan yang dialokasikan untuk tahun ini, kami harap pemerintah daerah siapkan rencana kegiatannya untuk pemulihan bencana agar bisa cepat dirasakan masyarakat,” kata Askolani.Rakor tersebut turut dihadiri secara virtual Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robeen Rico, Deputi IV BNPB Jarwansyah, pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan bupati dari wilayah Sumatera yang terdampak bencana.
21 Januari 2026


